Home » 2017 » April

Monthly Archives: April 2017

Negeri Krisis Pemimpin

Setelah otonomi
kebodohan tumbuh satu-satu
lama-lama jadi hutan
ke laut mengalir bagai banjir bandang
ke daratan kebodohan itu kembali seperti tsunami 
kebodohan menjadi lumrah

Negeriku darurat epidemik tuna pikir
napsu penguasa makin besar
makin birahi korupsi
makin birahi proyek raksasa
naiknya pendapatan hasil reformasi pajak
(mau) digunakan untuk patung dan jembatan megah
proyek tanpa visi pengentasan kemiskinan
tanpa visi pengentasan buta huruf
tanpa visi pencegahan kematian ibu anak

Negeriku darurat epidemik tuna pikir 
rakyat busung lapar dan miskin
pempimpin-pemimpin tuna pikir itu bangun patung megah
pempimpin-pemimpin tuna pikir itu bangun jembatan melintasi hutan
pempimpin-pemimpin tuna pikir itu bangun jembatan melintasi laut 
ahhh, mereka makin kaya saja
mampu membeli pesawat terbang pribadi

Negeriku oversupply pemimpin tuna pikir
rakyatnya laris di jual mafia trafficking 
jembatan laut dan patung-patung tinggi solusinya
aktivis LSM diam seribu bahasa
melawan rejim rakus anggaran tidak lagi menjadi agenda aktivis
sibuk mengerjakan proyek tuan-nyonya dari utara
sibuk menjadi konsultant pilkada

Negeriku darurat kebodohan
sedangkan para calon pemimpin yang mengaku cerdas
hanya mampu menyembah jagoannya yang seagama
hanya mampu baper soal pilkada ibu kota
alim ulama membius umat dengan ayat-ayat kitab suci
pemuda gereja bangga selfie dengan si tuna pikir nan korup
dpr dprd perlahan-lahan terkena virus tuna pikir 

Negeriku darurat kebodohan
pemimpin tuna pikir tersebar bagai kanker di semua sudut
seperti penyakit menular menjangkiti 
seperti ruh jahat merasuk
kebodohan bertemu kuasa
pilkada di negeriku senilai triliunan
investasi politik lahirkan penguasa yang tuna pikir
mesin politik hanya mampu mereproduksi penguasa bermental zombie
yang dikuasai naluri perut saja dan 
kalau demokrasi melahirkan pemimpin yang tuna pikir dan baper saja
saatnya rakyat harus bersuara!

Oleh NN, April 2017

Memahami Peninggalan Gubenur Frans Lebu Raya: Anggur Merah ke Jembatan Palmerah?

Jonatan A. Lassa* [Victory News Op Ed 19/04/2017]

Membaca Gubernur Frans Lebu Raya sebagai sebuah buku yang awalnya putih, menjadi merah dan kini gelap. Transformasi dari Anggaran untuk Rakyat Menuju Sejahtera (Anggur Merah) menuju kantor gubernur seharga Rp. 170 M hingga ke Jembatan Rp 5.1 T. Semakin sulit dipahami dalam nalar kebijakan publik oleh Gubernur yang satu ini.

1280px-de_oosterscheldekering_28hdr29_-_panoramio

Jembatan De Oosterscheldekering di Belanda [Belanda membangun jembatan ini setelah gelombang besar disertai badai menyebabkan banjir laut alias coastal flooding di Belanda, Belgia hingga Inggris di tahun 1953. Bangunan ini awalnya berfungsi sebagai bangunan proteksi dan pemecah gelombang laut. 50 persen wilayah belanda berada di bawah permukaan laut. Bangunan ini berfungsi sebagai national security atas ancaman non-tradisional.  Belakangan, ditambahkan fungsing sebagai sumber energi tidal power. Foto Credit: Aat van den Heuvel

Untuk waktu yang sangat lama, saya bingung melihat respon rekan-rekan di luar maupun di dalam Pemda NTT yang menentang kebijakan Anggur Merah rejim Frans Lebu Raya. Jujur saja, saya termasuk yang ‘mabuk’ Anggur Merah karena filisofis kebijakan ini di dasarkan pada prinsip efisiensi penghematan anggaran birokrasi dalam Pemda NTT dan direalokasi ke program Anggur Merah. Jauh sebelum Jokowi-Ahok, Frans Lebu Raya (FLR) telah mampu memotong ratusan mata anggaran dan dialihkan langsung kepada rakyat.

Saat itu (2009) saya memang masih mahasiswa. Dalam kekaguman saya bermimpi memiliki mahasiswa S2 dan S3 yang bisa menuliskan ‘best practice’ versi FLR. Yang saya ingat di Forum Academia NTT, saya menuduh teman-teman yang anti Anggur Merah lebih kepada anti FLR saja atau anti Flores. Tetapi teman-teman saya yang dari Flores tidak mungkin mereka anti pada diri mereka sendiri?

Tepatnya di tahun 2011 ketika berlibur di Kupang, saya mendapati kalau kegairahan para intelektual di dalam Pemda NTT perlahan-lahan memudar. Saya tentunya tidak memahami secara jelas hilangnya gairah pada kebijakan-kebijakan FLR. Awalnya saya sempat mengontak untuk menuliskan praktik baik yang dicanangkan FLR.

Secara statistik, FLR memiliki banyak prestasi. Di sektor peternakan misalkan, entah anda setuju atau tidak, tetap fakta FLR berhasil mengembalikan tren baik di sisi produksi sapi. Entah ini bagian dari kesuksesan Anggur Merah atau karena kesuksesan bupati-bupati yang ambisius dengan sapi (seperti TTU, TTS dan sebagainya), kita perlu berikan kredit yang adil bagi FLR.

Yang saya ingat sewaktu memoderasi debat kandidat gubernur di 2013 yang difasilitasi IAKMI dan Forum Academia NTT, saya mencatat puluhan prestasi dan belasan kelemahan rejim FLR. Yang unik saat itu para lawan tandingnya tidak mampu menyerang FLR karena keterbatasan data. Jelas saya tidak mau membantu para penantang yang tidak berpikir dan memilih jadi wasit yang adil. Padahal banyak hal yang bisa dipersoalkan.

Proyek 170M Kantor Gubernur

Kini saya mulai kehlangan gairah pada FLR sebagai gubenur NTT. Munculnya presiden Jokowi setelah Pemilu 2014 membuat para gubernur yang berasal dari partai pemenang merasa di atas angin. Kekuatan gubernur-gubernur ini adalah kemampuan membelokan informasi untuk kepentingan-kepentingan proyek mercusuar di daerahnya. Di NTT, citra Jokowi yang pro-rakyat tercederai dan menjadi korban dari ambisi FLR dalam membangun kantor gubernur nan megah senilai Rp 170 milyar. Nilai kantor gubernur ini setara dengan 10-12 MW listrik tenaga surya.

Mantan dosen saya di Unwira yang mengaku ditegur oleh pihak-pihak yang berkepentingan mengatakan bahwa secara struktur kantor gubernur yang terbakar tersebut masih bisa direnovasi karena secara teknis masih banyak bangunan di dunia yang tingkat kerusakannya lebih parah tetapi mampu di renovasi dengan kekuatan yang lebih baik dari bangunan awal.

Apakah karena birahi proyek membuat rejim ini tetap ngotot membangun jembatan?. Ketimbang memberikan ribuan KK/rumah tangga menikmati listrik, kantor gubernur lebih diminati. Seperti kaum despot era jaman kegelapan, “Raja NTT” ini memilih membangun istananya sendiri. Simbol Sasando kemudian membuat masyarakat kelas menengah sedikit terbius dalam tawanan budaya Selfie.

Mengapa perlu dibandingkan dengan nilai potensi investasi energi? karena hari ini tiba-tiba kami mendengar FLR peduli pada energi untuk rakyat. Benarkah? Mari kita telusuri.

Jembatan Palmerah Untuk Energi Rakyat?

Salah satu pembantu FLR mengatakan ke berbagai media bahwa PLN Flores Timur membutuhkan 4 Megawatt atau setara Rp. 50-60 milyar program listrik tenaga surya alias hanya 1/3  dari harga kantor gubernur NTT. Di tahun 2020, Pulau Flores membutuhkan 92 MW.

Secara total, anggaran pemenuhan 92 MW bisa berarti maximum 1 triliun dengan tenaga surya masa pakai bisa mencapai 30 tahun ke depan. Tentu dengan kapasitas existing saat ini, PLN tidak membutuhkan Rp. 1 T. Dengan hanya tambahan Rp. 200-300 M, energy-mix  existing dan solar panel, PLN mampu menjawab kebutuhan Flores di 2020. Harga kantor gubernur itu tentunya setara energy gap di provinsi Flores 2020.

Yang saya kaget adalah tiba-tiba FLR menjadi pahlawan energi NTT. Seolah-olah memiliki visi energi yang besar. Dengan iming-iming potensi Selat Gonsalo yang bisa menghasilkan 300 Megawatt lewat arus lautnya, jembatanpun direncanakan dibangun.

Di Austaralia Selatan pemerintah juga merencanakan pembangunan 100 megawatt (WM) tenaga matahari dengan anggaran Rp. 1.5 triliun. Hal ini berarti, untuk membangun 1 MW, diperlukan anggaran sekitar Rp. 15 milyar. Di Alibaba.com, harga 1MW solar system berkisar antara Rp. 10-15 m.

DPRD NTT konon menyetujui anggaran Rp 1.5 M untuk pra studi kelayakan. Sedangkan strategi komunikasi dari FLR sejauh ini selalu menjual nama investor sebagai penanggung jawab proyek ini. Konon, semua dana studi ditanggung investor?

Apakah anda percaya pada janji investor yang berjanji membangun jembatan ini? Sudahkah anda mengecek cash flow investorBelanda ini? Benarkah ada investor yang memiliki uang cash Rp. 5 T untuk ditaruh di jalur titik api jalur gempa seperti di Flores-Lembata? Bila meminjam uang, bagaimana rasionalisasi jaminan pinjaman uang di perbankan Belanda?

Apakah buyut dari VOC ini akan menanggung konstruksi jembatan ini? Ataukah ini hanya akal-akalan di awal pembangunan jembatan?

Meniru apa yang terjadi di Jembatan Oosterscheldekering di Provinsi Zeeland Belanda mungkin tidak sepenuhnya bijak. Bangunan ini adalah bangunan proteksi (dam) untuk melindungi wilayah Belanda dari gelombang laut dengan konteks dinamika geologis yang berbeda. Fungsinya adalah national security dan bukan semata-mata energy security. Belanda membangun jembatan Oosterscheldekering (Lihat Foto di atas) setelah gelombang besar disertai badai menyebabkan banjir laut alias coastal flooding di Belanda, Belgia hingga Inggris di tahun 1953 yang membunuh ribuan orang dan menyebabkan pengungsian 70 ribu penduduk di Laut Utara. Bangunan ini awalnya berfungsi sebagai bangunan proteksi dan pemecah gelombang laut. 50 persen wilayah belanda berada di bawah permukaan laut. Karenanya, bangunan ini berfungsi sebagai national security atas ancaman non-tradisional.

Visi Jembatan Palmerah tentu berbeda total dengan visi Jembatan Oosterscheldekering. Salah kaprah ini bisa menyebabkan skandal penyalahgunaan anggaran negara skala masif.

Jembatan Pancasila – Belajar dari Jembatan Habibi

Suatu ketika, di 25 tahun lalu, Jembatan Barelang yang menghubungkan 6 pulau di Batam, diputuskan dibangun, dengan anggaran Rp. 400 milyar (setara Rp 2.6-3 triliun saat ini) yang diprakarsai oleh Mentristek Habibi dan didukung Suharto – yang dibangun 1992-1997.

Visinya futuristik. Siapa yang meragukan seorang Habibi? Tidak seperti Larantuka-Adonara yang sangat jauh dari pusaran ekonomi global, Jembatan Barelang ini dibayangkan sangat luar biasa. Batam ada dalam etalasi ekonomi regional ASEAN (dalam imaginasi Orde Baru) – yang hari ini kita tau, tertinggal jauh dari daerah Johor Baru alias Sultan Iskandar Malaysia yang mampu ‘mengejar’ mencapai setidaknya 20-30an persen statistik transhipment/shipment petikemas Singapore.

Hari ini jembatan ini hanya menjadi 3 fungsi utama: tempat bunuh diri orang-orang sekitar Batam, tempat parkir, tempat nonton dan tempat jualan pedagang asongan. Jembatannya sudah mulai karatan dan tiap tahun butuh dana belasan milyar untuk maintenance (10-15m/tahun – setara 2persen anggaran APBD Flores Timur 2014). Jadi mungkin bapak-ibu dan kawan-kawan di DPR memang harus berjuang keras menolak rencana jembatan Palmerah di Larantuka seharga 5.1 triliun.

Menjadi Marhanenist itu istimewa, artinya menempatkan rakyat umum di atas kepentingan/ambisi pribadi membangun monumen yang tidak penting di daerah yang masyarakatnya masih butuh kebutuhan dasar ketimbang wisata nonton jembatan betondengan embel-embel peduli pada kebutuhan energi rakyat.

Menggantikan nama jembatan dari Palmerah ke Pancasila justru menghina Sila ke 5 Pancasila. Jembatan yang menyedot sebagaian besar anggaran yang sudah sangat terbatas dan harus hutang ke Bank Dunia ini jelas menghina prinsip Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Dan bila seorang gubernur lebih memilih membangun istananya yang seharga Rp. 170 M ketimbang menyediakan 12 MW bagi PLN melalui tenaga surya, apakah anda percaya begitu saja soal bualan jembatan penyedia 300 MW energi? Yang perlu anda ingat adalah janji 300 MW energi adalah satu paket dengan jembatan. Tetapi membangun infrastruktur listrik dari Flores Timur ke Timor dan Sumba, dibutuhkan lagi investasi triliunan. Siapa lagi yang mau menanggung investasi tambahan ini?

Bagaimana kita menghentikan proyek jembatan ini dan mengalihkan anggarannya pada penyediaan energi di semua pulau-pulau di NTT? Siapa yang harus mengawasi penggunaan anggaran yang tidak bertanggung jawab dari rejim populist saat ini di Indonesia? Dua proyek mercusuar jembatan Petuk dan kantor gubernur NTT, kita bisa menghasilkan 40 MW listrik tenaga surya. Masyarakat sipil dan media perlu bersuara. Tetapi di tengah matinya visi fungsi pengawasan DPRD dengan kapasitas SDM yang pas-pasan, juga matinya taring LSM dan masyarakat sipil dengan dogma kebijakan publik text-book versi LSM-LSM barat dan donor-donor, apakah masih ada harapan untuk NTT?

*Mantan Anggota Forum Academia NTT; Anggota Pendiri IRGSC; Dosen Senior di salah satu universitas di Australia.

Paradoks Wildavsky?

Opini Kompas, 8 Januari 2008. By Jonatan Lassa

“Any failure to mitigate hazards is shown up in their impacts.” (Prof David Alexander)

Jika perlu diringkaskan dalam dua kata tentang kemajuan pengelolaan bencana di Indonesia dalam tiga tahun kepemimpinan SBY-Kalla, penulis menyebutnya sebagai Paradoks Wildavsky, yang diartikan sebagai paradoks doing better, feeling worst.

Di atas kertas, SBY-Kalla patut berbangga karena kebijakan penanganan bencana mereka lebih baik dari rezim-rezim sebelumnya. Mulai dari UU Bencana No 24/2008, Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana, hingga masuknya anggaran mitigasi bencana dalam APBN.

Berpikir jangka panjang?

Mencermati kejadian banjir Bengawan Solo, penulis belum melihat horizon pemikiran jangka panjang saat Wapres Jusuf Kalla menegaskan “akan melakukan langkah fundamental, menyeluruh, dan bersifat jangka panjang dalam penanggulangan bencana alam banjir dengan pelaksanaan gerakan penanaman satu juta hektar lahan (Gerhan)” (Kompas, 4/1/2008).

Yang pasti, bencana tidak (tetapi kadang) seperti “cinta” yang subyektif, tergantung siapa yang memandang. Bila yang memandang banjir adalah LSM dan pemerhati lingkungan, alasannya klasik, hutan gundul dan pembalakan liar. Ini sering dikenal dengan one-size-fits-all approach. Pendekatan ini terlihat jelas dalam jurus standar Gerhan itu.

Jika ahli teknik yang melihat, sangat mudah ditebak alasan yang dikemukakan, yakni pendekatan teknis engineering yang dipakai. Pengetahuan inilah yang dominan mendorong lahirnya kebijakan khas teknokrat yang tercermin dalam gagasan Menteri Pekerjaan Umum, yang “berjanji akan membangun 20 waduk pengendali banjir” di DAS Bengawan Solo (Kompas, 4/1/2008) dengan justifikasi teknis yang tidak bisa serta-merta disalahkan.

Pada dasarnya, kedua pendekatan itu tidak salah dan saling melengkapi. Namun, ini tidak cukup karena secara empiris, gabungan skenario waduk dan Gerhan tidak serta-merta menyelesaikan banjir, karena itu tidak cukup disebut “pendekatan jangka panjang”.

Horizon yang panjang baik dari sisi sejarah bencana (kronologis, rekaman perilaku dalam lintasan zaman, cerita rakyat, hikayat banjir, memori kolektif, dan rekaman Jawa kuno) seharusnya menjadi soko guru agar kita tidak panik dan menafikan pengetahuan lokal yang dinamis dalam penanganan banjir di Solo.

Studi sosiologi bencana juga sering absen dalam analisis banjir di Indonesia. Alhasil, banjir masih dilihat sebagai external agents—yang asing, yang dari alam, dan direduksikan sebagai bencana alam—mirip konsep penanganan bencana di Amerika Serikat 50 tahun lalu, tepatnya pasca-Perang Dunia II, saat lembaga-lembaga penanganan bencana adalah bekas lembaga perang saat itu yang memandang banjir dan tornado mirip bom yang hendak dijatuhkan musuh dari atas, yang sulit dikontrol.

Dalam studi bencana, hal ini dinamakan hantu “paradigma perang” yang menghantui praktik penanganan bencana baik di berbagai tempat, termasuk di Indonesia. Sindrom pasca-Perang Dunia II itu masih ditelusuri dalam UU Bencana No 24/2008, terlihat dalam kata “bencana alam”, yang juga diulangi oleh Wapres dengan “bencana alam banjir” (Kompas, 4/1/2008).

Belajar dari Belanda lagi?

Dalam konteks pengetahuan penanganan banjir di Indonesia, sebagian bahkan merupakan reproduksi ulang dari zaman Belanda dengan data sejarah banjir sejak abad ke-17 dengan visi pemerintah kolonial dalam menjadikan Jakarta (Batavia) sebagai Amsterdam Baru, yang berfungsi sebagai waterfront city (Caljow et al 2004).

Patut diakui, Belanda adalah negeri yang secara gemilang menghentikan banjir sebagai kutukan alam dengan sejarah yang relatif panjang. Di Belanda, politisi mampu melihat jarak yang panjang antara kejadian banjir dan peristiwa bencana. Entah mengapa, di Indonesia, politisi kerap melakukan short-cut, banjir sama dengan bencana?

Hingga awal abad ke-14, sebagian wilayah darat Belanda masih merupakan daerah genangan. Hal ini menyulitkan penduduk setempat mengklaim kepemilikan lahan. Bisa dimaklumi, jika permukaan laut lebih tinggi, air pasang akan selalu mengaburkan konsep kepemilikan lahan, dan ini diperburuk oleh banjir yang berkajang (Oft and Tsuma 2006).

Periode abad ke-15-16 ditandai giatnya pembentukan polder penahan pasang. Hal ini ditopang kelembagaan lokal yang dibentuk secara demokratis dengan kecirian mobilisasi diri. Dewan keairan (waterschappen) juga mulai terbentuk. Era ini juga ditandai dibentuknya Rijkwaterstaat, semacam “Lembaga Nasional Pengelola Pantai dan Keairan”.

Waterschappen kemudian diformalkan tahun 1815 dalam mandat, dengan menangani banjir berkoordinasi erat dengan Rijkwaterstaat. Kerja sama ini masih efektif hingga akhir abad ke-20.

Rantai perkembangan pengetahuan penanganan banjir di Belanda bisa ditelusuri karena dokumentasi pengetahuan yang baik. Tidak terjadi apa yang disebut sebagai hilangnya mata rantai pengetahuan (knowledge loss) tentang banjir di konteks lokal.

Kontras dengan perbedaan persepsi antara Bupati Tuban yang mengatakan, pusat tidak menyetujui usulan tanggul banjir yang diusulkan tiap tahun (Kompas, 5/1/2008). Sedangkan Menko Kesra mengklaim, pusat sudah peduli mitigasi bencana kecuali bahwa daerah tidak memberi perhatian dan ditambahkan “daerah kurang sarana pendukung seperti pesawat helikopter yang bisa dipakai untuk memantau dan memasok bantuan serta obat-obatan” (Kompas Cyber Media, 3/1/2008).

Diktum Prof David Alexander itu bisa disimpulkan sementara bahwa skala dramatis bencana hari ini adalah penegasan atas kegagalan ekonomi politik, termasuk gagal dalam cara pandang menangani bencana dalam perspektif jangka panjang.

Jika di awal tulisan ini asumsinya adalah paradoks Wildavsky, di akhir tulisan ini bisa disimpulkan sebaliknya dalam menjelaskan kemajuan tata kelola bencana Indonesia, yakni feeling better, doing worst.

Jonatan Lassa – PhD Researcher in Disaster Governance, ZEF, University of Bonn

Lumpur Lapindo, Lumpurnya “Tuhan”?

Ilustrasi Oom Pasikom

Ilustrasi: Oom Pasikom

Kompas – Opini – Kamis, 28 Februari 2008 |

Jonatan Lassa

Without correct words, there will be no correct practice. (Dombrowsky)
Rabi Greenberg menuturkan kisah lucunya tahun 1950-an di New York City yang dilanda musim kering dan pemerintah membuat awan buatan sebagai awal teknologi hujan buatan.
Hal ini menyebabkan agamawan bertanya, apakah manusia mengambil alih peran Tuhan? “Saya ingat sebuah kartun di the New Yorker yang melukiskan sekelompok pendeta yang kelihatan amat cemas sedang duduk mengelilingi meja dan melihat keluar melalui jendela, menyaksikan turunnya hujan. Seorang pendeta berkata, ‘Ini hujan kita, atau hujan mereka?’” (John Naisbit, 2001:49)
Kita membayangkan suasana batin yang mungkin melingkupi Senayan dan Istana terkait peristiwa di Sidoarjo. Karikatur imajiner yang bisa menggambarkan batin penguasa dan rohaniwan Indonesia dengan pertanyaan, “Ini lumpur Lapindo atau lumpurnya Tuhan?” Kini, dalam realitas, DPR dan pemerintah memerlukan jawaban “bencana alam atau bencana teknologi”?
Dalam tradisi mendefinisikan/ pendefinisian atas sesuatu, sebuah definisi terdiri dua bagian, yakni kata yang didefinisikan (definiendum) dan kelompok kata atau konsep yang digunakan untuk mendefinisikan (definien). Sebuah definiendum harus bermakna sama dengan definien.
Neil Britton mengatakan, “Sebagaimana seorang/pihak menafsirkan sesuatu bergantung pada apa yang disyaratkan untuk dilakukan terhadap sesuatu dimaksud.” Namun, Britton mengingatkan definisi bukan sekadar alat bantu berpikir, tetapi juga soal orientasi mental dan emosi, model pemaknaan dan cara pandang pemberi definisi.

Definisi

Salinan UU No 24/2007 mendefinisikan, “bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia, mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.”

Karena itu, peristiwa Sidoarjo memenuhi kecirian definisi bencana UU No 24/2007. Jika ditanyakan kepada rakyat yang mengalami, jawabannya, “rumah terkubur, pekerjaan hilang, aset penghidupan hancur, kerugian nasional mencapai paling sedikit Rp 7 triliun. Orang dari kaya menjadi miskin. Yang miskin makin melarat. Secara psikis tidak ada kata yang bisa menyamai pengalaman mengalami bencana itu.” Definisi ini dikenal dengan definisi situatif.

Pada titik ini, kata ‘bencana’ tidak merepresentasikan diri sendiri. Bencana juga tidak sekadar merepresentasikan lingkungan yang rusak. Bencana dan lingkungan yang rusak merepresentasikan manusia dan kepentingan manusia di baliknya.

Istilah “bencana alam” bermakna kausalitas. Salinan UU No 24/2007 mengatakan, “Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam, antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.”

Kelemahan paling mendasar UU No 24/2007 adalah tidak memberi ruang atau definisi kausalitas bencana untuk interaksi atau keterkaitan antara yang alami dan buatan manusia. Secara empiris, ini bertentangan karena ada yang dikenal sebagai “bencana antara”. Peristiwa yang satu men-triger yang lain. Bisa saja kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya yang tidak menjalankan prinsip kehati-hatian men-trigger kejadian alam yang ekstrem. Misal, eksploitasi hutan memicu mudahnya banjir. Sebaliknya, peristiwa alam seperti gempa bisa memicu kecelakaan kebakaran seperti gempa Kobe 1995 atau kecelakaan nuklir di Jepang setahun silam.

Wapres Jusuf Kalla mengatakan, “Perlu penelitian mendalam. Saya kira tidak bisa dinyatakan secara politik (oleh DPR). Bencana alam atau bukan, itu bukan masalah politis.” (Kompas, 19/2/2008)

Perlu diketahui, sains tidak menawarkan kepastian 100 persen. Sains datang dengan skenario, probabilitas, kemungkinan, dan solusi trial and error. Ini yang terjadi dengan sains dalam konteks lumpur di Sidoarjo. Dalam tradisi epistemik di universitas-universitas dunia, sebuah hasil penelitian yang dipublikasikan akan mendapat banyak pertanyaan ketimbang jawaban. Inilah alasannya mengapa seolah IAGI saling “berseteru” tepatnya setahun silam dalam sebuah workshop internasional. (Tempo Interaktif, 6/3/2007)

Istilah bencana alam

Karena itu, istilah hitam-putih “bencana alam” sebenarnya problematik dan masalah utama adalah pada paradigma dan kuasa tafsir atas bencana. Maka, tafsir bencana tidak bisa hanya diserahkan kepada ahli teknis geologis/geofisik saja. Dalam epistemologi bencana, alam adalah alam. Bencana adalah bencana. Bukan alam yang mengeksplorasi migas di Sidoarjo.

Tafsir bencana adalah sebuah konsensus yang seharusnya trans-disiplin (baca: antara pengambil kebijakan dan ahli lintas disiplin, termasuk ilmuwan sosial dan pihak yang dianggap korban/pelaku).

Rakyat yang dipersepsikan “bodoh” tidak bisa menerima begitu saja bahwa ini adalah lumpurnya Tuhan. Ketiadaan konsensus atas bencana di Sidoarjo ternyata mengakibatkan biaya transaksi tinggi. Namun, keputusan tentang penanggung jawab bencana Sidoarjo adalah bukan semata-mata putusan hukum. Diperlukan keputusan politik karena lepas dari faktor kausalitas yang tidak pasti karena keterbatasan sains dan ketidakpastian pengetahuan, ada situasi obyektif menunjukkan, jumlah rakyat miskin di Sidoarjo yang terjadi dalam dua tahun terakhir membutuhkan keberpihakan politik dari penguasa di DPR maupun eksekutif.

Melemparkan tanggung jawab kepada sains yang tidak pasti adalah sebuah pengkhianatan terhadap amanat yang diberikan rakyat. Dan sains hendaknya dimandatkan untuk tidak merampas mandat pengambilan keputusan yang bersifat politik. Kepastian keberpihakan dari negara diperlukan dalam menyelesaikan ketidakpastian hidup dan penghidupan rakyat di Sidoarjo yang semakin tak menentu.

Jonatan Lassa PhD Researcher Kajian Disaster Risk Governance-BIGS-DR-ZEF University of Bonn-Bonn; Co- editor Journal of NTT Studies; Anggota Forum Academia NTT

Mandat Ekologis Kristen: Menuju “Kelahiran Baru” Lingkungan Alam?

Notes. I am interested in understanding theological response to climate change and disasters. This article has been drafted since 2010 when I interviewed Rev Sailana from Alor Island, Indonesia during Christmast in Kupang in Year 2010. This draft used to be published by Satutimor in December 2013. This is part of my thinking and observation on local theological response to climate change. See also “Global Problem, Local Solution: Adaptasi Perubahan Iklim Dengan Menggunakan Sailana Model” [Global problem, local solution: climate adapation through the use of Sailana Model – an Eco-theological response to climate change] Catatan. Artikel ini dibuat berkaitan dengan Tema Tahun 2010 GMIT adalah: “Menjadi gereja yang peduli terhadap persoalan sosial dan ekologis. Hari ini, 7 tahun kemudian, kita bisa melihat dan mendengar beberapa gerakan di dalam GMIT terkait inisiatif-inisiatif ekologis seperti membangun jebakan air yang dilakukan oleh pendeta-pendeta dalam lingkaran GMIT.
Lassa, J. 2010. Mandat Ekologis Kristen: Menuju “Kelahiran Baru” Lingkungan Alam?GMIT Majalah GMIT Tahun 2010. 

Oleh – Jonatan Lassa

Dorongan untuk ‘menguasai’ alam ciptaan telah menghasilkan eksploitasi sumber daya alam yang tidak masuk akal, pengasingan lahan dari pemiliknya serta penghancuran budaya asli…. Alam ciptaan menjadi ada kerena kehendak dan cinta Allah Tritunggal dan karenanya memiliki ikatan batin dan mengandung kebaikan. Meskipun mata manusia mungkin tidak selalu melihat hal itu, setiap makhluk dan seluruh ciptaan dalam paduan suara kesaksian tentang mulianya kesatuan dan harmoni dengan ciptaan diberkahi.   (Petikan Dokumen Dewan Gereja Dunia, Granvollen, Norwegia 1998)

 

Pendahuluan

Membayangkan kembali kota Soe 25 tahun lalu, ketika sebagian kota yang ada sekarang masih ditutupi hutan walau tidak terlalu tebal, menjadi titik awal refleksi dalam artikel ini berkaitan dengan keberlanjutan ekologis dan Kekristenan. Kala itu, sumber energi utama rumah tangga adalah biomassa (seperti kayu dan ranting kering). Di lingkungan di mana penulis menjalani masa kecil, tidak banyak penduduk menggunakan kompor minyak tanah. Pemandangan rutin setiap hari minggu adalah tiap orang/rumah tangga, dengan alatnya sendiri (parang, kapak, dan kereta kayu) menuju hutan sekitar kawasan wisata Bu’at. Sebagian rumah tangga memilih membeli dari para pengumpul.

Hutan kota tersebut kini hampir musnah. Jumlah penduduk kabupaten TTS per tahun 2008 adalah dua kali lipat tahun 1971. Secara teoritis, bila semua penduduk membutuhkan energi biomassa, dibutuhkan hutan dua kali lipat bahkan lebih. Penduduk yang terus bertambah karena urbanisasi dan juga kelahiran menjadikan kebutuhan atas lahan untuk perumahan bertambah. Fungsi hutan tentunya bukan sekedar sumber biomassa, tetapi juga fungsi layanan ekosistim seperti iklim mikro maupun penyanggah air tanah. Penulis masih terus merenungi hilangnya tutupan hutan tipis di daerah sekitar kawasan wisata Bu’at di Soe hari ini dibarengi oleh berita mengeringnya mata air yang berjarak 2-3km di bawah hutan tersebut, tepatnya di Oenasi, Kota Soe (lihat Pos Kupang, 7 Nov 2009).

Manusia terus dilahirkan memenuhi kota tersebut, sedangkan alam khususnya hutan semakin sulit dilahirkan kembali di masa depan di mana ia diharapkan terus melayani kebutuhan energi biomassa maupun layanan ekosistim seperti konservasi sumber air bagi cucu-buyut kita. Yang pasti, alam Timor tidak mungkin terlahir kembali seperti “sedia kala” karena kemampuan alam dalam meregenerasi dirinya sendiri kalah cepat dari kerusakan yang manusia timbulkan – terutama dalam klaim memenuhi perintah Allah tentang  “penuhilah dan taklukanlah bumi.”

Tulisan Garret Hardin yang sangat terkenal The Tragedy of The Commons yang pernah dipublikasikan majalah Science 42 tahun lalu dengan telak menggambarkan dilema berkaitan dengan situasi di mana berbagai individu yang secara bebas dan semata-mata rasional berdasarkan kepentingan masing-masing, pada akhirnya makan menguras habis sumberdaya bersama yang terbatas tersebut, bahkan ketika dengan sangat jelas masing-masing pihak sadar bahwa tidak ada yang menghendaki mengeringnya mata air Oenasi kala kemarau yang biasanya melayani 5000 kk.

Terkurasnya sumber daya alam yang terletak di atas tanah seperti hutan dan degradasi lahan, membuat pilihan bagi generasi kini menjadi terbatas. Pilihan atau tepatnya godaan baru untuk mengeruk yang tersimpan di dalam tanah akhirnya tiba. Bahasa yang lebih akrab kita kenal sebagai tambang. Bagaimana kita membayangkan bila tiap orang merasa bebas mengeruk sebanyak-banyaknya hingga 25 tahun ke depan? Adakah implikasi ekologis yang mampu dibayangkan generasi hari ini? Generasi 25 tahun akan datang di Timor mungkin saja akan lebih rentan terhadap risiko kekeringan dengan skala kering yang sama 25 tahun lalu. Dalam terminologi yang sedikit radikal, cerita dari Soe di atas sering dikenal dengan nama ekosida (ecocide) yang secara literalis bermakna pembunuhan atau penghancuran lingkungan alami yang diciptakan Allah. Apakah fakta tersedotnya sebagian saudari-saudari atau perempuan-perempuan asal TTS ke dalam pusaran migrasi tenaga kerja rumahtangga ke luar negeri dengan berbagai jebakan perdagangan manusia merupakan bagian dari skenario dampak ecocide?

Revisi Teologi Ekologi dan Lingkungan

Dalam observasi teologi ekologis, panggilan memenuhi bumi memiliki implikasi destruktif yakni berupa penaklukan alam untuk keberlanjutan manusia – sering dilakukan ibarat zero sum game – keberlanjutan manusia adalah akhir dari keberlanjutan alam. Pertanyaan klasik yang terus diajukan bagi para mahasiswa studi lingkungan adalah bagaimana menjembatani dua dunia tersebut menjadi harmonis bahwa keberlanjutan manusia bermakna keberlanjutan lingkungan alam dan sebaliknya dalam keberlanjutan lingkungan alamilah terletak masa depan manusia.

Dalam perspektif ilmu pengetahuan, khususnya studi-studi ekologi, pendekatan zero sum game di atas tentu keliru. Akhir dari keberlanjutan alam adalah bencana bagi manusia – kondisi eskatologis yang dipercepat oleh tangan manusia sendiri dalam wajah bencana ekologis.

Salah satu tafsir kejatuhan manusia di Taman Eden adalah dosa menyebabkan terputusnya hubungan antara manusia dengan Allah, dan manusia dengan alam. Dalam Kitab Kejadian, walaupun manusia datang kemudian setelah semuanya ada, Allah turut mengutuk tanah sebagai paket hukuman atas dosa manusia. Bila di dalam Kristuslah manusia diperdamaikan dengan Allah dan relasi yang terputus diperbaiki, lalu bagaimana status hubungan manusia dengan alam semesta? Dalam imaginasi yang lain, sering kaum Kristen tidak peduli dengan keberlanjutan alam semesta karena terobsesi dengan Firdaus yang akan datang, bumi yang baru.  

Dalam penelitian Paul Santmire, tentang pemikiran-pemikiran Kristen tentang ekologi dan lingkungan dalam tiga dekade terakhir dan salah satu kesimpulan adalah bahwa Kitab Kejadian tentang penaklukan bumi adalah yang paling sering disalah pahami sehingga dengan mudah mandat penaklukan bumi berubah mentuk menjadi penghancuran ekologis dalam bentuk keji seperti ekosida (ecoside) dan biosida (biocide). Proposal dari Santmire adalah pembaharuan relasi yang baru antara manusia dan alam. Usulan Santmire adalah sebuah revisi atas teologi ekologis dan konsep etika lingkungan yang ada agar Kekristenan mampu menjadi pioneer dalam perbaikan lingkungan.

Namun dalam studi kritis ekologi, pendekatan Santmire disambut dengan pertanyaan seputar pendekatan dikotomis manusia versus lingkungan alam, seolah ke duanya terpisah atau bisa dipisahkan relasi eksistensinya. Pendekatan dikotomis ini sering dianggap sebagai pangkal masalah lingkungan dan fenomena pasifnya gerakan lingkungan dari kalangan Kristen. Fenomena yang kontras adalah misionaris dan kaum Kristen sibuk mencari jiwa yang hilang demi penebusan jiwa, sedangkan kaum environmentalists sibuk menebus firdaus yang hilang akibat visi sumber daya alam yang keliru. Tentu mata anda tidak salah mendapati buku-buku teologi Kristen Amerika Utara yang sering menempatkan environmentalist sebagai ‘setan’ sedangkan geologist dan sebagian profesi boros karbon lainnya sebagai pahlawan.

Lepas dari kritik terhadap usulan Santmire, konsep penebusan alam juga bagian penting dalam pembangunan dan perjalan iman. Panggilan Kristen untuk membawa damai serta mengasihi sesama manusia dalam abad ini menjadi semakin sulit terpenuhi khususnya ketika perspektif ekosida dan biosida (pembunuhan terhadap diversifitas biota-biota)  sering luput dari visi kasih dan damai.

Alam yang diciptakan Allah memiliki hukum yang tidak kompromistis. Sebagaimisal, hukum fisik iklim bumi sangat terintegrasi dalam satu sistim. Penggunaan energi fosil yang menghasilkan gas karbon dioksida secara berlebihan oleh negara-negara maju dalam 150 tahun terakhir mengakibatkan perubahan iklim global (pemanasan global) dengan implikasi lokal, di mana negara-negara miskin yang harus memikul risiko dari perubahan iklim. Kebakaran hutan masif di Indonesia (dapat dan telah) menambah persoalan global tersebut. Istilah awamnya adalah orang kaya menikmati manfaatnya, orang miskin memikul risikonya. Pemikul manfaat alam tidak turut menanggung risiko iklim. Kondisi ini bertentangan dengan semangat Kristen yang bertugas membebaskan yang lemah dan miskin dari ketidakadilan sosial, ekonomi maupun iklim. Karena itu GMIT perlu menyuarakan keadilan iklim dan keadilan ekologis sebagai perwakilan gereja-gereja selatan dalam menyadarkan gereja-geraja utara.

Lingkungan alam tidak merepresentasikan dirinya sendiri tetapi kepentingan manusia yang kebutuhan hidupnya 100% berasal dari alam. Kembali kepada petikan pada awal artikel ini dari Dewan Gereja Dunia satu dekade silam bahwa “Alam ciptaan menjadi ada kerena kehendak dan cinta Allah Tritunggal dan karenanya memiliki ikatan batin dan mengandung kebaikan.” Bila alam yang kelihatan saja tidak dihargai, bagaimana mungkin menghargai Allah yang tidak kelihatan?

Penutup

Natal 2009 baru saja berlalu. Seorang rekan dari NTT yang studi di Australia, mengirimkan foto elektronik, sebuah rumah di Adelaide Australia yang penuh dengan lampu-lampu natal mirip istana cahaya. Terlihat sangat indah. Namun dalam perspektif ekologi, istana cahaya tersebut merupakan wujud ketidakadilan ekologis dari jutaan orang di negara-negara berkembang yang masih hidup dalam “istana kegelapan“ tanpa listrik. Istana cahaya Natal tersebut juga merupakan bentuk kerakusan energi dan bentuk perusakan lingkungan berupa polusi udara berupa pelepasan karbon dioksida yang lebih besar.

Dalam mencari bahan-bahan berkaitan dengan topik ini, penulis terkejut karena tidak sedikit penulis Kristen dan teolog yang cenderung meletakan gerakan lingkungan sekedar sebuah gerakan politik atau seolah gerakan tidak berkaitan erat dengan nilai-nilai dasar seperti keadilan, kemanusiaan, kasih ataupun agenda mandat ekologis.

Wujud misi penebusan lingkungan tersebut bisa dilakukan dalam banyak hal mulai dari mempertahankan hutan desa, konservasi air dengan sistim biopori, advokasi tambang yang adil ekonomis tapi juga adil risiko ekologis, pengelolaan daerah aliran sungai, reboisasi, revitalisasi jalur hijau kota, hingga berbagai bentuk proteksi bio-diversitas berupa pelarangan bom ikan, termasuk penggunaan air tanah yang terbatas dan bertanggung jawab hingga penggunaan energi terbaharukan.

Tantangannya bagi gereja adalah bagaimana membuat keseimbangan prioritas antara menjalankan amanat agung dalam misi penebusan jiwa manusia dengan amanat budaya atau tepatnya mandat ekologis Kristen dalam misi penebusan lingkungan hidup, tempat di mana kita hidup dan menjalani panggilan hidup masing-masing. Ketika lingkungan rusak, penghidupan manusiapun tergangu, kelaparan dan kemiskinan menghantui. Dalam kondisi demikian dengan perut yang lapar dan kosong, orang sulit memahami apa arti khabar baik dari Allah. ***

 

Global Problem, Local Solution: Adaptasi Perubahan Iklim Dengan Menggunakan Sailana Model

Notes. I am interested in understanding theological response to climate change and disasters. This article has been drafted since 2010 when I interviewed Rev Sailana from Alor Island, Indonesia during Christmast in Kupang in Year 2010. This draft used to be published by Satutimor in December 2013. This draft used to be published by Satutimor in December 2013. This is part of my thinking and observation on local theological response to climate change.

Oleh Dr. Jonatan Lassa*

Berita global hari ini di dominasi oleh tren para pemimpin dan pemikir dunia mencari solusi perubahan iklim. Perubahan iklim telah menjadi masalah glokal alias global dan lokal sekaligus. Salah satu kerisauan adalah problem kompleksitas pembangunan di Negara berkembang, kerap membuat masalah perubahan iklim tidak di tanggapi secara strategis dan belum dilihat sebagai bagian dari strategi pertahanan non-tradisional (membedakan dari pertahanan tradisional) dalam menghadapi ancaman terhadap pemenuhan hak-hak dasar rakyatnya.

Secara praktis hanya dua solusi: Pertama mengurangi kadar gas emisi carbon dioksida (CO2) serta lainnya seperti metana (CH4) yang biasanya dikenal dengan nama mitigasi perubahan iklim; Kedua, adaptasi terhadap perubahan iklim. Adaptasi yang dimaksud meliputi berbagai macam respon logis (baik yang bersifat antisipatoris – mengantisipasi risiko-risiko iklim dalam berbagai anomali iklim seperti curah hujan berkepanjangan di NTT di tahun 2010) maupun yang bersifat reaktif (yakni menunggu kejadian iklim ekstrim baru bertindak).

Masalahnya adalah di Negara berkembang, termasuk Indonesia, respon logis berupa adaptasi perubahan iklim, kebijakan publik belum dilihat sebagai kunci meminimalisir dampak. Kebijakan publik di sini bermakna penyesuaian di level anggaran (penguatan sektor-sektor rentan iklim seperti pertanian dan irigasi, infrastruktur yang kedap banjir, investasi drainase perkotaan dan drainase jalan raya, pengelolaan kekeringan yang tidak hanya direduksi (dan salah kaprah) sekedar dalam bentuk padat modal seperti membangun ribuan embung, mitigasi bencana dsb.).

Respon logis dalam kebijakan publik menuntut kecerdasan politik anggaran ditingkat kabupaten dan kota. Diperlukan juga kecerdasan administrative yakni adanya aparatur/administratur Kabupaten dan Kota yang paham soal adaptasi iklim. Kecerdasan teknis diperlukan dalam wajah aparatur yang paham secara teknis masalah dan solusi adaptasi perubahan iklim. Di NTT, masalahnya bukan ada tidaknya SDM dalam tubuh pemerintah daerah, tetapi lebih kepada logika penempatan pegawai yang tidak kompeten pada posisi-posisi yang menuntut pengetahuan teknis sebaliknya yang berkompetensi cenderung tidak mendapatkan porsi jabatan yang memadai (asas kepatutan profesi teknis). Fenomena ini bermuara pada kondisi yang dikenal dengan istilah orang buta memimpin orang buta (the blinds lead the blinds).

Di Indonesia dan negera berkembang umumnya, ketiga bentuk kecerdasan yakni teknis, administrative dan politik lokal ini tidak berjalan seiring (alias mismatched). Akibatnya, solusi lokal  cenderung reaktif dan cut & paste dari tempat lain. Tren umum adalah pengadaan kecerdasan teknis (baca: konsultan teknis) yang sekedar di datangkan dari tempat lain, membawa konteks lain, lalu diterapkan di lokalitas NTT. Masalahnya adalah pola cut & paste (alias nyontek) seperti ini sering kali tidak tepat dan tidak mengenali praktik-praktik cerdas yang kerap kali bergerak lebih maju dari para administratur dan politisi local.

Model Saelana: Adaptasi Perubahan Iklim

NTT selalu diberkahi dengan berbagai macam individu yang memiliki karakter penyimbangan positif (positive deviance). Salah satu buktinya terdapat dalam diri seorang pendeta marginal bernama Sefnat Sailana. Karena inovasi dari Pdt. Sailana ini terbilang unik sehingga oleh dianugerahi NTT Academia Award 2010 (18 Desember 2010), penulis mendedikasikan inovasi ini dengan nama SAILANA Model sebagai praktek cerdas setempat dalam adaptasi perubahan iklim.

Walau berbagai media lokal NTT (termasuk media ini) dan juga berberapa media Nasional (seperti Jakarta Post (Lihat Fointuna 14/10-2011 “Relocating church altar for environmental conservation”), penulis mencatat secara lebih detail berbagai inovasi yang dibuat Sailana. Pertama, di Apui, Sailana melakukan terobosan teologis dan ekologis (atau tepatnya eco-theology) yang ‘radikal’ dengan pertama-tama melihat peran gereja sebagai polluters (pelaku kerusakan lingkungan – yakni bahwa gedung-gedung gereja dan harta milik jemaat misalkan dalam bentuk asset rumah) menciptakan tekanan pada lingkungan hidup. Hutan, air, air tanah dan tanah menjadi terdegradasi.  Pengetahuannya yang diperoleh dari sebuah edisi Majalah Percik 2003 dikonversi Sailana dengan menciptakan ide-ide seperti penciptaan sumur resapan. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan inovasi-inovasi membangun hutan jemaat, menumbukan pohon-pohon pelindung. Jebakan-jebakan air di kali (sungai) kering. Kegiatan menaman rumput di halaman gereja dilakukan dengan observasi sedernanya bahwa erosi tanah dapat terjadi akibat angin yang membawa humus tanah sejak 2002.

Salah satu praktek eco-theology yang dilakukan Sailana adalah dengan melakukan ibadah tahunan di sumber-sumber air (bertepatan dengan Hari Air Internasional), Doa Larang untuk mencegah kebakaran dan penggunaan potassium, membawa ‘mimbar’ ke daerah-daerah tangkapan air. Dalam studi-studi pengelolaan sumber daya alam, hal ini dikenal dengan istilah penciptaan kelembagaan alternatif yakni dengan menciptakan constraints secara simbolik dan praktis dalam mencegah kerusakan lingkungan setempat di tengah kesulitannya untuk meyakinkan pentingnya perilaku hidup ekologis.

Sailana Model  versus Santmire

Dalam observasi teologi ekologis, panggilan memenuhi bumi memiliki implikasi destruktif yakni berupa penaklukan alam untuk keberlanjutan manusia – sering dilakukan ibarat zero sum game – keberlanjutan manusia adalah akhir dari keberlanjutan alam. Pertanyaan klasik yang terus diajukan bagi para mahasiswa studi lingkungan adalah bagaimana menjembatani dua dunia tersebut menjadi harmonis bahwa keberlanjutan manusia bermakna keberlanjutan lingkungan alam dan sebaliknya dalam keberlanjutan lingkungan alamilah terletak masa depan manusia. Dalam perspektif ilmu pengetahuan, khususnya studi-studi ekologi, pendekatan zero sum gamedi atas tentu keliru. Akhir dari keberlanjutan alam adalah bencana bagi manusia – kondisi eskatologis yang dipercepat oleh tangan manusia sendiri dalam wajah bencana ekologis (Sumber: Majalah GMIT 2010 – Mandat Ekologis Kristen: Menuju “Kelahiran Baru” Lingkungan Alam?)

Menariknya adalah munculnya paradigma eco-theologis yang relative bersamaan antara Sailana di Apui, Alor Tengah Selatan dengan Paul Santmire di Boston, Massachusetts USA (Lihat: Nature Reborn: The Ecological and Cosmic Promise of Christian Theology. By H. Paul Santmire. Theology and Science Series. Minneapolis: Fortress Press, 2000.). Kritik Santmire adalah bahwa pemikiran-pemikiran Kristen tentang ekologi dan lingkungan dalam tiga dekade terakhir adalah bahwa Kitab Kejadian tentang penaklukan bumi adalah yang paling sering disalah pahami sehingga dengan mudah mandat penaklukan bumi berubah mentuk menjadi penghancuran ekologis dalam bentuk keji seperti ekosida (ecoside) dan biosida (biocide). Proposal dari Santmire adalah pembaharuan relasi yang baru antara manusia dan alam sebagai konsekuensi dari pembaharuan relasi yang baru antara Manusia dan Tuhan (dalam Kristus) dalam dengan membangun konsep etika lingkungan yang reformis agar Kekristenan mampu menjadi pioneer dalam perbaikan lingkungan bukan sebaliknya.

Namun dalam studi kritis tentang ekologis, pendekatan Santmire disambut walau dengan pertanyaan seputar pendekatan dikotomis manusia versus lingkungan alam, seolah ke duanya terpisah atau bisa dipisahkan relasi eksistensinya. Pendekatan dikotomis ini sering dianggap sebagai pangkal masalah lingkungan dan fenomena pasifnya gerakan lingkungan dari kalangan Kristen. Fenomena yang kontras adalah misionaris agama-agama sibuk mencari jiwa yang hilang demi penebusan jiwa, sedangkan kaum environmentalists sibuk menebus firdaus yang hilang akibat visi sumber daya alam yang keliru dari agama-agama. Penulis sering bertanya mengapa di dalam gerakan protestanisme ‘garis keras‘, environmentalist sering berkonotasi negative sedangkan geologist dan sekelompok profesional berakhiran –ist tidak berkonotasi negatif?

Menariknya, dalam interpretasi Sailana, dikatakan bahwa alam dan manusia setara. Berbekal pengalaman Sailana selama ‘berkelana‘ di Sabu dan Rote sebagai pendeta, membawa beliau melihat kembali bagaimana mandat ekologis Kristen yang dipercayainya dengan mengatakan bahwa manusia dan alam adalah setara. Konsep Sailana ini tepat memperkuat statement World Church Council  12 tahun lalu yakni “Dorongan untuk ‘menguasai’ alam ciptaan telah menghasilkan eksploitasi sumber daya alam yang tidak masuk akal, pengasingan lahan dari pemiliknya serta penghancuran budaya asli…. Alam ciptaan menjadi ada kerena kehendak dan cinta Allah Tritunggal dan karenanya memiliki ikatan batin dan mengandung kebaikan. Meskipun mata manusia mungkin tidak selalu melihat hal itu, setiap makhluk dan seluruh ciptaan dalam paduan suara kesaksian tentang mulianya kesatuan dan harmoni dengan ciptaan diberkahi.“  (Petikan Dokumen Dewan Gereja Dunia, Granvollen, Norwegia 1998)

Model Sailana tentu tidak sempurna, dan perlu dikritisi (dalam lensa sains dan ilmu pengetahuan) agar terjadi penajaman praktek dan konsep. Tetapi pembelajaran dari Apui Alor adalah bahwa problem global dapat diselesaikan secara lokal. Institutionalisasi kesadaran ekologis oleh Sefnat Sailan diungkapkan secara polos sebagai berikut: “supaya tidak mimbar sentris, tetapi membawa mimbar ke tengah alam semesta ciptaan Tuhannya. Lingkungan hidup masuk dalam pembinaan anak dan remaja serta katekesasi.“

Pesan moralnya adalah bahwa solusi-solusi lokal jangan di cari jauh-jauh. Masuklah ke kampung-kampung di NTT, dalam institusi-institusi sosial yang ada, selalu ada individu-individu yang semangat juang dan kejeniusan lokalnya mampu membuat perbedaan dan mampu memberikan solusi pada persoalan global-lokal. Sepanjang hal ini dikenali, ditopang oleh ketiga kecerdasan di atas (politik lokal, administratif dan teknis) maka replikasi-replikasi Model Sailana dapat dilakukan dengan anggaran yang lebih cermat dan lebih hemat. Bagaimana menurut anda?

* Research Fellow pada IRGSC Kupang

Alat Analisis dan Pabrikasi Kelaparan

Opini – Kompas 20-06-06
Jonatan Lassa

Sebanyak 60.000-an orang diberitakan terancam kelaparan di Kabupaten Sikka, NTT, (Kompas 10/6). Dilaporkan, krisis produksi terjadi tiga bulan lalu.

Dikabarkan, komunitas di 10 desa makan putak, semacam famine food khas NTT. Kelaparan merupakan kejadian berulang dan merupakan bencana yang terjadi secara perlahan. Kalaupun terjadi kelaparan secara literalis di Sikka, peringatan dini seharusnya dilakukan dua bulan lalu.

Ini adalah contoh ketidakakuratan alat analisis kelaparan yang mendikte kebijakan publik. Padahal, Bimas Ketahanan Pangan bekerja sama dengan WFP telah mengembangkan alat bernama Food Insecurity Atlas (FIA) sejak dua tahun lalu.

Terlepas dari semua perdebatan, kelompok paling rentan adalah anak-anak. Bila Régis Debray menyebut lingkaran setan malnutrisi akut dari kehamilan hingga kelahiran sebagai crucified at birth (penyaliban saat lahir), maka busung lapar akibat kelaparan dan malnutrisi adalah penyaliban anak balita. Hak mereka terkebiri dan potensi sumber daya manusia Indonesia menjadi “cacat” seumur hidup.

Penelitian kelaparan di NTT sudah banyak, tetapi tidak saling berkait. Dan, tiap pihak menggunakan alat analisis sendiri-sendiri. Tidak ada transfer informasi yang utuh dari penelitian sebelumnya. Hampir semua memulai dari nol. Amat tidak efisien.

Konsep ketahanan pangan

Maxwell (1966) mengusulkan empat elemen ketahanan pangan berkelanjutan di tingkat keluarga. Pertama, kecukupan pangan yang didefinisikan sebagai jumlah kalori yang dibutuhkan untuk kehidupan yang aktif dan sehat.

Kedua, akses atas pangan, yang didefinisikan sebagai hak (entitlements) untuk berproduksi, membeli atau menukarkan (exchange) pangan atau menerima sebagai pemberian (transfer).

Ketiga, ketahanan yang didefinisikan sebagai keseimbangan antara kerentanan, risiko, dan jaminan pengaman sosial.

Keempat, fungsi waktu manakala ketahanan pangan dapat bersifat kronis, transisi atau siklus.
Pada tingkatan analisis praktis, Sobel et al (1998) mencoba tegas membagi sistem pangan dan nutrisi, yang didefinisikan sebagai “seperangkat operasi dan proses yang terjadi dalam mengubah bahan baku (raw materials) ke dalam pangan serta transformasi nutrien dalam capaian kesehatan dalam sistem biofisikal dan konteks sosio kultural”. Usulan Sobel mampu membuat turunan membedah konsumsi pangan, kandungan makro dan mikro nutrien, berdasar pola makan keluarga dan individu. Audit multinutrien di level keluarga dengan mudah dilakukan.

Pentingnya mengombinasikan konsep yang ditawarkan Maxwell (1996) dan Sobel (1998) adalah untuk membuat keterkaitan antara makro (di level negara) dan mikro (level rumah tangga dan individu). Juga menghindari penyamaan buta antara pangan dan nutrisi sekaligus memperlihatkan keterkaitan antara keduanya. Eksistensi nutrisi dalam pangan dan pangan yang bergizi dalam relevansinya pada konteks, proses, struktur, dan kebijakan.

Relevansi pada kebijakan

Kebijakan penanganan kelaparan tidak bisa didasarkan pada alat diagnosa yang gagap, timpang, dan reaktif. Kasus Sikka adalah contoh ketidakefektifan penanganan kelaparan berulang.
Ketahanan pangan di NTT tidak pernah hanya bisa didasarkan faktor produksi pertanian. Romantisme untuk 100 persen kembali pada produksi subsisten adalah omong kosong. I Gde Pramartha dalam buku Pedagangan dan Politik di Nusa Tenggara 1815-1915 memberi proxy untuk melihat perdagangan antarpulau (inter-insular trading) sebagai bagian pemenuhan pangan.

Informasi dari masyarakat desa “miskin” seperti Oeue di Timor Tengah Selatan (TTS), mereka mampu menjual hasil hutan nonkayu, seperti asam (tamarind) sebanyak 500-an metrik ton tahun 2005. Itu berarti ada sekitar Rp 500 juta beredar dalam satu desa selama tiga bulan musim terkering. Angka ini tidak pernah muncul dalam statistik pemerintah, termasuk Bimas Ketahanan Pangan. Tanpa alat bedah kelaparan yang baik dan komprehensif, pejabat negara akan dengan mudah mempabrikasi kelaparan dengan berteriak, puluhan ribu rakyat lapar.

Melihat kelaparan tidak sama dengan mengerti kelaparan. “Seeing” is not the same as “understanding”.

Jonatan Lassa Koordinator Hivos Aceh Program, Praktisi Manajemen Bencana, Alumnus University of East Anglia, United Kingdom