Home » 2017 » May

Monthly Archives: May 2017

Menuju Rumah Sakit Indonesia Yang Aman Bencana

Unpublished article [Nov 2008]

Jonatan Lassa*

Tema Hari Bencana Dunia yang jatuh pada 8 Oktober 2008 adalah ‘Rumah Sakit Bebas Dari Bencana.’ Analisis tentang Rumah Sakit kerap menjadi isu rutin, kalau bukan marginal dalam pembangunan di banyak Negara berkembang. Terlampau ‘berlimpah’ bukti empirik untuk menjadikan Rumah Sakit sebagai lokus mitigasi dan pengurangan risiko bencana.

Fokus pada Rumah Sakit di tahun ini merupakan bagian dari filosofi dasar dialektika pembangunan dan bencana, di mana risiko diproduksi dalam pembangunan – contoh kualitas rendah (bahan dan metode pengerjaan) sejak dimulai peletakan batu pertama hingga pada aspek finishing sebuah rumah sakit – dan sebaliknya bencana merusak hasil pembangunan yang rentan – contoh ketika struktur rumah sakit dan puskesmas yang rapuh runtuh karena gempa dalam konteks Flores 1992, Nias 2005 dan Jogja 2006.

Rumah sakit merupakan kapital simbolik dari infrastruktur kesehatan secara umum tetapi juga secara faktual adalah nadi social. Dimasudkan bahwa bilapun bencana besar terjadi (dalam skala dan dampak), nadi sosial tersebut tak boleh dibiarkan rusak, tetapi harus berada pada front terdepan dalam melayani keamanan manusia Indonesia. Karena bersifat nadi, ‘bunyi’-nya sering tak terdengar dan tidak dianggap vital dalam melayani secara rutin maupun ketika terjadi daruratan kemanusiaan. Bahkan ketika jumlah rumah sakit

Tiga pesan utama UNISDR tahun 2008 adalah: Pertama, proteksi atas hidup pasien dan pekerja kesehatan dengan memastikan tingkat keamanan struktur fasilitas kesehatan. Kedua, memastikan bahwa fasilitas kesehatan dan pelayanan kesehatan tetap dapat berfungsi secara memadai paska emergensi dan bencana, yakni saat ketika mereka paling dibutuhkan. Ketika, meningkatkan kapasitas atau kemampuan mereduksi risiko pekerja kesehatan, kelembagaan/organisasi termasuk managemen kedaruratan.

Pekerja kesehatan tentunya dalam arti luas, dokter, perawat, paramedis dan para pekerja pendukung yang bekerja menggunakan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit (swasta/pemerintah), puskesmas hingga unit-unit layanan kesehatan lainnya.

Proses ini harus dilakukan secara sengaja dan by design. Karenanya dibutuhkan ukuran atau standard minimum dalam mengevaluasi kinerja rumah sakit dalam skala nasional maupun lokal. Jargonnya adalah identifikasi risiko serta kajian risiko fasilitas kesehatan secara umum maupun secara khusus seperti indeks keamanan rumah sakit yang dikembangkan beberapa lembaga dunia seperti WHO mapun LSM Internasional.

Hospital Safety Index (HSI)

HSI adalah sebuah alat diagnosa yang diklaim cepat, terpercaya dan murah; Gampang diaplikasikan oleh tim yang multi-disiplin seperti insinyur, arsitek, serta para professional kesehatan terlatih. Selanjutnya dilakukan scoring dari hasil checklist ditabulasikan dengan menggunakan program sederhana seperti Excel dan terdiri 145 variabel. Kategorisasinya pun disederhanakan dalam tingkat keamanan fasilitas kesehatan pada aspek struktur bangunan, non struktur dan komponen fungsi (lihat PAHO (2008).

HSI hakekatnya adalah turunan spesifik dari alat-alat yang juga dikenal kalangan insinyur Indonesia yang terbiasa melakukan analisis kerentanan struktural dan non-struktural sebuah bangunan gedung biasa yang diterapkan secara lebih tegas pada bangunan kesehatan seperti rumah sakit ataupun puskesmas.

Peranan Organisasi & Kelembagaan di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, peran ini bisa (dan wajib) dilakukan oleh berbagai instasi terkait baik Department Kesehatan, Badan Nasional Penanganan Bencana, serta instansi-instansi teknis lainnya baik di level nasional/lokal dan didukung pusat riset bencana dan mitigasi bencana yang tersebar di berbagai Universitas di tanah air.

Urgensitas dari adopsi HSI adalah membantu dalam dua hal mendasar. Pertama, pemerintah dan masyarakat mengetahui jauh sebelum bencana tingkat kerentanan fasilitas kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas), sehingga tindakan prioritas untuk mitigasi bencana fasilitas kesehatan bisa tepat sasaran. Kedua, proyek-proyek konstruksi serta pengadaan barang dan jasa bagi Rumah Sakit dan Puskesmas di tanah air tidak bisa dikerjakan lagi secara amatiran karena menyangkut kemaslahatan orang banyak serta proteksi atas aset-aset pembangunan nasional baik manusia maupun material.

Hanya dan hanya jika Rumah Sakit bebas dari bencana, maka Ruma Sakit bebas untuk melayani masyarakat luas baik sebelum, ketika dan setelah bencana. Bila jarak antara koreksi (risk assessment) dengan kerangka HSI dengan adopsi HSI ke dalam kebijakan dan praktek keseharian baik di pemerintah dan swasta yang menjalankan fungsi serupa, tanpa harus menunggu donor ataupun bencana besar lagi, maka masa depan Indonesia yang lebih baik bisa terwujudkan.

*. Jonatan Lassa, PhD Candidate – Penelitian Disaster Risk Governance, University of Bonn.

Manajemen Risiko Bencana dan Sekolah

Artikel Lingkungan Hidup – Opini Kompas 7 November 2007

Jonatan Lassa

“Children will be one day the mayors, the architects and the decision makers of the world of tomorrow. If we teach them what they can do from the early age they will build a safer world.” – Salvano Briceño Director, UN/ISDR Secretariat

Hari Reduksi Risiko Bencana dunia jatuh tanggal 10 Oktober 2007.

Tradisi merayakan hari reduksi bencana dunia yang jatuh tiap Rabu minggu kedua Oktober setiap tahun ditetapkan melalui Resolusi 44/236 (22 Desember 1989) dan yang ditegaskan ulang dalam Resolusi 56/195 (21 Desember 2001) Sidang Umum PBB sebagai kendaraan yang mempromosikan budaya penanganan bencana secara ex-ante, yakni sekumpulan aktivitas pra-bencana, seperti reduksi risiko bencana, budaya pencegahan dan mitigasi bencana, serta kesiapsiagaan terhadap bencana.

Tema yang diusung dalam tahun 2006-2007 berturut-turut adalah “Menuju Budaya Preventif: Reduksi Risiko Bencana Dimulai dari Sekolah” yang dikoordinasikan United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UN/ISDR).

Argumentasi dasar dari tema yang dipilih adalah bahwa sekolah merupakan tempat menabur nilai kolektif budaya pencegahan dan sadar bencana, karena itu pengarusutamaan reduksi risiko bencana (RRB) dalam kurikulum sekolah adalah penting dan mempromosikan gedung sekolah yang lebih aman terhadap bencana. Slogan inspiratif UN/ISDR dalam information kit-nya adalah “Biarkan Anak-anak Mengajari Kita”.

Tradisi Hari Bencana Dunia

Ada baiknya kita melihat kembali tema-tema risiko lima tahun terakhir sebagai upaya singkat menelusuri pola pikir yang menjadi bernas penanganan bencana awal abad ke-21.

Tahun 2005 tema Hari Bencana Dunia adalah relasi microfinance sebagai upaya mereduksi kemiskinan dan kerentanan yang berkontribusi pada reduksi risiko bencana dunia. Tahun 2005 oleh PBB juga dinyatakan sebagai “The Year of Microfinance”. Kampanye ini kelihatannya memiliki determinasi dalam menentukan pemenang Nobel Perdamaian 2006 dengan sang master microfinance Dr Yunus dari Banglades.

Tahun 2004, tema Hari Bencana Dunia adalah “Belajar dari Bencana (disaster) Masa Lalu dalam Menghadapi Ancaman (hazards) Hari Esok”. Dikomunikasikan secara tegas oleh UN/ISDR bahwa gempa, topan, banjir, letusan vulkanik, dan berbagai ancaman alam merupakan bagian dari keniscayaan hidup manusia dalam alam yang dinamis. Yang bisa dilakukan adalah menurunkan derajat kerentanan terhadap peristiwa-peristiwa alam tersebut. Laporan “Hidup Bersama Risiko Bencana” memperkuat pesan bahwa manusia tidak bisa free from floods, tetapi niscaya living with floods.

Tahun 2003 adalah turning the tide on disasters towards sustainable development. Tema ini berelasi erat dengan ditetapkannya tahun itu sebagai The International Year of Freshwater. Pesannya sangat relevan dengan peristiwa banjir tahun sebelumnya di Indonesia serta di berbagai belahan dunia, seperti China dan Asia Selatan, yakni bahwa “tugas kita adalah tidak serta-merta melestarikan sumber daya air, tetapi juga mereduksi kapasitas air dalam membinasakan hidup manusia (dalam bentuk banjir, longsor, siklon dan sebagainya yang terus berulang)”.

Kurang air (kekeringan) bisa menyebabkan bencana, sedangkan kelebihan air (banjir, longsor, siklon) dapat menyebabkan bencana. Oleh karena itu, rezim pengelolaan air tidak hanya sibuk seputar pengadaan dan konservasi air, tetapi juga wajib mereduksi dampak risiko dari ancaman berbasis air dan iklim.

Dalam pernyataannya, Kofi Annan (08/10/2003) mengatakan, ancaman alam (natural hazards) adalah bagian dari hidup. Namun, ancaman berupa banjir, gempa, dan sebagainya baru menjadi bencana ketika hidup dan penghidupan manusia menjadi hilang dan/atau rusak. Dalam momen yang sama pada tahun 2001, Sekretaris Jenderal PBB mengatakan, “Alam akan terus menantang kita.” Tetapi, adalah dalam kekuasaan manusia (baca: politik) untuk memastikan bahwa kemiskinan tidak membalikkan kejadian alam menjadi risiko bencana yang tidak terkelola.

Mengapa anak-anak?

Fokus tema Hari Bencana Dunia 2007 yang dipertahankan sama dengan 2006 sudah didesain sejak awal. Optimisme melahirkan generasi yang sadar akan risiko bencana tidak bisa diserahkan kepada para orang tua yang mendominasi kepemimpinan politik saat ini. Yang tua telah hanyut dalam budaya reaktif: menunggu bencana baru bertindak.

Karena dipercaya bahwa investasi di sekolah (sumber daya manusia, yakni anak sekolah dasar dan bangunan sekolah yang adaptif bencana) akan memberikan hasil jangka panjang, di mana lahirnya para wali kota, desainer, perencana, arsitek, dan pembuat kebijakan masa depan yang lebih aman terhadap bencana.

Optimisme ini perlu didukung. Kanak-kanak dan anak-anak SD bahkan disarankan sejak dini melatih imajinasi penanganan bencana melalui game (permainan). UN/ISDR sudah merilis versi online disaster game (www.stopdisastersgame.org) yang mudah-mudahan bisa diakses anak-anak di Indonesia dalam versi playstation atau PC games dalam waktu dekat.

Jonatan Lassa PhD Research in Disaster Governance, Center for Development Research (ZEF), University of Bonn, Germany

Alat Analisis dan Pabrikasi Kelaparan

Opini – Kompas 20-06-06

Jonatan Lassa

Sebanyak 60.000-an orang diberitakan terancam kelaparan di Kabupaten Sikka, NTT, (Kompas 10/6). Dilaporkan, krisis produksi terjadi tiga bulan lalu.

Dikabarkan, komunitas di 10 desa makan putak, semacam famine food khas NTT. Kelaparan merupakan kejadian berulang dan merupakan bencana yang terjadi secara perlahan. Kalaupun terjadi kelaparan secara literalis di Sikka, peringatan dini seharusnya dilakukan dua bulan lalu.

Ini adalah contoh ketidakakuratan alat analisis kelaparan yang mendikte kebijakan publik. Padahal, Bimas Ketahanan Pangan bekerja sama dengan WFP telah mengembangkan alat bernama Food Insecurity Atlas (FIA) sejak dua tahun lalu.

Terlepas dari semua perdebatan, kelompok paling rentan adalah anak-anak. Bila Régis Debray menyebut lingkaran setan malnutrisi akut dari kehamilan hingga kelahiran sebagai crucified at birth (penyaliban saat lahir), maka busung lapar akibat kelaparan dan malnutrisi adalah penyaliban anak balita. Hak mereka terkebiri dan potensi sumber daya manusia Indonesia menjadi “cacat” seumur hidup.

Penelitian kelaparan di NTT sudah banyak, tetapi tidak saling berkait. Dan, tiap pihak menggunakan alat analisis sendiri-sendiri. Tidak ada transfer informasi yang utuh dari penelitian sebelumnya. Hampir semua memulai dari nol. Amat tidak efisien.

Konsep ketahanan pangan

Maxwell (1966) mengusulkan empat elemen ketahanan pangan berkelanjutan di tingkat keluarga. Pertama, kecukupan pangan yang didefinisikan sebagai jumlah kalori yang dibutuhkan untuk kehidupan yang aktif dan sehat.

Kedua, akses atas pangan, yang didefinisikan sebagai hak (entitlements) untuk berproduksi, membeli atau menukarkan (exchange) pangan atau menerima sebagai pemberian (transfer).

Ketiga, ketahanan yang didefinisikan sebagai keseimbangan antara kerentanan, risiko, dan jaminan pengaman sosial.

Keempat, fungsi waktu manakala ketahanan pangan dapat bersifat kronis, transisi atau siklus.
Pada tingkatan analisis praktis, Sobel et al (1998) mencoba tegas membagi sistem pangan dan nutrisi, yang didefinisikan sebagai “seperangkat operasi dan proses yang terjadi dalam mengubah bahan baku (raw materials) ke dalam pangan serta transformasi nutrien dalam capaian kesehatan dalam sistem biofisikal dan konteks sosio kultural”. Usulan Sobel mampu membuat turunan membedah konsumsi pangan, kandungan makro dan mikro nutrien, berdasar pola makan keluarga dan individu. Audit multinutrien di level keluarga dengan mudah dilakukan.

Pentingnya mengombinasikan konsep yang ditawarkan Maxwell (1996) dan Sobel (1998) adalah untuk membuat keterkaitan antara makro (di level negara) dan mikro (level rumah tangga dan individu). Juga menghindari penyamaan buta antara pangan dan nutrisi sekaligus memperlihatkan keterkaitan antara keduanya. Eksistensi nutrisi dalam pangan dan pangan yang bergizi dalam relevansinya pada konteks, proses, struktur, dan kebijakan.

Relevansi pada kebijakan

Kebijakan penanganan kelaparan tidak bisa didasarkan pada alat diagnosa yang gagap, timpang, dan reaktif. Kasus Sikka adalah contoh ketidakefektifan penanganan kelaparan berulang.
Ketahanan pangan di NTT tidak pernah hanya bisa didasarkan faktor produksi pertanian. Romantisme untuk 100 persen kembali pada produksi subsisten adalah omong kosong. I Gde Pramartha dalam buku Pedagangan dan Politik di Nusa Tenggara 1815-1915 memberi proxy untuk melihat perdagangan antarpulau (inter-insular trading) sebagai bagian pemenuhan pangan.

Informasi dari masyarakat desa “miskin” seperti Oeue di Timor Tengah Selatan (TTS), mereka mampu menjual hasil hutan nonkayu, seperti asam (tamarind) sebanyak 500-an metrik ton tahun 2005. Itu berarti ada sekitar Rp 500 juta beredar dalam satu desa selama tiga bulan musim terkering. Angka ini tidak pernah muncul dalam statistik pemerintah, termasuk Bimas Ketahanan Pangan. Tanpa alat bedah kelaparan yang baik dan komprehensif, pejabat negara akan dengan mudah mempabrikasi kelaparan dengan berteriak, puluhan ribu rakyat lapar.

Melihat kelaparan tidak sama dengan mengerti kelaparan. “Seeing” is not the same as “understanding”.

Jonatan Lassa Koordinator Hivos Aceh Program, Praktisi Manajemen Bencana, Alumnus University of East Anglia, United Kingdom

Sales Pembangunan dan Kedok Birokrasi Ala “Aldir

Opini Pos Kupang 27 Feb 2008

Jonatan Lassa*

Data BPS NTT 2003 menunjukan bahwa produksi ubi kayu NTT sejak 1999-2003, rata-rata 834,316 ton per tahun. Kalau bandingkan dengan jumlah KK di NTT dalam periode yang sama, maka rata-rata tiap keluarga di NTT memproduksi 1 ton ubi kayu pertahun. Hasil produksinya adalah untuk bahan pangan dan bahan baku lainnya.

Ceritanya jadi lain dengan ubi kayu aldira yang diproyekan dengan polesan ‘untuk kepentingan rakyat.’ “Kalau bisa dibikin susah, kenapa harus dipermudah?” Masih ingat tag line iklan salah satu produk terkenal di Indonesia? Tag line tersebut relevan dengan berita Pos Kupang (10/2-08) bahwa “panen ubi kayu dari proyek pengembangan tanaman tersebut di Mabar yang menelan dana Rp 2,8 miliar, sudah 830,5 kilogram. Hasil panen ini sudah dijual dengan harga Rp 250,00/kg, sehingga total uang yang diperoleh Rp 207.625,00.,”

Kejadian di atas adalah contoh kasus yang telanjang, ibarat puncak gunung es dari tidak efisiennya pengelolaan keuangan negara (atau lebih tepatnya uang rakyat) di Nusa Tenggara Timur. Tidak semata-mata terjadi hanya di Manggarai Barat. Kejadian kegagalan telak ubi kayu aldira sebagai sebuah salah urus uang rakyat tepatnya mengulang kegagalan proyek jutaan pohon jatropha dengan tujuan yang sama yakni untuk mendapatkan bahan bakar alternatif alias biofuel.

Penulis menawarkan empat prinsip dalam mengevaluasi pengelolaan keuangan rakyat sebagai prasyarat keberlanjutan pembangunan. Prinsip pertama adalah efisiensi. Kasus ubi kayu Aldira memberikan contoh bahwa investasi Rp. 2.8 miliar memiliki tingkat pengembalian hanya sebesar 0.007% per 04/02-08. Perhitungan ini belum termasuk input tenaga kerja rakyat dan waktu yang diberikan untuk memberikan sukses bagi proyek yang gagal tersebut.

Untuk memahami fenomena Aldira, penulis mengajak ziarah singkat teori tentang birokratisasi dalam menjelaskan kinerja para birokrat pencinta ubi kayu Aldira. Adalah Northcote Parkinson dari National University of Singapore, yang pertama kali membuat hukum Parkinson, di mana, dia berpendapat bahwa “setiap organisasi birokrasi memerlukan dua sifat dasar: (1) Setiap pejabat negara berkeinginan untuk meningkatkan jumlah bawahannya, dan (2) mereka saling memberi kerja (yang tidak perlu). Akibatnya,birokrasi cenderung meningkatkan terus jumlah pegawainya tanpa memperhatikan tugas-tugas yang harus mereka lakukan.” (Evers dan Schield 1990:228).

Yang jarang muncul dalam analisis formasi kabupaten dan kecamatan baru di NTT maupun di Indonesia adalah bahwa pembentukan satuan wilayah politis baru tidak semata-mata lahir dari semangat kepedulian atas rakyat. Formasi kabupaten dan kecamatan baru yang dibuat juga datang dari semangat lain yakni formasi kelompok-kelompok birokrat yang memperebutkan sumber daya politik dan pembangunan, yang tidak datang dari visi pelayanan rakyat yang kuat.

Oleh karena itu, prinsip efisiensi dalam pengelolaan administrasi pemerintahan dan pembangunan sulit sekali untuk terpenuhi. Tidak efisiennya pemerintah daerah di NTT juga bisa dijelaskan dari ekonomi biaya tinggi yang bermanifestasi dalam biaya transaksi tinggi dalam wajah ‘uang administrasi’, ‘uang perpuluhan’ kepada pejabat negara dalam transaksi proyek-proyek pembangunan masyarakat, hingga pada rantai birokrasi yang panjang dan yang dibuat-buat untuk menunjukan kuasanya. Alhasil, aparatur kadang lebih tepat disebut sebagai keparatur.

Prinsip kedua adalah efektifitas. Konsep efektifitas adalah konsep tentang kesejahteraan. Efisiensi adalah tentang perhitungan kaku input-proses-output. Sedangkan efektifitas adalah bahwa walaupun output sebuah proyek tidak bernilai ekonomis secara langsung, seperti pendidikan dasar dan kesehatan, kesejahteraan rakyat toh jauh lebih penting ketimbang uang. Dalam contoh ubi Aldira, prinsip efektifitas adalah berbicara soal tujuan investasi yakni hasil panen Aldira bisa berkontribusi pada keamanan energi masyarakat secara berkelanjutan. Cerita nyatanya adalah bahwa Ubi Kayu Aldira di Mabar tidak efektif. Gagal total.

Prinsip ketiga adalah prinsip keadilan. Dalam konteks proyek, prinsip keadilan adalah distribusi benefit dan risiko haruslah adil dan tidak diskriminatif. Bahwa rakyat kecil seharusnya menikmati benefit dari proyek ubi kayu aldira adalah tujuan. Risiko seharusnya dipikul negara. Tetapi apa lacur, konteks proyek aldira, rakyat tidak kembali modal atas investasi waktu, tenaga dan pajak yang telah ubah labelnya menjadi “bantuan ubi kayu aldira.” Risiko kembali dipegang rakyat karena tanpa pemerintah sesunggunya, rakyat NTT dan Manggarai Barat telah lama menanam ubi kayu dengan hasil tahunan yang memadai. Data BPS 2003, rata-rata produksi ubi kayu di NTT adalah 861.620 ton. Artinya, rata-ratanya, tiap KK di NTT memproduksi hampir 1 ton tiap tahun. Kontras dengan proyek ubi kayu pemerintah yang gagal total.

Prinsip terakhir adalah prinsip kesahihan (legitimacy). Tepatnya merupakan prinsip tentang ke-sah-ihan (rightfulness) dari sebuah proses pengambilan keputusan. Karena rakyat sebagai pemangku kepentingan tertinggi dalam pembangunan, keputusan menyangkut kesejahteraan mereka haruslah datang dari rakyat. Istilah Orde Baru “sosialisasi” adalah istilah pembungkaman bahkan kejam dan bukan partisipatif karena rakyat tidak diberikan pilihan untuk mengatakan tidak. Konsep partisipasi dalam bentuknya yang paling hakiki adalah konsep mobilisasi diri sendiri oleh rakyat, betapapun input pembangunan didistribusikan kembali oleh negara dalam bentuk implementasi APBD.

Ubi kayu aldira dalam kegagalannya justru menegaskan kembali paradigma pengelolaan negara yang masih bersifat sloganisme. Prinsip keadilan (Sila ke 5 Pancasila) dan partisipasi (Sila ke 4 Pancasila) tidak dipahami oleh pengelolah negara dan birokrat ala ubi kayu aldira. Prinsip efisiensi dan efektifitas merupakan PR besar di dalam birokrasi kita dan mitos-mitos pembentukan birokratisasi lewat pembentukan kabupaten dan kecamatan baru sudah seharusnya dibongkar untuk melihat kedoknya yang sebenarnya. Sebagai rakyat, penulis mengajak sesama rakyat untuk kritis dalam memilih dan mengkritisi para sales Pilkada dan tokeh Pilkada di NTT di 2008 yang biasanya melakukan ‘image laundry’ menjelang Pilkada.

 

The Tamarind Economy: Fondasi Ketahanan Pangan NTT?

lustrasi: Pohon Asam alias tambaring (English: Tamarind)

lustrasi: Pohon Asam alias tambaring (English: Tamarind)

Opini Pos Kupang 1 Oktober 2007

Oleh Jonatan Lassa
POS Kupang 14 September 2007 memberitakan masyarakat di Sikka mengeluh terhadap harga asam yang menurun ke level Rp 1.500,00 dari sebelumnya bertengger di level Rp 2.000,00-an. Harian Kompas 28 September 2007 memberitakan harga asam dengan level Rp 1.500,00 di TTU mampu memberikan cadangan cash yang ditukarkan kepada pangan bisa bertahan selama 2-3 bulan.

Apa artinya kedua berita di atas bagi strategi pengentasan kemiskinan dan kelaparan, dan dalam kaitan yang lebih luas, apa artinya bagi ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan di NTT?

Studi dan penelitian berkaitan dengan pangan di NTT khususnya Timor Barat (Lassa 2003 dan Barbiche & Geraets 2007, Suharyo et. al. 2007), menunjukkan bahwa kontribusi asam terhadap ekonomi pedesaan di TTS cukup meyakinkan. Laporan Penelitian SMERU (Oleh Suharyo et. al. 2007 , berjudul “Iklim Usaha di Provinsi NTT: Kasus Perdagangan Hasil Pertanian di Timor Barat”), dikatakan bahwa “Hampir semua warga desa menjual asam. Dalam setahun volume asam yang dijual masyarakat desa ini rata-rata mencapai 30 ton sehingga diperkirakan penerimaan desa dalam setahun dari pungutan tersebut mencapai sekitar Rp1.500.000, 00”.
Penelitian penulis di Desa Toineke tahun 2002 menunjukkan bahwa total penjualan asam yang tercatat adalah 260 ton (setara dengan Rp 260 juta pada bulan yang sama). Sedangkan hasil penjualan ‘kapuk’ tahun 2002 yang tercatat di desa yang sama 40 ton (setara dengan Rp 40 juta). Total 300 juta yang terdistribusikan kepada lebih dari 1.500 penduduk di Desa Toineke dari dua komoditas yang ‘tidak penting’ di mata penguasa.

Desa yang sama dinyatakan sebagai tahun kelaparan oleh Pemda TTS (PK 23/09-2002) yang kemudian dibarengi oleh penilaian kondisi darurat dua LSM Internasional yang sekadar menjustifikasi ‘bantuan beras’ diperlukan dan dijawab juga oleh bantuan karitatif WFP di berbagai desa di TTS.

Fenomena di atas sedikit menjelaskan mengapa tujuan mulia para donor dan lembaga internasional dan pemerintah untuk pengentasan kemiskinan dan kelaparan (melalui slogan-slogan MDGs) demi peningkatan ketahanan pangan di NTT selalu gagal dalam 30 tahun terakhir di NTT.

Karakter dasar lembaga pemerintahan dan berbagai LSM internasional di NTT seperti WFP dalam 30 tahun di NTT terakhir (waktu yang relatif panjang), terus terjebak dan menjebak diri melakukan pendekatan jangka pendek dan karitatif. Intervensi terhadap ketahanan pangan di NTT kerap terjebak pada nafsu proyek yang mau melihat hasilnya ‘sesegera mungkin’. Nafsu akuntibilitas egosentrik terhadap ‘funders’ tidak akan menghasilkan fondasi dasar yang kokoh terhadap ketahanan pangan di NTT.

Sangat disayangkan. Ekonomi asam (tamarind economy) jarang menjadi pembahasan serius ketika para aktor pembuat kebijakan pembangunan pada lingkaran inti (pemerintah, DPRD, Bappeda, instansi sektoral terkait, LSM, donor maupun para akademisi universitas lokal seperti Undana) di NTT membicarakan strategi pengentasan kemiskinan, mitigasi kekeringan dan kelaparan, maupun ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan.

Asam (tamarind) oleh ekonom mainstream, pengambil kebijakan (Pemerintah & LSM) dan para aktor pembangunan dalam arti luas masih memandang asam sebagai komoditas sampingan dan bijinya identik dengan indikator kelaparan. Sedangkan rakyat pedesaan NTT telah sangat lama bergantung pada komoditas asam sebagai penopang penghidupannya, sebuah mekanisme bertahan yang bertahan tanpa mampu dibaca oleh kaum ahli pembangunan. Suatu aset sumber daya alam ‘sampingan’ yang tidak bisa dikesampingkan.

Pertanda ‘verbalisme’ menghantui para pengambil kebijakan pembangunan pedesaan di NTT? Pertanda adagium ‘memulai dari apa yang ada’ dari Tiga Batu Tungku penguasa NTT saat ini tidak dimengerti para bupati dan para anggota DPRD yang terhormat yang terus menuntut naik gaji? Dan khususnya buat LSM/INGOs dan lembaga-lembaga PBB, seperti WFP yang karitatif dan jangka pendek, sesungguhnya ketagihan dengan proyek kemiskinan dan kelaparan di NTT?

Tulisan ini menantang para pengambil kebijakan untuk melihat keindahan dan kekuatan asam sebagai komoditas hutan non kayu (NTFP) yang sesungguhnya merupakan penopang utama berbagai komunitas di NTT, karenanya dibutuhkan instrument penguatan yang khusus dan berkelanjutan.
Kerentanan NTT jangka panjang
Konservasi pohon asam, yang dapat hidup lebih dari 200-an tahun, sesungguhnya tidak dilakukan secara sadar oleh masyarakat NTT yang menikmati keuntungan ekonomis dan penghidupan dari asam (tamarind). Data pohon asam tidak diketahui secara pasti, tetapi data anecdotal sedikitnya menunjukkan lebih dari 2 juta pohon asam di NTT. Dibutuhkan penelitian lanjutan, tentunya untuk membuktikan salah atau benar.

Tidak seperti ‘ekonomi kemiri’ di Kabupaten Alor, ekonomi asam di Timor Barat tidak ditopang oleh kebijakan yang memadai. Asam hanya sekadar bagian dari hasil hutan non kayu (NTFP) yang signifikansi kontribusinya terhadap pembangunan dan ketahanan pangan tidak dihitung secara memadai.

Masalahnya adalah bahwa menurunnya populasi pohon asam di Timor Barat belum dirasakan sebagai masalah serius terhadap ketahanan pangan masyarakat. Salah satu risiko saat ini adalah bahwa harga biji asam bisa mencapai Rp 1.000,00 per kg di Pasar Inpres Soe pada musim tertentu.

Biji asam mulai menjadi favorit sumber pakan ternak akibat melonjaknya harga jagung yang mencapai rata-rata Rp 3.500-4.000 per kg. Ancaman terhadap konservasi asam mulai menjadi kenyataan dalam beberapa tahun ke depan, karena biasanya biji asam dibuang ke hutan agar tumbuh sendiri.

Tekanan pasar lokal yang di satu sisi menguntungkan secara ekonomis tetapi di lain sisi merugikan secara konservasi, secara jangka panjang tidak berkelanjutan. Kenyataan ini menuntut para pengambil kebijakan mengambil peran fasilitasi dalam mengembangkan ekonomi asam secara berkelanjutan, yang disertai dengan penguatan komoditas NTFP lainnya demi penguatan ketahanan pangan berkelanjutan di Timor Barat.

Saran penulis adalah bahwa startegi pengembangan NTFP seperti asam ini perlu ditopang oleh studi distribusi asam (dalam GIS mapping), studi spasial distribusi manfaat asam, ruang perbaikan konservasi NTFP, penyadaran masyarakat, serta konservasi asam dan komoditas NTFP lainnya berbasis masyarakat demi terciptanya ketahanan pangan berkelanjutan di Timor Barat.
Pengelolaan rantai asam
Pemerintah daerah sesungguhnya merupakan penghambat utama dalam pengembangan ekonomi asam di NTT. Bila ditelusuri pengelolaan rantai usaha asam (tamarind chain analysis), pengusaha pengumpul asam di Kupang dan Atambua serta ‘middle men’ tidak bisa disalahkan seratus persen untuk masalah harga asam yang tidak adil.

Laporan SMERU 2007 menyebutkan bahwa pengusaha diperhadapkan pada posisi yang sulit karena harus melayani urusan sembilan proses administrasi yang melelahkan dari tingkat desa hingga proses mengantar pulaukan: (1) Surat Permohonan Penerbitan SKSHH, (2) Surat Pernyataan dari Pemohon, (3) Daftar Hasil Hutan untuk Hasil Hutan Nonkayu, (4) Daftar Timbangan dari Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota, (5) Berita Acara Pemeriksaan dari Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota, (6) Pemberitahuan Impor Barang (PIB), (7) Lembar Lanjutan Pemberitahuan Impor Barang (PIB), (8) Tanda Terima Sumbangan Pihak Ketiga dari Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota (9) Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak dalam Rangka Impor (Bea Masuk, Jasa Pekerja, PPN Impor, PPh (Pasal 22).

Ke sembilan proses di atas bersifat formal. Belum termasuk pemerasan yang dilakukan oknum polisi pada pos-pos penjagaan. Analisis rantai asam sederhananya adalah sebuah tracking (penelusuran) dari faktor input (konservasi dan produksi) di hulu hingga pada tingkat hilir (pengelolaan paska panen hingga pemasaran akhir).

Pemerintah NTT belum berfungsi secara optimal dalam tata kelola (good governance) rantai asam, dan secara egois hanya terjebak dalam nafsu pungutan tanpa memberikan jasa layanan good governance yang kelihatan. Laporan Suharyo et. al. 2007 menyebutkan tiga hal penting yang patut diperhatikan. Pertama, adanya upaya Pemda NTT untuk mengubah bentuk pungutan menjadi sumbangan pihak ketiga atau biaya administrasi dengan tujuan menghindari peraturan Pemerintah Pusat yang membatasi jumlah pungutan. Kedua, bahwa dampak pungutan resmi terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) relatif sangat kecil, akan tetapi bisa memicu timbulnya pungutan tidak resmi (pungli). Masalah Ketiga bahwa petani produsen umumnya memiliki skala usaha yang kecil dengan posisi tawar yang rendah, harga jual masih ditentukan oleh beberapa pedagang besar antarpulau sehingga terbentuk struktur pasar monopsoni alamiah (yakni keadaan di mana satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam suatu pasar komoditas).

Jawaban terhadap ketiga masalah di atas hanya bisa terjadi kalau pemegang mandat kekuasaan rakyat yang bernama pemerintah mampu berbenah diri untuk menjalankan mandate tata kelolah pemerintahan di sektor pembangunan NTFPs khususnya dalam tulisan ini adalah asam, menuju ekonomi asam yang mampu menjadi penopang ketahanan pangan di NTT. *

Retaknya ke-Alor-an

divided_society
Divided Society – copied from sscm.ac.uk

Jonatan A Lassa [Pos Kupang 24 Mei 2006]

ALOR, kemajemukan dan pluralitas adalah realitas sosial yang sudah berusia tua. Dari sisi kemajemukan bahasa, pluralisme keagamaan, Alor punya romantisme tersendiri seperti pela-gandong di Maluku. Ke-Alor-an perlahan tercabik. Visi kebersamaan Alor-Pantar hilang karena kepentingan-kepentingan sesaat.

Konon, sering dikisahkan pluralisme sang Raja Alor yang menanggapi para misionaris agama bertahun-tahun lalu. Baik misionaris Kristen, Islam maupun Katolik disambutnya, dan tiap-tiap misionaris agama mendapatkan pengikut masing-masing satu anak kandungnya. Relasi agama-agama di Alor diikat, sebelumnya diikat oleh hubungan darah dan saling kawin. Keunikan ini tentu tidak eksklusif milik Alor, tetapi juga Poso dan Ambon.

Masyarakat kita terpecah (lagi). Setidaknya sebagian kecil masyarakat Indonesia di Alor. Rumah dibakar dan dirusak, kelompok pemuda berbeda saling menyerang, ada yang mengungsi, polisi tidak berkutik karena kedua kelompok memiliki senjata rakitan dan panah, adalah cerita tipikal awal mula konflik berkepanjangan Sulawesi Tengah dan Maluku yang sudah berusia 8 tahun. Ramalan berbagai pihak beberapa tahun lalu tentang potensi konflik Alor akhirnya terjadi.

Disayangkan, masyarakat di level akar rumput, seolah kehabisan cadangan toleransi untuk hidup dalam semangat solidaritas horizontal. Hubungan darah, suku yang menjamin hubungan timbal-balik seolah menguap habis, ditelan nafsu fundamentalisme agama yang memupuk kebencian satu dengan lainnya di alam bawah sadar. Khotbah tentang damai dan kasih di gereja dan mesjid seolah menguap begitu saja tanpa relevansinya di kehidupan nyata.

Pelanggengan keretakan sosial

Sewaktu penulis meneruskan email Rm. Leo Mali yang menawarkan untuk menggantikan Tibo CS di berbagai yahoogroups di kalangan terpelajar Indonesia di luar negeri, muncul berbagai tanggapan positif maupun negatif. Yang mengejutkan adalah terlalu banyak negatifnya, dan terkesan kita sudah hidup begitu terpecah. Memori dan alam bawah sadar kita tiba-tiba terungkapkan secara tiba-tiba yang menunjukkan bahwa kita hidup saling curiga.

Yang menyedihkan adalah praktek saling curiga ini dilanggengkan oleh kaum intelektual Indonesia. Di level komunitas akar rumput, dari orangtua, pemuda dan anak-anak, kita hidup secara terpecah-pecah. Retak sosial masyarakat Indonesia sangatlah kasat mata. Yang pernah menegasikan tesis Samuel Huntington tentang “The Clash of Civilization” justru menegaskan secara tidak langsung bahwa “The Clash of Civilization” menjadi self-fulfilling prophecy.

Dari pemetaan risiko konflik beberapa tahun lalu di Alor, ada berbagai perspektif lokal yang mulai memperhitungkan repatriasi kaum sekolahan kembali ke Alor, yang terkesan semakin kental spirit fundamentalisme. Dari berbagai sumber lokal, yang tentunya tidak bebas asumsi konspiratif, didapatkan bahwa keretakan sosial ini cukup terasa setidaknya empat tahun terakhir.

Retak sosial di Alor

Dalam pertemuan diskusi kampung untuk manajemen bencana di Desa Alila Timur, Kecamatan Alor Barat Laut, tepatnya Mei 2003, komunitas warga mengatakan bahwa kekuatan utama masyarakat di Alor adalah “Nilai persatuan dan kesatuan dalam masyarakat cukup tinggi dibuktikan dengan relasi antarumat beragama yang baik di mana sering mesjid dan gereja dibangun bersama oleh dua umat beragama”. Praktek ini terjadi bukan hanya dalam konteks masyarakat rural tetapi juga urban seperti Kota Kalabahi. Cerita ini mencerminkan internalisasi nilai-nilai pluralis yang diturunkan secara paternalistik dan mampu bertahan relatif lama.

Masyarakat Desa Alila Timur mengatakan bahwa mereka memilikipersoalan-persoalan berulang (cyclical) seperti gempa bumi, banjir, kekeringan, angin topan, hama kutu kelapa, tikus dan diare. Ketika ditanya konflik sebagai sebuah potensi bencana, bahkan tidak terbanyangkan oleh mereka. Mungkinkah perbedaan belum dimanipulasi saat itu?

Hal yang kontras terjadi ketika dilakukan pemetaan social capital di Kalabahi, Ibu kota Kabupaten Alor, di mana komunitas pemuda begitu terpecah-pecah dalam kampung Kristen dan Islam. Retak sosial ini terus dilanggengkan setiap tahun, ketika pertandingan olah raga antarkampung. Tawuran pemuda antarkampung ditarik ke konflik agama. Evolusi sosial ini tiba-tiba baru saja dirasakan sebagai sesuatu yang baru saja terjadi kini.

Dalam perjalanan mengelilingi Alor tiga tahun silam, dari Ibu kota Kalabahi, lewat Kecamatan Alila, hingga Kokar, kita akan melihat realitas komunitas desa yang hidup terbagi-bagi sebagai “desa Kristen”, “desa Islam” – berselang seling. Perjalanan ini mengingatkan penulis pada kondisi Poso di tahun 2002. Walaupun demikian, pelabelan desa berbasis agama antardesa ini, pada dirinya sendiri mengandung potensi konflik, bila perbedaan dimanipulasikan sebagai alat peretak sosial.

Secara kultural, dengan terbaginya Alor dalam bahasa lokal yang sangat ragam, yang secara inheren, perbedaan kultural ini bisa dimanipulasi untuk menciptakan konflik, walaupun sifatnya evolutif. Yang seharusnya terjadi adalah perbedaan dikelola menjadi sumber daya sosial bagi pembangunan, bukan anti pembangunan dalam bentuk konflik.

Peranan negara tentunya diharapkan untuk mampu meredam tindakan manipulasi perbedaan menjadi konflik berdarah. Instrumen kebijakan tidak harus direduksikan menjadi “proyek” toleransi beragama semata. Terminologi “pilot proyek” toleransi umat beragama, seolah toleransi itu sebuah visi jangka pendek yang tergantung pada berbagai variable seperti ketersediaan dana dan waktu. Seolah pengalaman hidup bersama masyarakat yang sudah berusia ratusan tahun telah sirna.

Haruskah reinkarnasi konflik Poso dan Ambon terjadi di Alor? Jawaban tegas terhadap pertanyaan di atas adalah tidak. Tetapi supaya tidak terjadi lagi reinkarnasi konflik Poso dan Ambon di Alor, maka harus ada resolusi berbasis komunitas yang serius dilakukan. Upaya serius perlu dilakukan secara langsung oleh komunitas sendiri dengan daya, akal dan kemauan mereka sendiri, sebelum semuanya terlanjur.

Salah satu isu yang mengemuka adalah skenario pembentukan Kabupaten Alor Barat, yang nantinya lebih homogen secara agama. Ini yang terjadi di Maluku dan Sulawesi Tengah dan yang ditakuti adalah skenario ini harus memakan nyawa manusia tak bersalah yang dilakukan oleh pihak-pihak haus kekuasaan.

Secara elitis diperlukan resolusi simbolik, antarberbagai elite-elite dari pihak yang berbeda, pemimpin agama, representasi negara dan penegak hukum dan lembagaadat dan sebagainya. Menjadi soal ketika resolusi simbolik di level atas tidak otomatis ‘trickle down” ke level komunitas. Resolusi konflik dan peace building multi level perlu dicari bentuknya yang paling tepat. Intinya, resolution from the bottom lebih sustainable karena masyarakat kecil sangat berkepentingan dengan damai.

Ke-Alor-an yang majemuk harus dipertahankan. Ancaman terjadi karena bangkitnya keradikalan garis keras berbasis agama (yang lahir di hampir semua agama kini) yang baru mau mengakar, harus putuskan jaringannya.

Polisi dan intelijen sudah sejak dini seharusnya serius menelusuri pergerakan logistik senjata untuk konflik seperti senjata tajam dan bahkan senjata rakitan maupun otomatis harus menjadi agenda utama.

Belajar dari pengalaman Poso dan Ambon, di Alor kiranya aparat bisa berkomitmen penuh untuk rakyat semata. Aparat kepolisian haruslah kompak dan tidak terpecah dan tidak turut melanggengkan masyarakat sosial yang telah terpecah. Semua pihak harus mampu menyelesaikan masalah ini dengan menjadi mediator yang bijak tanpa harus memperkeruh suasana. Bukan sebuah pikiran baru dan sulit, tetapi diperlukan ‘revolusi’ internal di dalam lembaga negara tersebut.

Pos Kupang 24 Mei 2006

http://www.indomedia.com/poskup/2006/05/24/edisi24/opini.htm

Pendeta Evans dan Temuan Bintang Mati

18423863_10155318239671617_2171209398230821662_n

Oleh: DrJonatan Lassa*

Pernah anda bermimpi menjadi ilmuan dan penemu teori alam semesta? Atau pernah anda bermimpi menjadi ilmuan besar namun berakhir menjadi ‘pendeta biasa’ (atau ‘guru biasa’) di daerah pelosok sekitar pegunungan Mutis di Timor ataupun di puncak Wanggameti di Sumba?

Apakah itu berarti akhir dari mimpi anda mengakhiri pergulatan ilmu pengetahuan?

Tidak bagi Robert Evans. Pendeta Evans menjawab melalui penemuan-penemuan penting di sela-sela kesibukannya sebagai gembala. Ia seolah berpacu di dalam waktu mendahului para ilmuan di Eropa dan Amerika Utara. Robert Evans dikenal sebagai pendeta di waktu siang dan atronom di waktu malam. Ia adalah contoh nyata bahwa menjadi pendeta di selatan bumi (80km dari Sydney Australia) yang jauh dari sumber-sumber utama pengetahuan antariksa di Utara tidak harus berarti akhir dari menjadi penemu. Amatiran atau professional, itu bukan soal.

Bagi jutaan pendeta lain dan manusia lainnya, melihat ke arah bintang kerlap-kerlip mungkin saja berarti melihat keindahan alam semesta. Atau anda bisa saja girang sambil menyayikan lagi How Great Thou Art, sebuah pujian kepada keaggungan pencipta yang sangat lekat dengan masa kecil anak-anak di Timor? Lain bagi Evans, berbekal teleskop amatiran 16 inch, dia mempelajari pola bintang-bintang di langit dan menemukan masa lalu, menemukan bintang-bintang mati dan sejarah alam semesta. Sebagaimana manusia, bintangpun hidup lalu mati. Ia mengejar supernova, fenomena bintang raksasa berukuran lebih besar dari matahari dalam tata surya kita yang tiba-tiba runtuh dan terjadi ledakan yang melepaskan energy berlipat ultra besar dibanding matahari.

Evans menemukan lebih dari 30 Supernova di awal tahun 2000 secara visual dengan teleskop sederhana. Sepuluh temuan Supernova sejak tahun 1981, Evans hanya menggunakan teleskop 10 inch (25cm). Tahun 2005 menandai 50 tahun konsistensi hobi memburu Supernova, dengan demikian Rober Evans membukukan lebih dari 40an penemuan dan itu setara 11,000-12,000 jam belajar.

Orang bertanya mengapa Evans begitu bertalenta? Saya mencatat, Evans melatih diri dengan sedikitnya 8000 jam belajar astronomi sebelum pertemuan pertama tahun 1981 (asumsi 110 hari pengamatan pertahun dengan 2-3 jam pengamatan). Yang jarang dicatat dalam berbagai buku termasuk oleh Bill Bryson, penulis tersohor terkait ilmuan, adalah bahwa ketekunan mencari dan mempelajari astronomi dilakukan Evans kurang lebih 25 tahun sebelum penemuan pertama.

Evans memberikan petunjuk yang menguatkan hukum sukses 10 ribu jam. Bila anak anda mau menekuni matematika hingga 10,000 jam, maka ketika mencapai titik itu, kemungkinan besar ia menjadi ahli atau professor matematika level dunia. Bila hanya 5000 jam belajar, itu mungkin berakhir menjadi tutor matematika di universitas kecil yang jarang didengar. Bila hanya 2500 jam belajar, besar kemungkinan anak anda hanya menjadi guru les matematika di Kota Kupang.

Kutipannya yang paling saya sukai adalah “ketiadaan bukti adalah sebuah bukti,” hasil refleksinya dari upaya mengejar supernova yang seringkali berakhir pada tidak menemukan apa-apa namun memberikan waktu bagi peneliti bintang memahami perilaku semesta angkasa.

Orang bertanya, mengapa tidak ada orang NTT menjadi ilmuan tingkat dunia? Jawabannya bukan pada tidak ada orang pintar, tetapi pada fakta bagaimana kaum orang tua kelas menengah NTT mau menerapkan hukum 10000 jam tanpa membuat anak-anak kehilangan kebebasan dan haknya sebagai anak. Tentang hukum 10 ribu jam, mungkin perlu di kritisi tetapi secara pribadi kami menggunakannya untuk anak-anak kami. Sewaktu di Kupang, buku-buku sangat terbatas terutama cerita-cerita berbahasa inggris. Kami berlangganan buku digital bernama Meegenius seharga Rp. 60 ribu per bulan. Lewat program ini anak-anak bisa membaca 2-3 buku ringkas @40-60 halaman sebelum tidur. Kini kami membiasakan mereka membaca 2-3 buku seperti karya-karya James Peterson dalam seminggu, sambil berharap yang terbaik untuk masa depannya.

Kembali kepada cerita awal. Evans memang diperkenalkan bapaknya pada astronomi ketika berumur 10 tahun. Itu mirip masyarakat kelas menengah NTT membeli laptop atau computer bagi anak-anaknya dan berharap menjadi pintar. Soalnya bukan pada memiliki laptop tetapi bagaimana seperti Evans, menjadikan alat menjadi kuda dalam berpacu meraih pengetahuan baru. Orang pintar itu diciptakan dan tidak pernah dibawa sejak lahir. Rahasianya bukan rahasia: bila tidak banyak yang anda cari, tidak banyak yang anda dapatkan.

[Tulisan ini di muat di Satutimor.com 28 Desember 2013;  dipersembahkan kepada IB, seorang teman masa SMA yang memutuskan jadi guru di daerah terpencil di NTT dan merasa mimpinya menjadi seorang ilmuan telah pupus. Kami bertemu setahun kemudian di tahun 2014 ketika IB berkunjung ke NIE Singapore saat di mana saya masih bekerja di NTU Singapore].