Home » 2017 » August

Monthly Archives: August 2017

PhD Tips – Bagaimana merumuskan pertanyaan penelitian?

0b40ecdf9fcaf1ffa436a4f5917eabc0

Bila anda ingin mengambil PhD di negara-negara yang sudah mengalami enlightenment, kerap anda akan dituntut memiliki proposal PhD (S3). Dan salah satu yang akan dilihat adalah bagaimana atau apa pertanyaan penelitian anda!

Sejak sebelum punya mahasiswa bimbingan yang bersifat formal, saya sering ditanyain para junior soal bagaimana sih merumuskan/mencari/mendapatkan pertanyaan riset dalam rangka studi/riset master dan doktoral? Karena sering banget (jujur sudah di atas >20an yang nanya dalam 1 tahun terakir), maka saya putuskan menjelaskan secara ringkas di sini. Hitung-hitung membayar utang pada rekan-rekan di tanah air.

Pertama, anda perlu tau soal pemikiran besar di balik investasi PhD. Tidak seperti yang sering saya lihat di beberapa kasus di tanah air, sebaliknya di Australia, Jerman, UK, US dan Singapore (negara-negara di mana saya bekerja dan menimba ilmu), PhD itu bukan soal sepele dalam kaca mata sistim produksi pengetahuan. Tiap PhD tesis diharapkan melahirkan pengetahuan baru atau setidaknya berkontribusi pada pengetahuan.

Dan tiap mahasiswa PhD harus mampu menemukan celah pengetahuan (knowledge gap) yang perlu diisi. Kadang disebut sebagai ‘research gap’.

Tergantung tingkatan dalam proses pendidikan S3 anda, proses menemukan celah ini bisa saja berbeda-beda tingkat kedalamannya. Bila anda baru berusaha melamar, biasanya supervisor lebih kompromistis dalam hal mengkritisi pertanyaan riset anda. Proposal anda mungkin akan dinilai sebagai sebuah draft awal yang akan ditingkatkan kualitasnya begitu anda lolos hingga tahap seleksi final termasuk jaminan beasiswa. Tetapi bila hingga akhir tahun pertama (atau sebelum ujian konfirmasi – dalam konteks Australia), anda belum juga memiliki pertanyaan riset anda, maka mungkin anda dalam kondisi yang perlu bantuan serius.

Beberapa calon mahasiswa PhD cenderung naif dalam hal ini. Seringkali, yang masih sangat awam dengan riset, cenderung mencoba menyelesaikan masalah yang ada di dalam masyarakat melalui penelitian. Masalah yang dipersoalkan atau yang diproblematisasi cenderung masalah yang dipersepsikan sebagai masalah aktual, penting dan urgen diselesaikan. Hal ini tentu sah-sah saja. Tetapi dalam perspektif akademis, problematisasi ini bisa saja terjadi ketika tidak ada masalah aktual yang urgen tetapi membutuhkan penjelasan sistimatis demi pembelajaran: ‘mengapa tidak ada masalah; atau mengapa masalah-masalah klasik negara bisa diselesaikan oleh negara-negara terntentu?’ Anda bisa saja bertanya mengapa Singapura bisa menjadi negara yang begitu maju dalam banyak sektor yang tidak bisa diprediksikan 50 tahun silam? Dalam hal ini problematisasi dalam spirit akademis bermaksud untuk mempermasalahkan mengapa negara X tidak memiliki masalah A atau B seperti yang terlihat di negara Y dan Z. Jadi problematisasi yang saintifik itu tidak serta merta mensyarakatkan adalah realitas ontologis yang bersifat negatif dalam kondisi rawa paya.

Nah, problematisasi di atas perlu dimatangkan lagi lewat tahap lanjutan. Yakni identifikasi research gap atau knowledge gap.  Sejatinya ini harus didasarkan pada sebuah observasi atas literatur maupun ‘masalah’ yang menjadi ketertarikan anda. Katakanlah ada 100 paper yang pernah dituliskan terkait studi sosial banjir dari berbagai negara. Anda tentu tidak bisa serta merta menyatakan tertarik untuk studi banjir level PhD di kabupaten anda karena sebelumnya belum ada penelitian terkait di kabupaten anda. Yang diperlukan adalah dari 100 paper itu anda perlu lihat pola dari penelitian sebelumnya. Misalkan: pertanyaan yang pernah diajukan, apakah ada kemiripan? Apa pertanyaan yang belum pernah ditanyakan? Dan, apakah metodenya ada persamaan/perbedaan? Yang yang sudah diketahui sejauh ini? Apakah anda mampu menidentifikasikan yang sudah dan belum diketahui? Di mana saja riset-riset sebelumnya dilakukan? Apakah ada bias konteks yang kemudian diambil dan menjadi narasi yang dominan dalam penyelesaian masalah di konteks yang lain yang mungkin saja setting budaya maupun konteks ruang waktu tidak terlalu relevan buat konteks di mana anda berada?

Anda tentu bisa terus bertanya: bagaimana dengan konteks anda saat ini? Bagaimana bila konteks kita bisa digunakan untuk berkontribusi bagi pengetahuan soal banjir? Anda bisa tiba pada pertanyaan terkait model-model pengelolaan (tatakelolah) banjir yang top down versi tunggal pemerintah maupun yang berbasis komunitas, berbasis pasar (insurance and risk transefer) hingga model hybrid (seperti public private partnersip dsb.).

Dan bila anda memang termotivasi belajar soal pengelolaan risiko banjir, apakah anda sudah membaca PhD Thesis si Gilbert White tahun 1945 berjudul Human adjustment to Floods? Studi PhD itu mirip mencoba mengendarai mesin waktu ke masa silam, kembali pada pertama kali topik anda pertama kali dipikirkan orang. Yang ditakuti, adalah pemborosan sumber daya karena anda tidak menambah sedikitpun kontribusi selain tiba pada kesimpulan-kesimpulan karya-karya 100 tahun lalu.

Terasa sulit? Mungkin saja. Tetapi dengan terus melatih diri, anda sangat mungkin tiba pada titik di mana pertanyaan penelitian anda menjadi lebih tajam. Dan di titik ini anda bisa melihat potensi di mana riset anda bisa berkontribusi pada pengetahuan global soal masalah yang anda hadapi dalam konteks lokal anda. Ini tentu di kenal dengan universalisasi dari pengetahuan yang diproduksi oleh anda.

Ilustralisi yang tepat mungkin seperti ini: Anda datang ke sebuah wilayah jelajah yang baru anda temui di sebuah pulau baru yang tidak anda kenal. Dua pilihan untuk anda: Pertama, anda bisa bertidak seperti orang Eropa ketika datang ke Benua Amerika atau Australia. Misi ekspansif anda membuat anda berpikir andalah orang pertama yang tiba di benua tersebut. Tak peduli sudah 50-80 ribu tahun ada penduduk asli, anda dengan seenaknya mengklaim soal “temuan baru” anda. Tetapi ada pilihan ke dua bagi anda: Begitu anda menginjakan kaki di benua baru, anda perlu tanyakan secara lebih jujur: apakah sudah ada orang yang menginjakan kaki mereka sebelumnya di tempat ini/itu? Bila ya, coba observasi dan petakan wilayah mereka sambil buat ancang-ancang yang lebih manusiawi: kira-kira posisi anda berada di mana? Apakah anda sekedar berdiri di atas tapak yang sudah dibangun orang lain? Ataukan anda harus membuat koloni baru yang tidak serta merta sebuah wilayah rampasan (baca: plagiat).

Semoga menolong untuk sementara.

[Bersambung di lain waktu]

J.A.L.

 

 

Potensi diskursif presiden: Sepeda dan Buku

Sumber Tribun Medan / Twitter Jumat, 10 Februari 2017 07:49

Sumber Tribun Medan / Twitter Jumat, 10 Februari 2017 07:49

Mengapa bukan buku tapi sepeda? Tanya Rocky Gerung!

Dalam logika politik kawanan Indonesia yang semakin Boolean, yang diframing “salah-benar”, binari hitam-putih, 0-1, “kita-mereka”, maka berpendapat tegas di ruang publik selalu dikotak-kotakan dalam ‘pro dan anti’ kelompok/pihak yang dikritik. Karena itu, kritik Gerung pada Presiden Jokowi pun ditanggapi beragam dalam nuansa binaris, salah-benar dan Sono versus Sini.

Jalan keluarnya hanya 1. Mari bersama-sama terapkan logika fuzzy aja. Jadi tidak 0, tidak 1. tetapi ada sekian pilihan dari 0.00001 hingga 0.999999. Pilihan inilah pilihan Republik yang ragamnya ragam sekali. Pulau dan sukunya super ragam.

Kita perlu buku. Kita perlu sepeda. Bukan sepeda atau buku. Keduanya dan banyak lagi.

Namun tetap menarik mencermati apologetik di Facebooknya Pak Jokowi “Mengapa Sepeda“? “Mungkin ada yang bertanya, mengapa sepeda? Mengapa seorang Presiden senang membagi sepeda lewat kuis di setiap acara dan kunjungan? Mengapa bukan uang, televisi, atau telepon genggam? Saya senang bersepeda sedari dulu. Bersepeda itu mandiri dan bekerja keras. Kemajuan, kelajuan, juga kecepatan dihasilkan dari usaha sendiri, gerak tubuh sendiri, tanpa mesin atau dorongan tenaga orang lain. Seberapa cepat kita ingin sampai ke tujuan tergantung seberapa keras kita mengayuh. Bersepeda itu gambaran kebersamaan dari anggota tubuh yang beragam bentuk, fungsi dan posisinya. Dengan mengayuh sepeda seluruh anggota badan bergerak dalam harmoni. Dua tungkai kaki mengayuh pedal seirama, mata memandang awas ke depan, tangan menggenggam kemudi seraya jari waspada menarik tuas rem. Bersepeda itu bergerak maju dalam keseimbangan. Jika jalan menanjak, badan sedikit membungkuk. Jika berbelok ke kanan atau ke kiri, tubuh ikut menyelaraskan. Satu yang tetap, titik berat pesepeda selalu ada di tengah-tengah. Bersepeda itu untuk semua orang, semua usia, lintas suku dan peradaban. Lagipula, bersepeda itu sehat, baik buat lingkungan sekitar karena bebas polusi. Pendeknya, bersepeda itu adalah bekerja keras dan mandiri, melaju dalam harmoni dan keseimbangan. Dan karena itulah, saya senang berbagi sepeda di setiap acara dan kunjungan.”

Kita tau bahwa besar kemungkinan ada staff di Istana yang mendukumentasikan video dan statement di atas. Terhadap sepeda, postingan di atas sekedar bertanya “Mengapa bukan uang, televisi, atau telepon genggam?” [Bisa disimpulkan, buku tidak berada pada lapisan mental teratas penulis postingan di atas – entah di lakukan staff istana ataupun didikte Pakde secara langsung dan langsung diposting tanpa edit].

Menarik juga bahwa diluar postingan di atas, intelektual-intelektual pro-istana mencoba membangun argumentasi dan bukti tambahan: postingan-postingan buku dan fasilitas pengiriman buku gratis ke daerah-daerah oleh Presiden.

Sejumlah argument tambahan soal mengapa pentingnya sepeda tentu diutarakan dalam ribuan postingan media sosial. Ada yang berargumen soal mengurangi konsumsi karbon lewat penggunaan sepeda.

Sudah tentu, kita butuh semakin banyak sepeda. Perang melawan malnutrisi abad 21 dalam wujud obesitas perlu dilakukan lewat banyak jalur. Obesitas adalah masalah malnutrisi anak, remaja hingga pemuda yang berakibat pada berbagai penyakit seperti hipertensi, gagal ginjal, gagal jantung, diabetes dsb. Obesitas akan menjadi masalah public health nomor wahid yang dalam banyak hal tidak berada dalam agenda pemda-pemda di tanah air.

Sepeda hanya salah satu jalan keluar. Tetapi juga perlu perbaikan jalan dan pengadaan trotoar. Membuat sistim transportasi dan jalan raya semakin ramah pada pejalan kaki dan pengguna sepeda.

Perlu Juga Buku 

Saya mengusulkan Pak Jokowi membagi buku-buku dalam perjalanan-perjalanan beliau. 1 sepeda bisa setara 20 buku Bumi Manusia si Pramoedya Ananta Toer. Tidak usah takut soal gosip murahan bahwa ini buku kiri. Ini buku penting bagi generasi muda dan tua. Buku ini bicara soal kedaulatan rakyat dalam berpengetahuan sendiri. Spirit ini tidak begitu tegas terdapat dalam buku-buku lain yang lahir kemudian di tanah air. Buku ini buku eksistensialist NKRI yang sejati.

Tentu, pak Presiden bisa mengumpulkan data soal 50 buku terbaik yang wajib di baca anak-anak di tanah air. Tetapi bisa juga dibalik: Istana membeli buku-buku dari penulis-penulis di daerah seperti NTT dan Papua lalu membagikannya pada anak-anak di Jawa dan Sumatra. Dan sebaliknya anak-anak di NTT dan Papua di bagikan buku-buku dari penulis-penulis muda di Kalimantan dan Jawa. Supaya keberagaman pandangan dan visi ekologis bisa dibagi secara lebih cepat.

Tentu pak Gerung ada benarnya. Presiden itu bukan saja panglima militer tertinggi, tetapi juga panglima peradaban Indonesia tertinggi. Ia memiliki potensi paling besar soal membangun diskursus pentingnya membaca buku. Potensi diskursif presiden ini bisa menjadi kekuatan pengubah sosial yang menyembuhkan dan membangun kesadaran kritis.

Pak Jokowi, kita butuh anda hadir juga dalam gerakan literasi secara lebih sistimatis. Sebagaimana anda agresif dalam membangun jalan-jalan fisik di Papua dan Kalimantan, demikian pula anda perlu membangun “jejaring jalan” yang bersifat mental batiniah. Membagi buku adalah  salah satu jawabannya.

 

Salam!

J.A. Lassa

 

A critical reflection on “running to higher ground” narrative!  Myth and Reality in Tsunami Warning and Response

 

Screen Shot 2017-08-20 at 9.31.39 PM

This paper provides critical reflection on the transferability of local knowledge adoption to foreign lands and peoples. It also challenges the universal construction of and acceptance of “going to the higher ground” as means to save lives to avoid the tsunamis hitting the shore. Scientists and practitioners of tsunami preparedness and disaster management often promote the idea of “running to the higher ground” when physical and biological indicator of tsunami appears at beaches. Many peer-reviewed and grey literatures have discussed about the role of local knowledge (LK) of indigenous tsunami warning system that saved lives across the Indian Ocean from Simelue Island of Aceh. In Simelue Island, ‘only’ seven lives were lost as the people went to higher ground.

This research argues that the indigenous Smong (tsunamis) warning systems informed by TK in Semelue Island could still save the lives of the people in the island in future tsunami events. However, a critical analysis of the real merit of the LK in the context of Simelue Island needs to be made in order to be meaningful for the locals to deal with future tsunami risks. Informed by the recent findings from East Flores where several people who evacuated themselves to the nearby hills got killed and got buried by landslides as they soon after the 1992 Flores Earthquakes, this paper challenges the universal belief that “running to the higher ground” could save lives.

Mengurai benang kusut pendidikan GMIT

foto-hal-01-cover-140817-sekolah-gmit

Sumber: Victory News 14 Agustus 2017

[draft 0 – untuk di diskusikan]

Perlukah Semua Sekolah GMIT di Pertahankan?

Perdebatan soal sekolah GMIT ini bukan hal sederhana. Ini bukan hanya menyangkut sejarah panjang GMIT dengan pertalian rumit dengan pemerintah kolonial di mana sekolah-sekolah merupakan alat misi dengan agenda modernitas tetapi sekaligus penjinak masyarakat lokal. Ini juga menyangkut cara pandang soal negara, rakyat, jemaat dan gereja.

Dalam cara pandang modern dalam setting negara bangsa, pendidikan adalah hak warga negara dan negara wajib memberikan pendidikan bagi citizen (rakyat). Karena itu persoalannya bukan soal tutup atau lanjut. Tetapi soal nilai tambah apa dari keputusan lanjut/pertahankan sekolah-sekolah saat ini.

Bila visinya adalah pemberdayaan jemaat/umat, maka pertanyaannya bukan apakah sekolah GMIT perlu dipertahankan, tetapi bisa juga soal apakah jemaat/umat telah memiliki akses pada pendidikan dasar?

Apa yang perlu dipertahankan dari pendidikan GMIT? Apakah sekolah-sekolah GMIT memiliki semacam minimum standard kualitas pedagogi Kristen/GMIT? Apakah memang ada? Setau saya, sejak jaman kami sekolah dulu, SD Inpres dan SD GMIT berjalan dengan sistim pedagogi yang hampir mirip. Bila sekolah-sekolah GMIT memiliki pedagogi Kristen sebagai nilai tambah, pertanyaannya adalah bisnis model yang bagaimana yang harus dibuat agar lebih efisien dan bagaimana membuat bisnis model yang berfokus pada kesejahteraan guru dan murid?

Debat maupun curhat soal defisit dalam pendidikan GMIT dalam sosial media dalam sebulan terakhir sepertinya tidak menentu arasnya. Yang paling mungkin adalah baik konsep pedagogi GMIT hingga bisnis model sekolah-sekolah GMIT memang (setelah 100 tahun) tidak lagi menawarkan nilai tambah selain fakta bahwa di daerah-daerah terpencil yang tidak terjangkau negara, maka GMIT, sebagai bagian dari non-state actor masih memiliki peran sebagai penyedia pendidikan bagi umat maupun sesama.

Tujuan postingan ini hanya untuk bertanya dan memantik diskusi yang lebih produktif dan sistimatis.

Sejarah Singkat Sekolah GMIT 

Sedikitnya 75 persen sekolah GMIT yang ada hari ini sudah ada sebelum kebanyakan anda dan saya belum lahir. Dalam kurun waktu hampir lima puluh taun ini, sekolah-sekolah milik GMIT/Yupenkris meningkat dari 450 sekolah di era 1970an  menjadi 600an di tahun 2010an. Artinya dalam 5 puluh tahun ini rata-rata perkembangan sekolah sekedar pertahun adalah 3 sekolah pertahun. Bandingkan dengan menjamurnya sekolah-sekolah GMIT dalam kurun 1960an-1970an yang bertumbuh hampir 20 sekolah pertahun. Detail perkembangan sekolah GMIT ini sayangnya tidak tersedia data yang sistimatis. Klaim SD Kuanfatu sudah berdiri sejak 1918 (Foto di Atas) pun sebenarnya perlu diragukan. Karena hingga tahun 1920 saja, jumlah pemeluk Kristen (cikal bakal jemaat GMIT) di TTS belum sampai 200 orang. [1]

Sebelum kemerdekaan RI, kebanyakan sekolah-sekolah Kristen di NTT di merupakan warisan dari Gereja Kolonial [Indische Kerk] yang memang merupakan instrumen alias kaki tangan pemerintah kolonial yang dikelolah Protestantsche Kerk [Gereja Protestan Belanda]. Jumlah sekolahpun sebenarnya bisa dihitung jari yakni dalam bentuk STOVIL yang berdiri di Kupang (1902), Ba’a (Tahun 1903, tapi kemudian dipindahkan ke Kupang 1926), dan SoE (1936) [2].

Berdirinya STOVIL di So’E adalah sebuah keheranan tersendiri karena secara umum hampir semua STOVIL mengalami pengurangan subsidi akibat krisis ekonomi global 1930 di mana pemerintah Belandapun mengalami krisis yang sama-sama kita tau ujung dari krisis ini bermuara pada perang dunia ke 2 di mana Belandapun takluk pada si kulit kuning, Jepang. Dipindahkannya STOVIL Ba’a ke Kupang tahun 1926 kemudian bisa dibaca sebagai bagian dari dampak krisis ekonomi yang sudah mulai dirasakan Amsterdam. Perang Dunia II menjadi awal bubarnya Indische Kerk Tahun 1941.

Secara pendanaan, Bisnis model Sekolah GMIT hampir tidak berubah dalam 100 tahun ini. Sistim pendanaan mengandalkan negara (baik pemerintah kolonial lewat gereja kolonial hingga 1941; dan Pemerintah RI 1948 – sekarang; tentu dengan sedikit bantuan Gereja Protestan Belanda sebelum dihentikan Orde Baru 1993). Dengan sistim subsidi yang dilakukan gereja pusat, Tenaga guru disediakan STOVIL, beberapa sekolahpun bisa beroperasi.  Sejarah detail tentu perlu tulis lagi.

Awalnya adalah berdirinya jemaat yang kemudian perlu diikuti dengan pendirian sekolah tingkat untuk menampung anak-anak jemaat. Dalam perkembangannya kemudian dibuka untuk yang bukan jemaat. Ambil contoh di Flores khususnya Ende tepatnya Tahun 1948 mana kala TK dan SD GMIT Syallom pertama kali dibuka dan masyarakat berlomba-lomba mendaftar karena harganya yang terjangkau di mana sebagian besar siswanya adalah masyarakat Muslim dan Katolik. Tidak tercatat dengan baik bagaimana sistim operasi sekolah di SD Syallom Ende.

Regime Yupenkris sebagai otoritas pengelolah pendidikan GMIT sendiri baru berdiri setelah ‘penertiban’ oleh Orde Baru di Tahun 1967 yang mencoba menata ulang sistim pendidikan di Indonesia. Sejak itu, secara formal semua sekolah dibawah naungan GMIT menjadi urusan Yupenkris.

Jumlah jemaat dengan proxy tiga kabupaten kota di Pulau Timor yang telah berkembang hampir dua kalinya: dari 700 ribu di 1979an menjadi 1.2 juta penduduk (estimasi kasar) awal 2010an. Artinya akses pendidikan jemaat sejak 1970an ketika Indonesia semakin berkembang secara tidak langsung telah diambil alih oleh negara.

Pertanyaan Diagnostik Sekolah GMIT

Mungkin tidak perlu emosional, juga romantis, tentang masa depan pendidikan GMIT. Mari lupakan sejenak soal perlu dipertahankan atau ditutupnya sekolah-sekolah GMIT di pedalaman Timor Barat.

Pertanyaan diagnostik pertama adalah: Anda adalah pasangan muda kelas menengah dan sama-sama bekerja dengan penghasilan 10 juta perbulan. Apakah anda bermimpi menyekolahkan anak-anak balita anda di sekolah GMIT yang dikelolah Yupenkris? Dan apakah anda akan terus menyekolahkan mereka hingga SD, SMP hingga SMA milik GMIT?

Bila anda menjawab YA untuk 1 kali saja, maka masih ada harapan. Namun bila jawabannya adalah Tidak, mungkin krisis bukan saja sudah terjadi tetapi sudah terhitung terlambat untuk diperbaiki.

Munculnya sekolah-sekolah yang menawarkan sistim pedagogi kristen (misalkan SD/SMP/SMA Lentera Harapan; Sistim Lentera Harapan adalah model realist dengan segmentasi kelas menengah bawah. Dari investor yang sama dibangun model kelas menegah seperti Dian Harapan.

Masih ada belasan sekolah swasta dengan platform Kristen (yang terselubung?) menawarkan paparan Bahasa Asing dan suasana pendidikan modern di Kota Kupang bukan hanya cerminan meningkatnya jumlah kelas menegah, tetapi juga fakta bahwa orang-orang merindukan sistim pedagogi alternatif. Beberapa sekolah swasta di Kota Kupang bahkan menawarkan Christian Pedagogy, dengan membeli kurikulum-kurikulum dari Kanada, Amerika Serikat dan lain sebagainya.

Pertanyaannya adalah: apakah bisnis model saat ini perlu dilihat ulang? Apakah perlu adanya reformasi Yupenkris? Bagaimana Sinode GMIT membuat terobosan yang legitimatif dan dapat diterima Yupenkris? Bagaimana sistim insentif yang disediakan pemerintah (seperti Dana BOS) dan penembatan guru bantu dapat dimanfaatkan secara lebih maksimal untuk perkembangan sekolah GMIT?

Tentu masih ada yang bisa diperbaiki. Bagaimana caranya? Dari mana memulainya?

 

Catatan Kaki

[1] Lihat Sejarah GMIT – https://sinodegmit.or.id/sejarah-gmit/ [catatan: sebagian catatan Sejarah GMIT ini perlu dikritisi karena berbeda dengan catatan yang lebih komprihensif seperti Catatan [2] di bawah.

[2] Lihat Jan Sihar Aritonang and Karel Steenbrink 2008. A History of Christianity in Indonesia, BRILL: LEIDEN and BOSTON – Lihat Bab VII, Old and New Christianity in Southeastern Island]

[3] Penulis adalah orang GMIT yang bersekolah di sekolah negeri maupun Katolik.

 

Hukum 100 KPH: Bagaimana menulis disertasi dan tesis tepat waktu?

phd061913s

Pernah mendengar seorang profesor mampu menulis 5000 kata sehari? Tentu ada. Dan untuk hal yang dikuasainya, tidak perlu heran. Yang paling penting tidak perlu minder dan juga memandang rendah diri anda. Tidak perlu menambah beban psikologis pada diri anda. Menulis adalah skill yang akan semakin baik dengan latihan dan disiplin yang mengikutinya.

Ketika menjadi mahasiswa PhD (S3) 10 tahun silam, saya mencari sosok yang bisa memberi inspirasi bagi proses penulisan disertasi saya. Dan Stephen King yang masyur itu memberi panduan yang tidak ada salahnya anda coba. Bahwa ia mengalokasikan waktu 3-4 jam setelah bangun pagi dengan menulis dan akan stop menulis setelah mencapai 2000 kata. Soal Mr King ini, anda tak perlu heran. Stephen King menulis 54 novel sepanjang hidupnya. Bukan sembarang novel karena novel-novelnya super laris dan kerap berakhir di layar lebar. Jadi sejak memulai karirnya 50 tahun lalu, praktis dia menulis 1 buku setahun.

Ketika memulai Tahun 2008, saya bertekad untuk menulis 200-300 kata perhari untuk disertasi saya. Karena untuk PhD kami diharapkan menulis 75000-90000 kata, Bila anda harus menuliskan disertasi 90000 kata untuk waktu 3 tahun, maka rata-rata perhari anda membutuhkan 82 kata. Dibutuhkan hanya 4-5 menit untuk paling lambat untuk mengetik jumlah kata itu. Artinya dengan skenario 250 kata, anda bisa menuliskan 90000 kata setahun atau setara 1 disertasi. Dalam 3 tahun itu berarti anda memiliki potensi produktifitas 3 disertasi.

Bicara hanya 10 menit sehari selama 3 tahun. Secara total, nasib anda lulus atau tidak dari S3 hanya dibutuhkan total 182 jam mengetik. Bila 1 jam menulis membutuhkan proses membaca, meneliti, menganalisis sebanyak 5 jam, anda hanya memerlukan waktu 1100 jam untuk lulus PhD dari total 26280 jam beasiswa anda (hasil dari 3x24x365). Artinya kurang dari 5 persen waktu anda. Yang tidak perlu anda ganggu gugat adalah waktu tidur anda 8 jam sehari atau 8760 jam per tiga tahun. Bila anda naikan menjadi 10 persen saja, mungkin anda harus lulus cum laude.

Tanpa bermaksud meremehkan rekan-rekan yang lain yang menghadapi kesulitan dalam menulis disertasi karena hal-hal non-teknis seperti konflik dengan supervisor dsb. saya sebenarnya mengajak anda yang sementara atau akan studi lanjut untuk berpikir secara teknis perencanaan waktu menulis.

Tentu jangan anda khilaf. Saya bukan mahasiswa yang rajin. Karena malas, maka saya berhitung secara matematis agar bisa lulus. Dan tips Stephen King saya kalikan faktor 10 persen saja dari 2000 kata per hari menjadi 200 kata perhari. Bukan hanya lulus tepat waktu, tetapi saya masih bisa mengurus banyak hal dari menikmati mengantar jemput anak ke sekolah, berlibur, terlibat debat online yang tidak ada ujung pohonnya, mengurus Jurnal NTT Studies, mengkoordinasikan kerja-kerja volunteer dan banyak lagi kerja gratisan dsb. Saya bahkan membuat hal yang tidak patut ditiru: Menulis 150 halaman laporan pada sebuah lembaga PBB di Paris hingga menulis laporan 50 halaman ke sebuah lembaga di Den Haag 2 bulan sebelum deadline disertasi PhD saya.

Kedisiplinan berbasis kemalasan ini juga dilakukan teman-teman seangkatan saya. Seorang teman saya yang saat ini bekerja di Washington DC mampu mengirimkan disertasi final tiga bulan lebih awal dari saya plus sukses dalam publikasi di 8 peer reviewed journal sebagai lead author (penulis pertama). Dalam kelas PhD yang hampir 30-40an orang, memang tidak lebih dari 5 orang yang tamat tepat waktu. Sedangkan teman satu ruangan saya di UNU (yang super disiplin dan mantan kepala BMKG di negaranya) sudah selesai draft disertasinya hanya dalam 24 bulan plus 3 paper di top journal yang tidak ada hubungan dengan PhD disertasinya. Nyami kerja-kerja konsultasi yang dikerjakannya demi menguliahkan anaknya juga dilakukannya.

Tentu soal disertasi bukan hanya menulis tetapi juga penelitian analisis. Tepat! Dan penelitian lapanganpun anda perlu menulis jurnal / catatan harian bukan? Dan proses ini justru memberi anda kesempatan menuliskan hasil wawancara / ataupun observasi dalam tulisan bukan? Bila anda dari ilmu sosial ada kemungkinan setiap harinya anda wajib menuliskan wawancara / observasi anda di atas 2000 kata (bisa kurang bisa lebih).

Tidak perlu stress dalam menghadapi deadline! Tak peduli S1, S2 atau S3. Anda selalu harus menghadapi deadline dalam menulis tugas kuliah. Anda tidak sendirian. Ada ratusan juta orang di dunia berstatus mahasiswa setiap tahunnya.

Dan ini bukan soal pintar tidak pintar. Ini soal pintar-pintar mengelolah waktu dan mengerjakan tugas anda dari perspektif yang lebih strategis dan taktis. Dan “Hukum 250 KPH” (kata per hari) bisa saja menjadi pilihan taktis anda. Bahkan dengan 100 KPHpun anda sebenarnya bisa tepat waktu karena setara 120 ribu kata. Lebih dari yang dibutuhkan untuk ilmu sosial secara umum.

PhD adalah soal menghasilkan pengetahuan baru dan anda diwajibkan berkontribusi pada pengetahuan. Karena itu anda tentu perlu bekerja ekstra tetapi perlu pintar-pintar mengatur mengatur waktu untuk kehidupan keluarga dan sosial yang lebih seimbang.

Sukses untuk studinya.

Salam!

 

 

Dunia Samaran, the Second Self dan Eksistensialis Kreatif

14192194_10207773113352471_4960224716272340694_n

MASIH ingat salah satu pepatah “mau menjadi penulis yang sukses, jadilah lelaki!”? Bahkan Joanne Rowling harus menggunakan hanya J. K. Rowling – K adalah initial tanpa kepanjangan –  karena penerbitnya takut kalangan remaja laki-laki tidak akan membaca Harry Poter. Rowling kemudian membungkan dunia menulis yang di dominasi maskulinisme – tentang bagaimana seorang perempuan dapat menjadi penulis hebat, sukses dan kaya. Pendapat di atas sedikit demi sedikit terkikis. Konon, dulunya, ketika konstruksi jender masih dimonopoli konservatisme tingkat akut,  beberapa penulis perempuan  berhadapan dengan pasar pembaca yang bias. Karena itu sering muncul penulis-penulis presudonym (pseudonim) – sering dikenal dengan nama pena atau nama samaran. Samaran laki-laki padahal aslinya perempuan.

Sedangkan para penulis lelaki menggunakan nama pena lelaki lainnya. Seperti Eric Arthur Blair dengan nama pena George Orwell dengan novel-novelnya yang terkenal (1984, Animal Farm, dsb.) ataupun Mark Twain yang ternyata bernama Samuel Langhore Clemens. Motivasi tiap penulis samaran berbeda-beda. Sedangkan bagi Stephen King menciptakan presudonym Richard Bachman adalah bagian dari menguji apakah popularitasnya yang membuat bukunya laku ataukah karyanya yang menjadi penentu. Bagi penulis lain, ada yang karena harus berhadapan dengan tekanan pembaca pada jender penulis. Dunia samaran adalah dunia ciptaan di mana awalnya anda berharap mengungkapkan ‘kebenaran’ yang anda yakini (entah sangat benar atau sekedar ragu, atau sekedar karena membuka katup-katup tekanan jiwa dan kanal resistensi diri), dengan nama yang lain. Pada tingkat tertentu, George Orwell mungkin merupakan sosok pribadi yang baru, pribadi yang lebih liberatif dan juga empowered.

The second self

Studi atas fenomena Pseudonym bisa anda lihat pada Google Scholar memberikan link kepada lebih dari ribuan artikel terkait pseudonym. Saya bukan ahli psikologi terkait hal ini. Namun bisa saja ada yang berpendapat bahwa mana kala seseorang menggunakan presudonym, maka ada tendensi mereka memberikan kualitas komentar/pikiran yang berkualitas. [Lihat Sonderman dalam People using pseudonyms post the highest-quality comments]. Dunia samaran menjadi identitas personal yang secara total baru ketika anda dalam kedok samaran merasa terhina oleh kritik-kritik orang lain.

Fenomena pseudonym, sebagai self yang lain kadang bisa menjadi semacam the second self (pribadi kedua). Ide saya dipengaruhi oleh konsep the second self dari Sherry Turkle di MIT.  Ia menulis The Second Self: Computers & the Human Spirit yang di publikasikan 31 tahun lalu, tepatnya tahun 1984. Turkle melihat fenomena anak-anak maupun orang dewasa bermain game komputer dan kemudia berteori (atau menjelaskan) fenomena di mana komputer bertanggung jawab pada gelombang baru dari apa yang dia namakan sebagai determinisme mekanikal yang sekaligus menjadi titik kebangkitan mistisisme dan kerohanian. Sebagaimana Alan Turing memiliki visinya sendiri tentang ‘mesin yang berpikir’ sebagai cikal-bakal komputer abad 20, Prof. Turkle melihat bahwa komputer bukanlah alat (tool), melainkan bagian dari kehidupan sosial dan psikologi kita. Turkle kemudian memang dikenal sebagi salah satu pemikir besar dalam the psychology of computation.

Membaca dan memahami zaman melampaui manusia-manusia lain, Turkle muda (usianya 36 tahun ketika The Second Self dipublikasikan) melihat bahwa sebagaimana kita menggunakan fasilitas hitung maupun game, kesadaran kita tentang kita manusia seolah diprogram ulang menjadi pribadi yang lain. Jadi teknologi bukan hanya mengubah cara manusia bekerja secara lebih cepat tetapi juga mempengaruhi cara kita berpikir.

Eksistensialisme Abad Digital

Mungkin saja dalam era digital dan sosial media hari ini maupun 2100, manusia kemudian mungkin dengan gampang berkembang menjadi multiple-self, self sebagai sebuah unit identitas kepribadian. Fenomena-fenomena ini kemudian dipelajari secara sistimatis. Sebagai misal, Shao dkk. dari Universitas Temple di USA  (lihat Identity construction on Facebook: Digital empowerment in anchored relationships) ataupun oleh Joan DiMicco  di IBM T.J. Watson Research (Lihat Identity Management: Multiple Presentations of Self in Facebook).

Saya sering bertanya-tanya bagaimana orang-orang memutuskan menggunakan beberapa identitas di sosial media yang dengan secara deliberatif membangun identitas secara berbeda-beda secara ‘konsisten’. Kadang sulit membayangkan secara praktis.  Mungkin saja mengelolah 1 self saja sudah sulit. Mengelolah self yang baru dalam wajah pseudonym bisa sangat melelahkan bila tidak dilakukan dalam dengan alasan yang jelas dan visi yang teguh.  Dan mungkin saja dalam kadar yang intensif seperti pseudonym via sosial media yang agitatif-sektarian sebagai sebuah fenomena yang membosankan dan melelahkan.

Tetapi menarik melihat dalam terang ilmu pengetahuan tentang self, tentang pribadi kita, manusia.

Dalam nada yang positif, kita mungkin cenderung membangun second self, sebagai sebuah proses yang memungkinkan kita menjadi pribadi yang lain, yang tidak terkungkung dalam penjara-penjara psikologis, kultural, politik maupun ekonomi yang di alami oleh the first self.

***

Ketika masih kuliah di Kupang tahun 1990an, jelas kami tidak memiliki akses pada studi-studi awal seperti Sherry Turkle.* Jadi kami membaca sosok-sosok eksistensialist yang lebih yang lebih kuno  seperti Soren Kierkegaard si existentialist  yang terkenal itu. Karena mengagumi kepribadian Soren Kierkegaard (1813-1855) termasuk bagaimana dia memboikot perjamuan kudus (salah satu sakramen Kristen/Katolik), memberikan inspirasi pada semangat muda kami untuk ‘melawan gereja’ yang menindas. Praktek pseudonysmnya terkadang menarik untuk dicontohi.

Bagi Kierkegaard, hidup bukanlah masalah yang harus diselesaikan, tetapi realitas yang perlu dialami/dihidupi. Sebagaimana Kiekegard berujar, once you label me, you negate me – saya berusaha untuk tidal melabel siapa pun. Psikologi second-self di atas memiliki perbedaan dengan “psikologi topeng” yang dalam dalam psikologi populer mungkin dikenal dengan kemampuan manusia dalam depersonalisasi (lihat Man and His Mask). Meminjam Alan Moore (dalam V for Vendetta), “You wear a mask for so long, you forget who you were beneath it.”

Dalam konteks di mana kita begitu mampu menciptakan second-self ataupun multiple-self, kita dengan gampang terjatuh pada fenomena split personality dengan standard etika yang sesuai karakter manipulatif, penciptaan topeng-topeng. Dan dengan sedikit modifikasi atas Alan More dalam V for Vendetta mungkin menarik diingat bahwa di balik tiap topeng, ada yang lebih dari sekedar daging. Di dalam topeng ada ide dan ide-ide bersifat antipeluru.

Yang menarik dalam pengalaman sebagai manusia saat ini adalah kapasitas manusia dalam melakukan unself, sebuah proses dalam terminasi self, sebuah titik berangkat sekaligus titik tiba pada kesadaran manusia yang dari debu dan akan menjadi debu. Ini tentu mirip ketika anda menghapus account palsu anda dari Facebook.

***

Saya mencoba memahami pikiran-pikiran Truckle karena riset personal saya tentang imaginasi risiko dan kebijakan publik dalam kaitannya dengan theory of self. Yang ternyata ketika membacanya, ada goncangan dalam jiwa – antara tekanan bahwa ‘kok bisa dia sudah berpikir dilevel yang sangat tinggi 31 tahun lalu?’ – sedangkan saya belum memproduksikan apa-apa ketika menyentuh ‘kepala 4’. Di sini saya termotivasi memotivasi generasi-generasi muda NTT maupun anak-anak Indonesia untuk menjadi pemikir-pemikir masa depan. Ayolah kita serius membangun pengetahuan setinggi langit. Dan tidak pernah berhenti bertanya. Untuk maju, kita mungkin harus memiliki beberapa kadar eksistensialist yang kreatif. [S]

Pelajaran Kasus Bank Century

Oleh Jonatan A. Lassa*

Salah satu prinsip tentang bukti keberhasilan dalam pengurangan risiko bencana maupun sistim peringatan dini bencana adalah tidak terjadinya bencana yang diprediksikan, walaupun sempat terjadi goncangan akibat gempa ataupun letusan vulkanik. Peristiwa gempa dan letusan vulkanik sering tidak pasti soal skala dan intensitasnya. Selalu ada ketidakpastian. Karena itu ethos pengurangan bencana diletakan pada nilai yang tinggi pada tindakan antisipatif walaupun prediksi horor malapetaka tidak terjadi.

Jasa keberhasilan sistim peringatan dini akibat tsunami bukan terletak pada terjadi tidaknya peristiwa yang diprediksikan. Misalkan, sebuah prediksi tsunami jarak jauh Jepang yang berpotensi menghantam Biak di Papua, lalu masyarakat diungsikan, tetapi ketinggian (inundasi) tsunami yang tiba di pantai Biak hanya 10cm sehingga tidak kasat mata. Sebagian masyarakat awam mungkin akan marah-marah dan mengatakan bahwa pemerintah terlalu mengada-ada. Yang pasti, keselamatan tersebut patut diberi penghargaan karena secara by design, sistim menyelamatkan walaupun tidak terjadi hantaman tsunami di pantai Biak.

Sebaliknya, situasi yang berseberangan dapat terjadi di mana tidak ada peringatan dan pada saat yang sama fenomena tsunami 10cm tidak kasat mata sehingga tidak ada yang merasa ada yang salah. Bila ada sebagian pihak menilai bahwa kondisi yang kedua adalah lumrah, maka sesungguhnya keselamatan masyarakat pantai Biak hanyalah berisifat kebetulan. Dalam ketidakpastian ancaman (alam maupun non-alam) yang paling penting adalah adanya sistim response yang tepat pada peringatan betapa skala hantaman badai ataupun gempa maupun letusan tidak terjadi.

Salah satu prinsip pengambilan keputusan dalam krisis adalah keputusan harus diambil dalam konteks di mana data terbatas dan sama sekali tidak cukup waktu karena menunggu berarti bencana yang lebih besar terjadi. Bila terlambat mengambil keputusan, situasi dapat menjadi ekstrim dan tidak terkontrol. Hal yang terlihat remeh dan “tidak ada hubungan” dapat menjadi variabel penentu krisis yang besar. Dunia nyata yang kompleks sering memberikan sedikit pilihan dengan ketiadaan informasi yang cukup. Dalam konteks Bank Century hal ini menjadi menarik. Argumentasi pihak-pihak terutama dari mantan petinggi Bank Indonesia ngotot mengatakan bahwa ada kemungkinan dampak sistemik dalam konteks Bank Century.

Budiono, mantan Gubernur Bank BNI menjalankan prinsip crisis leadership, yakni bahwa keputusan pemberian status Bank Century berpotensi gagal dan berdampak sistemik tanpa harus menunggu lebih lama. Bukti ketepatan kebijakan tersebut adalah tidak terjadinya krisis yang sistemik di Indonesia. Tidak ada penyesalan ketika Budiono ditanya dalam Mata Najwa. Dengan kata lain, Budiono mengatakan bahwa keberhasilan penanganan Century tidak bisa didiscount oleh lemahnya informasi yang dimiliki BI yang berujung pada penggelontoran uang sebesar 6.7 triliun, tetapi pada krisis yang sudah lewat tanpa bayangan. Triliuan Rupiah tersebut dianggap sebagai intervention cost, ketimbang sebagai praktek korupsi. Walau Mata Najwa kurang kritis berhadapan dengan Budiono, tetapi argumentasi Budiono mirip seperti argumentasi mantan Sekertaris Jenderal PBB, Kofi Annan, yang sering menguatkan pemimpin dunia bahwa keberhasilan penanggulangan bencana terjadi ketika terjadi hasil manfaat pengelolaan risiko tidak kasat mata (not tangible) yakni bencana yang tidak terjadi (terhindari).[While the costs of disaster prevention have to be paid in the present, its benefits lie in a distant future. Moreover, the benefits are not tangible; they are the disasters that did not happen.” – Kofi Annan 1999].

Bayang-bayang krisis ekonomi Eropa dan Amerika Serikat dan hantu krisis ekonomi Indonesia menjadi preseden dibalik keputusan Budiono di 2008. Sebuah langkah yang sangat logis.

Masalahnya ada pada rentetan ketidak-pastian dari data soal CAR, asumsi-asumsi dibalik data, ketidakpastian hubungan antara perbankan Indonesia dan internasional dst. Ketidakpastian data berujung pada ketidak-pastian pemahaman atas peristiwa Century 2008. Efeknya secara hukum dipertanyakan legalitas dan lemah legitimacy hukum dan politik. Dalam konteks Indonesia yang sangat korup terutama rentetan peristiwa tertangkapnya petinggi partai Demokrat membantu membentuk kepercayaan bahwa kasus Bank Century berdimensi lain dan berpotensi moral hazard, yang sangat mungkin terdapat free raiders yang dicurigai menunggangi para teknokrat Bank Indonesia. Tahun 2008 adalah tahun pengumpulan logistik untuk Pemilu 2009, sehingga logika konspiratif pun dipakai untuk menyerang partai penguasa (pemenang pemilu).

Bantahan sang pemilik Bank Century soal kebutuhan banknya yang hanya sekian ratus milyar Rupiah digunakan untuk mempertanyakan keakuratan asumsi Bank Indonesia jumlah alokasi anggaran untuk penyelamatan bukan hanya Bank Century tetapi juga potensi efek sistemik pada perbankan Nasional.

Mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan bahwa beliau “bisa mati berdiri” bila angka capital adequacy ratio (CAR) ataupun angka penyelamatan Bank Century dengan penyertaan modal sementara terus berubah-ubah sebagaimana dilakukan oleh Bank Indonesia. Menurut beliau, Bank Indonesia “hanya waktu 4,5 jam untuk memutuskan apakah Bank Century akan ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik“. Bagi Sri Mulyani, keputusan penting harus di ambil demi melindungi sistem keuangan nasional yang bernilai Rp 1.700 triliun. Dalam perdebatan Jaksa dan Sri Mulyani, terungkap hal menarik. Yakni bahwa ada 82 juta rekening yang pemiliknya perlu dilindungi dari kepanikan bila risiko kegagalan Bank Century dan belasan bank serupa benar-benar terjadi.

Dalam bahasa management risiko nilai investment cost 6.7 triliun hanya 0.4% dari total nilai yang hendak diselamatkan. Logika yang senada dipakai oleh Budiono. Sri Mulyani juga menambahkan bahwa tujuan yang senada adalah mencegah runtuhnya kepercayaan masyarakat. “Dalam sejarah sistem keuangan dunia, katanya, tidak pernah ada negara yang bisa lolos dari krisis psikologis masyarakat.”  Sebagian publik percaya pada Sri Mulyani dan Budiono. Dalam hal ini orang bertanya kalau dua-duanya jujur, lalu apa dan siapa yang salah?

Dalam studi risiko, istilah amplifikasi risiko merupakan sebuah fenomena psikologi masyarakat yang bertalian erat atau tercermin dalam kepanikan yang gampang tersebar lewat media. Argumentasi Sri Mulyani demi mencegah terjadinya amplifikasi risiko akibat imaginasi hantu krisis 1997/1998, maka intervensi harus dilakukan. “jika nasabah Century tak mendapat kepastian, maka masabah bank lain pun resah dan akan menarik dana sehingga perbankan akan hancur. “

Mungkin letak kekisruhan Century juga terletak pada informasi yang tidak sepenuhnya dipahami oleh politisi senayan. Masalahnya adalah bila informasi dibuka telanjang, maka kepanikan nasabah akan dengan mudah terjadi dan dampaknya bisa lebih buruk. Perdebatan menarik adalah apakah semua informasi yang sensitif terkait kinerja perbankan perlu dibuka telanjang? Tidak membuka informasi tetapi saat yang sama dibutuhkan uang skala triliuanan dalam membantu bank yang dipersepsikan skala kecil juga bukan perkara mudah karena harus dipertanggung jawabkan kepada rakyat.

Pembelajarannya adalah bahwa proses produksi data dan asumsi-asumsi soal CAR dan sejenisnya ada dalam kuasa Bank Indonesia. Proses kriminalisasi (criminalized) ataupun unkriminalisasi (Un-criminalized) merupakan dua kutup dari kontinum ketidakpastian data. Pengetahuan masing-masing pihakpun terbatas dan dalam konteks politik Indonesia yang tidak pernah jernih akibat korupsi, dapat membuat para teknokrat yang jujur berhadapan dengan proses hukum. Dalam konstruksi dan anatomi problem yang kompleks, ambiguitas sering terjadi dan dibutuhkan pemahaman yang lebih kompleks dalam menyelesaikan persoalan Bank Century.

Dalam tradisi ilmu sosial Indonesia yang semaput panjang selama era Suharto, ilmuan-ilmuan dan para insinyur di bawah Suharto sering mengatakan “tanyakan apa yang salah dan bukan siapa yang salah”. Ini terjadi dalam studi-studi terkait bencana, krisis, pertanian, perbankan dan seterusnya. Yang dilupakan adalah studi-studi teknis engineering sering berhubungan dengan barang (apa), sedangkan studi-studi sosial dan hukum sering berurusan dengan siapa melakukan apa dan siapa yang bertanggung jawab.

Kontroversi seputar Century menjadi menarik secara akademis dan merupakan mata air yang kaya yang bisa digunakan untuk menghasilkan pembelajaran baik di sektor perbankan, studi crisis management dan leadership, studi hukum dan perbankan, ekonomi politik krisis perbankan hingga studi ekonomi politik dan sosiologi politik korupsi. Mungkin calon-calon pemenang Nobel prize asal Indonesia bidang ekonomi di masa mendatang adalah mereka yang mampu membuat analisis ekonomi hukum dengan studi empirik kasus Bank Century.

Demi Indonesia yang lebih baik, pilihan intelektual dan peneliti Indonesia yang non-partisan adalah mendokumentasikan pembelajaran dari kasus yang kompleks ini demi pembelajaran bersama.

* Co-Founder, IRGSC Indonesia.