Indosasters

Home » 2017 (Page 2)

Yearly Archives: 2017

Dunia Samaran, the Second Self dan Eksistensialis Kreatif

14192194_10207773113352471_4960224716272340694_n

MASIH ingat salah satu pepatah “mau menjadi penulis yang sukses, jadilah lelaki!”? Bahkan Joanne Rowling harus menggunakan hanya J. K. Rowling – K adalah initial tanpa kepanjangan –  karena penerbitnya takut kalangan remaja laki-laki tidak akan membaca Harry Poter. Rowling kemudian membungkan dunia menulis yang di dominasi maskulinisme – tentang bagaimana seorang perempuan dapat menjadi penulis hebat, sukses dan kaya. Pendapat di atas sedikit demi sedikit terkikis. Konon, dulunya, ketika konstruksi jender masih dimonopoli konservatisme tingkat akut,  beberapa penulis perempuan  berhadapan dengan pasar pembaca yang bias. Karena itu sering muncul penulis-penulis presudonym (pseudonim) – sering dikenal dengan nama pena atau nama samaran. Samaran laki-laki padahal aslinya perempuan.

Sedangkan para penulis lelaki menggunakan nama pena lelaki lainnya. Seperti Eric Arthur Blair dengan nama pena George Orwell dengan novel-novelnya yang terkenal (1984, Animal Farm, dsb.) ataupun Mark Twain yang ternyata bernama Samuel Langhore Clemens. Motivasi tiap penulis samaran berbeda-beda. Sedangkan bagi Stephen King menciptakan presudonym Richard Bachman adalah bagian dari menguji apakah popularitasnya yang membuat bukunya laku ataukah karyanya yang menjadi penentu. Bagi penulis lain, ada yang karena harus berhadapan dengan tekanan pembaca pada jender penulis. Dunia samaran adalah dunia ciptaan di mana awalnya anda berharap mengungkapkan ‘kebenaran’ yang anda yakini (entah sangat benar atau sekedar ragu, atau sekedar karena membuka katup-katup tekanan jiwa dan kanal resistensi diri), dengan nama yang lain. Pada tingkat tertentu, George Orwell mungkin merupakan sosok pribadi yang baru, pribadi yang lebih liberatif dan juga empowered.

The second self

Studi atas fenomena Pseudonym bisa anda lihat pada Google Scholar memberikan link kepada lebih dari ribuan artikel terkait pseudonym. Saya bukan ahli psikologi terkait hal ini. Namun bisa saja ada yang berpendapat bahwa mana kala seseorang menggunakan presudonym, maka ada tendensi mereka memberikan kualitas komentar/pikiran yang berkualitas. [Lihat Sonderman dalam People using pseudonyms post the highest-quality comments]. Dunia samaran menjadi identitas personal yang secara total baru ketika anda dalam kedok samaran merasa terhina oleh kritik-kritik orang lain.

Fenomena pseudonym, sebagai self yang lain kadang bisa menjadi semacam the second self (pribadi kedua). Ide saya dipengaruhi oleh konsep the second self dari Sherry Turkle di MIT.  Ia menulis The Second Self: Computers & the Human Spirit yang di publikasikan 31 tahun lalu, tepatnya tahun 1984. Turkle melihat fenomena anak-anak maupun orang dewasa bermain game komputer dan kemudia berteori (atau menjelaskan) fenomena di mana komputer bertanggung jawab pada gelombang baru dari apa yang dia namakan sebagai determinisme mekanikal yang sekaligus menjadi titik kebangkitan mistisisme dan kerohanian. Sebagaimana Alan Turing memiliki visinya sendiri tentang ‘mesin yang berpikir’ sebagai cikal-bakal komputer abad 20, Prof. Turkle melihat bahwa komputer bukanlah alat (tool), melainkan bagian dari kehidupan sosial dan psikologi kita. Turkle kemudian memang dikenal sebagi salah satu pemikir besar dalam the psychology of computation.

Membaca dan memahami zaman melampaui manusia-manusia lain, Turkle muda (usianya 36 tahun ketika The Second Self dipublikasikan) melihat bahwa sebagaimana kita menggunakan fasilitas hitung maupun game, kesadaran kita tentang kita manusia seolah diprogram ulang menjadi pribadi yang lain. Jadi teknologi bukan hanya mengubah cara manusia bekerja secara lebih cepat tetapi juga mempengaruhi cara kita berpikir.

Eksistensialisme Abad Digital

Mungkin saja dalam era digital dan sosial media hari ini maupun 2100, manusia kemudian mungkin dengan gampang berkembang menjadi multiple-self, self sebagai sebuah unit identitas kepribadian. Fenomena-fenomena ini kemudian dipelajari secara sistimatis. Sebagai misal, Shao dkk. dari Universitas Temple di USA  (lihat Identity construction on Facebook: Digital empowerment in anchored relationships) ataupun oleh Joan DiMicco  di IBM T.J. Watson Research (Lihat Identity Management: Multiple Presentations of Self in Facebook).

Saya sering bertanya-tanya bagaimana orang-orang memutuskan menggunakan beberapa identitas di sosial media yang dengan secara deliberatif membangun identitas secara berbeda-beda secara ‘konsisten’. Kadang sulit membayangkan secara praktis.  Mungkin saja mengelolah 1 self saja sudah sulit. Mengelolah self yang baru dalam wajah pseudonym bisa sangat melelahkan bila tidak dilakukan dalam dengan alasan yang jelas dan visi yang teguh.  Dan mungkin saja dalam kadar yang intensif seperti pseudonym via sosial media yang agitatif-sektarian sebagai sebuah fenomena yang membosankan dan melelahkan.

Tetapi menarik melihat dalam terang ilmu pengetahuan tentang self, tentang pribadi kita, manusia.

Dalam nada yang positif, kita mungkin cenderung membangun second self, sebagai sebuah proses yang memungkinkan kita menjadi pribadi yang lain, yang tidak terkungkung dalam penjara-penjara psikologis, kultural, politik maupun ekonomi yang di alami oleh the first self.

***

Ketika masih kuliah di Kupang tahun 1990an, jelas kami tidak memiliki akses pada studi-studi awal seperti Sherry Turkle.* Jadi kami membaca sosok-sosok eksistensialist yang lebih yang lebih kuno  seperti Soren Kierkegaard si existentialist  yang terkenal itu. Karena mengagumi kepribadian Soren Kierkegaard (1813-1855) termasuk bagaimana dia memboikot perjamuan kudus (salah satu sakramen Kristen/Katolik), memberikan inspirasi pada semangat muda kami untuk ‘melawan gereja’ yang menindas. Praktek pseudonysmnya terkadang menarik untuk dicontohi.

Bagi Kierkegaard, hidup bukanlah masalah yang harus diselesaikan, tetapi realitas yang perlu dialami/dihidupi. Sebagaimana Kiekegard berujar, once you label me, you negate me – saya berusaha untuk tidal melabel siapa pun. Psikologi second-self di atas memiliki perbedaan dengan “psikologi topeng” yang dalam dalam psikologi populer mungkin dikenal dengan kemampuan manusia dalam depersonalisasi (lihat Man and His Mask). Meminjam Alan Moore (dalam V for Vendetta), “You wear a mask for so long, you forget who you were beneath it.”

Dalam konteks di mana kita begitu mampu menciptakan second-self ataupun multiple-self, kita dengan gampang terjatuh pada fenomena split personality dengan standard etika yang sesuai karakter manipulatif, penciptaan topeng-topeng. Dan dengan sedikit modifikasi atas Alan More dalam V for Vendetta mungkin menarik diingat bahwa di balik tiap topeng, ada yang lebih dari sekedar daging. Di dalam topeng ada ide dan ide-ide bersifat antipeluru.

Yang menarik dalam pengalaman sebagai manusia saat ini adalah kapasitas manusia dalam melakukan unself, sebuah proses dalam terminasi self, sebuah titik berangkat sekaligus titik tiba pada kesadaran manusia yang dari debu dan akan menjadi debu. Ini tentu mirip ketika anda menghapus account palsu anda dari Facebook.

***

Saya mencoba memahami pikiran-pikiran Truckle karena riset personal saya tentang imaginasi risiko dan kebijakan publik dalam kaitannya dengan theory of self. Yang ternyata ketika membacanya, ada goncangan dalam jiwa – antara tekanan bahwa ‘kok bisa dia sudah berpikir dilevel yang sangat tinggi 31 tahun lalu?’ – sedangkan saya belum memproduksikan apa-apa ketika menyentuh ‘kepala 4’. Di sini saya termotivasi memotivasi generasi-generasi muda NTT maupun anak-anak Indonesia untuk menjadi pemikir-pemikir masa depan. Ayolah kita serius membangun pengetahuan setinggi langit. Dan tidak pernah berhenti bertanya. Untuk maju, kita mungkin harus memiliki beberapa kadar eksistensialist yang kreatif. [S]

Pelajaran Kasus Bank Century

Oleh Jonatan A. Lassa*

Salah satu prinsip tentang bukti keberhasilan dalam pengurangan risiko bencana maupun sistim peringatan dini bencana adalah tidak terjadinya bencana yang diprediksikan, walaupun sempat terjadi goncangan akibat gempa ataupun letusan vulkanik. Peristiwa gempa dan letusan vulkanik sering tidak pasti soal skala dan intensitasnya. Selalu ada ketidakpastian. Karena itu ethos pengurangan bencana diletakan pada nilai yang tinggi pada tindakan antisipatif walaupun prediksi horor malapetaka tidak terjadi.

Jasa keberhasilan sistim peringatan dini akibat tsunami bukan terletak pada terjadi tidaknya peristiwa yang diprediksikan. Misalkan, sebuah prediksi tsunami jarak jauh Jepang yang berpotensi menghantam Biak di Papua, lalu masyarakat diungsikan, tetapi ketinggian (inundasi) tsunami yang tiba di pantai Biak hanya 10cm sehingga tidak kasat mata. Sebagian masyarakat awam mungkin akan marah-marah dan mengatakan bahwa pemerintah terlalu mengada-ada. Yang pasti, keselamatan tersebut patut diberi penghargaan karena secara by design, sistim menyelamatkan walaupun tidak terjadi hantaman tsunami di pantai Biak.

Sebaliknya, situasi yang berseberangan dapat terjadi di mana tidak ada peringatan dan pada saat yang sama fenomena tsunami 10cm tidak kasat mata sehingga tidak ada yang merasa ada yang salah. Bila ada sebagian pihak menilai bahwa kondisi yang kedua adalah lumrah, maka sesungguhnya keselamatan masyarakat pantai Biak hanyalah berisifat kebetulan. Dalam ketidakpastian ancaman (alam maupun non-alam) yang paling penting adalah adanya sistim response yang tepat pada peringatan betapa skala hantaman badai ataupun gempa maupun letusan tidak terjadi.

Salah satu prinsip pengambilan keputusan dalam krisis adalah keputusan harus diambil dalam konteks di mana data terbatas dan sama sekali tidak cukup waktu karena menunggu berarti bencana yang lebih besar terjadi. Bila terlambat mengambil keputusan, situasi dapat menjadi ekstrim dan tidak terkontrol. Hal yang terlihat remeh dan “tidak ada hubungan” dapat menjadi variabel penentu krisis yang besar. Dunia nyata yang kompleks sering memberikan sedikit pilihan dengan ketiadaan informasi yang cukup. Dalam konteks Bank Century hal ini menjadi menarik. Argumentasi pihak-pihak terutama dari mantan petinggi Bank Indonesia ngotot mengatakan bahwa ada kemungkinan dampak sistemik dalam konteks Bank Century.

Budiono, mantan Gubernur Bank BNI menjalankan prinsip crisis leadership, yakni bahwa keputusan pemberian status Bank Century berpotensi gagal dan berdampak sistemik tanpa harus menunggu lebih lama. Bukti ketepatan kebijakan tersebut adalah tidak terjadinya krisis yang sistemik di Indonesia. Tidak ada penyesalan ketika Budiono ditanya dalam Mata Najwa. Dengan kata lain, Budiono mengatakan bahwa keberhasilan penanganan Century tidak bisa didiscount oleh lemahnya informasi yang dimiliki BI yang berujung pada penggelontoran uang sebesar 6.7 triliun, tetapi pada krisis yang sudah lewat tanpa bayangan. Triliuan Rupiah tersebut dianggap sebagai intervention cost, ketimbang sebagai praktek korupsi. Walau Mata Najwa kurang kritis berhadapan dengan Budiono, tetapi argumentasi Budiono mirip seperti argumentasi mantan Sekertaris Jenderal PBB, Kofi Annan, yang sering menguatkan pemimpin dunia bahwa keberhasilan penanggulangan bencana terjadi ketika terjadi hasil manfaat pengelolaan risiko tidak kasat mata (not tangible) yakni bencana yang tidak terjadi (terhindari).[While the costs of disaster prevention have to be paid in the present, its benefits lie in a distant future. Moreover, the benefits are not tangible; they are the disasters that did not happen.” – Kofi Annan 1999].

Bayang-bayang krisis ekonomi Eropa dan Amerika Serikat dan hantu krisis ekonomi Indonesia menjadi preseden dibalik keputusan Budiono di 2008. Sebuah langkah yang sangat logis.

Masalahnya ada pada rentetan ketidak-pastian dari data soal CAR, asumsi-asumsi dibalik data, ketidakpastian hubungan antara perbankan Indonesia dan internasional dst. Ketidakpastian data berujung pada ketidak-pastian pemahaman atas peristiwa Century 2008. Efeknya secara hukum dipertanyakan legalitas dan lemah legitimacy hukum dan politik. Dalam konteks Indonesia yang sangat korup terutama rentetan peristiwa tertangkapnya petinggi partai Demokrat membantu membentuk kepercayaan bahwa kasus Bank Century berdimensi lain dan berpotensi moral hazard, yang sangat mungkin terdapat free raiders yang dicurigai menunggangi para teknokrat Bank Indonesia. Tahun 2008 adalah tahun pengumpulan logistik untuk Pemilu 2009, sehingga logika konspiratif pun dipakai untuk menyerang partai penguasa (pemenang pemilu).

Bantahan sang pemilik Bank Century soal kebutuhan banknya yang hanya sekian ratus milyar Rupiah digunakan untuk mempertanyakan keakuratan asumsi Bank Indonesia jumlah alokasi anggaran untuk penyelamatan bukan hanya Bank Century tetapi juga potensi efek sistemik pada perbankan Nasional.

Mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan bahwa beliau “bisa mati berdiri” bila angka capital adequacy ratio (CAR) ataupun angka penyelamatan Bank Century dengan penyertaan modal sementara terus berubah-ubah sebagaimana dilakukan oleh Bank Indonesia. Menurut beliau, Bank Indonesia “hanya waktu 4,5 jam untuk memutuskan apakah Bank Century akan ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik“. Bagi Sri Mulyani, keputusan penting harus di ambil demi melindungi sistem keuangan nasional yang bernilai Rp 1.700 triliun. Dalam perdebatan Jaksa dan Sri Mulyani, terungkap hal menarik. Yakni bahwa ada 82 juta rekening yang pemiliknya perlu dilindungi dari kepanikan bila risiko kegagalan Bank Century dan belasan bank serupa benar-benar terjadi.

Dalam bahasa management risiko nilai investment cost 6.7 triliun hanya 0.4% dari total nilai yang hendak diselamatkan. Logika yang senada dipakai oleh Budiono. Sri Mulyani juga menambahkan bahwa tujuan yang senada adalah mencegah runtuhnya kepercayaan masyarakat. “Dalam sejarah sistem keuangan dunia, katanya, tidak pernah ada negara yang bisa lolos dari krisis psikologis masyarakat.”  Sebagian publik percaya pada Sri Mulyani dan Budiono. Dalam hal ini orang bertanya kalau dua-duanya jujur, lalu apa dan siapa yang salah?

Dalam studi risiko, istilah amplifikasi risiko merupakan sebuah fenomena psikologi masyarakat yang bertalian erat atau tercermin dalam kepanikan yang gampang tersebar lewat media. Argumentasi Sri Mulyani demi mencegah terjadinya amplifikasi risiko akibat imaginasi hantu krisis 1997/1998, maka intervensi harus dilakukan. “jika nasabah Century tak mendapat kepastian, maka masabah bank lain pun resah dan akan menarik dana sehingga perbankan akan hancur. “

Mungkin letak kekisruhan Century juga terletak pada informasi yang tidak sepenuhnya dipahami oleh politisi senayan. Masalahnya adalah bila informasi dibuka telanjang, maka kepanikan nasabah akan dengan mudah terjadi dan dampaknya bisa lebih buruk. Perdebatan menarik adalah apakah semua informasi yang sensitif terkait kinerja perbankan perlu dibuka telanjang? Tidak membuka informasi tetapi saat yang sama dibutuhkan uang skala triliuanan dalam membantu bank yang dipersepsikan skala kecil juga bukan perkara mudah karena harus dipertanggung jawabkan kepada rakyat.

Pembelajarannya adalah bahwa proses produksi data dan asumsi-asumsi soal CAR dan sejenisnya ada dalam kuasa Bank Indonesia. Proses kriminalisasi (criminalized) ataupun unkriminalisasi (Un-criminalized) merupakan dua kutup dari kontinum ketidakpastian data. Pengetahuan masing-masing pihakpun terbatas dan dalam konteks politik Indonesia yang tidak pernah jernih akibat korupsi, dapat membuat para teknokrat yang jujur berhadapan dengan proses hukum. Dalam konstruksi dan anatomi problem yang kompleks, ambiguitas sering terjadi dan dibutuhkan pemahaman yang lebih kompleks dalam menyelesaikan persoalan Bank Century.

Dalam tradisi ilmu sosial Indonesia yang semaput panjang selama era Suharto, ilmuan-ilmuan dan para insinyur di bawah Suharto sering mengatakan “tanyakan apa yang salah dan bukan siapa yang salah”. Ini terjadi dalam studi-studi terkait bencana, krisis, pertanian, perbankan dan seterusnya. Yang dilupakan adalah studi-studi teknis engineering sering berhubungan dengan barang (apa), sedangkan studi-studi sosial dan hukum sering berurusan dengan siapa melakukan apa dan siapa yang bertanggung jawab.

Kontroversi seputar Century menjadi menarik secara akademis dan merupakan mata air yang kaya yang bisa digunakan untuk menghasilkan pembelajaran baik di sektor perbankan, studi crisis management dan leadership, studi hukum dan perbankan, ekonomi politik krisis perbankan hingga studi ekonomi politik dan sosiologi politik korupsi. Mungkin calon-calon pemenang Nobel prize asal Indonesia bidang ekonomi di masa mendatang adalah mereka yang mampu membuat analisis ekonomi hukum dengan studi empirik kasus Bank Century.

Demi Indonesia yang lebih baik, pilihan intelektual dan peneliti Indonesia yang non-partisan adalah mendokumentasikan pembelajaran dari kasus yang kompleks ini demi pembelajaran bersama.

* Co-Founder, IRGSC Indonesia.

Bagaimana Menjadi Mahasiswa Yang Sukses?

Salvador Dali, Andorra

Salvador Dali, Andorra [Source; Creative Commons, Terence, Wikipedia]

Saya kuliah di sebuah Universitas Katolik di Kota Kupang. Awalnya tidak terlalu bersemangat karena tidak ada niat kuliah. Sekedar menyenangkan hati mama. Tidak pernah berharap akan menjadi mahasiswa sukses yang 20 tahun kemudian mampu berkarir secara internasional di beberapa negara termasuk saat ini di Australia.

Saat itu awal September 1993. Toko buku Istana Beta letaknya di depan kampus lama di Kelurahan Merdeka Kupang. Saya kosnya di sebuah rumah alang-alang – mungkin satu-satunya rumah beratap alang-alang di Merdeka Kupang saat itu. Jarak rumah kos ke Toko Buku suci hanya 150 meter. Saya mencoba singgah di toko buku tersebut. Dan mata saya langsung kepada sebuah buku berjudul “Management Waktu: Suatu Pedoman Pengelolaan Waktu Yang Efektif dan Produktif”. Penulisnya Harold L Taylor. Covernya warna hitam edisi 1990 yang saya baca. Tahun terbitan bahasa inggrisnya adalah 1981.

Saya tidak ingat lagi persis isinya. Yang diingat adalah buku tersebut saya baca sampai selesai dengan penuh gairah. Mungkin ini buku pertama yang saya baca secara tuntas hanya dalam waktu 2 jam seumur hidup saya. Tipis bukunya. Tetapi itu merupakan langkah awal yang memberikan ‘sense of purpose’ bagi saya. Tentang bagaimana pentingya membagi waktu. Menentukan waktu tidur 7-8 jam sehari. Membaca 3-4 jam sehari. Sisanya mengikuti kuliah, mengunjungi keluarga satu persatu dari keluarga papa dan mama di Kupang sambil makan siang/malam gratis. Tiap weekend mengikuti kegiatan mahasiswa. Sedangkan hari minggu agendanya mengunjungi rekan-rekan eks SMA 1 SoE yang bertebaran di Kota Kupang.

Nah, tulisan saya ini ditujukan buat adik-adik calon mahasiswa baru di Indonesia. Anda termasuk yang beruntung yang tidak lebih dari 700ribu orang (dari lebih kurang 1.4-1.5 juta lulusan SMA) tahun 2015/2016.

Di Indonesia kini lagi musim orientasi mahasiswa baru. Kuliah pertama mungkin akan mulai pada bulan September khan? Di Australia kami baru saja memulai semester baru. Seru bagi semua yang mau belajar serius! Mengapa seru? Ya, seru saja karena waktu akan terasa begitu cepat mengalir dari satu semester ke semester lainnya. Dan anda kemudian akan tiba di titik mana tidak ada kesempatan kembali memperbaiki masa depan anda selain penyesalan atas masa lalu.

Rencanakan Hidup Anda!

Dalam sebuah makan malam 6 bulan lalu di rumah rekan saya dari India, seorang teman bule Australia bertanya kepada kami: apa yang membuat kamu mau menjadi akademik? Bagi teman saya yang dari India, ceritanya tentu indah. Dia adalah juara di kelas nya juga di sekolahnya dan yang terbaik di kota negara bagiannya. Kita tahu kampus-kampus universitas India kelasnya mungkin di atas kelas universitas kita di tanah air. Sangat jarang kita dengar alumni-alumni kita bisa go international bila belum mendapatkan ijazah dari universitas di Barat. Tidak bagi India.  Ribuan ilmuan India bisa bekerja di negara mana saja walaupun tamat hanya dari universitas di negara bagian di India.

Sedangkan saya adalah kebalikannya. Hidup tanpa rencana! Ketiadaan prestasi kadang membuat orang tidak memiliki ambisi. Rangking sebagai prestasi naik turun, tergantung kondisi lingkungan. Dan Masuk jurusanpun karena tetangga yang menyarankan! Bayangkan! Hidup tanpa visi! Tidak selalu buruk. Karena hidup tidak selalu bisa diprediksi. Saya tidak berencana kuliah setelah tidak lulus PMDK ke Universitas Indonesia. Maklum. Nilai raport saya tidak konsisten walau tamat dengan nilai tertinggi. Pendaftaran ke universitaspun 100 persen dilakukan mama karena saya asik camping setelah selesai SMA. Meski kemudian saya kemudian harus kuliah di Timor Barat dengan kondisi kampus yang pas-pasan, tapi bagi kami saat itu, tidak ada pilihan yang lebih baik. Dan bagaimana tidak bersyukur? Tidak banyak yang bisa kuliah. Tidak ada waktu untuk disesali. Hidup di mana pun toh harus kita hidupi secara lebih strategis dan taktis sambil berharap ada peruntungan di tiap saat.

TIPS Sebagai Mahasiswa Baru

Seorang adik bertanya pada saya “Kalau anda ditakdirkan lahir kembali ke bangku kuliah sebagai anak semester 1, apa yang anda akan lakukan?” Pertanyaan ini menjadi menarik. Dua hal yang saya pikirkan.

Saya mencoba meneruskan yang sudah saya lakukan sebelumnya: Pertama, punya sense of purpose: kemana saya akan pergi setelah kuliah S1? Ini tentu penting sekali. Arah hidup lebih penting dari sekedar bolak balik ruang kuliah tiap hari! Karena hari ini bukan soal hari ini. Tapi soal ke mana anda akan pergi? Saya akan membeli buku tentang management waktu dan soal strategi menjadi mahasiswa yang sukses. Punya gaya hidup yang terencana! Kedua, biasakan diri membaca 3-4 jam sehari. Selama SD hingga SMA di pedalaman Timor Barat, kami tidak punya buku bacaan. Praktis tidak banyak yang dibaca selain buku pelajaran. Saat kuliah, sejak semester 1, saya ingat tiap minggu saya bisa menghabiskan 2-3 buku bacaan di luar bacaan wajib anak-anak teknik sipil tempo dulu. Tidak peduli di mana anda kuliah. Toh, kita tak pernah bisa memilih tempat lahir. Bila anda tinggal di pedalaman Flores, Sumba, Timor, Papua hingga Sulawesi dan Kalimantan, tidak perlu tangisi soal hal-hal ini. Saya pembaca setia Majalah Konstruksi yang saat itu di Kupang cukup mahal. Di tempat kuliah saya, ada bundelan Majalah Konstruksi yang cukup menolong anak-anak kampung seperti saya membayangkan teknologi-teknologi terkemuka di tanah jawa saat itu. Tentu anda punya kelebihan hari ini. Dengan internet, anda bisa belajar kalkulus langsung dari MIT dan professor-profesor top. Membayangkan teknologi yang rumit-rumit tidak lagi sepenuhnya harus menunggu lama. Kuliah di kampung, tidak harus membuat kita tertinggal. Ketiga, terus belajar bahasa asing terutama bahasa inggris. Saya termasuk yang cukup laris sewaktu tamat kuliah. Tidak pernah menganggur walaupun sering kali mengundurkan diri dari tempat kerja karena perbedaan prinsip dan diskriminasi alumni. Belajar Bahasa Inggris secara mandiri karena harus berhemat uang saku. Tetapi cerita awalnya tidak mudah.  Dinding kos saya sering kali saya tanduki karena marah, sering melupakan vocabulary yang dihafal hari kemarin. Teman-teman saya yang IPK tidak mentereng sering mendapatkan pekerjaan lebih cepat karena mampu berbahasa asing. Keempat, berorganisasi secara lebih taktis sejak awal. Tanpa pengalaman berorganisasi, kita tidak punya eksposure yang cukup dalam kerja tim dan conflict management dan leadership skill yang sehat. Saya harus membuat analisis yang lebih rasional tentang organisasi mana yang saya harus masuki: termasuk melihat kualitas almunus-alumnus yang bisa memberikan role model bagi saya. Tetapi jangan lama-lama dalam memutuskan karena tidak ada organisasi yang sempurnah!

Sedangkan yang akan saya lakukan adalah: Pertama, membaca buku Soe Hok Gie. Saya sering mencari model mahasiswa ideal saat itu. Yang sering saya dengar adalah cerita-cerita anak-anak di kampus-kampus besar seperti ITB dan Petra. Maklum, dosen-dosen idola kami alumnus kedua kampus tersebut. Tetapi masih sekedar rajin baca dan berbahasa. Sosok Soe Hok Gie saya baca ketika semester 9, saat masa skripsi manakala kuliah sudah hampir selesai. Dalam dirinya, saya temukan sosok demonstran yang intelektual bukan pengekor. Ada gairah bergelora tentang baigaimana membuat dunia kita lebih baik, tentang perubahan sosial. Tentang intelektual yang terlibat dengan persoalan-persoalan sosial kebangsaan. Demonstran yang anti nyontek dan tidak korupsi uang kepanitiaan pembubaran panitia ospek. Betapa menyesal saya menjadi puritanist dalam melihat organisasi sosial. Menghindari para anggota senat yang sering saya pikir tidak layak karena tukang nyontek. Mental pemberontak saya tidak tersalur secara baik dan kemudian tidak terlatih, selain melalui tulisan-tulisan protes. Kedua, saya akan membaca tetraloginya Pramodya Ananta Toer sejak semester 1. Mengapa? Karena dalam Bumi Manusia, ada spirit tentang menjadi berdaulat secara pengetahuan. Minke memiliki visi kedaulatan berpengetahuan. Dan spirit ini yang justru hilang dari kampus-kampus. Tentang bagaimana dosen-dosen hanya menjadi rantai konsumerisme pengetahuan barat tanpa mampu memproduksi sendiri pengetahuan baru dengan harga yang tidak terlalu mahal. Ketiga, saya akan menggantikan ilmu teknik sipil saya dengan jurusan lain: salah satu dari ke empat ini: matematika, fisika, sosiologi dan filsafat. Bukan karena saya tidak mencintai teknik sipil, tetapi karena tidak ada yang menjelaskan soal pentingnya ilmu-ilmu dasar tadi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial. Tetapi bila saya harus tetap di teknik sipil, maka saya akan mencitainya dua kali lebih sungguh. Keempat, mencari duit untuk lebih banyak travel ke luar pulau sejak masih mahasiswa. Visi ini penting! Tanpa melihat dunia yang lain, mungkin kita tidak pernah benar-benar menghargai dunia tempat kita lahir dan bertumbuh.

Sekian dulu ya! Selamat menempuh studi sebagai mahasiswa baru! Sebagaimana ibu dan ayah, Indonesia juga menanti karya mu!

Orang Muda Dalam Jebakan Manusia Dimensi Satu

One Dimensional Man

“Hidup itu sebuah perubahan yang tak terelakan dari muda menuju tua. Masalahnya yang tua menjadi terlalu bijak, makin hati-hati, karenanya, hidup harus terus diulang dan diulangi lagi dalam hidup mereka yang muda, bila kemajuan mau dikejar. Orang muda memang tak tau banyak hal, cenderung latah dan tidak bijaksana. Karenanya, mereka mencoba yang tidak mungkin. Dan sejarah menjadi saksi bahwa mereka sering menggapai ketidakmungkinan. Dari generasi yang satu ke generasi yang lain.” Petikan di atas adalah dialog antara Edith dan Edwin, tokoh dalam The Goddess Abides yang ditulis Pearl S. Buck.

Dan artikel ini adalah sebuah spekulasi soal apakah orang muda dan belum lagi lurus kencingnya dan juga generasi yang akan datang  bisa membebaskan diri dari belenggu-belenggu peradaban kita. Dan apakah pemuda dalam konteks GMIT mampu melihat kekuatan-kekuatan yang mencengkram dan membelenggu yang melilit kaumnya?

Cengkraman Konsumerisme

Kita hidup dalam kontrol konsumerisme yang akut. Sedangkan media-media menjadi sekedar alat reproduksi ignorance yang diulang-ulang setiap hari. Media sosial yang awalnya diharapkan menjadi pemecah kebuntuan atas monopoli informasi tidak serta-merta terjadi. Justru sebaliknya: media sosial menjadi platform yang ramah atas mengalirnya ide-ide dan cara pandang yang mapan.

Kemapanan mendapatkan cakarnya yang jauh lebih tajam di media sosial. Dalam lilitan konsumerisme, dalam kontur sosial ekonomi yang timpang, manusia-manusia yang mempersembahkan hidupnya dari pagi hingga malam hari untuk menghidupi hidupnya tak mampu hidup selayaknya sebagai manusia.

Egalitarianisme masih terasa genit. Ada imajinasi bahwa media sosial adalah sebuah wilayah datar yang setara di mana semua sama-sama berdiri sejajar.  Ilusi soal sebuah daerah main yang sejajar-sedatar cukup membuat kita mabuk dalam momentum-momentum sosial politik – sebut saja pemilu dan pilkadal. Sedangkan momentum-momentum politik kemudian menjadi momentum keterpecahan antar individu hingga skala bangsa.

Di sini kita lihat konflik antar keyakinanpun adalah sekedar konflik antara users/supporters yang fanatis dengan produk-produk impor ditingkat personalised idea/product (keyakinan). Model konflik antara users ini dibawa pada skenario hidup-mati. Dan kelompok-kelompok dan atau lembaga-lembaga yang diharapkan lebih berdaya tahan seperti lembaga-lembaga keagamaan (organised faith) justru terseret dalam arus ekonomi politik tiada akhir. Dalam konteks GMIT, pertanyaannya di mana gereja dan pemudanya? Mengapa koruptor ulung begitu mudah (dan hampir kekal) dipilih jemaat bertahun-tahun dalam ritus politik? Dan mengapa pemuda begitu berharap sumbangan para bajingan politik?

Di dalam realitas mapan yang memegang monopoli atas definisi apa itu realitas, kita banyak bertemu manusia-manusia berdimensi satu, seperti kata Herbert Marcuse. Zombie adalah nama kerennya. Menjadi manusia berdimensi satu adalah bahaya terbesar yang dapat di hasilkan lembaga sosial dan keagamaan. Kompleksitas dunia yang jamak direduksi dengan satu cara pandang. Indonesia yang ragam cenderung didekati dengan pendekatan tunggal.

Dalam pandangan Marcuse, manusia berdimensi satu merupakan hasil produksi sistimatis dari para pengrajin politik (makers of politics) dan para manipulator informasi. “Wacana mereka secara sistimatis diisi oleh hipotesis mereka sendiri (self-validating hypotheses) yang di ulang-ulangi demi menghipnotis masyarakat luas” kata Herbert Marcuse lebih dari setengah abad silam. Fenomena ini dapat dilihat dalam perang media paska Pilpres 2014. Media sekedar menjadi corong para pengrajin politik, bukan publik.

Konsumerisme bukan soal masuk dalam jebakan konsumsi barang semata. Konsumsi ide hingga teologi impor yang masif-homogen membuat manusia menjadi mangsa atas saudaranya sendiri. Rasa enaknya makanan, gayanya pakaian hingga rasa bijaknya teologis, menjadi begitu seragam. Kecerdasan ditentukan olah seberapa hebat kita menghafal ayat dan menerapkan doktrin tunggal.

Kita sama-sama menjadi manusia tawanan. Kita membutuhkan orang muda yang mampu memecah kebuntuan-kebuntuan yang hidup. NTT memiliki jutaan orang muda, tetapi tidak banyak yang mampu berkarya dengan memproduksi sendiri.

Dapatkah kaum muda mengambil peran transformasi sosial dan ekonomi? Dan bagaimana orang muda mampu membebaskan kawanannya dari belenggu konsumerisme global dan belenggu status quo?

Berharap pada yang muda?

Kemudaan memiliki keuntungannya sendiri. Idealnya, kemudaan mengandung ruh risk taking (berani mengambil risiko). Tidak heran banyak orang muda dalam usia dua puluhan melakukan hal-hal yang tidak dibayangkan generasi yang mereka gantikan. Kita perlu risau bila muncul generasi muda yang penakut, takut mencoba, dan memiliki loyalitas pada status quo,dan sekedar menjadi penjaga tradisi dan ritus-ritus yang mungkin saja terkesan indah namun korup.

Pada saat yang sama, bila institusi sosial/keagamaan tidak mampu melahirkan orang muda yang kreatif dan inovatif, kita perlu bertanya, apakah tulang belulang berbalut darah-daging tanpa roh yang bekerja di depan kita? Bila dalam lingkungan anda di dapati ketiadaan generasi muda yang tangkas, imaginatif, gigih dalam soal-soal kemanusiaan dan kebangsaan dan kepekaan sosial dalam arti luas, saya kira gereja (dalam pengertian sempit dan luas) bukan hanya gagal, tetapi mungkin sudah mati.

Bagaimana mempertahankan nilai-nilai solidaritas bersama sebagai sebuah bangsa ditengah gejolak dunia? Dalam konteks Indonesia hari ini, kita tergoda bertanya bagaimana orang muda mampu menjadi ‘pembawa damai’ dan penjaga nilai-nilai hidup bersama di tengah situasi yang gampang tersulut karena semakin ditegaskannya perbedaan-perbedaan sosial paska perhelatan politik yang semakin rutin digelar?

Dan mengapa event politik Jakarta menjadi begitu dekat dengan kaum muda? Sebaliknya, mengapa realitas ketidakadilan dan kesengsaraan hidup manusia (baca: jemaat?) disekitar kita tidak mampu membuat energi mental kita terkuras untuk bergerak melakukan sesuatu? Mengapa begitu mudah di gerakan oleh simbol-simbol ciptaan elit? Tetapi tak mampu tergerak/menggerakan diri terhadap realitas sosial terperi di depan hidung? Mengapa terbangun mental asimetris: mendukung Ahok di layar kaca, tetapi tak mampu menggerakan anti-status quo di realitas di daerah sendiri?

Generasi Milenial Dalam Pusaran Perubahan

Mari kita melihat konteks di mana anak-anak millennial beroperasi dalam kemudaannya. Penduduk dunia bertambah dari hanya 0.5milyar di era reformasi Luther 500 tahun lalu menjadi 7.5 milyar setahun yang lalu. Dua puluh persen (1.5 milyar) dari total penduduk hari ini lahir setelah tahun 2000. Generasi ini sering disebut generasi milenial. Bila definisi orang muda kita persempit pada usia antara 15-24 tahun maka menurut statistik Perserikatan Bangsa Bangsa, ada sekitar 1.2 milyar orang muda. Namun definisi orang muda itu cukup cair tergantung konteks di mana anda berada. Bila definisi orang muda bisa berusia 15-45 tahun dan jumlahnya mungkin mencapai 3  milyar atau hampir setengah penduduk bumi saat ini.

Tujuan artikel ini awalnya adalah soal bagaimana pemuda dapat mengambil peran yang lebih dalam masyarakat maupun bangsa. Namun saya mencoba mengajak orang muda untuk memilkirkan beberapa hal mendasar terkait masa depan bangsa-bangsa maupun planet bumi. Ada empat perubahan besar yang perlu dipahami secara mendesak.

Pertama, perubahan ekonomi global yang kita kenal sebagai globalisasi ekonomi dunia, termasuk di dalamnya pergerakan arus informasi, arus modal dan tenaga kerja global yang menyertai serta pergerakan barang secara bebas dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Institusi formal maupun pasar memandang bahwa pergerakan tenaga kerja akibat globalisasi ekonomi dapat mengentaskan kemisikinan di negara-negara berkembang akibat kiriman uang dari para buruh migran ke negara-negara asalnya. Pergerakan ini memiliki implikasi-implikasi detail yang kita lihat saat ini. Selain cerita indah, tidak kurang kita memiliki cerita miris, termasuk jebakan perdagangan perempuan-perempuan NTT yang mencoba peruntungan.

Kedua, perubahan demografis atau kependudukan secara global. Negara-negara kecil di Afrika seperti Nigeria yang saat ini berpenduduk 175 juta orang akan berpenduduk 440 juta orang sebagaimana diperkirakan oleh PBB. Indonesia akan berpenduduk 366 juta orang di tahun 2050. Kota-kota seperti Kupang akan menampung lebih dari 1.5 juta orang. Perubahan demografis dan ekonomi di atas juga mengakibatkan meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang bermanifestasi dalam banyak bentuk: pergerakan penduduk termasuk migrasi penduduk dunia yang lebih dari yang pernah kita lihat. Berdasarkan data World Tourism Organizations yang dirangkum dari 201 negara dalam lima tahun terakhir terlihat bahwa tiap tahun, ada peningkatan jumlah pelancong alias wisatawan internasional berdasarkan data ketibaan. Bila di tahun 1950 dunia hanya memiliki 25 juta pelancong, di tahun 2000 kita memiliki 674 juta pelancong. Lima belas tahun kemudian, kita memiliki 1.2 milyar pelancong. Sebagiannya adalah orang muda. Di 2050, diperkirakan 50 persen penduduk dunia akan jadi pelancong.

Bagaimana pemuda melihat trend pertumbuhan ekonomi global termasuk Indonesia yang masuk dalam catatan di mana pertumbuhan terjadi secara ekslusif alias yang kaya tambah kaya sedangkan yang miskin mungkin tambah miskin? Kita melihat hal ini dengan terang benderang di kota Kupang. Pertubuhan kelas menengah atas bertambah tetapi kalangan miskin berjalan ditempat. Bagaimana pemuda mampu berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja?

Ketiga, Perubahan iklim akibat konsumsi karbon makin tidak terkontrol membuat mitigasi perubahan iklim berjalan ditempat. Perubahan iklim merupakan masalah yang lain yang bertalian dengan tiga hal di atas. Akibat tekanan pada iklim lokal, ada kemungkinan produksi pertanian di pedesaan makin lebih goyah dan tidak stabil. Hal ini kemudian memfasilitasi terjadinya migrasi keluar dari desa-desa yang rentan kekeringan yang kita lihat di berbagai pedalaman NTT termasuk Timor Barat. Hal ini tentu bertalian erat dengan fenomena pelepasan lahan di kampung pada berbagai pada kapitaslis-kapitalis lokal baik dalam wajah pengusaha, aktor-aktor politik, pejabat-pejabat maupun aktivis LSM. Ditingkat lokal, kita bertanya bagaimana orang bisa hidup dengan lahan yang makin kecil. Ditingkat global, kita bertanya bagaimana memberi makan 10 milyar orang setelah tahun 2050an?

Keempat, revolusi teknologi informasi dan transportasi dalam skala yang berbeda. Perubahan teknologi internet dan media social dalam kehidupan manusia di awal abad 21 ini berjalan lebih cepat dari kemampuan kita memahami konsekuensinya.

Seringkali kita malas namun terus menghibur diri bahwa “tidak ada yang baru dalam matahari.” Saya melihat adalah celah dalam pemahaman soal generasi milenial saat ini. Sebelum bicara soal apa yang harus orang muda lalukan dalam hidupnya, mungkin kita perlu tanyakan hal yang lebih mendasar: sejauh mana masyarakat maupun gereja mamahami orang muda? Informasi apa yang dipakai dalam memahami generasi milenial saat ini? Apakah ada agenda sistimatis terkait upaya memahami orang muda hari ini di era digital – milenial ini?

Bagaimana mencegah pemuda menjadi manusia berdimensi satu? Bila kita harus menjelaskan peran apa yang perlu diambil pemuda hari ini, maka yang perlu ditegaskan adalah: Ditengah-tengah pusaran berbagai perubahan di atas bagaimana orang muda tetap kokoh dalam membangun agenda-agenda yang penting dalam menciptakan berbagai perubahan-perubahan yang perlu. Misalkan, bagaimana pemuda gereja berkontribusi dalam pengurangan ketidakadilan di berbagai level dan aras: akses pada lapangan kerja, kesetaraan gender, keadilan ekologis, ekonomis dan kesenjangan sosial.

Ditingkat yang lebih praktis mungkin lebih sulit diukur karena hambatan status quo – yakni  ‘bisnis model’ atau model pengelolaan jemaat muda yang berjalan sebagai alat pelengkap penderita. Bagaimana mungkin mengelolah orang-orang muda tanpa ada sumber daya yang jelas? Bagaimana kondisi sekolah-sekolah kita di kampung-kampung? Bagaimana memberi jawaban atas persoalan-persoalan praktis dan strategis nan kompleks sedangkan kita tidak tau apa pertanyaannya?

Saya memang meminjam cara pandang Herbert Marcuse yang terkenal dengan bukunya One Dimensional Man, sambil berutopia bahwa masa depan kita masih mungkin bisa dibentuk ulang dengan semangat yang lebih menghargai perbedaan-perbedaan. Jangan kuatir, pemahaman saya tentang utopia bukanlah versi renta. Utopis yang emansipatoris adalah proyek penciptaan ruang mental yang empowering (menguatkan) –  yang perlu diciptakan untuk melihat yang tidak mungkin menjadi sesuatu mungkin di masa depan. Dan karenanya kami berharap pada orang muda untuk melakukan tugas tranformasi sosial.

Selamat Hari Kemerdekaan RI 72

*Tulisan ini dipersembahkan kepada Majalah GMIT Edisi Augustus 2017.

Tips Mencari Pembimbing / Promotor PhD di luar negeri

Tips Mencari Pembimbing / Promotor PhD di luar negeri

Tips Mencari Pembimbing / Promotor PhD di luar negeri

Oleh JA Lassa

Sinopsis [tulisan pertama]: Mana yang anda pilih? memilih PhD promotor/supervisor yang sangat terkenal dan setengah dewa? Atau memilih supervisor yang masih muda, ambisius dan mau bertumbuh bersama dengan anda? Artikel ini membahas untung rugi dua pilihan ini serta strategi tentang bagaimana mencari pembimbing yang tepat.

Pernah bermimpi melanjutkan pendidikan ke tingkat doktoral alias S3 di luar negeri? Mengapa tidak anda coba-coba untuk bermimpi. Tak perlu hemat dalam bermimpi. Atau, anda tidak pernah bermimpi menjadi doktor setelah menempuh S2? Jangan kuatir anda tidak sendirian! Saya tentu pernah tidak mampu bermimpi soal S3 kecuali setelah dua semester terakhir S1 di Kupang dulu. Tetapi mimpi itu pun tidak selalu final di tiap waktu.  Setelah menempuh S2 di UK 2005 (Beasiswa Chevening) dan sering terekspos dengan para senior di kampus, dan mendapati mereka bukan sekeramat yang dikira, saya pikir ada gunanya mencoba. Toh, “Hidup adalah rangkaian percobaan, biarkan nasib menjadi penentunya” (Eka Kurniawan dalam “O”). Atau bila anda tidak percaya pada obsolutisme takdir, maka biarkan semesta langit bumi dan penciptanya yang menjadi penentu di atas percobaan anda.

Tiga hal utama tentang bagaimana memilih/memulai pendidikan doktor adalah pertama, anda mesti memiliki panggilan untuk berbakti pada pengetahuan dengan melahirkan pengetahuan baru. Idealnya harus ada sesuatu kebaruan, ada celah dalam pengetahuan yang setelah anda teropongi, anda terpanggil dan secara aktif berkontribusi  menutupi celah ilmu tersebut. Kedua, anda wajib mencari tempat alias lingkungan (rumah) yang tepat. Apakah universitas bersangkutan memiliki program pengembangan kapasitas yang baik buat mahasiswa doktor? Karena soal perjalanan riset doktoral bukan semata menulis tesis, tetapi tentang kesempatan membangun dan mengembangkan diri. Ketiga, mencari calon pembimbing atau promotor yang tepat.

Hal pertama di atas adalah wajib, namun terkadang menemukan celah bisa ilmu bisa dilakukan dengan bergabung pada proyek-proyek riset doktoral yang sudah diidentifikasi dan sedang call for applicants (lihat contoh di UK). Bila anda melamar sebuah posisi PhD yang diiklankan dengan topik yang sudah ditentukan, maka supervisor anda kemungkinan besar adalah pimpinan proyek atau profesor yang memimpin riset tersebut. Model proyek PhD begini biasanya lebih jelas. Tetapi tidak berarti lebih mudah.

Langkah kedua di atas bisa anda lakukan riset online tentang jurusan dan bidang kajian spesifik yang anda minati yang tersedia di bawah kolong langit ini. Misalkan, bila anda mencari pembimbing studi bencana, maka ada sekitar 50an universitas di dunia yang menawarkan berbagai program pascasarjana berbasis riset. Proses ini harus mengerucut pada short listing program/topik riset S3 yang anda minati pada universitas-universitas di atas. Anda juga perlu mencari profil para pengajar/profesornya. Tentu yang menjadi daya tarik adalah dua-duanya: dosen/profesor yang mengajar/meneliti maupun reputasi jurusan/universitasnya.

Bila langkah pertama (topik riset) sudah mantap, anda perlu investasi waktu menuliskan secara ringkas tujuan riset anda, pertanyaan penelitian yang ‘sexy’ (bisa yang belum pernah diajukan sebelumnya atau bisa pada potensi menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian yang bernilai jutaan dolar (million dollar questions).

Langkah kedua di atas bisa di abaikan bila anda mampu mendapatkan calon pembimbing/promotor bagi anda. Di Jerman, anda bisa mengikuti/diterima di program doktoral sebuah universitas / pusat riset lalu universitas yang menjadi mak comlang untuk mempertemukan anda dengan pembimbing utama anda. Model PhD seperti ini punya risiko: anda tidak bisa memprediksikan supervisor macam apa yang anda pilih. Tugas anda jelas tidak mudah untuk membuat si pembimbing terkesan dengan kerja anda selain kerja kerja keras yang estra tetapi juga smart.

Model yang lain tentu bisa ditempuh, tergantung konteks. Yang lumrah adalah anda mengontak dan mendapatkan calon supervisor yang bersedia membimbing anda, lalu anda melamar secara formal di universitas host tempat supervisor tersebut mencari makan. Dalam proses melamar, tentu anda perlu mencantumkan secara jelas calon supervisor sehingga memudahkan administrasi di universitas tujuan untuk tidak secara acak tetapi menunjuk calon supervisor yang sudah membangun jalur komunikasi (in)formal dengan anda.

Hidup adalah soal memilih. Tidak mudah untuk semua hal. Anda mau memilih universitas dengan ranking dan reputasi tinggi dengan profesor yang juga setengah dewa? Sangat mungkin anda mendapati dua atau lebih bakal calon pembimbing dalam sebuah universitas. Bila anda sudah jelas pada short listed universitas dan calon pembimbing, bagaimana anda memutuskan si Profesor A atau si Dr B?

PhD adalah soal perjalanan melewati lembah gelap. Kompas anda adalah pertanyaan penelitian anda. Arah lebih penting dari gerak. Anda membutuhkan peta, team pendukung dan petuah. Karena itu wajib supervisor anda bisa bekerja sama secara  profesional sekaligus bersahabat sepanjang perjalanan melewati lembah tersebut.

Tetapi soal arah, bagi saya bukan sekedar kompas kecil (pertanyaan penelitian) yang membantu anda menemukan ‘utara yang sejati” dari penelitian anda. Seharusnya ini juga soal “utara yang sejati” dari masa depan anda – memenuhi tujuan hidup anda setelah PhD: apakah anda terpanggil menjadi akademisi? Bila ya, di mana anda bermimpi menjadi akademisi? Karena modal PhD tidak cukup untuk masa depan anda.

Sebagai contoh. Saya memiliki dua teman yang mengambil PhD di sebuah negara tempat saya bekerja saat ini. Sebutlah si X, sejak awal memang memilih universitas Top Tier (Kelas 1), dan juga seorang pembimbing setengah dewa (profesor yang masyur) dengan seabrek prestasi dan puluhan buku. Model memilih seperti ini model yang lumrah. Jujur saja, siapa yang tidak suka memiliki almamater mumpuni? Masyarakat awam akan terpukau.

Sedangkan si Y, memilih universitas Second Tier (Kelas 2) dengan pembimbing yang masih berstatus sebagai dosen senior dan masih muda namun juga ilmuan prospektif. Di negera tempat saya bekerja, dosen senior dengan “research active” status itu setara  assistant profesor level senior.

Si X memilih menjadi birokrat di kementrian. Hampir tidak memiliki publikasi peer review journal. Anda tentu bertanya: apa artinya Harvard atau MIT bila karya hanya sejilid tesis dan selembar ijazah? Boleh-boleh saja. Tetapi tidak sesedarhana itu. Sedangkan Si Y, kemudian tamat dengan belasan paper termasuk beberapa peer review articles. Hal ini kemudian mengantarkan si Y ke level post-doctoral bergengsi dan kemudian membawanya pada posisi akademik selevel assisten profesor.

Saya pribadi pernah mengalami situasi yang kira-kira berada di antara dua situasi di atas. Pembimbing saya adalah profesor yang masyur, wakil rektor, yang jarang berada di kantor. Makluk setengah dewa. Yang tidak terlalu termotivasi untuk publikasi bersama. Sebuah paper baru mirip menambah garam pada air laut yang sudah asin. Situasi ini saya sadari. Saya harus berjuang sendiri untuk publikasi, walau tidak banyak karena harus juga hidup sebagai social entrepreuner dengan agenda yang bukan melulu akademis.

Saya mendapati beberapa rekan saya dengan pembimbing yang lebih muda dan memiliki semangat kerja team yang baik cukup sukses dalam membangun publikasi secara bersama. Tidak heran salah seorang rekan saya seangkatan berlabuh dan bekerja di sebuah think tank top di kota Washington. Bisa anda bayangkan, PhD tiga tahun tepat waktu dan 10 peer review paper di tangan dan sering menjadi lead author! Siapa yang tidak tertarik mempekerjakan young PhD fellow seperti ini?

Tentu saja dua model di atas bukanlah binari model. Ada varian lain dari soal model pilihan pembimbing dan aspirasi dan visi mahasiswa PhD bersangkutan. Sebagai misal, beberapa mengambil model bekerja dalam proyek-proyek akademis sambil menulis PhD. Model yang lain mahasiswa PhD yang hanya fokus pada menulis tesis secara cepat dan berambisi selesai 2 tahun lebih sedikit (Tanya: mengapa harus cepat-cepat?). Salah satu senior saya dengan inisial RJK adalah model yang lebih ekstrim: butuh sepuluh 10 tahun untuk menulis sebuah tesis yang hanya 50 halaman. Tetapi semuanya adalah ringkasan dari 40 peer reviewed papernya tak terhitung belasan laporan riset yang diikutinya dalam sepuluh tahun tersebut. Dan hanya membutuhkan 1-2 tahun menjadi profesor riset penuh setelah PhDnya.

Pertanyaan tidak berhenti di sana. Misalkan, ada yang bertanya: “Saya diterima di Europe/Jerman, Australia dan juga di USA. Ke mana saya harus pergi?” Hal ini tidak mudah di jawab. Dan akan saya coba jelaskan di blog post berikutnya.

Bila anda bermimpi menjadi social entrepreuner atau menjalankan sebuah think tank di kota anda setelah PhD, tentu saja ada banyak hal lain selain tulis paper, di bawah ketiak profesor yang terkenal dan bersekolah di universitas top. Toh, di akhir cerita, ini adalah soal ke mana anda ingin pergi setelah PhD? Namun mungkin yang paling hakiki adalah, untuk apa PhD? Untuk apa investasi sebesar Rp. 2-3M hanya untuk sekedar gelar dari universitas bergengsi?

Bila anda bermimpi menjadi akademisi yang berkontribusi pada perubahan sosial, dan berkontribusi pada pembangunan wacana alternatif dalam public space di propinsi atau kota anda, mungkin anda tidak harus bertanya soal perlu tidaknya PhD. Karena di atas semuanya, soal perjalanan ke PhD adalah soal panggilan pribadi dengan tanggung jawab pribadi. Tiap pilihan selalu ada konsekuensi.

Menuju Rumah Sakit Indonesia Yang Aman Bencana

Unpublished article [Nov 2008]

Jonatan Lassa*

Tema Hari Bencana Dunia yang jatuh pada 8 Oktober 2008 adalah ‘Rumah Sakit Bebas Dari Bencana.’ Analisis tentang Rumah Sakit kerap menjadi isu rutin, kalau bukan marginal dalam pembangunan di banyak Negara berkembang. Terlampau ‘berlimpah’ bukti empirik untuk menjadikan Rumah Sakit sebagai lokus mitigasi dan pengurangan risiko bencana.

Fokus pada Rumah Sakit di tahun ini merupakan bagian dari filosofi dasar dialektika pembangunan dan bencana, di mana risiko diproduksi dalam pembangunan – contoh kualitas rendah (bahan dan metode pengerjaan) sejak dimulai peletakan batu pertama hingga pada aspek finishing sebuah rumah sakit – dan sebaliknya bencana merusak hasil pembangunan yang rentan – contoh ketika struktur rumah sakit dan puskesmas yang rapuh runtuh karena gempa dalam konteks Flores 1992, Nias 2005 dan Jogja 2006.

Rumah sakit merupakan kapital simbolik dari infrastruktur kesehatan secara umum tetapi juga secara faktual adalah nadi social. Dimasudkan bahwa bilapun bencana besar terjadi (dalam skala dan dampak), nadi sosial tersebut tak boleh dibiarkan rusak, tetapi harus berada pada front terdepan dalam melayani keamanan manusia Indonesia. Karena bersifat nadi, ‘bunyi’-nya sering tak terdengar dan tidak dianggap vital dalam melayani secara rutin maupun ketika terjadi daruratan kemanusiaan.

Tiga pesan utama UNISDR tahun 2008 adalah: Pertama, proteksi atas hidup pasien dan pekerja kesehatan dengan memastikan tingkat keamanan struktur fasilitas kesehatan. Kedua, memastikan bahwa fasilitas kesehatan dan pelayanan kesehatan tetap dapat berfungsi secara memadai paska emergensi dan bencana, yakni saat ketika mereka paling dibutuhkan. Ketika, meningkatkan kapasitas atau kemampuan mereduksi risiko pekerja kesehatan, kelembagaan/organisasi termasuk managemen kedaruratan.

Pekerja kesehatan tentunya dalam arti luas, dokter, perawat, paramedis dan para pekerja pendukung yang bekerja menggunakan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit (swasta/pemerintah), puskesmas hingga unit-unit layanan kesehatan lainnya.

Proses ini harus dilakukan secara sengaja dan by design. Karenanya dibutuhkan ukuran atau standard minimum dalam mengevaluasi kinerja rumah sakit dalam skala nasional maupun lokal. Jargonnya adalah identifikasi risiko serta kajian risiko fasilitas kesehatan secara umum maupun secara khusus seperti indeks keamanan rumah sakit yang dikembangkan beberapa lembaga dunia seperti WHO mapun LSM Internasional.

Hospital Safety Index (HSI)

HSI adalah sebuah alat diagnosa yang diklaim cepat, terpercaya dan murah; Gampang diaplikasikan oleh tim yang multi-disiplin seperti insinyur, arsitek, serta para professional kesehatan terlatih. Selanjutnya dilakukan scoring dari hasil checklist ditabulasikan dengan menggunakan program sederhana seperti Excel dan terdiri 145 variabel. Kategorisasinya pun disederhanakan dalam tingkat keamanan fasilitas kesehatan pada aspek struktur bangunan, non struktur dan komponen fungsi (lihat PAHO (2008).

HSI hakekatnya adalah turunan spesifik dari alat-alat yang juga dikenal kalangan insinyur Indonesia yang terbiasa melakukan analisis kerentanan struktural dan non-struktural sebuah bangunan gedung biasa yang diterapkan secara lebih tegas pada bangunan kesehatan seperti rumah sakit ataupun puskesmas.

Peranan Organisasi & Kelembagaan di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, peran ini bisa (dan wajib) dilakukan oleh berbagai instasi terkait baik Department Kesehatan, Badan Nasional Penanganan Bencana, serta instansi-instansi teknis lainnya baik di level nasional/lokal dan didukung pusat riset bencana dan mitigasi bencana yang tersebar di berbagai Universitas di tanah air.

Urgensitas dari adopsi HSI adalah membantu dalam dua hal mendasar. Pertama, pemerintah dan masyarakat mengetahui jauh sebelum bencana tingkat kerentanan fasilitas kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas), sehingga tindakan prioritas untuk mitigasi bencana fasilitas kesehatan bisa tepat sasaran. Kedua, proyek-proyek konstruksi serta pengadaan barang dan jasa bagi Rumah Sakit dan Puskesmas di tanah air tidak bisa dikerjakan lagi secara amatiran karena menyangkut kemaslahatan orang banyak serta proteksi atas aset-aset pembangunan nasional baik manusia maupun material.

Hanya dan hanya jika Rumah Sakit bebas dari bencana, maka Ruma Sakit bebas untuk melayani masyarakat luas baik sebelum, ketika dan setelah bencana. Bila jarak antara koreksi (risk assessment) dengan kerangka HSI dengan adopsi HSI ke dalam kebijakan dan praktek keseharian baik di pemerintah dan swasta yang menjalankan fungsi serupa, tanpa harus menunggu donor ataupun bencana besar lagi, maka masa depan Indonesia yang lebih baik bisa terwujudkan.

*. Jonatan Lassa, PhD Candidate – Penelitian Disaster Risk Governance, University of Bonn.

Manajemen Risiko Bencana dan Sekolah

Artikel Lingkungan Hidup – Opini Kompas 7 November 2007

Jonatan Lassa

“Children will be one day the mayors, the architects and the decision makers of the world of tomorrow. If we teach them what they can do from the early age they will build a safer world.” – Salvano Briceño Director, UN/ISDR Secretariat

Hari Reduksi Risiko Bencana dunia jatuh tanggal 10 Oktober 2007.

Tradisi merayakan hari reduksi bencana dunia yang jatuh tiap Rabu minggu kedua Oktober setiap tahun ditetapkan melalui Resolusi 44/236 (22 Desember 1989) dan yang ditegaskan ulang dalam Resolusi 56/195 (21 Desember 2001) Sidang Umum PBB sebagai kendaraan yang mempromosikan budaya penanganan bencana secara ex-ante, yakni sekumpulan aktivitas pra-bencana, seperti reduksi risiko bencana, budaya pencegahan dan mitigasi bencana, serta kesiapsiagaan terhadap bencana.

Tema yang diusung dalam tahun 2006-2007 berturut-turut adalah “Menuju Budaya Preventif: Reduksi Risiko Bencana Dimulai dari Sekolah” yang dikoordinasikan United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UN/ISDR).

Argumentasi dasar dari tema yang dipilih adalah bahwa sekolah merupakan tempat menabur nilai kolektif budaya pencegahan dan sadar bencana, karena itu pengarusutamaan reduksi risiko bencana (RRB) dalam kurikulum sekolah adalah penting dan mempromosikan gedung sekolah yang lebih aman terhadap bencana. Slogan inspiratif UN/ISDR dalam information kit-nya adalah “Biarkan Anak-anak Mengajari Kita”.

Tradisi Hari Bencana Dunia

Ada baiknya kita melihat kembali tema-tema risiko lima tahun terakhir sebagai upaya singkat menelusuri pola pikir yang menjadi bernas penanganan bencana awal abad ke-21.

Tahun 2005 tema Hari Bencana Dunia adalah relasi microfinance sebagai upaya mereduksi kemiskinan dan kerentanan yang berkontribusi pada reduksi risiko bencana dunia. Tahun 2005 oleh PBB juga dinyatakan sebagai “The Year of Microfinance”. Kampanye ini kelihatannya memiliki determinasi dalam menentukan pemenang Nobel Perdamaian 2006 dengan sang master microfinance Dr Yunus dari Banglades.

Tahun 2004, tema Hari Bencana Dunia adalah “Belajar dari Bencana (disaster) Masa Lalu dalam Menghadapi Ancaman (hazards) Hari Esok”. Dikomunikasikan secara tegas oleh UN/ISDR bahwa gempa, topan, banjir, letusan vulkanik, dan berbagai ancaman alam merupakan bagian dari keniscayaan hidup manusia dalam alam yang dinamis. Yang bisa dilakukan adalah menurunkan derajat kerentanan terhadap peristiwa-peristiwa alam tersebut. Laporan “Hidup Bersama Risiko Bencana” memperkuat pesan bahwa manusia tidak bisa free from floods, tetapi niscaya living with floods.

Tahun 2003 adalah turning the tide on disasters towards sustainable development. Tema ini berelasi erat dengan ditetapkannya tahun itu sebagai The International Year of Freshwater. Pesannya sangat relevan dengan peristiwa banjir tahun sebelumnya di Indonesia serta di berbagai belahan dunia, seperti China dan Asia Selatan, yakni bahwa “tugas kita adalah tidak serta-merta melestarikan sumber daya air, tetapi juga mereduksi kapasitas air dalam membinasakan hidup manusia (dalam bentuk banjir, longsor, siklon dan sebagainya yang terus berulang)”.

Kurang air (kekeringan) bisa menyebabkan bencana, sedangkan kelebihan air (banjir, longsor, siklon) dapat menyebabkan bencana. Oleh karena itu, rezim pengelolaan air tidak hanya sibuk seputar pengadaan dan konservasi air, tetapi juga wajib mereduksi dampak risiko dari ancaman berbasis air dan iklim.

Dalam pernyataannya, Kofi Annan (08/10/2003) mengatakan, ancaman alam (natural hazards) adalah bagian dari hidup. Namun, ancaman berupa banjir, gempa, dan sebagainya baru menjadi bencana ketika hidup dan penghidupan manusia menjadi hilang dan/atau rusak. Dalam momen yang sama pada tahun 2001, Sekretaris Jenderal PBB mengatakan, “Alam akan terus menantang kita.” Tetapi, adalah dalam kekuasaan manusia (baca: politik) untuk memastikan bahwa kemiskinan tidak membalikkan kejadian alam menjadi risiko bencana yang tidak terkelola.

Mengapa anak-anak?

Fokus tema Hari Bencana Dunia 2007 yang dipertahankan sama dengan 2006 sudah didesain sejak awal. Optimisme melahirkan generasi yang sadar akan risiko bencana tidak bisa diserahkan kepada para orang tua yang mendominasi kepemimpinan politik saat ini. Yang tua telah hanyut dalam budaya reaktif: menunggu bencana baru bertindak.

Karena dipercaya bahwa investasi di sekolah (sumber daya manusia, yakni anak sekolah dasar dan bangunan sekolah yang adaptif bencana) akan memberikan hasil jangka panjang, di mana lahirnya para wali kota, desainer, perencana, arsitek, dan pembuat kebijakan masa depan yang lebih aman terhadap bencana.

Optimisme ini perlu didukung. Kanak-kanak dan anak-anak SD bahkan disarankan sejak dini melatih imajinasi penanganan bencana melalui game (permainan). UN/ISDR sudah merilis versi online disaster game (www.stopdisastersgame.org) yang mudah-mudahan bisa diakses anak-anak di Indonesia dalam versi playstation atau PC games dalam waktu dekat.

Jonatan Lassa PhD Research in Disaster Governance, Center for Development Research (ZEF), University of Bonn, Germany

Alat Analisis dan Pabrikasi Kelaparan

Opini – Kompas 20-06-06

Jonatan Lassa

Sebanyak 60.000-an orang diberitakan terancam kelaparan di Kabupaten Sikka, NTT, (Kompas 10/6). Dilaporkan, krisis produksi terjadi tiga bulan lalu.

Dikabarkan, komunitas di 10 desa makan putak, semacam famine food khas NTT. Kelaparan merupakan kejadian berulang dan merupakan bencana yang terjadi secara perlahan. Kalaupun terjadi kelaparan secara literalis di Sikka, peringatan dini seharusnya dilakukan dua bulan lalu.

Ini adalah contoh ketidakakuratan alat analisis kelaparan yang mendikte kebijakan publik. Padahal, Bimas Ketahanan Pangan bekerja sama dengan WFP telah mengembangkan alat bernama Food Insecurity Atlas (FIA) sejak dua tahun lalu.

Terlepas dari semua perdebatan, kelompok paling rentan adalah anak-anak. Bila Régis Debray menyebut lingkaran setan malnutrisi akut dari kehamilan hingga kelahiran sebagai crucified at birth (penyaliban saat lahir), maka busung lapar akibat kelaparan dan malnutrisi adalah penyaliban anak balita. Hak mereka terkebiri dan potensi sumber daya manusia Indonesia menjadi “cacat” seumur hidup.

Penelitian kelaparan di NTT sudah banyak, tetapi tidak saling berkait. Dan, tiap pihak menggunakan alat analisis sendiri-sendiri. Tidak ada transfer informasi yang utuh dari penelitian sebelumnya. Hampir semua memulai dari nol. Amat tidak efisien.

Konsep ketahanan pangan

Maxwell (1966) mengusulkan empat elemen ketahanan pangan berkelanjutan di tingkat keluarga. Pertama, kecukupan pangan yang didefinisikan sebagai jumlah kalori yang dibutuhkan untuk kehidupan yang aktif dan sehat.

Kedua, akses atas pangan, yang didefinisikan sebagai hak (entitlements) untuk berproduksi, membeli atau menukarkan (exchange) pangan atau menerima sebagai pemberian (transfer).

Ketiga, ketahanan yang didefinisikan sebagai keseimbangan antara kerentanan, risiko, dan jaminan pengaman sosial.

Keempat, fungsi waktu manakala ketahanan pangan dapat bersifat kronis, transisi atau siklus.
Pada tingkatan analisis praktis, Sobel et al (1998) mencoba tegas membagi sistem pangan dan nutrisi, yang didefinisikan sebagai “seperangkat operasi dan proses yang terjadi dalam mengubah bahan baku (raw materials) ke dalam pangan serta transformasi nutrien dalam capaian kesehatan dalam sistem biofisikal dan konteks sosio kultural”. Usulan Sobel mampu membuat turunan membedah konsumsi pangan, kandungan makro dan mikro nutrien, berdasar pola makan keluarga dan individu. Audit multinutrien di level keluarga dengan mudah dilakukan.

Pentingnya mengombinasikan konsep yang ditawarkan Maxwell (1996) dan Sobel (1998) adalah untuk membuat keterkaitan antara makro (di level negara) dan mikro (level rumah tangga dan individu). Juga menghindari penyamaan buta antara pangan dan nutrisi sekaligus memperlihatkan keterkaitan antara keduanya. Eksistensi nutrisi dalam pangan dan pangan yang bergizi dalam relevansinya pada konteks, proses, struktur, dan kebijakan.

Relevansi pada kebijakan

Kebijakan penanganan kelaparan tidak bisa didasarkan pada alat diagnosa yang gagap, timpang, dan reaktif. Kasus Sikka adalah contoh ketidakefektifan penanganan kelaparan berulang.
Ketahanan pangan di NTT tidak pernah hanya bisa didasarkan faktor produksi pertanian. Romantisme untuk 100 persen kembali pada produksi subsisten adalah omong kosong. I Gde Pramartha dalam buku Pedagangan dan Politik di Nusa Tenggara 1815-1915 memberi proxy untuk melihat perdagangan antarpulau (inter-insular trading) sebagai bagian pemenuhan pangan.

Informasi dari masyarakat desa “miskin” seperti Oeue di Timor Tengah Selatan (TTS), mereka mampu menjual hasil hutan nonkayu, seperti asam (tamarind) sebanyak 500-an metrik ton tahun 2005. Itu berarti ada sekitar Rp 500 juta beredar dalam satu desa selama tiga bulan musim terkering. Angka ini tidak pernah muncul dalam statistik pemerintah, termasuk Bimas Ketahanan Pangan. Tanpa alat bedah kelaparan yang baik dan komprehensif, pejabat negara akan dengan mudah mempabrikasi kelaparan dengan berteriak, puluhan ribu rakyat lapar.

Melihat kelaparan tidak sama dengan mengerti kelaparan. “Seeing” is not the same as “understanding”.

Jonatan Lassa Koordinator Hivos Aceh Program, Praktisi Manajemen Bencana, Alumnus University of East Anglia, United Kingdom

Sales Pembangunan dan Kedok Birokrasi Ala “Aldir

Opini Pos Kupang 27 Feb 2008

Jonatan Lassa*

Data BPS NTT 2003 menunjukan bahwa produksi ubi kayu NTT sejak 1999-2003, rata-rata 834,316 ton per tahun. Kalau bandingkan dengan jumlah KK di NTT dalam periode yang sama, maka rata-rata tiap keluarga di NTT memproduksi 1 ton ubi kayu pertahun. Hasil produksinya adalah untuk bahan pangan dan bahan baku lainnya.

Ceritanya jadi lain dengan ubi kayu aldira yang diproyekan dengan polesan ‘untuk kepentingan rakyat.’ “Kalau bisa dibikin susah, kenapa harus dipermudah?” Masih ingat tag line iklan salah satu produk terkenal di Indonesia? Tag line tersebut relevan dengan berita Pos Kupang (10/2-08) bahwa “panen ubi kayu dari proyek pengembangan tanaman tersebut di Mabar yang menelan dana Rp 2,8 miliar, sudah 830,5 kilogram. Hasil panen ini sudah dijual dengan harga Rp 250,00/kg, sehingga total uang yang diperoleh Rp 207.625,00.,”

Kejadian di atas adalah contoh kasus yang telanjang, ibarat puncak gunung es dari tidak efisiennya pengelolaan keuangan negara (atau lebih tepatnya uang rakyat) di Nusa Tenggara Timur. Tidak semata-mata terjadi hanya di Manggarai Barat. Kejadian kegagalan telak ubi kayu aldira sebagai sebuah salah urus uang rakyat tepatnya mengulang kegagalan proyek jutaan pohon jatropha dengan tujuan yang sama yakni untuk mendapatkan bahan bakar alternatif alias biofuel.

Penulis menawarkan empat prinsip dalam mengevaluasi pengelolaan keuangan rakyat sebagai prasyarat keberlanjutan pembangunan. Prinsip pertama adalah efisiensi. Kasus ubi kayu Aldira memberikan contoh bahwa investasi Rp. 2.8 miliar memiliki tingkat pengembalian hanya sebesar 0.007% per 04/02-08. Perhitungan ini belum termasuk input tenaga kerja rakyat dan waktu yang diberikan untuk memberikan sukses bagi proyek yang gagal tersebut.

Untuk memahami fenomena Aldira, penulis mengajak ziarah singkat teori tentang birokratisasi dalam menjelaskan kinerja para birokrat pencinta ubi kayu Aldira. Adalah Northcote Parkinson dari National University of Singapore, yang pertama kali membuat hukum Parkinson, di mana, dia berpendapat bahwa “setiap organisasi birokrasi memerlukan dua sifat dasar: (1) Setiap pejabat negara berkeinginan untuk meningkatkan jumlah bawahannya, dan (2) mereka saling memberi kerja (yang tidak perlu). Akibatnya,birokrasi cenderung meningkatkan terus jumlah pegawainya tanpa memperhatikan tugas-tugas yang harus mereka lakukan.” (Evers dan Schield 1990:228).

Yang jarang muncul dalam analisis formasi kabupaten dan kecamatan baru di NTT maupun di Indonesia adalah bahwa pembentukan satuan wilayah politis baru tidak semata-mata lahir dari semangat kepedulian atas rakyat. Formasi kabupaten dan kecamatan baru yang dibuat juga datang dari semangat lain yakni formasi kelompok-kelompok birokrat yang memperebutkan sumber daya politik dan pembangunan, yang tidak datang dari visi pelayanan rakyat yang kuat.

Oleh karena itu, prinsip efisiensi dalam pengelolaan administrasi pemerintahan dan pembangunan sulit sekali untuk terpenuhi. Tidak efisiennya pemerintah daerah di NTT juga bisa dijelaskan dari ekonomi biaya tinggi yang bermanifestasi dalam biaya transaksi tinggi dalam wajah ‘uang administrasi’, ‘uang perpuluhan’ kepada pejabat negara dalam transaksi proyek-proyek pembangunan masyarakat, hingga pada rantai birokrasi yang panjang dan yang dibuat-buat untuk menunjukan kuasanya. Alhasil, aparatur kadang lebih tepat disebut sebagai keparatur.

Prinsip kedua adalah efektifitas. Konsep efektifitas adalah konsep tentang kesejahteraan. Efisiensi adalah tentang perhitungan kaku input-proses-output. Sedangkan efektifitas adalah bahwa walaupun output sebuah proyek tidak bernilai ekonomis secara langsung, seperti pendidikan dasar dan kesehatan, kesejahteraan rakyat toh jauh lebih penting ketimbang uang. Dalam contoh ubi Aldira, prinsip efektifitas adalah berbicara soal tujuan investasi yakni hasil panen Aldira bisa berkontribusi pada keamanan energi masyarakat secara berkelanjutan. Cerita nyatanya adalah bahwa Ubi Kayu Aldira di Mabar tidak efektif. Gagal total.

Prinsip ketiga adalah prinsip keadilan. Dalam konteks proyek, prinsip keadilan adalah distribusi benefit dan risiko haruslah adil dan tidak diskriminatif. Bahwa rakyat kecil seharusnya menikmati benefit dari proyek ubi kayu aldira adalah tujuan. Risiko seharusnya dipikul negara. Tetapi apa lacur, konteks proyek aldira, rakyat tidak kembali modal atas investasi waktu, tenaga dan pajak yang telah ubah labelnya menjadi “bantuan ubi kayu aldira.” Risiko kembali dipegang rakyat karena tanpa pemerintah sesunggunya, rakyat NTT dan Manggarai Barat telah lama menanam ubi kayu dengan hasil tahunan yang memadai. Data BPS 2003, rata-rata produksi ubi kayu di NTT adalah 861.620 ton. Artinya, rata-ratanya, tiap KK di NTT memproduksi hampir 1 ton tiap tahun. Kontras dengan proyek ubi kayu pemerintah yang gagal total.

Prinsip terakhir adalah prinsip kesahihan (legitimacy). Tepatnya merupakan prinsip tentang ke-sah-ihan (rightfulness) dari sebuah proses pengambilan keputusan. Karena rakyat sebagai pemangku kepentingan tertinggi dalam pembangunan, keputusan menyangkut kesejahteraan mereka haruslah datang dari rakyat. Istilah Orde Baru “sosialisasi” adalah istilah pembungkaman bahkan kejam dan bukan partisipatif karena rakyat tidak diberikan pilihan untuk mengatakan tidak. Konsep partisipasi dalam bentuknya yang paling hakiki adalah konsep mobilisasi diri sendiri oleh rakyat, betapapun input pembangunan didistribusikan kembali oleh negara dalam bentuk implementasi APBD.

Ubi kayu aldira dalam kegagalannya justru menegaskan kembali paradigma pengelolaan negara yang masih bersifat sloganisme. Prinsip keadilan (Sila ke 5 Pancasila) dan partisipasi (Sila ke 4 Pancasila) tidak dipahami oleh pengelolah negara dan birokrat ala ubi kayu aldira. Prinsip efisiensi dan efektifitas merupakan PR besar di dalam birokrasi kita dan mitos-mitos pembentukan birokratisasi lewat pembentukan kabupaten dan kecamatan baru sudah seharusnya dibongkar untuk melihat kedoknya yang sebenarnya. Sebagai rakyat, penulis mengajak sesama rakyat untuk kritis dalam memilih dan mengkritisi para sales Pilkada dan tokeh Pilkada di NTT di 2008 yang biasanya melakukan ‘image laundry’ menjelang Pilkada.

 

The Tamarind Economy: Fondasi Ketahanan Pangan NTT?

lustrasi: Pohon Asam alias tambaring (English: Tamarind)

lustrasi: Pohon Asam alias tambaring (English: Tamarind)

Opini Pos Kupang 1 Oktober 2007

Oleh Jonatan Lassa
POS Kupang 14 September 2007 memberitakan masyarakat di Sikka mengeluh terhadap harga asam yang menurun ke level Rp 1.500,00 dari sebelumnya bertengger di level Rp 2.000,00-an. Harian Kompas 28 September 2007 memberitakan harga asam dengan level Rp 1.500,00 di TTU mampu memberikan cadangan cash yang ditukarkan kepada pangan bisa bertahan selama 2-3 bulan.

Apa artinya kedua berita di atas bagi strategi pengentasan kemiskinan dan kelaparan, dan dalam kaitan yang lebih luas, apa artinya bagi ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan di NTT?

Studi dan penelitian berkaitan dengan pangan di NTT khususnya Timor Barat (Lassa 2003 dan Barbiche & Geraets 2007, Suharyo et. al. 2007), menunjukkan bahwa kontribusi asam terhadap ekonomi pedesaan di TTS cukup meyakinkan. Laporan Penelitian SMERU (Oleh Suharyo et. al. 2007 , berjudul “Iklim Usaha di Provinsi NTT: Kasus Perdagangan Hasil Pertanian di Timor Barat”), dikatakan bahwa “Hampir semua warga desa menjual asam. Dalam setahun volume asam yang dijual masyarakat desa ini rata-rata mencapai 30 ton sehingga diperkirakan penerimaan desa dalam setahun dari pungutan tersebut mencapai sekitar Rp1.500.000, 00”.
Penelitian penulis di Desa Toineke tahun 2002 menunjukkan bahwa total penjualan asam yang tercatat adalah 260 ton (setara dengan Rp 260 juta pada bulan yang sama). Sedangkan hasil penjualan ‘kapuk’ tahun 2002 yang tercatat di desa yang sama 40 ton (setara dengan Rp 40 juta). Total 300 juta yang terdistribusikan kepada lebih dari 1.500 penduduk di Desa Toineke dari dua komoditas yang ‘tidak penting’ di mata penguasa.

Desa yang sama dinyatakan sebagai tahun kelaparan oleh Pemda TTS (PK 23/09-2002) yang kemudian dibarengi oleh penilaian kondisi darurat dua LSM Internasional yang sekadar menjustifikasi ‘bantuan beras’ diperlukan dan dijawab juga oleh bantuan karitatif WFP di berbagai desa di TTS.

Fenomena di atas sedikit menjelaskan mengapa tujuan mulia para donor dan lembaga internasional dan pemerintah untuk pengentasan kemiskinan dan kelaparan (melalui slogan-slogan MDGs) demi peningkatan ketahanan pangan di NTT selalu gagal dalam 30 tahun terakhir di NTT.

Karakter dasar lembaga pemerintahan dan berbagai LSM internasional di NTT seperti WFP dalam 30 tahun di NTT terakhir (waktu yang relatif panjang), terus terjebak dan menjebak diri melakukan pendekatan jangka pendek dan karitatif. Intervensi terhadap ketahanan pangan di NTT kerap terjebak pada nafsu proyek yang mau melihat hasilnya ‘sesegera mungkin’. Nafsu akuntibilitas egosentrik terhadap ‘funders’ tidak akan menghasilkan fondasi dasar yang kokoh terhadap ketahanan pangan di NTT.

Sangat disayangkan. Ekonomi asam (tamarind economy) jarang menjadi pembahasan serius ketika para aktor pembuat kebijakan pembangunan pada lingkaran inti (pemerintah, DPRD, Bappeda, instansi sektoral terkait, LSM, donor maupun para akademisi universitas lokal seperti Undana) di NTT membicarakan strategi pengentasan kemiskinan, mitigasi kekeringan dan kelaparan, maupun ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan.

Asam (tamarind) oleh ekonom mainstream, pengambil kebijakan (Pemerintah & LSM) dan para aktor pembangunan dalam arti luas masih memandang asam sebagai komoditas sampingan dan bijinya identik dengan indikator kelaparan. Sedangkan rakyat pedesaan NTT telah sangat lama bergantung pada komoditas asam sebagai penopang penghidupannya, sebuah mekanisme bertahan yang bertahan tanpa mampu dibaca oleh kaum ahli pembangunan. Suatu aset sumber daya alam ‘sampingan’ yang tidak bisa dikesampingkan.

Pertanda ‘verbalisme’ menghantui para pengambil kebijakan pembangunan pedesaan di NTT? Pertanda adagium ‘memulai dari apa yang ada’ dari Tiga Batu Tungku penguasa NTT saat ini tidak dimengerti para bupati dan para anggota DPRD yang terhormat yang terus menuntut naik gaji? Dan khususnya buat LSM/INGOs dan lembaga-lembaga PBB, seperti WFP yang karitatif dan jangka pendek, sesungguhnya ketagihan dengan proyek kemiskinan dan kelaparan di NTT?

Tulisan ini menantang para pengambil kebijakan untuk melihat keindahan dan kekuatan asam sebagai komoditas hutan non kayu (NTFP) yang sesungguhnya merupakan penopang utama berbagai komunitas di NTT, karenanya dibutuhkan instrument penguatan yang khusus dan berkelanjutan.
Kerentanan NTT jangka panjang
Konservasi pohon asam, yang dapat hidup lebih dari 200-an tahun, sesungguhnya tidak dilakukan secara sadar oleh masyarakat NTT yang menikmati keuntungan ekonomis dan penghidupan dari asam (tamarind). Data pohon asam tidak diketahui secara pasti, tetapi data anecdotal sedikitnya menunjukkan lebih dari 2 juta pohon asam di NTT. Dibutuhkan penelitian lanjutan, tentunya untuk membuktikan salah atau benar.

Tidak seperti ‘ekonomi kemiri’ di Kabupaten Alor, ekonomi asam di Timor Barat tidak ditopang oleh kebijakan yang memadai. Asam hanya sekadar bagian dari hasil hutan non kayu (NTFP) yang signifikansi kontribusinya terhadap pembangunan dan ketahanan pangan tidak dihitung secara memadai.

Masalahnya adalah bahwa menurunnya populasi pohon asam di Timor Barat belum dirasakan sebagai masalah serius terhadap ketahanan pangan masyarakat. Salah satu risiko saat ini adalah bahwa harga biji asam bisa mencapai Rp 1.000,00 per kg di Pasar Inpres Soe pada musim tertentu.

Biji asam mulai menjadi favorit sumber pakan ternak akibat melonjaknya harga jagung yang mencapai rata-rata Rp 3.500-4.000 per kg. Ancaman terhadap konservasi asam mulai menjadi kenyataan dalam beberapa tahun ke depan, karena biasanya biji asam dibuang ke hutan agar tumbuh sendiri.

Tekanan pasar lokal yang di satu sisi menguntungkan secara ekonomis tetapi di lain sisi merugikan secara konservasi, secara jangka panjang tidak berkelanjutan. Kenyataan ini menuntut para pengambil kebijakan mengambil peran fasilitasi dalam mengembangkan ekonomi asam secara berkelanjutan, yang disertai dengan penguatan komoditas NTFP lainnya demi penguatan ketahanan pangan berkelanjutan di Timor Barat.

Saran penulis adalah bahwa startegi pengembangan NTFP seperti asam ini perlu ditopang oleh studi distribusi asam (dalam GIS mapping), studi spasial distribusi manfaat asam, ruang perbaikan konservasi NTFP, penyadaran masyarakat, serta konservasi asam dan komoditas NTFP lainnya berbasis masyarakat demi terciptanya ketahanan pangan berkelanjutan di Timor Barat.
Pengelolaan rantai asam
Pemerintah daerah sesungguhnya merupakan penghambat utama dalam pengembangan ekonomi asam di NTT. Bila ditelusuri pengelolaan rantai usaha asam (tamarind chain analysis), pengusaha pengumpul asam di Kupang dan Atambua serta ‘middle men’ tidak bisa disalahkan seratus persen untuk masalah harga asam yang tidak adil.

Laporan SMERU 2007 menyebutkan bahwa pengusaha diperhadapkan pada posisi yang sulit karena harus melayani urusan sembilan proses administrasi yang melelahkan dari tingkat desa hingga proses mengantar pulaukan: (1) Surat Permohonan Penerbitan SKSHH, (2) Surat Pernyataan dari Pemohon, (3) Daftar Hasil Hutan untuk Hasil Hutan Nonkayu, (4) Daftar Timbangan dari Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota, (5) Berita Acara Pemeriksaan dari Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota, (6) Pemberitahuan Impor Barang (PIB), (7) Lembar Lanjutan Pemberitahuan Impor Barang (PIB), (8) Tanda Terima Sumbangan Pihak Ketiga dari Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota (9) Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak dalam Rangka Impor (Bea Masuk, Jasa Pekerja, PPN Impor, PPh (Pasal 22).

Ke sembilan proses di atas bersifat formal. Belum termasuk pemerasan yang dilakukan oknum polisi pada pos-pos penjagaan. Analisis rantai asam sederhananya adalah sebuah tracking (penelusuran) dari faktor input (konservasi dan produksi) di hulu hingga pada tingkat hilir (pengelolaan paska panen hingga pemasaran akhir).

Pemerintah NTT belum berfungsi secara optimal dalam tata kelola (good governance) rantai asam, dan secara egois hanya terjebak dalam nafsu pungutan tanpa memberikan jasa layanan good governance yang kelihatan. Laporan Suharyo et. al. 2007 menyebutkan tiga hal penting yang patut diperhatikan. Pertama, adanya upaya Pemda NTT untuk mengubah bentuk pungutan menjadi sumbangan pihak ketiga atau biaya administrasi dengan tujuan menghindari peraturan Pemerintah Pusat yang membatasi jumlah pungutan. Kedua, bahwa dampak pungutan resmi terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) relatif sangat kecil, akan tetapi bisa memicu timbulnya pungutan tidak resmi (pungli). Masalah Ketiga bahwa petani produsen umumnya memiliki skala usaha yang kecil dengan posisi tawar yang rendah, harga jual masih ditentukan oleh beberapa pedagang besar antarpulau sehingga terbentuk struktur pasar monopsoni alamiah (yakni keadaan di mana satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam suatu pasar komoditas).

Jawaban terhadap ketiga masalah di atas hanya bisa terjadi kalau pemegang mandat kekuasaan rakyat yang bernama pemerintah mampu berbenah diri untuk menjalankan mandate tata kelolah pemerintahan di sektor pembangunan NTFPs khususnya dalam tulisan ini adalah asam, menuju ekonomi asam yang mampu menjadi penopang ketahanan pangan di NTT. *