Indosasters

Home » 2020 » July

Monthly Archives: July 2020

Tambang NTT dan Dunia Persilatan Antar Fundamentalisme?

Selasa, 7 Juni 2011 02:22

Oleh  Jonatan Lassa (Anggota Forum Academia NTT, Indonesia Research Fellow (Post-doctoral) di Ash Center, Harvard Kennedy School, Harvard University)

DALAM hal tambang, mana yang Anda pilih: ekonomi atau lingkungan? Bila Anda adalah pekerja LSM lingkungan, kemungkinan Anda memilih ekologi. Bila Anda penganut paham fundamentalisme ekologis, maka lingkungan adalah harga mati, insentif sebesar atau sekecil apa pun dari sumberdaya alam tidaklah penting.

Kelompok ini kemudian mendekati akar rumput untuk ‘disadarkan’ untuk ‘bertobat’ menuju jalan benar menebus kerusakan alam. Kelompok ini (selanjutnya Kelompok Pertama) dalam bentuk ekstrim disebut dengan nama eco fascism atau juga deep ecology. Dalam perdebatan tambang, tipikal kelompok ini adalah secara tegas menolak tambang secara total dan jarang parsial.

Sebaliknya, bila Anda adalah pemerintah daerah atau bupati dan perusahaan swasta, maka besar kemungkinan Anda memilih ekonomi.

Bila Anda penganut fundamentalisme pasar, maka gampang ditebak, Anda memilih ekonomi ketimbang lingkungan hidup, dengan harga apa pun, meski itu berarti penyingkiran hak-hak rakyat setempat pada tanah, air dan udara yang sehat. Bisa dipahami karena Anda berjarak (liveout)  dari risiko-risiko yang ditimbulkan. Kelompok ini mendekati aktor-aktor lokal termasuk akar rumput dengan argu-mentasi insentif ekonomi. Bila perlu, tokoh adat, toko agama dan preman lokalpun disuap untuk mendukung. Kelompok pro-ekonomi kemudian dilabel dalam perdebatan-perdebatan saat ini di media-media lokal sebagai pro neo-liberalisme.

Sebagaimana fundamentalisme agama dikritik karena hanya menggunakan teks tunggal dalam memahami semesta dan realitas kompleks, begitu pula fundamentalisme lingkungan maupun fundamentalisme pasar. Dialog-dialog pun tersendat. Di koran-koran kita ha-nya melihat binary thinking (0 atau 1), hitam atau putih. Mati atau hidup. Lingkungan atau ekonomi. Ekonomi atau lingkungan. Tidak ada ‘ekonomi lingkungan’ maupun ‘lingkungan ekonomi’.

Menurut penulis, kedua kelompok ini kelompok malas pikir karena logikanya terjebak pada pendekatan OAFAC (one approach fit all context – atau satu pendekatan untuk semua konteks). Satu doktrin advokasi lingkungan ataupun ekonomi dipakai untuk semua konteks. Flores sama dengan Timor, Timor sama dengan Australia, Australia sama dengan Kalimantan. 1000000 konteks, satu kitab.

Data-data statistik pun jadi penghias sekadar membangun legitimasi ‘kitab suci’ masing-masing – ini dikenal dengan nama ‘politik perang data’. Maka bagi fundamentalist pasar, semua sumber daya alam bisa diuangkan. Fundamentalist ekologi, istilah sumber daya alam pun adalah sebuah kesalahan karena alam janganlah dilihat sebagai uang dan jangan diganggu sama sekali.

Di NTT, perang antara dua kelompok ini pada suatu masa tentu dimenangi oleh pihak kedua (kapitalis) dan dalam masa yang lain di konteks tertentu pihak pertama (pro-ekologi). Karena pihak kedua adalah kaum marginal dengan tipikal sebagai berikut: kalau bukan kelompok akar rumput yang ‘diberdayakan’ (oleh LSM), maka mereka adalah kelompok kelas menengah, berpendidikan tinggi, berbasis di kota dan memiliki jaringan ide, ideologis dan juga finansial (yang tentunya terbatas) dan karena-nya sering dilihat sebagai kelompok pengganggu penguasa, sehingga media menjadi tumpuan untuk memberitakan peristiwa-peristiwa ‘unjuk rasa’.

Perlu ditegaskan bahwa keduanya datang dari alasan-alasan ‘demi kebaikan umat manusia’ –  mirip argumentasi fundamentalisme agama ‘untuk keselamatan manusia.’ 1000000 bencana, 1 penjelasan: ‘karena Tuhan menghukum’ atau ‘karena salah dan dosa manusia’ (pendekatan ala mengutuk korban atau kepemimpinan) – tentu ter-gantung jenis fundamentalisme yang dianut.

Apakah ada jalan tengah? Ada. Tetapi jalan tengah dicurigai para fundamentalists (ekonomi maupun ekologis) sebagai kaum kompromistis, kalau bukan penakut alias pengecut!

Pendekatan jalan tengah bicara soal 1000000 konteks 1000000 kitab, karena tiap konteks berbeda. Bagi jalan tengah, manusia tidak harus melihat semuanya dalam kaca mata pasar. Sebaliknya juga, manusia tidak harus melihat semuanya dalam kaca mata ekologis radikal karena toh radical ecologist pun konsumen tambang, jujur ataupun tidak. Radikalist pasar pun hidup bergantung pada kesehatan ekologis, jujur atau pun tidak. Manusia adalah makhluk ekonomi sekaligus manusia hanya bisa mempertahankan masa depannya dengan lingkungan yang sehat. 

Kecurigaan ini dipahami karena penggunaan teks tunggal dalam fundamentalisme agama, yang lainnya setara dengan kekafiran. Media yang mencoba memuat keduanya sering diprotes dan dicap ‘sudah dibeli’ salah satu pihak. Dalam studi kebijakan lingkungan (yang penulis anut), ada jalan ketiga yang memilih keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan.

Dalam dunia yang saling bergantung (secara lingkungan maupun ekonomi), orang butuh uang untuk hidup dan tidak mungkin hidup tanpa lingkungan hidup yang sehat.

Tetapi jalan ketiga pun tidak tunggal. Selalu ada varian dan mungkin berat sebelah – bahkan pengkianatan pada salah satu kubu. Dalam studi lingkungan, ada ilmu ekonomi lingkungan (environmental economics) yang mencoba membuat valuasi ekonomi atas alam-lingkungan dan keputusan untuk eksploitasi didasarkan pada rasionalitas cost-benefit analisis.

Pendekatan ekonomi lingkungan dikritik karena berat sebelah ke ekonomi – kemudian dengan melahirkan generasi baru seperti economi ekologis (ecological economics) yang mencoba mereformasi environmental economics dengan memberi-kan bobot yang lebih pada ekologis. Tetapi dasar korup, akademisi yang pro ecological economicspun bisa dibeli, kalau tidak bisa diteror.

Argumentasinya adalah karena lingkungan ekologis merepresentasikan kepentingan manusia – karenanya keberlanjutan (sustainabilitas) lingkungan ekologis adalah keberlanjutan manusia. Sebaliknya disadari bahwa makhluk manusia membutuhkan ekonomi, sehingga argumentasi ekonomi adalah soal kepentingan manusia. Keduanya datang dari ‘maksud baik’ dengan pendekatan berbeda, dan tentu memiliki keuntungan dan risikonya masing-masing.

Kembali ke tambang di NTT. Bagaimana menjembatani dua kubu fundamentalisme pasar dan lingkungan? Risiko bagi cara berpikir binary adalah mereka serta merta menolak kebijaksanaan jalan tengah yang datang dari refleksi-refleksi  lintas ilmu, lintas generasi dan lintas budaya ekonomi dan lintas budaya ekologis, lintas isme, lintas pengalaman. NTT membutuhkan munculnya gerakan-gerakan ‘jalan ketiga’ dari pihak-pihak moderat lingkungan – moderat pasar.

Alasannya, hanya kalangan moderasi dan modesti  yang mampu membuat dialog-dialog yang setara dan egaliter dan peduli dengan detail kehidupan yang terlalu kompleks untuk direduksi dalam logika binary. Kaum moderat pun diharapkan ‘menyelamatkan’ para mahasiswa dari cengkraman fundamentalisme pasar maupun fundamentalisme ekologis yang anti dialog – dan tentunya yang tidak diharapkan adalah gerakan anti pengetahuan yang berbasis empiris. Toh, apa artinya empirik (baca: data dan informasi bila hanya berakhir melayani penguasa lalim?)

Para pemda, belajarlah mendengar gerakan-gerakan anti tambang. Yang perlu Anda tahu, sebagian gerakan advokasi tambang bukan datang dari mahasiswa-mahasiswa maupun aktivis-aktivis yang kompensasi kegagalan akademis mereka (ataupun hasil indoktrinasi kitab ekofasis tunggal – walaupun ada dan tidak sedikit tentunya), tetapi datang dari profesional dan intelektual yang studi tambang secara bertanggung jawab.

Suara anti tambang tidak harus direduksikan pada anti ekonomi, tetapi itu bisa memiliki banyak makna. Salah satunya pro-ekonomi dalam kaca mata jangka panjang, di masa yang akan datang. Salah satunya adalah bermakna simbol tentang pentingnya masa depan rakyatmu berbasis ekologi yang sehat dan merupakan tugas Anda untuk secara kreatif mencari solusi ekonomi dengan cara lain (sektor lain yang potensial).

Mungkin, kreativitas anggaran APBD dan reformasi birokrasi untuk pelayanan hak-hak dasar lebih urgen dari eksploitasi alam terutama di tengah konteks di mana sumber daya manusia yang terbatas di SKPD-SKPBD (seperti Badan Lingkungan Hidup Daerah dan seterusnya) maupun kelangkaan tenaga ahli yang menjamin kualitas (perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi) lingkungan di pemda-pemda dan institusi AMDAL yang cenderung korup.

Pemerintah daerah perlu menerapkan stick and stick (sanksi dan insentif) bagi para pelaku pertambangan. Institusi agama yang memiliki kapasitas intelektual dan social capital perlu membebaskan diri dari ekonomi pasar maupun eco-fasis karena tanpa menjadi fasilitator yang tidak berat sebelah, Anda tidak mungkin secara jujur bisa menyelesaikan masalah Anda: menerima manfaat tambang melalui umat dan ‘persembahan’ investor sambil berpura-pura pro lingkungan.

Bagi para mahasiswa yang berpikir soal kesempatan kerja, NTT membu-tuhkan lahirnya LSM-LSM yang moderat, yang walaupun kemudian disebut ‘banci’ dan ‘kompromistis’, tetapi di tangan kaum moderatlah NTT bisa mendengar secara imbang terkait kepentingan ekonomi dan lingkungan. Pro-kontra ini akan selalu terjadi hingga ratusan tahun ke depan. Kesadaran akar rumput pun perlu dibangun secara imbang tanpa terjebak pada isme-isme yang bersaing menjajah mental mereka.
Universitas adalah tempat di mana ‘revolusi-revolusi’ sosial harusnya dipersiapkan.

Menyelesaikan masalah tambang yang bersifat multidimensi, universitas-universitas perlu secara serius meresponi bukan sekadar dengan respon konvensional (sekadar memproduksi alumnus-alumnus yang terjebak dalam dua fundamentalisme  di atas?) tetapi dengan proaktif mengintegra-sikan elemen-elemen yang memberdayakan mahasiswa seperti: kesadaran tentang naiknya permintaan raw material (termasuk mineral tambang) terutama dari negara-negara raksasa ekonomi seperti China, dan Jepang (terutama  pasca tsunami 2011) dan implikasi pada ekologi lokal di NTT.

Masalah lingkungan bisa didekati dengan belasan ilmu dan bukan urusan excavator saja didukung rumus-rumus eksplorasi geologis tetapi juga diperlukan ilmu ekonomi politik lingkungan, sosiologi-antropologi lingkungan, psikologi sosial lingkungan, budaya lingkungan, sejarah lingkungan, geografi sosial, teknik lingungan, kebijakan publik lingkungan, kesehatan lingkungan dan lain sebagainya.

Pertanyaannya adalah apa yang universitas-universitas pelajari dari pro-kontra pertambangan? Haruskah menunggu peneliti-peneliti dari luar negeri ataukah secara proaktif membangun tradisi akademik yang terus gelisah dan mau berkontribusi bagi perdebatan pro-kontra ekonomi versus lingkungan pertambangan? Bagaimana posisi Anda bapak-bapak (dan ibu?) rektor?


Tulisan ini bukan memihak fundamentalisme yang lain seperti fundamentalisme sains. Opini ini bersifat membagikan kesadaran kritis bagi para mahasiswa dan calon mahasiswa, silahkan adik-adik lihat kata-kata kunci di atas dan dipelajari secara kritis dan diputuskan sesuai ‘isme’ masing-masing. Indonesia membutuhkan munculnya gerakan-gerakan baru yang bernafsu membangun dialog, mencari solusi jamak (bukan tunggal). *


Artikel ini telah tayang di pos-kupang.com dengan judul Tambang NTT dan Dunia Persilatan Antar Fundamentalisme?, https://kupang.tribunnews.com/2011/06/07/tambang-ntt-dan-dunia–persilatan-antar-fundamentalisme?page=3.

Call for Paper – Calling for Change in Disaster Studies

Calling for Change in Disaster StudiesCall for Papers for Special Issue of Disaster Prevention and Management

There is a surge in the academic responses to the global rise of risks and disasters, indicated by the worldwide increase in peer-reviewed journals and grey literature over the last two decades. While this is a good sign of progress, it is time to ask whose voice gets heard and who are left behind in the field of knowledge production. We observed that the hegemony of Western scholarship dominates the production of disaster risk reduction, prevention and management knowledge and solutions. While we observe changing trends, we believe that global disaster and risk scholarship lacks representation from most of the ‘at-risk’ and ‘disaster hotspots’ and most vulnerable places, including low and medium income countries.

Recently, a collective of disaster and risk scholars developed a manifesto which calls for inclusive disaster and risk research. This call for papers is part of the imperative of this manifesto titled “Power, Prestige & Forgotten Values: A Disaster Studies Manifesto”. The manifesto aims to create an alternative future where local epistemologies and indigenous accounts of disasters and risks can have an adequate shared space in disaster studies. This special issue, therefore, extends a call for papers that promote knowledge plurality by valuing local ontologies and epistemologies, whenever appropriate, to decolonise disaster studies and move beyond the “well” established western approaches, sources, concepts, methodologies, values and languages that are predominantly outsiders to the disaster and risk hotspots.

The aim of this special issue is to challenge the disaster and risk research status-quo and pave the way for a new thinking beyond the established paradigms, hoping for a change in thinking around disaster and risk education curriculum and pedagogies.

We, therefore, call for submissions from researchers and practitioners from around the world seeking to challenge the status quo of disaster and risk research. We strongly encourage researchers from the most at-risk countries and disaster and risk hotspots. We also encourage equitable collaborations between local and non-local researchers. We encourage both theoretical and empirical transdisciplinary contributions.

This special edition calls for papers that share the spirit of the above-mentioned manifesto. The typical questions to be answered can be: how to decolonise disaster and disaster risk studies research and move beyond the current established sources, concepts, methodologies and languages that dominate disaster and risk research? How to create a research ethos that promotes higher representation from vulnerable and marginal research communities? How to create a system of incentives that can be respectful, reciprocal and create genuine relationships between “local” and “external” researchers in disaster studies? How to transform our methods and our allocation of resources to suit the ethos of the manifesto? How to engage non-traditional knowledge creators as part of transdisciplinary research?

It also encourages submissions of all kinds, from short opinion pieces and commentaries to full research papers addressing some pertinent questions in the field of disaster studies.

Possible themes

  1. Decolonising disaster research
  2. Disaster research alternatives
  3. Disaster research ethics
  4. Disaster epistemologies
  5. Disaster research and local epistemologies
  6. Issues of cultural sovereignty in disaster research
  7. Gender/Feminist perspective to disaster studies
  8. Subaltern disaster studies
  9. Transdisciplinary disaster risk research

Please submit your abstract of 500-700 words using this Google Form. You can also send your abstract to insideoutdpm@gmail.com

Deadline for abstract submission: September 30th, 2020.

The abstracts will be reviewed by the guest editors of this special issue. Authors of selected abstracts will be notified by 25 October 2020. The deadline for submission of full papers is 26 February 2021. Individual papers will be published online as EarlyCite shortly after being accepted. The special issue will be published in January 2022.

Guest Editors

Calling for Change in Disaster Studies

Call for Papers for Special Issue of Disaster Prevention and Management

There is a surge in the academic responses to the global rise of risks and disasters, indicated by the worldwide increase in peer-reviewed journals and grey literature over the last two decades. While this is a good sign of progress, it is time to ask whose voice gets heard and who are left behind in the field of knowledge production. We observed that the hegemony of Western scholarship dominates the production of disaster risk reduction, prevention and management knowledge and solutions. While we observe changing trends, we believe that global disaster and risk scholarship lacks representation from most of the ‘at-risk’ and ‘disaster hotspots’ and most vulnerable places, including low and medium income countries.

Recently, a collective of disaster and risk scholars developed a manifesto which calls for inclusive disaster and risk research. This call for papers is part of the imperative of this manifesto titled “Power, Prestige & Forgotten Values: A Disaster Studies Manifesto”. The manifesto aims to create an alternative future where local epistemologies and indigenous accounts of disasters and risks can have an adequate shared space in disaster studies. This special issue, therefore, extends a call for papers that promote knowledge plurality by valuing local ontologies and epistemologies, whenever appropriate, to decolonise disaster studies and move beyond the “well” established western approaches, sources, concepts, methodologies, values and languages that are predominantly outsiders to the disaster and risk hotspots.

The aim of this special issue is to challenge the disaster and risk research status-quo and pave the way for a new thinking beyond the established paradigms, hoping for a change in thinking around disaster and risk education curriculum and pedagogies.

We, therefore, call for submissions from researchers and practitioners from around the world seeking to challenge the status quo of disaster and risk research. We strongly encourage researchers from the most at-risk countries and disaster and risk hotspots. We also encourage equitable collaborations between local and non-local researchers. We encourage both theoretical and empirical transdisciplinary contributions.

This special edition calls for papers that share the spirit of the above-mentioned manifesto. The typical questions to be answered can be: how to decolonise disaster and disaster risk studies research and move beyond the current established sources, concepts, methodologies and languages that dominate disaster and risk research? How to create a research ethos that promotes higher representation from vulnerable and marginal research communities? How to create a system of incentives that can be respectful, reciprocal and create genuine relationships between “local” and “external” researchers in disaster studies? How to transform our methods and our allocation of resources to suit the ethos of the manifesto? How to engage non-traditional knowledge creators as part of transdisciplinary research?

It also encourages submissions of all kinds, from short opinion pieces and commentaries to full research papers addressing some pertinent questions in the field of disaster studies.

Possible themes

  1. Decolonising disaster research
  2. Disaster research alternatives
  3. Disaster research ethics
  4. Disaster epistemologies
  5. Disaster research and local epistemologies
  6. Issues of cultural sovereignty in disaster research
  7. Gender/Feminist perspective to disaster studies
  8. Subaltern disaster studies
  9. Transdisciplinary disaster risk research

Please submit your abstract of 500-700 words using this Google Form. You can also send your abstract to insideoutdpm@gmail.com

Deadline for abstract submission: September 30th, 2020.

The abstracts will be reviewed by the guest editors of this special issue. Authors of selected abstracts will be notified by 25 October 2020. The deadline for submission of full papers is 26 February 2021. Individual papers will be published online as EarlyCite shortly after being accepted. The special issue will be published in January 2022.

Guest Editors

Punam Yadav

Victor Marchezini

Dewald Van Niekerk

Jonatan A. Lassa

Journal Editors

JC Gaillard, The University of Auckland

Emmanuel Raju, University of Copenhagen

Manusia Tuna Budi dan Pandemi: Kematian Kolektif Prosedural

Oleh: Dominggus Elcid Li

Birokrasi negara adalah salah satu pilar utama yang menjamin keberlangsungan negara. Hidup matinya negara, atau mundurnya sebuah negara terbaca jelas melalui kondisi mental para birokratnya, maupun kemampuan sistem yang dibangun untuk menjawab kebutuhan warga negara dalam sekian dimensi, dan diuji terutama pada saat krisis. Birokrasi yang tidak menjawab kebutuhan di saat pandemi adalah birokrasi yang gagal, dan tidak bisa dipertahankan modelnya.

Jika menyebut birokrat maupun birokrasi sebagai sistem tata organisasi, tidak berarti ini hanya menyasar pilar eksekutif atau pemerintahan. Birokrasi dalam tulisan ini dimengerti dalam kategori yang lebih luas, sebab unsur birokrasi melingkupi sekian organisasi maupun institusi dari pemerintah, aparat keamanan, aparat peradilan (polisi, hakim, jaksa), aparat keagamaan, aparat kepartaian, hingga aparat pendidikan.

Dalam model maupun diksi ‘aparat’ yang diadopsi sikap mentalnya dalam sekian organisasi, manusia dianggap tidak mewakili diri sendiri, tetapi menjalankan alur rasional organisasi, atau sisi normatif sebuah organisasi. Untuk menjamin pelaksanaannya lantas sekian aturan berlapis dibuat, dan mekanisme pengawasan diadakan. Setelah itu sekian ritual dalam tata organisasi dibuat agar orang mempunyai ritual harian, mingguan, hingga tahunan.

Agar semakin sungguh-sungguh dan terarah, kepala sekian organisasi dianggap pemberi haluan tertinggi, dan menjadi nahkoda utama. Kepada mereka kehormatan diberi, dan sekian jenis hormat diciptakan sebagai tanda loyalitas. Posisi ini merupakan sejenis surga di Bumi, yang sering dianggap sebagai indikator keberhasilan dalam keluarga, klan, kelompok keagamaan, dan alumni sekolahan. Mereka ini sering dipuja, dan dirayakan dalam pertemuan kelompok. Setidaknya ini wajah masyarakat Indonesia hingga tahun 2020.

Kematian Kolektif Prosedural
Lalu apa artinya, jika manusia-manusia dingin, rigid, dan sistematis yang menjalankan tugas negara atau tugas publik atau tugas komunitas malah sesuai dengan prosedur lengkap semakin terpisah dengan realitas anggotanya? Bagaimana jika semakin hari sindrom narsistik atau mencintai diri secara berlebihan atau pemujaan terhadap ritual-ritual organisasi melebihi kemampuan kolektif mereka untuk merasakan kenyataan sederhana? Seperti kematian di samping kiri anak manusia yang tidak butuh SK (Surat Keputusan) agar orang bisa mengerti bahwa hilangnya nafas adalah momen suci yang amat dihormati oleh siapa pun.

Hal ini dapat dapat dijadikan pertanyaan mendasar dan sederhana untuk sekian jenis aparat untuk melihat sejauhmana organisasi mereka masih berhaluan kemanusiaan, atau telah berubah menjadi sesuatu yang lain, yang berbeda dari harapan awal.

Seandainya, hal sederhana tetang kematian itu tidak dimengerti oleh sekian manusia yang setia menjalankan prosedur dan aktif membaca teks, atau untaian tulisan—yang sebagian diperlakukan sebagai tanda suci simbol pengorbanan tertinggi bahkan keilahian, kepada siapa Bunda hendak berkeluh kesah? Atau kepada siapa dewata, nabi, maupun juru selamat harus menitipkan pesan kehidupan? Atau kematian yang diabaikan? Atau penderitaan yang tenggelam dalam belantara kota?

Atau para penanam benih di kulit Bumi yang menatap tanah-tanah retak tanda kurang air, karena tumbuhan enam minggu yang disebut padi sedang meranggas dan tak ada yang datang dan bertanya kepada mereka. Misalnya dengan bertanya, “Hai Kisanak, apa yang bisa kuperbuat untuk meringankan bebanmu, agar tidurmu boleh sedikit panjang dan tak mimpi buruk, agar harapan hidupmu bisa lebih panjang dan bisa kami indekskan dengan baik dalam statistika negara?”

Kematian diam-diam tak banyak dibicarakan. Sebaliknya orang senang di depan umum, dikenal sebagai dermawan, pemberi terbanyak. Tak peduli asal pemberian darimana. Tak peduli ia berlaku tidak adil. Tidak peduli ia mencuri. Tidak peduli atas nama jabatannya, ia yang seharusnya melindungi mereka yang lemah, hanya memamerkan kenikmatan sendiri, yang tak mampu dikecap sesamanya yang hanya bisa menangis diam-diam.

Mungkin mereka sedang menghayati kalimat-kalimat ini, “Saya sudah bisa menikmati apa yang dulu tak pernah bisa kukecap, sehingga hari-hari ini wajar lah jika saya mempertontonkan kepada khalayak bahwa saya juga sudah bisa menjadi bagian dari leisure class….kelas yang bersenang-senang, tidak lagi berpikir besok makan apa, tetapi sudah bisa merencanakan besok minum dimana….”

Lalu dengan pin di dada, atau kartu nama, semakin bertambah kegagahan mereka. Seolah-olah ingin menyatakan bahwa harapan seluruh nenek moyang, maupun cita-cita masa kecil sudah mereka rengkuh dalam seragam yang mereka pakai. Dalam acara-acara keluarga, komunitas, maupun kumpul-kumpul tidak ada alasan mereka dengan lantang bersuara, “Sudah tidak usah pikir, semua saya yang tanggung.” Kebanggaan itu tidak hanya dirasakan oleh ia yang bersuara, tetapi mereka yang duduk satu meja bersama. Lalu ia berujar penuh penghayatan, “Ini semua bukan usaha saya sendiri, tetapi berkat Tuhan Allah Yang Maha Kuasa.” Seolah menyatakan bahwa atas nama Restu Sang Khalik lah ia bisa mengadakan dan memberikan uang. Kebaikan cenderung ‘di-tunaikan’. Meskipun, dalam banyak hal, ia menganggap Sang Khalik yang Maha Tahu itu tidak perlu tahu apa yang ia perbuat. “Yang penting, ada yang diberikan, soal darimana mengapa harus diurus?”

Entah ini karena ia anggap Yang Kuasa bisa ditipu, atau Ia boleh mengganti rupa diri kapan pun sesuai dibutuhkan, agar di etalase publik ia tak dipermalukan, karena kasak-kusuk bukan lah kenyataan yang diperhitungkan, tetapi hanya prosedur yang berhasil dikunci rapat-rapat dan diri menghilang dalam labirin birokrasi, dan budi tak lagi dikenal.

Mencuri secara prosedural dan sistematis
Sekian jilid pembaruan dalam organisasi sering dibuat agar sebagai kawanan jangan lah orang dibuat malu secara bersama-sama. Maka dibuat lah evaluasi rutin. Dibuat lah pertanggunjawaban periodik. Diadakan lah pertemuan berkala. Tetapi, jika sekian jenis ritus ini tidak mampu membuat orang untuk ‘tersentuh’ atas kematian yang sederhana, apakah masih penting sekian prosedur yang masih dibuat? Apakah mungkin ada energi kreatif yang muncul tanpa ada spiritualitas?

Dalam tatanan dasar kebanyakan orang tidak mampu mencapai dan membedakan antara ritus dan spiritualitas. Sekian prosedur bagian dari menjaga ritus, sedangkan spiritualitas adalah kemampuan menjaga agar benih kehidupan tetap tumbuh. Di sini di negeri yang hipokrisi dipelihara, fundamentalisme agama berkembang subur di berbagai rumah ibadah sambil mengejar materi dunia dan meniadakan yang berbeda sebagai tumbal, sebab hanya ritus yang dikejar.

Dalam gelombang masyarakat, ada sekian jenis organisasi, ada sekian kepala, ada sekian prosedur, ada sekian pertemuan, dan ada sekian ketiadaan. Setelah rangkaian pertemuan diadakan, dan sekian uang dihabiskan, dan sekian waktu dilewatkan, tetap saja kematian sederhana tidak dimengerti.

Sebaliknya intrik menjadi budaya bersama dan dikembangkan terus menerus. Skenario dibuat, dan buih ludah dihabiskan tanda bicara panjang, bahwa sebagai sekelompok kawanan, mereka harus menang. Entah menang untuk apa itu juga tidak penting. Yang dimengerti hanya, politik itu soal kalah atau menang. Bahwa sekian pihak yang terlibat dalam tikai sedang menuju kehancuran itu juga tidak mereka perhitungkan. Bahwa ada rakyat banyak yang teramat menderita akibat pencurian kolektif sistemtatis dan terstruktur yang mereka jalankan juga bukan lah persoalan yang perlu dibesar-besarkan, sebab yang lain juga sedang melakukan pencurian jika ada kesempatan, agar mereka punya chip yang cukup untuk berjudi dalam tahap pemilihan berantai.

Hal yang paling mengerikan adalah manusia-manusia yang disanjung di depan umum, diberikan kursi terbaik dalam pertemuan bersama adalah para pencuri. Lebih buruk lagi semua yang disebut penikmat duniawi hingga laskar akhirat yang tak henti menyebut nama Yang Maha Kuasa, juga bersama-sama diam dan mengatupkan tanda takzim terhadap para pencuri. “Mereka adalah pejabat yang terhormat…sebelum bisa dibuktikan di depan hukum, mereka tetap harus dikenakan asaz praduga tak bersalah, karena tidak bisa dibuktikan apa yang sebut bisa disebut fitnah,” kata Si Kancil pencuri ketimun.

Hal yang paling tragis adalah dengan kemampuan manipulasi sempurna. Sistem yang adil dibuat lumpuh. Kawanan gerombolan tuna budi ini lah yang mengendalikan rantai sekian organisasi. Pengaruh mereka teramat luas. Bahkan mampu mendiamkan orang yang paling saleh sekali pun. Dengan sekian aparat di tangan mereka, kebenaran bisa diciptakan. Fitnah bisa disiapkan. Dengan modal duit hasil jarahan, informasi bisa dipesan. Disebarkan dengan luas, dan dianggap bukan hoax, karena itu diucapkan oleh seorang pejabat, meskipun ia adalah pencuri. Hal yang paling absurd dari orang sekolahan sekarang adalah semakin mereka tinggi bersekolah, tetapi tidak mampu menyatakan bahwa ‘sesuatu itu benar atau salah’. Mereka mudah sekali ketakutan, dan tunduk, meniadakan akal budi.

Hari-hari ini, organisasi-organisasi di era pasar bebas di-isi oleh kawanan pencuri, garong, perampok, atau disebut sebagai koruptor. Mereka merajalela hingga segala sendi. Mulai dari ruang yang paling hitam, hingga mendekati bahkan mampu memanipulasi mereka yang menjaga ritual kesucian. Hari-hari ini para pencuri merajalela mencuri di depan mata, tidak bertanggungjawab mengelola organisasi bersama. Hari-hari ini semua yang harusnya menjadi tiang keadilan malah bisa dibeli sekilo dua ribu, seperti telur busuk.

Hari-hari ini mereka yang dipercayakan bicara untuk warga hanya peduli dengan kedudukan mereka. Hari-hari ini mereka terlalu takut untuk miskin, jika berani menyuarakan kebenaran, apalagi menyatakan ketidakadilan. Hari-hari ini, di tengah pandemi yang meluas para pejabat sekian organisasi hanya sibuk urus makan sendiri. Hari-hari ini adalah hari yang kelam sebab mereka bicara Panca Sila tetapi tidak mengerti apa yang diucapkan. Hari-hari ini perang saudara hendak dicari atas nama kesucian yang tidak lagi dipunyai. Hari-hari ini kita adalah Bangsa yang kalah karena tak mampu melawan para pencuri yang berkuasa. Hari-hari ini di tengah pandemi dan kesusahan yang begitu meluas, orang mencuri tanpa rasa malu. Hari-hari ini adalah hari kematian negara yang adil dan beradab.

Lalu sebelum pulang, ia bertanya, “Maaf Tuhan, fee saya berapa untuk biaya pengadaan plastik pembungkus jenasah?” tanya seorang pejabat yang terhormat kepada pedagang yang maha kuasa. Surga di Bumi bagi mereka yang percaya dan takluk pada kuasa ‘U’. Di negeri ini tak jarang mereka yang paling tampak di barisan terdepan di rumah ibadat, juga pencuri nomor satu. Di negeri ini pencuri besar dimaafkan, pencuri kecil dihukum berat.

Ya, minggu ini mereka sudah mulai sembayang normal. Para pencuri tersenyum mesra: semua bisa diatur. Sudah lama mereka tak bertemu. Semoga Covid-19 tidak ikut bertamu, sebab tiada alat untuk mencegah bahkan memantau jika menyebar cepat, karena sebagian dana rakyat sudah dihabiskan sesuai dengan prosedur meskipun keliru.

Di negeri ini ketika jalan keluar dari pandemi ditutup oleh gigantisme para pencuri, yang muncul hanya lah insting saling memangsa. Kemungkinan kematian massal semacam itu yang tidak disadari, seperti yang lalu. Sehingga mencari jalan keluar bersama tidak pernah menjadi opsi yang dicari dan diperjuangkan. Gotong royong tidak juga dikenal, karena semua biasa saling memangsa. Diantara itu kemungkinan kematian kolektif prosedural dan massal ada di depan mata. Konon itu soal perasaan yang tidak lagi sama–antara kepala birokrat dan yang di bawah. Tanda-tanda kematian ini perlu lekas dibaca.

Kupang, 3 Juli 2020
_ *Anggota Forum Academia NTT_