Indosasters

Home » COVID19

Category Archives: COVID19

Panggung Para Penipu

Oleh: Dominggus Elcid Li

Natal kelabu hampir tiba tahun ini. Bunyi petasan yang dibeli dan dimainkan sendiri oleh para penjualnya menandai penuhnya tempat tidur sekian rumah sakit di Kupang akibat angka penderita COVID-19 yang butuh dirawat semakin merangkak naik. Sementara itu menjelang akhir tahun para birokrat sibuk menghabiskan anggaran, sedangkan COVID-19 dianggap bisa ‘sembuh sendiri’ tanpa perlu usaha. Mereka terbiasa menghafal, sehingga tidak tahu apa yang hendak dibuat meskipun air sudah tiba di batang leher.

Ya, ini memang pangggung para penipu. Para tukang tipu yang seolah bertindak sebagai ‘tukang sulap’. The Magician. Di atas panggung mereka menyebutkan kata-kata ‘Agar kita semua semakin sejahtera’ dalam setiap pertemuan yang menghadirkan para tukang dengar yang sudah mati rasa akibat terlalu sering ditipu. Agar tampak waras dikutip lah angka-angka, agar logika sederhana dikira ada. Minimal untuk beberapa detik. Agar sejenak benak orang terasa bergerak maju. Diselingi dengan cerita pengurai tawa. Kadang mereka yang hadir tertawa mendengar lelucon di tanah kering. Lebih sering mereka pulang membawa mimpi kering dari pertemuan.

Para penipu ini juga sering bermain orang-orangan berseragam. Berteriak keras seolah berwibawa. Kalau perlu kutip sana-sini, agar tampak tahu. Dan sebisa mungkin terlihat bijak. Beberapa jongos dipersiapkan untuk selalu membungkuk dan diberi makan untuk tetap setia. Panggung-panggung ini mereka bawa kemana pun pergi. Bahkan hingga ke rumah adat yang seharusnya sakral. Dikiranya nenek moyang butuh tipuan mereka. Bikin sesuatu juga belum, tapi lagak seperti mereka bertaruh nyawa pergi ke bulan.

Menghadapi situasi ini, para pengamat juga sibuk mencocokan dengan ‘teori mereka’. Ya, teori yang sudah gagal sebelum ditulis, karena tidak pernah sampai ke titik pengertian. Sekedar numpang tempel. Bukan apa-apa, penipuan para tukang tipu ini terlalu jelas untuk tidak dilihat, tetapi para pengamat memilih untuk menipu diri. Agar selamat. Sambil itu mereka sibuk membayangkan Q1, Q2, Q3. Ini bukan simbol film porno. Ini level jurnal ilmiah.

Setiap tukang tipu, punya cerita pendukungnya masing-masing. Mereka begitu bersemangat untuk saling menjegal. Tipe utama politikus-pengusaha adalah mereka dicitrakan sebisa mungkin sebagai orang baik yang suka memberi. Tak hanya itu mereka amat disiplin bangun pagi, bekerja, merancang strategi untuk mencuri. Kenapa para pekerja keras ini mencuri? Ya, supaya ada duit yang dipakai untuk menggerakan sistem yang sudah mampus ini. Coba tengok mental para pegawai. Tidak ada uang, tidak ada pergerakan. Meskipun kematian sudah di ujung hidung, tetap saja sibuk mencuri. Apakah mencuri itu tidak dosa? Lalu dia mulai bertutur ‘Kau tahu semua yang suci itu sudah saya beri, saya beli usus mereka…Rantai-rantai makanan mereka saya kasi mulai dari anak, menantu, hingga cacing dalam perut-perut mereka.’ Menurutnya semua harus mau, sebab untuk bertengger dalam ‘jabatan publik’ tidak ada yang gratis.

Di tanah kering ini para penipu bergentayangan. Berseragam pula. Apa kata dunia mendatang mengenang periode kita tentang para penipu yang gemar berseragam dan bergerombolan jika berjalan. Laksana para bebek yang sedang latihan fitness bersama-sama. Ribut sekali. Agar kelihatan serius, para setan gentayangan ini mengangkat juru bicara. Tugas juru bicara adalah mengatakan semuanya dengan cara berbicara tentang apa saja menanggapi seluruh pertanyaan, tetapi tidak berarti apa-apa.

Tugas juru bicara adalah menipu sehalus mungkin, sehingga para jurnalis lapar tidak sadar dan sempat mengajukan pertanyaan yang ada darahnya. Ya, pertanyaan yang dilontarkan lebih sering mekanis, tiada beda. Isi tidak disentuh, apalagi mengurai penderitaan. Ah, kamu ngomong apa? Si jurnalis juga mengaku tidak tahu apa yang ia tulis, yang penting itu berita di-klik. Agar usus tidak dikilik-kilik dan penagih hutang jauh dari muka pintu. Intinya, tidak usah bicara apa adanya jika mau selamat. Di era pandemi ini virus penipuan makin merajalela. Tipuan harus dilakukan dengan fokus maksimal. Mengatakan yang besar-besar, sambil mulut penuh bualan, dan hadirin membuka mulut secara rutin. Entah tersenyum, tertawa lebar, dan yang paling sering menggerutu. Tapi yang terakhir ini dilakukan di toilet. Tidak ada lagi keberanian yang tersisa. Pun jika berani tidak tahu caranya bagaimana menjadi manusia merdeka.

Di negeri para tukang tipu orang sibuk cari selamat sendiri. Konon virus tidak membunuh jika dilakukan bersama-sama dengan keyakinan yang sama. Tipuan yang diyakini amat sulit dibantah. Apalagi ditambah dengan gelegar suara, kuasa tak terbatas, artinya semua yang mungkin dibeli sudah dibeli, dan semua yang kejam sudah diambil alih, dan semua yang suci sudah takluk.

Di atas panggung itu kuncup-kuncup bunga yang pernah dianggap akan mekar sibuk membela koruptor, para pencuri, atas nama seragam yang sama. Bagi mereka ini tak lebih dari kongsi dagang. Kebetulan pintu masuknya butuh kata sandi ‘rakyat, negara, kesatuan, dan republik’. Di negeri yang air cebok untuk para punggawanya adalah air mineral yang dibeli dari uang hasil menjarah tanah, hutan, dan darah manusia semakin hari kata-kata tipuan diterima baik. Dengan nada hipokrit penuh kedamaian. Jika ingin selamat, tertawa lah meskipun tidak lucu. Jika ingin jabatan jilat lah meskipun penuh kotoran. Jika ingin tampil bunuh lah semua yang indah. Mantra kematian berjalan bersamaan dengan gerak maju para penipu membelah kita.

Kupang, 17 November 2020

PoliTikus Sebagai Beban Dalam COVID-19?

Oleh: Dominggus Elcid Li

Seorang Ibu bertanya, “Jika anak bisa belajar di rumah, mengapa para pejabat tidak bisa berpolitik dari rumah, dan malah mengajak warga berkumpul seolah kita sedang berada pada situasi yang biasa-biasa saja dan bukan pandemi?

Apakah penyampaian mandat untuk memerintah tidak bisa dilakukan dari rumah, dan tidak perlu berkumpul? Lewat pos misalnya, sehingga orang tidak perlu berkumpul?”

Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini menggelitik. Anak-anak yang bernaung di bawah institusi sekolah saat ini juga sudah teramat bosan tinggal di rumah, tetapi mereka tetap disiplin belajar dengan segala daya upaya. Tak hanya anak yang bosan, orang tua juga sama. Guru pun menanggung beban yang juga tidak mudah.

Sekolah adalah tempat nalar diasah, dan orang diajak untuk berpikir sistematis. Namun, fenomena terbaru yang dipertontonkan para poli-tikus ini seolah hendak mengatakan bahwa cara berpikir sistematis itu hanya untuk diterapkan oleh anak-anak saja, sedangkan para poli-tikus adalah orang dewasa seolah sedang berlatih ‘ilmu kebal’ di lapangan kampanye. Poli-tikus adalah kaum jenis lain yang melampaui segala aturan. Mereka boleh berkumpul, bergerombol, menularkan, dan merasa biasa-biasa saja. Tidak begitu peduli.

Menteri menulis memberikan peringatan para calon kepala daerah ‘yang melanggar protokol kesehatan’. Peringatan ini terlambat. Seharusnya kesalahan mendasar semacam ini sudah harus bisa diantisipasi sejak awal. Kasus positif Covid-19 mulai bermunculan. Telah muncul cluster ¬ Pilkada dari calon kepala daerah yang positif terinfeksi pada berbagai tahapan. Andaikan tes massal dilakukan entah berapa lagi yang terinfeksi.

Fenomena ini memperlihatkan hal yang aneh, tetapi dianggap biasa. Para calon kepala daerah bergerak tanpa kontrol. Kondisi ini memperlihatkan kondisi riil. Partai-partai politik saat ini yang tidak lagi mempunyai kemampuan otokritik, sehingga kesalahanan pembuatan kebijakan yang remeh temeh terjadi beruntun, tanpa ada kemampuan membuka jalan sebagai tanda terobosan.

Ada beberapa hal yang membuat partai politik dan para aktornya tidak dapat melihat jauh. ¬Pertama , hampir di setiap tubuh partai politik mengalami monoloyalitas yang akut. Loyalitas tunggal pada pemimpin partai membuat faksi-faksi dalam partai politik hilang. Kedua,¬ hilangnya faksi-faksi dalam partai politik juga semakin mengerucut pada persaingan kuasa partai semata dan cenderung buta. Kuasa demi kuasa. Indikator kuasa politik dalam partai bukan lagi soal kemampuan tetapi lebih pada soal siapa.

Ketiga, laboratorium-laboratorium pemikiran tidak tumbuh dalam partai politik. Tidak ada think tank yang bergerak dalam partai politik. Tidak ada simulasi internal yang dikerjakan sebelum kebijakan dikeluarkan. Keempat, situasi ini memperlihatkan ketidakmampuan menentukan prioritas dalam partai politik. Ketiadaan kemampuan menentukan prioritas merupakan akibat langsung dari ketidakmampuan berpikir strategis.

Partai politik yang bergerak tanpa nalar maupun target terukur merupakan akibat terjauh dari monoloyalitas yang cenderung buta. Jika kondisi ini terjadi pada satu partai semata kita masih bisa mengelak bahwa ini hanya cerita tunggal, tetapi kondisi ini terjadi pada semua partai politik. Tidak ada warna terbosan yang dilakukan oleh satu partai politik pun di Indonesia untuk Covid-19 yang menggambarkan visi brilian partai politik. Sebaliknya, pembedaan ideologis yang ‘seolah-olah ada’ diantara partai politik, tidak menjadi pembeda dalam praktek pembuatan kebijakan.

Munculnya travel warning dari berbagai negara ke Indonesia, bukanlah hal yang dibuat-buat, tetapi mereka mampu melihat sikap masa bodoh para elit Indonesia. Indonesia dianggap tidak berada pada level terbaiknya. Artinya para ‘pemegang tampuk pemerintahan’ Indonesia dianggap tidak menyelesaikan PR-nya dengan baik.

Di tahun 2020 ini kita juga mencatat bahwa pada saat pandemi orang-orang partai bukan bekerja sama mencari jalan keluar, tetapi sibuk dengan agenda pemilihan presiden 2024, dan ancang-ancangnya dimulai dengan Pilkada serentak di berbagai wilayah. Agenda politik politikus itulah yang dianggap riil. Padahal situasi pandemi membutuhkan kecermatan, penguasaan detil, dan intervensi harian yang menyeluruh. Tepat di titik ini kita tidak punya sumber daya tim kerja yang dibutuhkan.

Secara umum pola pengambilan keputusan di aras elit pemerintahan cukup memprihatinkan karena dua hal. Pertama, kebijakan yang terlalu didominasi oleh perhitungan-perhitungan ekonomi makro seperti ketakutan terhadap resesi menelantarkan kajian kesehatan masyarakat (public health). Sulit kita mendapatkan ada kombinasi kebijakan anggaran yang brilian dari para ekonom sebagai terobosan di era pandemi sebagai buah pemikiran strategi ekonomi-kesehatan di era pandemi. Para ekonom pemerintah juga amat permisif terhadap poli-tikus di panggung kekuasaan. Bisa jadi para ekonom juga tersandera oleh para poli-tikus. Namun pola menjaga keseimbangan anggaran negara tanpa ada terobosan juga hanya menunda kematian. Ya, seandainya uang pilkada bisa diberikan untuk bikin laboratorium tes massal. Entah kenapa inovasi murah semacam ini tidak tiba di tangan para ekonom negara?

Kedua, partai politik sebagai pemegang kendali rotasi kekuasaan pun tidak terkontrol dan tidak bergerak dalam kemampuan nalar maksimal. Para elit partai politik bergerak dalam asumsi kelompok yang cenderung homogen. Ke-serupa-an yang menjadi-jadi baik di dalam partai maupun antar partai hanya melahirkan situasi katak dalam tempurung. Tidak ada terobosan.

Kebijakan yang disodorkan pun memunggungi realitas. Sebelum memasuki era New Normal, mereka sibuk bikin kebijakan rapid test. Setelah New Normal terbukti ‘Tidak Normal’, malah membuat kita semakin terkunci, jargon yang dibawa adalah ‘vaksin sudah siap diberikan’.

Komunikasi politik yang dijalankan tidak didasarkan pada realitas terkini. Artinya dengan sekian infrastruktur kepartaian yang begitu dahsyat, kemampuan untuk mengintegrasikan masukan real time dari para konstituen tidak terjadi. Orang tahu bahwa untuk menuju pada penemuan vaksin butuh waktu, dan butuh usaha. Sebelum vaksin ditemukan harus ada disiplin yang memadai untuk mengontrol angka penyebaran. Tepat di sini para poli-tikus menolak untuk disiplin dalam cara berpikir sistematis.

Bahkan di era New Normal, komando pemberian informasi Covid-19 ditutup. Katanya agar orang tidak panik. Kebijakan yang keliru mulai dipanen dampaknya. Relaksasi yang dipaksakan berimbas pada melemahnya kewaspadaan, dan melonjaknya angka penderita dan kematian.

Jika hari-hari ini ada ide untuk mempekerjakan preman untuk mengawasi orang di pasar agar tertib menggunakan masker, maka ide ini seharusnya digunakan untuk para elit juga. Seandainya ada yang mengawasi agar mereka tertib berpikir, tentu kita bisa mencapai sesuatu. Tetapi mekanisme kritis semacam itu ditutup total, sehingga kita seolah tidak punya jalan keluar.

Jika hari-hari ini grafik krisis mengalami rebound, grafik yang menderita infeksi bukannya menurun tapi menunjukkan trend naik dan di ambang tidak terkendali maka kita sedang dihukum karena kesalahan sendiri. Hal yang paling ironis dalam situasi ini adalah upaya melakukan demokratisasi sejak tahun 1998 kembali pada titik anarki. Kondisi para pemegang kekuasaan yang tidak mampu melihat cahaya juga tidak mampu memberikan cahaya untuk warga negara.

Jika hari-hari ini kata-kata para pemimpin tidak berarti di tengah publik, ini terjadi bukan karena orang membangkang, namun orang tidak melihat apa yang diucapkan oleh pejabat yang bersangkutan menjadi bagian dari dirinya. Para pejabat seakan ada di ‘dunia lain’. Fantasi-fantasi berlipat yang memunggungi kenyataan terjadi di seluruh sektor. Selama kenyataan tidak dilihat, dipelajari, dan dikerjakan,tidak ada jalan keluar. Kita hanya bisa berjanji ‘vaksin akan tiba’. Entah itu kapan? Jika itu masih bersifat ‘entah kapan’, mengapa tidak kerjakan sesuatu yang riil? Inilah situasi anarki yang terselubung.


#Moderator Forum Academia NTT

Konser Amal Laboratorium Riset Biomolekuler di NTT: Untuk Apa?

Oleh: Elcid Li* & Fima Inabuy*

Empat bulan berlalu. Laboratorium biomolekuler untuk kepentingan Tes Massal yang didanai Pemerintah Provinsi NTT masih dalam penantian. Aslinya kami ingin agar laboratorium yang dimaksud untuk kepentingan pencegahan penyebaran Covid-19 sudah bisa beroperasi pada tanggal 17 Agustus 1945 ini. Namun mekanisme anggaran punya logika sendiri, tidak mengenal kata darurat atau emergency. Mungkin karena mengerti rumitnya urusan keuangan di negeri ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia, juga ikut mendukung usaha rakyat mengadakan laboratorium riset biomolekuler lain, selain laboratorium milik pemerintah, sehingga berkenan memberikan kata sambutan untuk Konser Amal ‘Harmonivasi Dari Timur: Harmoni dan Inovasi- Mendukung Riset Biomolekuler di NTT. Sebuah Konser Amal yang didukung oleh para seniman dari berbagai kota di Indonesia.

Mengapa harus ada laboratorium milik rakyat selain milik pemerintah? Bukankah laboratorium milik pemerintah juga bekerja untuk rakyat? Dua pertanyaan ini penting untuk memperjelas kondisi yang ada. Yang dimaksud laboratorium rakyat adalah laboratorium yang dikelola oleh para peneliti yang tergabung dalam Forum Academia NTT (FAN). Secara khusus, ini merupakan wadah bagi para peneliti yang nantinya tergabung dalam NTT’s Science and Technology Institute. Sejak tahun 2004, gerakan sukarela mengirimkan para pemuda dari berbagai wilayah di NTT, maupun di belahan Indonesia yang kurang mendapatkan perhatian, menjadi agenda tetap para peneliti FAN.

Entah sudah berapa banyak peneliti yang muncul. Awalnya cukup banyak para ilmuwan sosial, tapi belakangan ini kami pun ‘mulai panen’ scientist. Para doktor baru dengan kemampuan beragam dan menguasai teknologi ujung (high-end technology). Yang artinya jika tidak didukung, mereka dengan mudah mengalami brain drain dan masuk dalam berbagai lembaga riset negara lain, maupun riset korporasi biofarmasi dan lainnya. Artinya mereka dengan mudah masuk dalam kepentingan negara lain dan korporasi.

Padahal di NTT, isu biosecurity sudah menjadi isu penting dan menjadi kebutuhan. Hadirnya pandemi Covid-19, yang dikatakan sebagai siklus 100 tahunan, hanya salah satu dari sekian persoalan yang mungkin ‘didekati’ dan ‘dipelajari’ dengan menggunakan modal laboratorium biomolekuler. Ya, dengan model pendekatan keilmuan ‘egosentris’ yang masing-masing ladang (field) keilmuan menjadi haram untuk dimasuki oleh para peneliti dari bidang ilmu lain, upaya untuk berkolaborasi melawan pandemi juga makin sulit. Kompleksitas persoalan tidak didekati dengan nafas riset interdisipliner, sebaliknya kompartemen keilmuan dipasang tinggi-tinggi sehingga semakin sulit upaya kerjasama.

Forum Academia NTT punya ide lain. Sejak awal tim yang dibentuk untuk berkolaborasi mendekati persoalan pandemic Covid-19, datang dari latar belakang ilmu dan bahkan profesi. Tim kerja untuk Tes Massal (Pool Test) terdiri dari para ilmuwan, akademisi, dan peneliti dari ilmu biomolekuler, kimia, teknologi industri, matematika, kesehatan, pemerintahan, hukum, kebencanaan, dan sosiologi. Ketika bertemu persoalan yang sama dibaca dengan kacamata beragam. Ini respons yang saling memperkaya. Untuk memperkaya hasil analisa, sebelum dibuka kepada publik, ide-ide dibuka kepada ‘publik terbatas’. Agar ada tanggapan.

Salah satu tanggapan muncul dari ‘ETIKA’ (Etnis Tionghoa Kupang), yang dipimpin oleh Theo Widodo. Seorang pensiunan dosen kampus negeri yang juga pengusaha. Ia mendukung agar ide ini bisa diwujukan. Dalam beberapa bulan terakhir, Theo Widodo dan tim mengajak berbagai kalangan untuk turut mendukung insiatif ini. Ia juga melihat bahwa riset biomolekuler khususnya tes massal sebagai alat pencegahan (surveillance) sangat penting, selain untuk tujuan klinis atau pengobatan. Keduanya bisa dikombinasikan.

Daerah NTT yang angka positif Covid-19 ada di angka 157 (data 11/8/2020), atau memasuki angka 160-an dengan penambahan positif beberapa hari terakhir yang belum di-update, masih mungkin melakukan tindakan pencegahan penyebaran virus. Kita di NTT seharusnya tidak perlu menunggu sampai transmisi lokal tidak terkontrol, dan tes massal menjadi sudah sangat terlambat, karena peta contact tracing sudah amat sulit dibuat. Karena mana ujung, mana pangkal penyebaran tidak jelas lagi, karena kemungkinan penularan sudah begitu luas dan tidak terpetakan. Pool test, yang perwujudannya terus diperjuangkan FAN, hanyalah efektif untuk pencegahan apabila positivity rate, penambahan kasus positif, masih rendah- oleh karena itu masih relevan dibuat di provinsi ini.

NTT dengan kondisi kepulauan idealnya secara minimum perlu mempunyai lima laboratorium biomolekuler yang mampu secara organik mengantisipasi ancaman biosecurity yang datang silih berganti di provinsi kepulauan ini. Ancaman virus ASF (African Swine Fever) yang mematikan puluhan ribu ternak babi di NTT hingga hari ini tidak mendapatkan perhatian dari ‘pemerintah pusat’. Di Kabupaten Belu saja, angka kerugian hingga pertengahan Juli sudah mencapai angka 33 Miliar. Untuk memeriksa sampel, NTT harus mengirimkan sampel ke Sumatra Utara. DI NTT urusan sumber daya manusia tidak kurang. Tetapi dukungan infrastruktur teknologi tidak ada. Akibatnya kita hanya bisa mengeluh, dan rakyat hanya bisa menangis, sebab aspek penghidupan (livelihood) dan tabungan mereka lenyap begitu saja tanpa ada daya perlindungan negara.

Hal yang sama juga dialami oleh para peneliti biomolekuler asal NTT ketika berhadapan dengan pandemi Covid-19. Ilmu mereka tidak banyak dimengerti di sini, sehingga kadang ada yang berkomentar bahwa ‘ini ilmuwan nekad’. Virus memang berbahaya, tetapi jika dengan ‘mental mode’ yang memadai elemen-elemen mikrobiologi ini bisa dihadapi dengan mata terbuka. Kita tidak hanya menjadi konsumen vaksin, maupun pasar bagiperusahaan bio-pharmacy global, tetapi kita punya agenda tersendiri untuk kepentingan warga. Hal ini sederhana, tetapi dilupakan.

Contohnya ketika krisis dan terjadi kelangkaan PCR, reagen, bahkan masker N-95. Indonesia bukanlah negara produsen utama untuk ketiga hal ini. Kita adalah importir. Mungkin sebagian orang Indonesia adalah peneliti di berbagai perusahaan dunia, tetapi di rumah mereka, visi aparat pemerintahan mereka tetap lah konsumer sejati, bukan inovator. Sambil tiap kali publik harus waspada mengawasi apakah ada pemburu rente yang sedang mengintai kebijakan yang ditelurkan.

Berhadapan dengan situsi ini, para peneliti biomolekuler butuh dukungan rakyat. Kita butuh sesuatu yang bisa dibandingkan dengan ‘arus utama’. Tanpa penelitian tidak mungkin ada inovasi. Sekian turunan kebijakan dari WHO, sumbernya adalah riset. Tetapi di Indonesia diperlakukan seolah fatwa WHO turun dari langit, bukan dari hasil kerja berkeringat di dalam hazmat para peneliti dalam laboratorium dalam rentang waktu tertentu.

Apakah sudah minta dukungan negara? Visi semacam ini masih belum dikenali di kampus sekali pun. Jika kampus saja juga masih merasa asing dengan kerja interdisipliner, kita mungkin butuh 30 tahun baru ide semacam ini diadopsi sebagai kebijakan publik. Elit kita jarang mengenali detil pembuatan dan isi dapur pembuatan kebijakan. Elit kita sering lalai pada metode, dan suka dengan kesimpulan prematur dan bombastis. Untuk memenuhi arus informasi sikap ini mungkin cukup. Tetapi jika tujuannya untuk selamat, ini ceroboh.

Apakah kita punya waktu menunggu ketika berhadapan dengan situasi emergency? Jawabannya tidak. Waktu untuk bergerak, sebelum krisis mengunci, merupakan waktu untuk mengantisipasi agar korban tidak lebih banyak jatuh. Makin banyak imuwan dunia yang hari ini memprediksi bahwa pandemi demi pandemi akan terus terjadi di masa mendatang. Swine Flu salah satunya. Dalam konteks ini, krisis kesehatan, tetapi juga krisis ekonomi, bukan lagi sesuatu yang hanya dinanti dalam ketakutan, tetapi diantisipasi sejak dini dengan langkah-langkah kecil yang strategis.

Pembukaan wilayah dan dibukanya pembatasan aktivitas, perlu didukung dengan alat pencegahan yang memadai. Kita perlu mengevaluasi kebijakan publik sekali pun itu dari pusat, bahkan WHO sekali pun. Sebab kenyatannya, kebijakan berbasis data dan fakta juga amat minim. Jika ‘pusat’ saja pusing menghadapi Covid-19, mengapa kita di daerah tidak berinsiatif melakukan sesuatu? Konon NTT adalah daerah miskin, tetapi kita tidak pernah ‘miskin ide’ dan ‘nurani’. Intelektual yang berdiri di garis penderitaan rakyat perlu hadir ketika berhadapan dengan revolusi pandemi Covid-19.

Konser Amal ‘Harmonivasi dari Timur’ didukung dari para musisi NTT, Indonesia hingga mancanegara. Tidak ada kata selain ‘Terima kasih’ dan ‘Terima kasih’. Berbagai organisasi maupun orang per orangan. Para seniman panggung teater, dan secara khusus rekan-rekan Komunitas Film Kupang (KFK) yang dalam dua minggu terkakhir menjadi garda terakhir yang jasanya tidak bisa dilupakan. Terima kasih Kak Boni. Juga Kak Hanni pendukung publikasi dari Jogja. Terima kasih!

Dalam ‘revolusi’ kata siapa menjadi tidak penting. Kita hanya saling bantu. Dan itu bisa datang dari seorang tukang bangun laboratorium, yang karena mengerti terhadap mekanisme anggaran yang rumit, ia menimpali ‘ini bagian dari amal ibadah saya’ ketika ada alat-alat terkait keselamatan (safety) para laboran dinyatakan pihak terkait harus menunggu anggaran berikut. Ia ikut menyumbang.

Hari minggu malam nanti jam 7 malam. Kita akan nonton bersama Konser Harmonivasi yang pertama. Acara ini akan dipandu oleh Abdi Keraf ‘si raja monolog’, dan Lany Koroh ‘si ratu puisi’. Ketika uang bukan lah causa prima dalam bergerak, tetapi rasa manusia yang menjadi panduan, mungkin keindahan hidup bisa ditemukan. Mari pantau Facebook dan Youtube Forum Academia NTT, dan Pos Kupang. Jika ada rezeki mari saling bantu. Jika belum, mari tolong doakan supaya kita sama-sama kuat berjalan bersama di dalam era revolusi senyap.

*Anggota Forum Academia NTT

Kupang, 16 Agustus 2020
(Menjelang peringatan kemerdekaan RI yang ke-75)

Membangun Aristektur Kelembagaan Penanganan COVID-19 Yang Operasional, Padu, Efektif dan Berkeadilan

Oleh Jonatan A. Lassa

Kita berhadapan dengan sebuah fenomena yang penuh dengan ketidakpastian dan kompleksitas yang tidak gampang diurai ditengah pandemik. Berharap apalagi mengkaim mampu memahami seluruh kompleksitas persoalan COVID-19 mungkin sebuah mitos karena dinamikanya sulit di kendalikan. Namun atas nama krisis dan urgensitas solusi kebijakan publik tidak bisa begitu saja didasarkan pada cara pandang departementalistik, dan juga harus tepat waktu dan padu waktu antara lembaga. Keputusan harus dibuat dalam ketidakpastian dan kekurang-lengkapan data dan informasi.

Namun yang paling penting adalah prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam pengambilan keputusan. Pertama, prinsip efektifitas dalam konteks krisis. Bahwa apapun inovasi ataupun experiment kebijakan, kita akan melihat dari outcomes-nya, apakah tepat sasaran, tepat waktu dan berdampak. Dalam konteks COVID-19, semua paket-paket response ini harusnya dibuat untuk dapat mengontrol COVID-19 dengan demikian kita punya ruang untuk memulihkan ekonominya.

Prinsip kedua, prinsip equity, bahwa distribusi manfaatnya harus dirasakan rakyat yang membutuhkan, yakni mereka yang secara rentan secara multi-dimensi baik sosial, ekonomi, kesehatan dsb. Tidak ada winners and losers, ataupun kalau tidak bisa sempurnah, minimalisir losers, perbanyak winners-nya. Stimulus di atas hanya memasukan kelompok dari sektor formal.

Masalahnya bukan terletak pada stimulus Rp. 600 ribu per bulan dengan kelompok target karyawan swasta ber BPSJ bergaji kecil dengan kriteria di bawah 5 juta. Semua kelompok rentan perlu mendapatkan semacam insentif (kriteria inclusion berbasis tingkat kerentanan). Karena itu karwayan swasta di sektor informal maupun yang tidak memiliki BPJS juga wajib mendapatkan sejenis basic income, atau dengan dengan model BLT tanpa syarat (unconditional cash transfers) dan sebagainya. Tetapi akar masalah kontroversi bukan disini.

Kita menilai sebuah kebijakan masa pandemic atau krisis dalam konteks ex-post yakni dari hasilnya. Artinya paket-paket response emergency COVID-19 baik dari Kemendes (BLT) maupun BLT Kemensos hingga saat ini belum bisa secara kolektif berkontribusi pada penururan kasus-kasus. Sebab musababnya ada di kemandekan birokrasi di semua level untuk bertindak cepat dan tepat dan padu waktu. Hal ini diakui oleh pemerintah sendiri minimal dua kali oleh Presiden terkait besarnya anomali anggaran yang masih tertinggal di kas-kas kementrian.

Ketiga, masalah legitimasi kebijakan COVID-19. Terkait sikap terhadap kebijakan stimulus karyawan di atas, ini sebuah assessment kebijakan yang bersifat ex-ante dan/atau in situ. Karenanya, analisis kami bersifat yang prediktif dapat didasarkan pada pengalaman 4 bulan terakhir. Artinya, stimulus khusus karyawan ini menjadi kontroversi karena masalah fundamental yang kita lihat terus terjadi dalam 4 bulan terakhir.

Kita tau karakter rezim Pak Jokowi di masa COVID-19 ini sangat departmental, artinya solusinya muncul dari kementrian-kementrian sektoral, tanpa keterpaduan waktu intervensi antara kementrian yang satu dengan yang lain, antara pusat dan daerah karena di lakukan tanpa kejelasan arsitektur kelembagaan yang bisa beroperasi di masa krisis. Sebagai misal, BPJS dinaikan dengan alasan kekurangan dana. Dipihak lain insentif BLT karyawan swasta mau diberikan untuk mempertahankan employment.  Sejauh ini, pemerintah terkesesan tidak mampu bertindak dengan bacaan big picture, untuk memahami landscape yang luas dari krisis ini dan segenap penanganan krisis COVID-19 ditengah gelombang pertama yang belum kungjung usai dan belum tau kapan puncaknya manakala negara-negara lain telah memasuki gelombang kedua karena sukses mengendalikan gelombang besar pertama. Kita lihat ini berhasil di negara-negara tentangga di ASEAN. Tidak usah jauh-jauh ke Australia, New Zealand.

Masalahnya ada krisis legitimaci ditingkat input kebijakan terkait disain komprinhensif paket stimulus ini; Prinsip legitimasi terakhir adalah legitimasi proses. Pendekatan yang top down, state centric, departemanetalistik, ketidak-mampuan mendengar masukan-masukan yang relevan dengan penanganan krisis membuat informed public sulit mempercayai pemerintah dan solusi-solisusinya. Bahwa semua design stimulus ini juga harus memiliki output legitimacy, yakni benar tidaknya harus di nilai dari dampaknya dalam menurunnya kasus penularan COVID-19 secara lebih cepat sehingga ada kecepatan dalam memperbaiki kondisi ekonomi.

Keterpaduan paket-paket kebijakan tindakan lintas kementrian dan lintas sektor, lintas tingkat dibutuhkan agar ada keterpaduan waktu tindak dalam mengontrol pandemik ini. Hal ini membutuhkan sketsa arsitektur kelembagaan yang operasional. Ketiadaan sketsa arsitektur kelembagaan ini membuat kita memperpanjang kegagalan menghentikan gelombang pertama COVID-19 di Indonesia. Tanpa perbaikan dalam mengontrol penularan COVID-19, tidak mungkin ekonomi bisa sembuh. Singapura adalah contoh yang baik bagaimana penularan gelombang ke dua mengakibatkan dampak resesi yang lebih dalam dari gelombang pertama.

[Disampaikan dalam Acara “Menyikapi Pro Kontra Kebijakan Stimulus Khusus Karyawan Swasta Bergaji di Bawah Lima Juta Rupiah” yang di fasilitasi – IndoBIG Network – MINDSET Institute – UBI Lab Jakarta]

The Art of Evaluation in the Pandemic: Adaptation and Adjustment?

Jonatan A. Lassa

Abstract: Evaluation should be about meaning making exercise. In the middle of COVID-19 pandemic, it is timely to reflect on what are the most valuable (or important) questions for evaluation industry today? Should they be about “How to questions” such as: How to conduct project/ program evaluation in the middle of pandemics? How to scientifically perform a project/program evaluation in the middle of a crisis characterised by VUCA (vulnerability, uncertainty, complexity and ambiguity)? Or, how evaluation industry cope with COVID-19? Long interruptions and delays in evaluation services might bring some existential challenges to the industry. In trying to deal with these questions, I will briefly discuss the history of evaluations science in the last 50 years while briefly outlines a framework for evaluation in the middle of the pandemic.

Disclaimer: Penulis menggunakan Evaluasi (huruf kapital) yang bermakna kata benda – yakni Evaluasi sebagai sebuah disipilin ilmu atau dimulainya kalimat. Sedangkan evaluasi (huruf kecil) bermakna kata kerja sebuah proses penilaian kinerja, capaian atau perubahan sosial. Disampaikan dalam “CIRCLE Indonesia will conduct Webinar with topic Evaluation Approaches in the Context of COVID-19 Pandemic.”

Introduction – Evaluation Science: The field turns > 50?

Usia evaluation science sebagai sebuah disiplin atau sub-disiplin ilmu sosial, belum lama. Setidaknya, pendekatan ilmiah/akademis/ilmu dalam evaluasi baru berusia 50 tahun. Minimal ada tiga gelombang studi evaluasi dengan proxy diterbitkannya jurnal-jurnal ilmiah terkait evaluasi. Gelombang pertama adalah periode paruh akhir 1970an-1980an. Gelombang ke dua adalah 1990-hingga era awal 2000an. Gelombang ke tiga adalah di mulai dekade ke dua abad 21.

Gelombang pertama di tandai oleh lahirnya berbagai scientific journal di Amerika Utara seperti Studies in Educational Evaluation yang terbit tahun 1975 (yang awalnya berfokus pada namun tidak terbatas evaluasi kurikulum dan proyek pembelaran) dan Evaluation and Program Planning yang dalam terbitan pertamanya (1978) lebih jelas dalam posisi filosofis dan reflektif (Lihat Evaluation: Manifestations of a new field). Lahir juga New Direction for Program Evaluation di 1978 memberi posisi yang lebih tegas bahwa Evaluasi  Era ini bisa dikatakan di dominasi atau tepatnya dipimpin oleh American Evaluation Association yang membidani lahirnya Evaluation Review tahun 1977, Evaluation and the Health Professions tahun 1978, dan American Journal of Evaluation tahun 1981. Praktik di Amerika Serikat di kemudian ikuti oleh jurnal Canadian Journal of Program Evaluation oleh Canadian Evaluation Society di tahun 1986. (Lihat Tabel 1).

Yang patut di pahami adalah era ini di juga tandai dengan masifnya distribusi kegagalan mesin birokrasi pemerintah di seluruh penjuru dunia (baik di yang mendorong lahirnya gerakan-gerakan governance (governing beyond government dengan kesadaran baru atas pentingnya bisnis dan organisasi non-government) (Lihat Lassa 2011). Efek gerakan ini termasuk dorongan lahirnya good governance dan akuntibilitas pemerintah baik di negara maju maupun negara-negara miskin dan berkembang. Alasan utama meningkatnya praktik evaluasi di era 1970an di rekam oleh Flaherty &  Morell 1978 dengan empat observasi: pertama, tuntutan akuntibiltas; kedua, meningkatnya ketertarikan limuan social atas relevansi evaluasi; ketiga, sedikitnya sumber pengetahuan dari ilmu social tradisional; dan berkembangnya metode-metode yang berguna bagi penelitian-penelitian aplikasi.

Gelombang ke dua di tandai paska 1990an-2000an awal, sebuah periode di mana praktik-praktik evaluasi dan akuntibilitas mulai di adopsi secara global di luar Amerika Serikat baik dalam konteks pembangunan domestic maupun bantuan-bantuan kemanusian dan pembangunan luar negeri maupun kerangka-kerangka pembangunan internasional seperti Millennium Development Goals Tahun (2000). Hal ini di tandai dengan lahirnya Evaluation – the international journal of theory, practice and policy yang dipelopori European Evaluation Society di Tahun 1995; Evaluation Journal of Australasia oleh Australian Evaluation Society tahun 2001. Terbitnya Zeitschrift für Evaluation di Jerman tahun 2002. Journal of MultiDisciplinary Evaluation yang di terbitkan pertama kali oleh Simon Fraser University di Kanada tahun 2004.

Name of Evaluation JournalsFocusFirst EditionH-Index / and Q IndexPublishers
Studies in Educational EvaluationGeneral- multidisciplinary197533 [Q2]Elsevier
Evaluation Review  General- multidisciplinary197750 [Q1]American Evaluation Association via SAGE
Evaluation and Program PlanningDevelopment Studies and Planning197854 [Q2]Elsevier Ltd.
New Directions for EvaluationGeneral- multidisciplinary197835 [Q3]Wiley-Blackwell
Evaluation and the Health ProfessionsNursing and Health197849 [Q2]American Evaluation Association via SAGE
American Journal of EvaluationGeneral- multidisciplinary198148 [Q1]American Evaluation Association [via  SAGE]
Performance Evaluation  General- multidisciplinary198159 – Q1Elsevier Ltd.
Canadian Journal of Program EvaluationGeneral- multidisciplinary198613 [Q3]Canadian Evaluation Society
Research Evaluation  General- multidisciplinary199141 [Q1]Oxford University Press
Evaluation – the international journal of theory, practice and policy  General- multidisciplinary 199544 [Q1]European Evaluation Society via SAGE
Journal of Evaluation in Clinical PracticeNursing and Health199565 [Q2]Blackwell
Evaluation Journal of AustralasiaGeneral- multidisciplinary2001N/AAustralasian Evaluation Society [Sage]
Zeitschrift für EvaluationGeneral- multidisciplinary20026 [Q4]zfev.de
Journal of MultiDisciplinary EvaluationGeneral- multidisciplinary2004N/Asfu.ca/
Journal of Development EffectivenessDevelopment Studies and Planning201118 [Q1]Taylor and Francis
International Journal of Assessment and Evaluation  General- multidisciplinary 20132 [Q4]Common Ground Research Networks
African Journal of EvaluationGeneral- multidisciplinary 20133 [Q2]African Evaluation Association via AOSIS

Sumber: Penulis

Gelombang ketiga ditandai dengan gerakan global soal evidence-based policy – – terutama di Global South karena dukungan industry bantuan internasional, termasuk gairah yang besar dari donor-donor untuk memperkuat sektor think tank atau aliran NGO yang berfokus pada pengetahuan di periode ini. Lahirnya African Journal of Evaluation oleh African Evaluation Association (di tahun 2013). Walaupun aksi kolektif asosiasi evaluasi (Voluntary Organization for Professional Evaluation) dari berbagai negara kemudian membentuk secara formal International Organization for Cooperation in Evaluation di tahun 2003, namun secara signifikan baru terlihat dampaknya secara global setelah dekade ke dua. Hal ini juga bisa di lihat dalam konteks berkembangnya InDEC yang dimulai sejak 2007/2008 dan berkembang menjadi sebuah organisasi asosiasi formal di tahun 2012.

Belum jelas apakah akan lahir jurnal-jurnal baru terkait visi pemenuhan capaian Sustainable Development Goals dan Paris Accord, atau tidak dan apakah cukup perkembangan terkait data-science dan big-data untuk evaluasi program akan cukup dengan outlet studi evaluasi yang telah ada saat ini.

Mengapa di mulai dari Sejarah?

Mengapa untuk menjawab bagaimana adaptasi Evaluation Industry dalam COVID-19 harus gali sejarah Evaluasi? Referensi epidemic terdekat adalah krisis SARS 2003, H1N1 2009 ataupun MERS 2012. Tetapi karena skalanya tidak sama, maka bayangan yang bisa dipakai adalah Spanish Flu 1918-20. Sayangnya, ilmu evaluasi belum setua sejarah pandemik di Bumi.

Karena itu tiga alasan utama mengapa sejarah di atas penting dalam menjawab pertanyaan dalam konteks Indoensia. Pertama, perlu ditekankan bahwa ilmu evaluasi walau makin matang sebagai sebuah disliplin/profesi, tetap masih bersifat baru. Kedua, kita tidak punya dokumentasi yang cukup – misalkan bagaimana proses evaluasi program/proyek yang serupa krisis COVID-19 saat ini. Dari penggalian sepintas, melalu berbagai Teknik penggunaan kata kunci, sulit di dapatkan pengetahuan yang memadai terkait bagaimana melakukan adaptasi dalam proses evaluasi di era pandemic.

Ketiga, seperti ilmu kebencanaan yang saya geluti (termasuk soal bagaimana evaluasi dalam konteks bencana dan bencana dalam teropong ilmu evaluasi) yang masih belum tua (misalkan, jurnal bencana pertama kali pun terbit 1977 – lihat Disaster), dan dalam konteks Indonesia, ilmu evaluasi secara scientific belum lama terbentuk.  Dalam konteks community development evaluation (dalam disiplin development studies) di Indonesia, proses terbentuknya komunitas lebih di dorong oleh communities of practice ketimbang sebuah visi akademis.  Sebuah proses yang kontras dengan komunitas Ilmu Pendidikan di Indonesia di mana mulai bermunculan jurnal-jurnal evaluasi di era gelombang ketiga ini seperti Jurnal Evaluasi Pendidikan (JEP) oleh Universitas Negeri Jakarta tahun 2011 dan Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan oleh Universitas Negeri Yogyakarta yang di mulai 2008.

Di Indonesia, Evaluasi di luar komunitas ilmu Pendidikan, misalkan studi pembangunan, ekonomi, perencanaan dan sebagainya, belum ada panduan yang jelas soal arah evaluation science khas Indonesia. Praktisi Evaluasi cenderung dihasilkan dari ‘learning by doing’ atau ‘on the job training’ dan ada kecenderungan ketergantungan pada dogma dan text-book Lembaga-lembaga donor. Karenanya, dalam konteks inovasi (khususnya process innovation maupun product innovation (dalam konteks evaluation tools dsb) kita cenderung masih berjalan di tempat.


Lalu Bagaimana Evaluasi di Era Pandemic?

Lockdown membuat traveling untuk field evaluation menjadi tidak mungkin. Bukan hanya industry Evaluasi yang terkena imbas. Hampir semua kegiatan penelitian di berbagai universitas di duniapun terhambat karena mobilitas adalah bagian penting dalam proses-proses kegiatan evaluasi dan penelitian.

Lalu bagaimana kita melakukan evaluasi di Era Pandemic dalam konteks di Indonesia? Saya berpendapat bahwa jawabannya mesti digali dan ditemukan oleh kita sendiri. Sejauh ini tidak ada pengetahuan mendominasi soal bagaimana melakukan evaluasi di era COVID-19. Untuk beberapa alasan. Pertama, hampir semua komunitas evaluasi internasional, sebagai misal, Australian Evaluation Society juga masih mendokumentasi pengalaman evaluasi di era pandemic ini.[1] Dan tidak banyak yang bisa di baca dari European Evaluation Society ataupun American Evaluation Association. Kedua, peer-reviewed literature terkait evaluasi lebih banyak terkait sisi medis dari COVID-19.

Hal ini berarti kita harus melakukan beberapa pilihan realistis yang coba saya rangkum untuk di diskusikan dalam Webinar hari ini. Pendekatan di bawah ini

Pertama, dan yang paling utama adalah memastikan prinsip dan etika evaluasi itu sendiri, baik ada atau tidaknya badai Pandemik, bahwa keselamatan semua pihak baik evaluator, client/staff dan responden (seperti penerima bantuan  – dalam konteks community development project; maupun stakeholder terkait termasuk pemerintah dan pihak terkait lainnya). Dalam konteks di mana pilihan hanya memungkinkan dilakuakan secara remote evaluation, kita perlu bertanya apakah memang kegiatan evaluasi yang anda lalukan adalah sebuah keharusan (dalam segala alasannya termasuk menolong industri evaluasi tetap bisa hidup). Hal ini termasuk di dalamnya focus pada mental health semua pihak; maupun akses pada bandwith dan teknologi (mobile phones) dan quality of engagements.

Kedua, terkait point pertama di atas, adalah renegosiasi dengan clients terkait scope dan pendekatan penelitian dengan target dan potensi  modifikasi aktiviitas. Hal ini tergantung pada status project evaluation anda, apakah sudah atau belum diikat formal agreement.

Tiga, Pentingnya pendekatan experimental and explorative sambil bertanya: What is possible? Tidak ada salahnya berimajinasi dan mencoba memberikan panduan terkait pendeketan-pendekatan exploratif yang sesuai konteks dan keinginan/kemauan users/clients maupun soal realistisnya akses pada stakeholder program/project dalam konteks remote evaluation atau digital-based evaluation.

Empat, adaptasi metodologis [To be explored/explained in details when time is available].

  • The traditional methods: Desk research methods, Content analysis; Discourse analysis
  • Phone interviews; and precautionary approach to face to face with solid risk reduction measures.
  • Emerging methods: live interviews (Skype, Zoom, Google Meeting etc.); Social media data collection (WA survey tool; Online survey; Facebook); Big-data approach to evaluation; Webinar videos as data; Online FGDs; The use of Kobo and others.
  • Secondary data analysis from both projects and external data. Like research, evaluation is about meaning making. Banyak Lembaga yang sudah memiliki sistim Monev dengan proses rekaman aktivitas monitoring yang rutin dan kaya; Kebanyakan dari rekaman-rekaman ini akan tersimpan dalam hard drive mereka untuk selama-lamanya tanpa bisa di konversi menjadi pengetahuan. Sedangkan data hanya bisa bermakna bila pemahaman atas teori dan konsep tentang (namun tidak terbatas pada) social change sebagai agenda utama proyek-proyek pembangunan sosial dan kemanusiaan. Bila dibarengi dengan penguasaan teknologi seperti Teknik coding yang berbasis aplikasi seperti NVivo atau Atlas.ti atau MAXQDA termasuk yang Open Source / free seperti RDQA.
  • Dalam hal ini industry evaluasi juga wajib adaptive terhadap perkembagan teknologi dan implikasi metodologis.
  • Bila evaluasinya terkait COVID-19 non-medis, maka pilihannya bisa dengan real-time evaluation dengan penggunaan berbagai emerging methods di atas.

Lima, terima kenyataan bahwa tidak semua evaluasi mesti dilakukankarena hidup lebih penting dari kegiatan-kegiatan yang bisa di tunda.

Reference

Anderson, S.B. 1978. Editor’s notes: The expanding role of program evaluation. New Directions for Program Evaluation, https://doi.org/10.1002/ev.1195

Flaherty, E.W., and Morell, J.A. 1978. Evaluation: Manifestations of a new field. Evaluation and Program Planning 1(1): 1-10

Lassa, JA. 2011. Institutional Vulnerability and Governance of Disaster Risk Reduction: Macro, Meso and Micro Scale Assessment. PhD Thesis – University of Bonn.


[1] Lihat AES’s COVID-19 update (16/04/2020)  

New Normal, Sindrom 72 M, dan Bahasa Rejim

Oleh: Dominggus Elcid Li*

Ketika rakyat berharap ada langkah terobosan yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi krisis yang mulai terasa dalam menghadapi pandemi Covid-19, hal pertama yang diberikan oleh pemerintah adalah memberikan jargon baru: New Normal. Kondisi ini khas sekali terjadi di Indonesia dalam sekian puluh tahun.

Ketika berhadapan dengan krisis perang dingin dan ketidakmampuan elit duduk bersama memecahkan persoalan bangsa, hal pertama yang dipikirkan Soeharto dan kawan-kawan adalah bikin kata baru: Orde Baru. Bahwa isinya kadaluwarsa atau tidak, itu tidak penting. (Ya, bukan cuma itu dibikin juga bahasa gaya baru: EYD. Bahwa itu sempurna menurut siapa, kita juga diam. Bahwa itu adalah bagian dari ‘politik bahasa rezim’, kita juga terlalu penurut untuk kritis.)

Hal serupa kembali terjadi ketika Indonesia dihantam badai krisis finansial, penyakit tua, dan berhadapan dengan marahnya anak muda, maka elit pengrajin kata-kata menghasilkan kata baru: reformasi. Jika orang bertanya apanya yang ‘direformasi’? Maka semua ramai-ramai mulai bersuara menyerupai tawon. Suaranya ribut dan bulat.

Kurang lebih 20 tahun kemudian, kata ‘reformasi’ jarang mau dipakai ulang dalam perbincangan lagi. Orang tahu bahwa kata-kata ini tidak berarti apa-apa. Kata ini lebih menyerupai penanda perampokan besar-besaran yang dilakukan secara legal untuk sesuatu yang seharusnya dijaga. Tapi, sudah lah, orang juga sudah merasa lebih baik dengan menyatakan ekspresi dengan ‘kata baru’.

Apakah kita belajar dari kelakuan yang sama setiap berhadapan dengan krisis? Pandemi yang menghantam Indonesia dan membuka selubung ketidakmampuan sistem maupun struktur untuk berhadapan dengan model perang baru di era bio security, hanya dijawab dengan kata-kata baru: “New Normal”. (Para oposisi karbitan juga tidak lebih kritis, mereka datang dengan jargon baru: Presiden Baru. Embrio akademisi juga sama, cuma jadi bebek. Aktivis bagaimana? Ya hanya bisa halusinasi ‘orde baru kembali’.)

Jadi jawaban atas pertanyaan di paragraf di atas adalah: tidak. Kita tidak belajar. Ketika ‘elit teknologi’ dunia bergerak berpindah menamai 2019-nCoV menjadi SARS-CoV-2, hal terbaik yang bisa dilakukan di Indonesia malah menyediakan pabrik kata-kata, menyediakan dana sebesar 72 Milyar rupiah untuk buzzer.

Kecenderungan orang Indonesia untuk berhalusinasi dalam dunia virtual memang mengkhawatirkan. Jika kaum setengah melek, sibuk nonton video konspirasi kelas youtubers, maka untuk kaum hawa maupun kaum adam yang senang melodrama, era pandemi disuguhi dengan ‘drama korea’. Sedangkan pemerintahnya, tetap tidak belajar. ‘Sindrom 72 M’ ini kembali dalam wajah lain ‘New Normal’.

Tetapi bukankah sekarang ini rakyat kita sudah sangat menderita sehingga pemulihan ekonomi harus dilakukan segera? Jujur saya bingung dengan pertanyaan ini. Di satu sisi kondisi rakyat begitu sulit, ada yang sudah mulai mengurangi frekuensi makan. Ada lagi yang telah mengirimkan anak-istri pulang kampung, dan bertarung sendiri di kota. Tetapi, fakta yang menyatakan pemerintah bekerja terbaik memikirkan mereka yang paling lemah itu juga menjauh.

Di level pemerintah kota, hal utama yang paling dikhawatirkan adalah PAD (Pendapatan Asli Daerah) berkurang drastis. Ini yang membuat alokasi dana Covid-19 yang diteriakan oleh pemerintah dari sekian level sejak Maret, seperti sedang ‘break dance’ leher patah. Jumlahnya besar, tapi tidak terasa, dan tidak tampak. Lalu muncul lah ide, semakin cepat ‘memasuki’ era ‘New Normal’ semakin PAD bisa diselamatkan, semakin ekonomi bisa bergerak. Ini juga halusinasi.

Setelah Jakarta, Surabaya berhadapan dengan kesalahan logika yang sama. Sejak kapan rokok menjadi industri esensial?
Cluster rokok mengubah peta Surabaya, menjadi merah kehitam-hitaman. Lebih buruk lagi koordinasi di level pemerintah provinsi dan kota juga tidak padu. Jika di Surabaya yang satu pulau saja demikan, bisa dibayangkan untuk kondisi koordinasi untuk kepulauan NTT.

Di NTT, para birokratnya mirip robot koin. Ketika koin masuk, ke kepala maka robot kucing pun bergerak maju, mundur dengan kata ‘New normal, new normal, new normal…’ Selanjutnya kita sudah paham, Sindrom 72 M berjalan cepat. Kali ini para pemimpinnya mulai bergerak membentuk panitia di setiap skala, lalu satu sama lain rajin google dan copy-paste bikin protokol.

Tapi, bukankah orang butuh panduan? Iya panduan jelas harus seperti pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak fisik. Masalahnya, kita yang ‘bangsa Indonesia’ 267,7 lebih juta ini apakah hanya mampu menghasilkan protokol, dan tidak mampu menghasilkan lompatan untuk keluar dari krisis akibat pandemi ini?

“Kamu ngomongnya jangan muter!”

‘Bukan muter atau taputar (dalam Bahasa Kupang), tetapi pakai pikiran, kepala dipakai, naluri hidup dipakai.’

Virus ini varian terbaru yang dikenal di dunia mikrobiologi. Tetapi, berapa banyak kaum ilmuwan mikrobiologi, para dokter patologi klinis, pakar biomolekuler, epedemiolog yang diajak duduk, dibuatkan tim khusus, diberikan dana cukup, dan biarkan mereka memberikan rekomendasi? Yang ada, mereka yang punya mata ilmu untuk melihat ini, hanya dijadikan bawahan kaum kapitalis birokrat. Ya, dipakai jika dibutuhkan untuk jadi figuran, tetapi tidak dipakai untuk membantu untuk memahami persoalan ini dengan sebaik mungkin, dan diajak membuat lompatan jalan keluar.

Tiga bulan awal pandemi, terhitung sejak awal Maret, para pejabat benar-benar ‘diospek’ untuk menjadi pelayan rakyat (Cilvil Servant). Yang paling lelah adalah mereka yang bekerja di sektor kesehatan dan keamanan. Ini lah dua elemen esensial, selain logistik, yang mulai ada di titik jenuh. Kelelahan mereka adalah hal terbaik dari kemanusiaan dan patriotisme yang menolak untuk takluk.

Lantas bagaiamana di level elit? Apakah mereka itu mikir? Apakah mereka itu berbuat yang terbaik? Berapa lama kalkulasi mereka kita ada dalam situasi Perang Covid-19?

“Coba ulang pertanyaan terakhir Tong, ‘perang’ katamu, yang benar itu ini dianggap libur panjang, pikirannya ya libur.”
Ya, sudah Tong saya tahu kamu kecewa, dan alasanmu juga valid. Bagaimana mungkin berhadapan dengan Perang Covid-19, kalian maju tanpa komando dan koordinasi? Bahkan anggaran Covid-19, tidak mengenal prioritas kedaruratan? Orang di Tiongkok bikin rumah sakit dalam seminggu, di sini nyaris tiga bulan proposal pool test atau test massal dengan menggunakan qPCR baru sampai pada tahap ‘terdengar’.

Kemarin siang (4 Juni 2020) di RRI (Radio Republik Indonesia) siaran pusat saya mendengar Presiden Jokowi menargetkan 10 ribu tes, dan akan menargetkan 20 ribu tes. Bahkan kata wartawan RRI ’10 ribu tes itu walaupun pernah mencapai target, masih berjalan naik turun, kadang mencapai, kadang tidak’.

Dalam hati saya menangis. Presidenku, kenapa dirimu tidak didampingi oleh pemikir terbaik? Dan kau dipermalukan sedemikian rupa. Bangsa kita dipermalukan sedemikian dalam. Mengapa kalian biarkan simbol negara kita dijadikan lelucon?

Dengan satu mesin qPCR, dengan menggunakan 1 regen, anda bisa melakukan test swab massal. Tinggal pilih angka yang harus disesuaikan rentangnya 30, 40, 50, 100. Artinya apa? Jika dengan menggunakan mesin qPCR kita sedang bermain di level kelipatan. Artinya 10 ribu tadi dikali 30, dikali, 40, dan dikali 50, bahkan 100. Kuncinya PCR “yang diadakan” bukan hanya PCR klinis, yang hanya bisa periksa otomatis 1 swab=1 regen. Tetapi gunakan qPCR, biarkan tangan-tangan laboran para ahli biomolekuler terlibat bisa mengerjakan apa yang mereka biasa mereka kerjakan.

Artinya jika para ahli biomolekuler dilibatkan maka 10 ribu tadi bisa mencapai angka 100.000 dalam kecepatan yang sama seperti saat ini. Artinya dalam sepuluh hari kita bisa tes 1 juta orang. Artinya apa? Artinya New Normal itu itu bukan cuma di level jargon Pak! Kita bisa lebih cepat lagi jika menggunakan air ludah untuk tes, dan lebih murah.

Lalu PCR klinis yang sudah ada dibuang? Tidak juga, tetap dipakai, tetapi dilengkapi qPCR agar PCR tidak hanya dipakai sebagai alat uji klinis—seperti yang sudah ada, tetapi alat surveillance! (Argumentasi ini saya rekam dari seorang sahabat, seorang ahli biomolekuler yang berjibaku mencari jalan keluar dalam rimba birokrasi)

Lalu orang mengeluh, ekonomi kita harus maju, rakyat harus makan. Tetapi PR tidak dikerjakan. Bukankah yang sedang kalian lakukan ini adalah pembiaran? Bagaimana mungkin ‘New Normal’ dikampanyekan dengan harga 1,5 juta hingga 2,5 juta rupiah per 1 swab. Atau dengan 260 ribu per rapid tes yang berlaku hanya tiga hari? Mengapa jalan lain yang lebih murah dan massal tidak dikerjakan? Tes swab bisa turun ke level 30 ribu, bahkan 15 ribu, jika dilakukan massal. Selain lebih presisi, lebih murah. Pembatasan sekaligus pembukaan ruang terbatas akan mungkin dilakukan dengan lebih percaya diri.

Sadar atau tidak sadar dalam ‘perang biologi’ terkini qPCR adalah radar. Menolak untuk menggunakan radar, artinya membiarkan musuh masuk dan mengobrak-abrik tanpa ampun. Bahkan jika saat ini jika para pejabat masih menganggap situasi kita hanya sekedar ‘liburan panjang’, maka sesungguhnya kita sedang terlena dengan sekian kemungkinan jika perang itu berlangsung bertahun-tahun. Sejarah Spanish Flu, tidak perlu diuraikan di sini, buku PDF-nya bisa dibaca, jangan hanya di-share.

Jadi sosialisasi ‘New Normal’, tanpa lompatan teknologi tidak lebih dari mengulangi kesalahan yang sama. Rakyat sekedar tumbal, tanpa para elit berpikir dalam level terbaik untuk menjaga keselamatan bersama. Pun, menegasikan New Normal, tanpa mengerti akar persoalan juga tidak membawa kita kemana-mana.

Keselamatan dalam terminologi warga negara, selalu dimulai dari titik terlemah. Logika universal basic income, juga mulai dari ide dasar ini. New Normal bukan lah hukuman untuk rakyat jika para pemimpin sudah menghitung dampaknya untuk mereka yang paling lemah. Hanya dengan tanggungjawab ini lah anda layak disebut pemimpin, dan bukan robot kucing.

Sayup-sayup terdengar suara elektronik “New normal, new normal, new normal….”

Semoga itu bukan panggilan kematian.

*Anggota Forum Academia NTT