Home » konflik

Category Archives: konflik

Permainan Perang Kota Para Elit

Battle of Grunwald by Jan Matejko (1878)

Battle of Grunwald by Jan Matejko (1878) [Sumber Foto: Wikipedia]

Oleh: Dominggus Elcid Li*

Entah apa yang ada di benak anda ketika membaca berita dari jauh atau bahkan mengalami langsung situasi ibukota dalam beberapa hari terakhir, sebagai target eskalasi politik elit dalam beberapa bulan terakhir dari proses pemilihan presiden? Kejadian-kejadian ini nyaris tidak mungkin dimengerti tanpa mempunyai cerita dasar tentang pertikaian para tentara di era akhir Orde Baru. Labirin narasi yang mereka bangun dan tercecer dalam berbagai biografi, autobiografi, dan analisa institusi membantu kita untuk melihat formasi posisi ‘permainan perang’ ini.

Selanjutnya pengerahan massa maupun formasi pertahanan cenderung hanya bisa dimengerti dalam formasi ‘permainan perang kota’ para tentara. Faksi-faksi para tantara terbaca jelas melalui jaringan internal tantara maupun proxy sipil.

Dua dekade setelah Soeharto turun, bagi para tantara tidak mudah untuk menentukan arah haluan, khususnya untuk menentukan ‘inti republik’. Sebagian masih dalam posisi dwifungsi ABRI ala Soeharto, sebagian lagi dalam posisi militer sebagai penjaga proses demokratisasi. Dalam proses transisi demokrasi pasca Soeharto, faksi atau galur Cendana cenderung terpinggirkan. Formasi ini terbaca jelas jika kita mengikuti sejarah 27 Juli 1996, khususnya untuk melihat faksi tentara dibalik kelompok pro dan kontra.

Kisah kekerasan, adu domba dan terutama secara sengaja mengorbankan orang-orang yang lemah akal dan miskin merupakan kecenderungan yang dipakai oleh para elit Indonesia sejak tahun 1960-an hingga saat ini. Jejak ini pun terlacak menjelang pergantian kekuasaan di tahun-tahun akhir era Orde baru 1996, 1997, dan 1998. Kematian warga biasa begitu banal. Selanjutnya kematian-kematian mereka dibiarkan hilang, tak bertuan, dan tak ada cerita. Hanya tanggal mati tanpa keterangan. Kritik utama kepada elit Indonesia yang sering dilontarkan seorang sahabat yang telah purna adalah ‘sudah menjadi kebiasaan konflik antar elit selalu ditarik ke bawah’.

Hal ini cukup berbeda jika kita lihat apa yang terjadi di negeri jiran Malaysia, secara elegan konflik diposisikan antara para pemimpin mereka dan tidak diturunkan ke bawah. Meskipun letupan-letupan rasialis muncul sebagai konsekuensi sistem apartheid yang mereka pakai. Pernyataan-pernyataan ini mungkin dianggap sebagai penyerderhanaan, karena sejarah kedua negara yang berbeda, namun juga untuk mempetegas bahwa jika mau elit di Indonesia mampu melakukan itu.

Selain itu, dalam proses perebutan kekuasaan, posisi rakyat senantiasa diletakan sebagai pihak yang disandera. Kita tidak akan menemukan kisah patriotik khas para samurai yang siap berduel satu lawan satu untuk melihat keindahan pertarungan, sebaliknya para ksatria semu di Indonesia hanya lah orang yang mengadu domba. Buka saja institusi-institusi, atau pun narasi-narasi yang mereka bangun segera terlihat kegoblokan yang mereka pertontonkan.

Perebutan kekuasaan tidak butuh bukti, apalagi jika dianggap kuasa dan pengetahuan dalam posisi serupa. Mereka yang punya kekuatan dianggap sebagai penafsir yang punya otoritas. Lain daripada itu tidak penting. Siklus kekerasan ala tentara ini sudah terputus selama 20 tahun, namun dihidupkan ulang. Narasi konflik yang dibangun pun tetap sama. Tetap ada di dalam posisi masa lalu. Tetap tinggal dalam rumah Orde Baru. Pun jika sering digembar-gemborkan dibalik para tentara ada mereka yang terdidik, para pemikir. Namun jika melihat kenyataan beberapa hari ini, sulit untuk menyatakan bahwa mereka ini punya pikiran.

Jika tidak punya pikiran apa mungkin orang menafsirkan ulang republik, atau keluar dari rawa-rawa rezim korporatik dan atau neolib? Kecanggihan analisis, atau pun ketinggian pangkat prajurit seketika menjadi tidak berarti ketika pemikiran untuk republik tidak keluar. Mengapa kelas elit tentara kita jatuh di rawa-rawa hisap juga tidak terjelaskan, karena arena pertarungan pemikiran tidak pernah dibuka, dan hanya diposisikan pada perlombaan penguasaan materi. Hal yang memalukan adalah kesuksesan seorang jendral diukur dari berapa hektar tanah yang menjadi miliknya. Hal yang amat sangat najis sekaligus sadis adalah jika kita membuka motif keberadaan rombongan tentara di masing-masing barisan yang berkonflik, dan ternyata menemukan sumbu konflik hanya soal berapa banyak materi dan jabatan yang dikuasai.

Jika saja mereka punya pikiran, maka titik pertarungan tidak akan pernah diposisikan pada massa rakyat. Orang yang mampu berpikir tidak pernah menempatkan orang-orang kecil dalam posisi adu domba. Orang yang budinya baik tidak pernah membiarkan terjadinya pertumpahan darah untuk kursi kekuasaan.

Jika seorang negarawan ingin membuka persoalan republik titik persoalannya tidak dimulai dari diri sendiri. Titik kedaulatannya tidak selebar telapak kaki.

Usaha mencari kebenaran untuk menopang fondasi republik juga menjadi tidak mungkin karena pihak-pihak yang bertikai sama-sama ‘mengambil’. Sikap altruistik, tanpa pamrih, yang menjadi elemen khas negarawan tidak muncul.

Karena perebutan kekuasaan tidak diikuti dengan pertarungan pikiran untuk republik maka yang muncul hanya lah pembelahan-pembelahan berkelanjutan. Ketidakmampuan membuka fondasi dasar republik, dan hanya membelah atau mempartisi republik adalah akibat langsung dari perebutan kekuasaan tanpa pikiran. Logikanya, pikiran-pikiran bernas juga tidak muncul karena yang dianggap musuh dalam politik republik adalah ‘saudara-saudara sendiri’. Gerak saling bunuh ke dalam ini umurnya sekian abad.

Tidak aneh jika anda suka membaca babad dan menemukan kisah keterpurukan dan saling bunuh. Kerajaan-kerajaan itu hilang tanpa bekas, tidak ada cerita berarti yang tersisa, selain perebutan lahan parkir. Ironi semacam ini tidak mungkin dimengerti oleh mereka yang wawasannya sebatas mata dan kursi kekuasaan. Soal warna kursi merah atau hijau kan tinggal dikarang, apa susahnya? Semakin kekuasaan didoakan, semakin menjadi mistis, dan menjadi tahyul. Ini jelas aneh, karena purifikasi malah menjadikan manusia sebagai monster.

Pada akhirnya setelah sekian abad, orang tidak akan mencatat tentang praktek adu domba. Sejarawan mencatat tentang kesejahteraan warga. Tentang pikiran negara. Orang tidak akan menghitung intrik. Cerita tentang intrik kelasnya adalah kelas telenovela, ceritanya dibuat panjang, dan dibuat-buat.

Visi republik tidak mungkin keluar dengan model pertarungan intrik telenovela. Republik ini tambah tua, tetapi elitnya tidak. Involusi republik amat terasa jika anda membandingkan pikiran para pendiri republik dengan mereka yang sedang dianggap elit terkini. Malu dong!

*Warga negara Republik Indonesia.

Retaknya ke-Alor-an

divided_society
Divided Society – copied from sscm.ac.uk

Jonatan A Lassa [Pos Kupang 24 Mei 2006]

ALOR, kemajemukan dan pluralitas adalah realitas sosial yang sudah berusia tua. Dari sisi kemajemukan bahasa, pluralisme keagamaan, Alor punya romantisme tersendiri seperti pela-gandong di Maluku. Ke-Alor-an perlahan tercabik. Visi kebersamaan Alor-Pantar hilang karena kepentingan-kepentingan sesaat.

Konon, sering dikisahkan pluralisme sang Raja Alor yang menanggapi para misionaris agama bertahun-tahun lalu. Baik misionaris Kristen, Islam maupun Katolik disambutnya, dan tiap-tiap misionaris agama mendapatkan pengikut masing-masing satu anak kandungnya. Relasi agama-agama di Alor diikat, sebelumnya diikat oleh hubungan darah dan saling kawin. Keunikan ini tentu tidak eksklusif milik Alor, tetapi juga Poso dan Ambon.

Masyarakat kita terpecah (lagi). Setidaknya sebagian kecil masyarakat Indonesia di Alor. Rumah dibakar dan dirusak, kelompok pemuda berbeda saling menyerang, ada yang mengungsi, polisi tidak berkutik karena kedua kelompok memiliki senjata rakitan dan panah, adalah cerita tipikal awal mula konflik berkepanjangan Sulawesi Tengah dan Maluku yang sudah berusia 8 tahun. Ramalan berbagai pihak beberapa tahun lalu tentang potensi konflik Alor akhirnya terjadi.

Disayangkan, masyarakat di level akar rumput, seolah kehabisan cadangan toleransi untuk hidup dalam semangat solidaritas horizontal. Hubungan darah, suku yang menjamin hubungan timbal-balik seolah menguap habis, ditelan nafsu fundamentalisme agama yang memupuk kebencian satu dengan lainnya di alam bawah sadar. Khotbah tentang damai dan kasih di gereja dan mesjid seolah menguap begitu saja tanpa relevansinya di kehidupan nyata.

Pelanggengan keretakan sosial

Sewaktu penulis meneruskan email Rm. Leo Mali yang menawarkan untuk menggantikan Tibo CS di berbagai yahoogroups di kalangan terpelajar Indonesia di luar negeri, muncul berbagai tanggapan positif maupun negatif. Yang mengejutkan adalah terlalu banyak negatifnya, dan terkesan kita sudah hidup begitu terpecah. Memori dan alam bawah sadar kita tiba-tiba terungkapkan secara tiba-tiba yang menunjukkan bahwa kita hidup saling curiga.

Yang menyedihkan adalah praktek saling curiga ini dilanggengkan oleh kaum intelektual Indonesia. Di level komunitas akar rumput, dari orangtua, pemuda dan anak-anak, kita hidup secara terpecah-pecah. Retak sosial masyarakat Indonesia sangatlah kasat mata. Yang pernah menegasikan tesis Samuel Huntington tentang “The Clash of Civilization” justru menegaskan secara tidak langsung bahwa “The Clash of Civilization” menjadi self-fulfilling prophecy.

Dari pemetaan risiko konflik beberapa tahun lalu di Alor, ada berbagai perspektif lokal yang mulai memperhitungkan repatriasi kaum sekolahan kembali ke Alor, yang terkesan semakin kental spirit fundamentalisme. Dari berbagai sumber lokal, yang tentunya tidak bebas asumsi konspiratif, didapatkan bahwa keretakan sosial ini cukup terasa setidaknya empat tahun terakhir.

Retak sosial di Alor

Dalam pertemuan diskusi kampung untuk manajemen bencana di Desa Alila Timur, Kecamatan Alor Barat Laut, tepatnya Mei 2003, komunitas warga mengatakan bahwa kekuatan utama masyarakat di Alor adalah “Nilai persatuan dan kesatuan dalam masyarakat cukup tinggi dibuktikan dengan relasi antarumat beragama yang baik di mana sering mesjid dan gereja dibangun bersama oleh dua umat beragama”. Praktek ini terjadi bukan hanya dalam konteks masyarakat rural tetapi juga urban seperti Kota Kalabahi. Cerita ini mencerminkan internalisasi nilai-nilai pluralis yang diturunkan secara paternalistik dan mampu bertahan relatif lama.

Masyarakat Desa Alila Timur mengatakan bahwa mereka memilikipersoalan-persoalan berulang (cyclical) seperti gempa bumi, banjir, kekeringan, angin topan, hama kutu kelapa, tikus dan diare. Ketika ditanya konflik sebagai sebuah potensi bencana, bahkan tidak terbanyangkan oleh mereka. Mungkinkah perbedaan belum dimanipulasi saat itu?

Hal yang kontras terjadi ketika dilakukan pemetaan social capital di Kalabahi, Ibu kota Kabupaten Alor, di mana komunitas pemuda begitu terpecah-pecah dalam kampung Kristen dan Islam. Retak sosial ini terus dilanggengkan setiap tahun, ketika pertandingan olah raga antarkampung. Tawuran pemuda antarkampung ditarik ke konflik agama. Evolusi sosial ini tiba-tiba baru saja dirasakan sebagai sesuatu yang baru saja terjadi kini.

Dalam perjalanan mengelilingi Alor tiga tahun silam, dari Ibu kota Kalabahi, lewat Kecamatan Alila, hingga Kokar, kita akan melihat realitas komunitas desa yang hidup terbagi-bagi sebagai “desa Kristen”, “desa Islam” – berselang seling. Perjalanan ini mengingatkan penulis pada kondisi Poso di tahun 2002. Walaupun demikian, pelabelan desa berbasis agama antardesa ini, pada dirinya sendiri mengandung potensi konflik, bila perbedaan dimanipulasikan sebagai alat peretak sosial.

Secara kultural, dengan terbaginya Alor dalam bahasa lokal yang sangat ragam, yang secara inheren, perbedaan kultural ini bisa dimanipulasi untuk menciptakan konflik, walaupun sifatnya evolutif. Yang seharusnya terjadi adalah perbedaan dikelola menjadi sumber daya sosial bagi pembangunan, bukan anti pembangunan dalam bentuk konflik.

Peranan negara tentunya diharapkan untuk mampu meredam tindakan manipulasi perbedaan menjadi konflik berdarah. Instrumen kebijakan tidak harus direduksikan menjadi “proyek” toleransi beragama semata. Terminologi “pilot proyek” toleransi umat beragama, seolah toleransi itu sebuah visi jangka pendek yang tergantung pada berbagai variable seperti ketersediaan dana dan waktu. Seolah pengalaman hidup bersama masyarakat yang sudah berusia ratusan tahun telah sirna.

Haruskah reinkarnasi konflik Poso dan Ambon terjadi di Alor? Jawaban tegas terhadap pertanyaan di atas adalah tidak. Tetapi supaya tidak terjadi lagi reinkarnasi konflik Poso dan Ambon di Alor, maka harus ada resolusi berbasis komunitas yang serius dilakukan. Upaya serius perlu dilakukan secara langsung oleh komunitas sendiri dengan daya, akal dan kemauan mereka sendiri, sebelum semuanya terlanjur.

Salah satu isu yang mengemuka adalah skenario pembentukan Kabupaten Alor Barat, yang nantinya lebih homogen secara agama. Ini yang terjadi di Maluku dan Sulawesi Tengah dan yang ditakuti adalah skenario ini harus memakan nyawa manusia tak bersalah yang dilakukan oleh pihak-pihak haus kekuasaan.

Secara elitis diperlukan resolusi simbolik, antarberbagai elite-elite dari pihak yang berbeda, pemimpin agama, representasi negara dan penegak hukum dan lembagaadat dan sebagainya. Menjadi soal ketika resolusi simbolik di level atas tidak otomatis ‘trickle down” ke level komunitas. Resolusi konflik dan peace building multi level perlu dicari bentuknya yang paling tepat. Intinya, resolution from the bottom lebih sustainable karena masyarakat kecil sangat berkepentingan dengan damai.

Ke-Alor-an yang majemuk harus dipertahankan. Ancaman terjadi karena bangkitnya keradikalan garis keras berbasis agama (yang lahir di hampir semua agama kini) yang baru mau mengakar, harus putuskan jaringannya.

Polisi dan intelijen sudah sejak dini seharusnya serius menelusuri pergerakan logistik senjata untuk konflik seperti senjata tajam dan bahkan senjata rakitan maupun otomatis harus menjadi agenda utama.

Belajar dari pengalaman Poso dan Ambon, di Alor kiranya aparat bisa berkomitmen penuh untuk rakyat semata. Aparat kepolisian haruslah kompak dan tidak terpecah dan tidak turut melanggengkan masyarakat sosial yang telah terpecah. Semua pihak harus mampu menyelesaikan masalah ini dengan menjadi mediator yang bijak tanpa harus memperkeruh suasana. Bukan sebuah pikiran baru dan sulit, tetapi diperlukan ‘revolusi’ internal di dalam lembaga negara tersebut.

Pos Kupang 24 Mei 2006

http://www.indomedia.com/poskup/2006/05/24/edisi24/opini.htm