Indosasters

Home » Pilkada

Category Archives: Pilkada

PoliTikus Sebagai Beban Dalam COVID-19?

Oleh: Dominggus Elcid Li

Seorang Ibu bertanya, “Jika anak bisa belajar di rumah, mengapa para pejabat tidak bisa berpolitik dari rumah, dan malah mengajak warga berkumpul seolah kita sedang berada pada situasi yang biasa-biasa saja dan bukan pandemi?

Apakah penyampaian mandat untuk memerintah tidak bisa dilakukan dari rumah, dan tidak perlu berkumpul? Lewat pos misalnya, sehingga orang tidak perlu berkumpul?”

Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini menggelitik. Anak-anak yang bernaung di bawah institusi sekolah saat ini juga sudah teramat bosan tinggal di rumah, tetapi mereka tetap disiplin belajar dengan segala daya upaya. Tak hanya anak yang bosan, orang tua juga sama. Guru pun menanggung beban yang juga tidak mudah.

Sekolah adalah tempat nalar diasah, dan orang diajak untuk berpikir sistematis. Namun, fenomena terbaru yang dipertontonkan para poli-tikus ini seolah hendak mengatakan bahwa cara berpikir sistematis itu hanya untuk diterapkan oleh anak-anak saja, sedangkan para poli-tikus adalah orang dewasa seolah sedang berlatih ‘ilmu kebal’ di lapangan kampanye. Poli-tikus adalah kaum jenis lain yang melampaui segala aturan. Mereka boleh berkumpul, bergerombol, menularkan, dan merasa biasa-biasa saja. Tidak begitu peduli.

Menteri menulis memberikan peringatan para calon kepala daerah ‘yang melanggar protokol kesehatan’. Peringatan ini terlambat. Seharusnya kesalahan mendasar semacam ini sudah harus bisa diantisipasi sejak awal. Kasus positif Covid-19 mulai bermunculan. Telah muncul cluster ¬ Pilkada dari calon kepala daerah yang positif terinfeksi pada berbagai tahapan. Andaikan tes massal dilakukan entah berapa lagi yang terinfeksi.

Fenomena ini memperlihatkan hal yang aneh, tetapi dianggap biasa. Para calon kepala daerah bergerak tanpa kontrol. Kondisi ini memperlihatkan kondisi riil. Partai-partai politik saat ini yang tidak lagi mempunyai kemampuan otokritik, sehingga kesalahanan pembuatan kebijakan yang remeh temeh terjadi beruntun, tanpa ada kemampuan membuka jalan sebagai tanda terobosan.

Ada beberapa hal yang membuat partai politik dan para aktornya tidak dapat melihat jauh. ¬Pertama , hampir di setiap tubuh partai politik mengalami monoloyalitas yang akut. Loyalitas tunggal pada pemimpin partai membuat faksi-faksi dalam partai politik hilang. Kedua,¬ hilangnya faksi-faksi dalam partai politik juga semakin mengerucut pada persaingan kuasa partai semata dan cenderung buta. Kuasa demi kuasa. Indikator kuasa politik dalam partai bukan lagi soal kemampuan tetapi lebih pada soal siapa.

Ketiga, laboratorium-laboratorium pemikiran tidak tumbuh dalam partai politik. Tidak ada think tank yang bergerak dalam partai politik. Tidak ada simulasi internal yang dikerjakan sebelum kebijakan dikeluarkan. Keempat, situasi ini memperlihatkan ketidakmampuan menentukan prioritas dalam partai politik. Ketiadaan kemampuan menentukan prioritas merupakan akibat langsung dari ketidakmampuan berpikir strategis.

Partai politik yang bergerak tanpa nalar maupun target terukur merupakan akibat terjauh dari monoloyalitas yang cenderung buta. Jika kondisi ini terjadi pada satu partai semata kita masih bisa mengelak bahwa ini hanya cerita tunggal, tetapi kondisi ini terjadi pada semua partai politik. Tidak ada warna terbosan yang dilakukan oleh satu partai politik pun di Indonesia untuk Covid-19 yang menggambarkan visi brilian partai politik. Sebaliknya, pembedaan ideologis yang ‘seolah-olah ada’ diantara partai politik, tidak menjadi pembeda dalam praktek pembuatan kebijakan.

Munculnya travel warning dari berbagai negara ke Indonesia, bukanlah hal yang dibuat-buat, tetapi mereka mampu melihat sikap masa bodoh para elit Indonesia. Indonesia dianggap tidak berada pada level terbaiknya. Artinya para ‘pemegang tampuk pemerintahan’ Indonesia dianggap tidak menyelesaikan PR-nya dengan baik.

Di tahun 2020 ini kita juga mencatat bahwa pada saat pandemi orang-orang partai bukan bekerja sama mencari jalan keluar, tetapi sibuk dengan agenda pemilihan presiden 2024, dan ancang-ancangnya dimulai dengan Pilkada serentak di berbagai wilayah. Agenda politik politikus itulah yang dianggap riil. Padahal situasi pandemi membutuhkan kecermatan, penguasaan detil, dan intervensi harian yang menyeluruh. Tepat di titik ini kita tidak punya sumber daya tim kerja yang dibutuhkan.

Secara umum pola pengambilan keputusan di aras elit pemerintahan cukup memprihatinkan karena dua hal. Pertama, kebijakan yang terlalu didominasi oleh perhitungan-perhitungan ekonomi makro seperti ketakutan terhadap resesi menelantarkan kajian kesehatan masyarakat (public health). Sulit kita mendapatkan ada kombinasi kebijakan anggaran yang brilian dari para ekonom sebagai terobosan di era pandemi sebagai buah pemikiran strategi ekonomi-kesehatan di era pandemi. Para ekonom pemerintah juga amat permisif terhadap poli-tikus di panggung kekuasaan. Bisa jadi para ekonom juga tersandera oleh para poli-tikus. Namun pola menjaga keseimbangan anggaran negara tanpa ada terobosan juga hanya menunda kematian. Ya, seandainya uang pilkada bisa diberikan untuk bikin laboratorium tes massal. Entah kenapa inovasi murah semacam ini tidak tiba di tangan para ekonom negara?

Kedua, partai politik sebagai pemegang kendali rotasi kekuasaan pun tidak terkontrol dan tidak bergerak dalam kemampuan nalar maksimal. Para elit partai politik bergerak dalam asumsi kelompok yang cenderung homogen. Ke-serupa-an yang menjadi-jadi baik di dalam partai maupun antar partai hanya melahirkan situasi katak dalam tempurung. Tidak ada terobosan.

Kebijakan yang disodorkan pun memunggungi realitas. Sebelum memasuki era New Normal, mereka sibuk bikin kebijakan rapid test. Setelah New Normal terbukti ‘Tidak Normal’, malah membuat kita semakin terkunci, jargon yang dibawa adalah ‘vaksin sudah siap diberikan’.

Komunikasi politik yang dijalankan tidak didasarkan pada realitas terkini. Artinya dengan sekian infrastruktur kepartaian yang begitu dahsyat, kemampuan untuk mengintegrasikan masukan real time dari para konstituen tidak terjadi. Orang tahu bahwa untuk menuju pada penemuan vaksin butuh waktu, dan butuh usaha. Sebelum vaksin ditemukan harus ada disiplin yang memadai untuk mengontrol angka penyebaran. Tepat di sini para poli-tikus menolak untuk disiplin dalam cara berpikir sistematis.

Bahkan di era New Normal, komando pemberian informasi Covid-19 ditutup. Katanya agar orang tidak panik. Kebijakan yang keliru mulai dipanen dampaknya. Relaksasi yang dipaksakan berimbas pada melemahnya kewaspadaan, dan melonjaknya angka penderita dan kematian.

Jika hari-hari ini ada ide untuk mempekerjakan preman untuk mengawasi orang di pasar agar tertib menggunakan masker, maka ide ini seharusnya digunakan untuk para elit juga. Seandainya ada yang mengawasi agar mereka tertib berpikir, tentu kita bisa mencapai sesuatu. Tetapi mekanisme kritis semacam itu ditutup total, sehingga kita seolah tidak punya jalan keluar.

Jika hari-hari ini grafik krisis mengalami rebound, grafik yang menderita infeksi bukannya menurun tapi menunjukkan trend naik dan di ambang tidak terkendali maka kita sedang dihukum karena kesalahan sendiri. Hal yang paling ironis dalam situasi ini adalah upaya melakukan demokratisasi sejak tahun 1998 kembali pada titik anarki. Kondisi para pemegang kekuasaan yang tidak mampu melihat cahaya juga tidak mampu memberikan cahaya untuk warga negara.

Jika hari-hari ini kata-kata para pemimpin tidak berarti di tengah publik, ini terjadi bukan karena orang membangkang, namun orang tidak melihat apa yang diucapkan oleh pejabat yang bersangkutan menjadi bagian dari dirinya. Para pejabat seakan ada di ‘dunia lain’. Fantasi-fantasi berlipat yang memunggungi kenyataan terjadi di seluruh sektor. Selama kenyataan tidak dilihat, dipelajari, dan dikerjakan,tidak ada jalan keluar. Kita hanya bisa berjanji ‘vaksin akan tiba’. Entah itu kapan? Jika itu masih bersifat ‘entah kapan’, mengapa tidak kerjakan sesuatu yang riil? Inilah situasi anarki yang terselubung.


#Moderator Forum Academia NTT

Rocky Gerung, Tito dan Regime Jokowi

biblefiction2

Edited from me.me/i/a-z-holy-bible-fiction-holy-holt-put-it-where-307182

Oleh: Dominggus Elcid Li*

Korps kepolisian RI di bawah Tito memanggil Rocky Gerung untuk meminta keterangan terkait pernyataan Rocky yang berbunyi ‘kitab suci itu fiksi’. Ya, entah, apa yang ada di benak Tito dan kalian?

Sebagai aktivis politik berlatar pendidikan filsafat Rocky sedang bermain dengan nalar. Ucapannya mungkin dianggap ekstrim, tetapi jika membandingkan dengan ucapan Rodrigo Duterte, ucapan Rocky belum seberapa. Rocky berbicara dari panggung pemilihan presiden yang memilukan, sedangkan Duterte berbicara dari posisi kursi presiden. Rocky dalam posisi menentang kekuasaan, dan Duterte dalam posisi memainkan kekuasaan. Duterte memicu kemarahan para pemimpin Katholik karena menyebut ‘God is stupid’.

Ide tentang tubuh politik (body politics)-nya Jokowi yang dikritik Rocky Gerung dalam orasi-nya terbukti saat ini. Jokowi sebagai seorang manusia adalah manusia yang sangat sederhana dan baik, tetapi Jokowi sebagai rezim politik tidak mampu membedakan wilayah kritis yang bisa dibahas dengan menggunakan hukum postif atau tidak.

Saya berpandangan bahwa Tito sebagai komandan polisi dalam kasus Rocky Gerung sedang bermain api yang tidak perlu, ranah kritis tidak perlu dijawab dengan surat panggilan. Apa tidak ada intelektual kaliber dari kubu Jokowi yang bisa menyampaikan tanggapan secara elegan, bahkan berdebat dengan Rocky, sehingga elemen koersif negara harus dipakai untuk berhadapan dengan Rocky?

Kenapa Tito main api? Pertama, negara kita bukan negara theokrasi. Meskipun kita hidup dalam budaya politik Jawa yang lebih mementingkan populasi (cacah) daripada luas wilayah, memang ada kelompok mayoritas beragama Islam yang hidup di pulau-pulau tertentu. Pertanyannya, dalam kasus kitab suci ini kelompok Islam mana yang tersinggung? Jika Gus Dur masih hidup, apakah Gus Dur akan tersinggung? Ataukah ia lebih cerdas dari Jokowi untuk berbicara berhadapan dengan Gerung? Involusi nalar semacam ini tidak bisa ditutupi.

Kedua, Tito sebagai pemimpin sebuah institusi seharusnya paham bahwa ia harus menjaga jarak dari ‘politik kekuasaan’. Apa buktinya? Dalam kasus Rocky kaum beragama di kubu mana yang tersinggung?

Ketiga, dalam logika oposisi biner, artinya ‘jika bukan A maka B’, strategi komunikasi politik yang diterapkan oleh kubu Jokowi menelan semua yang busuk dari kubu Prabowo. Entah naif, atau sekedar kesalahan yang sengaja dibuat, terasa bahwa para pendukung Jokowi sedang mengambil alih posisi Alumni 212 yang pernah dikritik.

Mengapa demikian? Ketika Rocky berbicara di masjid, pendukung Jokowi malah berujar ‘kenapa ada orang kafir bicara di masjid’. Sebagai bahan debat kusir di media sosial bisa saja menggiring agar Rocky diadili oleh para pendukung 212, tetapi implikasi yang sedang dibentuk bertentangan dengan konstitusi republik.

Pemilihan presiden, manusia yang konon dipilih dari 200-an juta manusia di kepulauan ini, untuk mengurus nasib bangsa umurnya cuma sekian hari, keberlanjutan republik lebih dari itu. Jangan hanya permainan kekuasaan, lantas rumah yang bernama republik itu dianggap tiada. Dalam kacamatan Republiken, alumni 212 dan Amien Rais keliru dalam aksi politik, dan apa yang dibuat Tito sebagai Kapolri dalam kasus Rocky juga sama kelirunya.

Keempat, polisi bisa punya waktu untuk menangani kasus politik kekuasaan, tetapi terhadap sekian kasus perdagangan orang di neraka kemiskinan di rumah saya di Nusa Tenggara Timur tidak ditangani, malah korps polisi mengurusi sesuatu yang abstrak–kecuali anda turunkan dalam kacamata iman.

Hal-hal yang jelas dimata tidak ditangani. Mulai dari polisi yang tidak bikin di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan malah jadi pejabat di Polda metro Jaya, dalam kasus perbudakan orang NTT di Medan (Lihat video di youtube ‘Kabar Dari Medan’), hingga Presiden yang gagal menegakkan rule of law untuk korban perbudakan, padahal dokumen perbudakan sudah diserahkan ke tangan tuan Jokowi (dan saya serahkan sendiri).

Lalu sampai di sini, apakah kita yang kecewa dengan petugas partai lantas menganggap ‘Republik itu fiksi’? Ataukah kami yang tinggal di neraka kemiskinan ini ikut menganggap ‘Tuhan telah mati’, dan kitab suci sekedar ekstasi manusia pemalas?

Kelima, sebagai penulis, saya terganggu. Ketika polisi yang biasa menilang orang, atau meneliti tentang perkara pembunuhan ikut-ikutan menyidik kesalahan pilot di cockpit saya bertanya, apakah cukup kemampuan polisi untuk menyidik kesalahan para pilot (selain yang terkait tes urin narkoba)? Lalu polisi mau masuk dalam mengadili premis-premis filsafat ketuhanan? Apakah anda sehat?

Tidak semua orang beragama punya kitab suci. Agama alam (natural religion, sebutan orang asing) di tempat kami, dalam tradisi nenek moyang di pedalaman Timor tidak punya kitab suci. Tetapi ‘Uis Neno’ itu diyakini ada. Kitab-kitab asing muncul sekian abad silam. Apakah kalian juga akan masuk dalam lorong waktu dan memeriksa proses kelahiran agama-agama abrahamik yang sangat narsistik ini–setiap bersembayang harus diperlihatkan dan diketahui dunia? Dan setiap pertikaian harus dibawa ke taraf hidup-mati?

Republik punya kitab sendiri, dan saya anggap suci. Namanya konstitusi. Aturan dasar itu mengatur tata hidup kita bersama. Jika alumni 212 lebih mementingkan cacah (baca: mayoritas populasi) dalam berpolitik, dan Jokowi juga demikian (Jokowi juga orang Jawa), maka alat negara yang namanya polisi tidak boleh keliru. Polisi seharusnya menjadi garda republik, dan tidak bermain dalam politik kekuasaan. Struktur republik harus dijaga.

Republik Indonesia bukan fiksi, karena Republik bukan fiksi maka prinsip egaliter wajib dijalankan. Kritik terhadap Tito atau pun Jokowi atau siapa pun harus dijamin. Karena dalam Republik yang sakral itu konstitusi, ada aturan dasar yang mengatur posisi atau cara duduk (sila) dalam hidup publik. Jika sekali mengganti dasar negara, kita tidak pernah mungkin kembali.

Dalam Pemilu lalu saya pilih Jokowi. Sampai mati saya tidak akan pilih Prabowo. Tetapi saya menghargai kawan-kawan yang memilih dan bekerja untuk Prabowo.

Kita wajib menggeleng terhadap kekuasaan, jika keliru. Saya setuju dengan Rocky di bagian ini. Soal kitab suci, pernyatannya bukan untuk dibantah, apalagi diperiksa polisi. Wilayah hukum positif tidak akan mampu memeriksa klaim filsafat (yang sifatnya abstrak). Di bagian ini saya rindu Gus Dur, bukan Jokowi.

Bagi saya kekeliruan reformasi dimulai saat Gus Dur dikudeta. Ketika ke lubang buaya beberapa minggu lalu, di museum baju-baju piyama yang dipakai terakhir para jendral Angkatan Darat dipampang di sana. Gus Dur ketika keluar hanya menggunakan piyama. Baju tidur. Gus Dur tidak pernah diperhamba oleh kekuasaan, walaupun pendukungnya tidak ikhlas membiarkan Gus Dur dikudeta. “Kekuasaan tidak perlu dipertahankan mati-matian…” Hal yang sama ditunjukkan oleh Bung Karno, mati dalam tahanan rumah meskipun sekian angkatan masih berdiri di belakangnya.

Baik Bung Karno dan Gus Dur tidak pernah diperhamba oleh kekuasaan. Kader PDIP dan PKB harusnya lebih tahu dari saya. Kita tidak boleh keblinger…

*Warga Negara Republik Indonesia

 

Pilkada NTT dan Politik Mamalia

Kepemimpinan Mamalia - Gajah

Gajah di Amboseli national park dengan latar Gunung Kilimanjaro [Credit: Dr. Stacey Sauchuk]

Jonatan A. Lassa*

NTT krisis kepemimpinan publik! Begitu banyak pejabat, begitu sedikit pemimpin. Energi kita habis membahas ritus-ritus politik berbiaya mahal. Kepejabatan dianggap lebih penting dari kepemimpinan.

Beberapa intelektual Republik maupun NTT bertanya: mengapa skala ekonomi Pilkada NTT yang menyentuh Rp. 0.5 triliun (Rp. 500an milyar) hanya sekedar menghasilkan pejabat publik tanpa kepemimpinan publik soal yang memadai?

Sebagai misal, publik Kota Kupang mengeluh dan bertanya: mengapa untuk mengatasi pipa bocor di tengah kota saja membutuhkan waktu berbulan-bulan?

Dalam diskusi Forum Academia NTT beberapa hari yang lalu soal apakah daerah kepulauan ini perlu mendapat status khusus, ada perdebatan soal masalah kelembagaan di Indonesia yang di tuduh sebagai akar masalah langkanya ketersediaan pemimpin publik. Tiga hal yang menjadi alasan yakni pertama soal sistim kepartaian yang masih sangat terpusat yang tidak mampu merekrut orang yang tepat kecuali berduit dalam kontestasi Pilkada.

Ke dua soal fakta arsitektur kekuasaan di propinsi yang sangat terbatas sehingga seorang gubernur sering tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah di kabupaten kota. Ketiga, soal aransement kekuasaan vertikal pusat dan daerah yang tidak sinkron. Misalkan dalam hal perdaganan manusia: daerah tidak memiliki pegangan akibat ketiadaan skema kelembagaan yang jelas yang perlu diciptakan dari pusat. Tentu, tidak semua urusan mendesak di daerah harus menunggu Pusat bergerak.

Walau tiga hal di atas  ada benarnya saya kira menunggu terjadinya kesempurnaan arsitektur kelembagaan di atas membutuhkan waktu dan mungkin tidak pernah tercipta dalam waktu dekat. Memperbaiki kelembagaan di atas tidak mungkin terjadi dalam waktu dekat dan tidak mungkin diselesaikan dari daerah.

Yang paling urgen adalah memperbaiki karakter kepemimpinan di daerah sebagai jalan yang lebih penting di ambil dalam konteks saat ini. Konteks kepulauan dengan karakter yang kompleks seperti NTT, kepemimpinan yang kita cari perlu memiliki empat kualitas berikut.

Pertama, sense of purpose. Pemimpin harus memberikan arah atau tujuan. Ke mana kita mau melangkah sebagai bangsa, sebagai komunitas, sebagai orang-orang kepulauan. Arah lebih penting dari kegiatan. Hari ini kita punya pejabat-pejabat yang punya banyak kegiatan-kegiatan yang padat. Tetapi di tiap akhir tahun, kita bingung, dari mana kita datang dan mau ke mana kita pergi? Apakah kemiskinan dan ketidak-amanan manusia NTT berkurang?

Kedua, sense of servanthood. Seorang pemimpin adalah pelayan. Slogan ini tidak cukup. Pemimpin yang sejati mesti menjadi seorang pelayan publik, yang terus menerus terobsesi dengan menghadirkan kesejateraan pada keluarga-keluarga yang belum mendapatkannya. Pemimpin harus terus mencari fakta-fakta kemiskinan untuk di sejarahkan secepatnya di sini, di NTT, hari ini. Ia selalu gelisah ketika rakyatnya tidak berkecukupan. Ia memaki dirinya ketika ada rakyatnya yang bertahun-tahun tidak memiliki akses pada pendidikan dasar maupun pelayanan dasar baik listrik maupun air. Tidak sulit memahami soal ini.

Seorang pemimpin dengan sense of servanthood, akan merasa terganggu manakala ia dikelilingi para conformist, yakni kerumunan orang-orang di sekitarnya yang bermain drama dengan mencium tangan dan atau pura-pura tunduk menyembahnya dengan puji-pujian palsu yang menyenangkan telinganya. Seorang megalomaniac tidak mungkin menjadi pemimpin yang melayani.

Ketiga, sense of solidarity. Politik kita bukan hanya beroperasi dalam sekat-sekat primordial, namun justru memberkuat struktur-struktur primordial. Primordialisme adalah bentuk politik mamalia yang paling dasar. Konon, kata Bung Pius Rengka, primordialisme ini sengaja dipelihara secara sistimatis demi keuntungan politik. Pemimpin yang solider dan merangkul semua yang berbeda. Bila anda mau menjadi pemimpin, anda wajib solider dengan mereka yang marginal dan kalah. Merangkul bukan dengan uang; Tetapi dengan secara sadar meruntuhkan sekat-sekat pemisah. Manakala rakyatnya ditelan aparat, ia tidak diam. Manakala rakyatnya ditelan pasar, ia tidak tidur apalagi menyangkal.

Satu dekade silam, tepatnya suatu senja, seorang teman mengalami krisis karena pesawatnya bermasalah dan kerenanya tidak bisa terbang kembali ke tanah air. Ini di Liberia, negara yang masih labil. Kru penerbangan tidak memberikan arah yang jelas tentang ‘what next’; Orang-orang pada bingung apakah harus menunggu di bandara yang sudah hampir tutup, atau harus ke kota? Tidak ada panduan. Situasi makin malam. Secara tidak sadar, para penumbang membentuk kelompok dan bisa ditebak: menurut warna kulit. Yang putih bersatu, yang coklat – Asia bersatu; Yang gelap/Afrika bersatu. Jangan salah, teman saya ini sangat progresif dan menjujung perbedaan.

Situasi krisis  membuat orang terjebak dalam grouping yang khas mamalia. Bisa kita lihat dari kambing / sapi sejenis yang bergerombol menurut bau-nya masing-masing.

Tetapi Pilkada bukan sebuah situasi krisis. Sebuah pesta. Dalam ajang mencari pejabat yang memakan 500 milyar Rupiah, kita melihat parade marketing politik yang intinya memberikan insentif bagi menguatnya primordialisme. Kapitalisme politik lokal hanya membuat manusia menjadi mamal. Tidak lebih. Hanya manusia yang benar-benar manusia yang mampu meruntuhkan primordialisme.

Keempat, sense of crisis. NTT mengalami krisis dalam banyak hal. Salah satunya adalah krisis human trafficking(perdagangan orang). Tetapi pemimpin tertinggi tidak merasa demikian. Penguasa di singasana kekuasaan berjarak terlalu jauh dari realitas krisis yang ada. Dan karenanya, pemimpin yang menyangkal realitas tak layak diingat. Tetapi calon-calon pengganti-nya diam.

 

Paradigma dan Kemampuan Bertanya

Untuk melihat luasnya paradigma seorang pemimpin anda bisa mengajukan tiga pertanyaan diagnostik berikut: Pertama, apa yang ia katakan. Seorang pemimpin harus mampu mengartikulasikan pemahamannya akan masalah-masalah di masyarakat; Ia harus jelas dalam mengkomunikasikan visi-nya tentang apa yang harus terjadi untuk menghentikan kemiskinan dan kerentanan rakyatnya atas berbagai tekanan dan ancaman. Apa yang ia katakan pertama dan yang terakhir patut anda catat. Seberapa sering dan konsisten pesannya di tiap forum layak anda catat.

Kedua, anda perlu mencermati apa yang tidak pernah dikatakannya. Anda bisa daftarkan sejumlah hal yang perlu diselesaikan di berbagai tingkatan komunitas yang anda ketahui dan membandingkan dengan apa yang selalu hilang dari pidato-pidato (calon) pemimpin anda. Apakah ia memikirkan soal ketimpangan ekonomi? Apakah ia memikirkan bagaimana anak-anak dari kampung dapat mengenyam pendidikan tinggi melampaui kampungnya sendiri? Apakah ia membangun jembatan di daerah-daerah diluar kampungnya? Ataukah ia hanya mampu punya visi jembatan melintasi pulau di kampung halamannya?

Ketiga, anda perlu mencermati apa yang tidak berani dikatakannya. Bila berbagai isu yang terang benderang seperti human trafficking, apakah ia konsisten memikirkan soal menyelesaikan akar masalah kemiskinan dan human trafficking? Atau kandidat tertentu terkesan takut bicara? Apakah mereka berteman dengan para traffickers.

Yang tidak kalah penting adalah bagaimana kemampuan mengajukan pertanyaan seorang gubernur/pejabat anda? Tidak semua pertanyaan memiliki nilai strategis. Ada pertanyaan yang lebih penting di ajukan ketimbang yang lain. Contoh: apakah seorang pemimpin cenderung menanyakan pertanyaan terkait akar masalah dan bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan hak-hak dasar terkait pangan dan hal pencatatan sipil? Atau mereka hanya lebih tertarik bertanya soal siapa dan apa aktivitas rutin formal dan kegiatan-kegiatan seremonial yang berlangsung?

Tingkat kemampuan mengajukan pertanyaan menunjukan derajat kualitas seorang pemimpin.

 

Visi Collective Leaderships

Gubernur dan pemerintah propinsi memiliki keterbatasan jelajah terkait pemenuhan cita-cita Republik untuk membangun manusia Indonesia yang lebih utuh. Keterbatasan tatakelolah kepemerintahan oleh gubernur ini dimengerti dengan baik oleh para bupati maupun Pemerintah Pusat. Karenanya seorang gubernur hanya bisa berhasil bila ada kepemimpinan kolektif ditingkat operasional implementasi program-program pemerintah propinsi.

Di era desentralisasi ini, memimpin tidak bisa dengan model command and control. Model ini pernah cocok pada dunia militer dan jalanan era dulu. Hari ini anda harus paham soal bagaimana menggunakan kekuasaan secara efektif karena betapa terbatas kekuasaan itu. Mengapa ada propinsi berkinerja baik? Mengapa beberapa walikota dan gubernur mampu melakukan perubahan tetapi tidak di daerah kita?

NTT sebagai sebuah propinsi kepulauan mensyaratkan pemimpin yang mampu bertindak sebagai team player. Apakah ketika anda menjabat sebagai gubernur, apakah anda cukup proactive membuat jadwal untuk bertemu secara personal ke 22 bupati/walikota untuk secara sistimatis membangun benchmark pembangunan NTT secara bersama.

Membangun kepercayaan dengan kabupaten adalah hal penting. Menjadikan daerah sebagai rekan kerja tidak kalah penting. Hal-hal kecil seperti rajin mengunjungi kabupaten dan membangun kepercayaan dari tiap pemimpin di kabupaten kota akan membuat perbedaan yang besar.

Secara aktif mengundang bupati/walikota makan pagi bersama secara kolektif maupun empat mata perlu didisain secara reguler. Secara aktif dan bersama memetakan daerah-daerah rentan kemiskinan, desa-desa tertinggal dan secara bersama memikirkan persoalan-persoalan dan mengidentifikasikan nilai tambah propinsi merupakan skill yang memungkinkan keberhasilan.

 

Pengambilan keputusan dan kemampuan eksekusi

Kapabilitas pengambilan keputusan gubernur biasanya bermanifestasi dalam dua bentuk sederhana. Kemampuan mengambil keputusan dan kemampuan eksekusi agenda.

Tentang pengambilan keputusan, kita memerlukan pemimpin yang mampu risk taking (mengambil risiko). Apakah calon pemimpin anda memiliki karakter risk taking? Bagaimana ia mendemonstrasikan hal ini di masa lalu? Apakah ia cukup visioner? Mengapa ia mampu mengeluarkan kocek pribadi yang besar untuk Pilkada dengan risiko kalah tetapi tidak mampu mengeluarkan kocek untuk sekolah-sekolah yang sekarat jauh sebelum hingar bingar Piljada (pemilihan pejabat daerah)?

Apakah calon pejabat / pejabat kita memiliki kemampuan eksekusi? Bagaimana kita memprediksi si A atau si B memiliki kemampuan tersebut? Ada begitu banyak perencanaan dari tingkat desa hingga propinsi, tetapi berapa banyak rencana yang terealisasi? Mengapa begitu banyak agenda perbaikan hidup rakyat berjalan ditempat?

 

Pilkada Tanpa Politik

Mungkin yang lebih tepat bisa digambarkan situasi hari ini adalah kontestasi Piljada (pemilihan pejabat daerah) dan bukan Pilkada (pemilihan pemimpin daerah).

Politik modern sejatinya adalah sebuah mekanisme kelembagaan yang secara formal ataupun informal bekerja untuk memproduksi/reproduksi kesejahteraan rakyat. Tidak lebih tidak kurang. Sumber energi penggeraknya sejatinya dan utamanya adalah visi dan gagasan dan bukan uang.

Tentang Indonesia hari ini, kita melihat segerombolan anak-anak yang terjebak dalam tubuh orang dewasa. Entah halal atau tidak, anak-anak ini memiliki sumber daya uang yang besar untuk menggerakan tim besar untuk mengajak masyarakat memilih mereka jadi pejabat publik. Mirip gula, anak-anak ini dikerubuti para semut yang datang menyembah.

Politik anak-anak ini cukup unik. Pilkada tanpa politik berarti politik tanpa politik. Karena alat gerak bukan lagi gagasan dan visi tentang masa depan yang lebih baik. Hanya sekedar lipstick atau dekorasi Piljada. Ketika uang jadi panglima Piljada maka harapan untuk NTT yang ‘istimewa’ adalah utopia yang tak berdaya. Kita sekedar menjalankan sisi mamalia ketimbang manusia. Dan ketika ke-mamalia-an (baca kebinatangan) yang berkuasa maka politik sudah mati.

Krisis kepemimpinan ini tidak hanya terjadi di sektor pemerintahan (baik yang terpilih maupun terseleksi). Di sektor masyarakat sipil (OMS), krisis juga makin menjadi. Runtuhnya sistim pendanaan masyarakat sipil membuat para pemimpin OMS ‘terpenjara’ di bawah ketiak politisi berduit. Intelektual publikpun cenderung tertarik ke dalam pusaran politik untuk berbagai alasan terutama “merubah dari dalam”. Menariknya, perubahan seolah makin sulit terlihat.

Bagaimanapun, krisis kepemimpinan ini harus dihentikan. Ya, anda harus memulainya dari diri anda. Hari ini. Tidak bisa ditunda!

***