Indosasters

Home » Political Ecology of Disasters (Page 2)

Category Archives: Political Ecology of Disasters

Dunia Samaran, the Second Self dan Eksistensialis Kreatif

14192194_10207773113352471_4960224716272340694_n

MASIH ingat salah satu pepatah “mau menjadi penulis yang sukses, jadilah lelaki!”? Bahkan Joanne Rowling harus menggunakan hanya J. K. Rowling – K adalah initial tanpa kepanjangan –  karena penerbitnya takut kalangan remaja laki-laki tidak akan membaca Harry Poter. Rowling kemudian membungkan dunia menulis yang di dominasi maskulinisme – tentang bagaimana seorang perempuan dapat menjadi penulis hebat, sukses dan kaya. Pendapat di atas sedikit demi sedikit terkikis. Konon, dulunya, ketika konstruksi jender masih dimonopoli konservatisme tingkat akut,  beberapa penulis perempuan  berhadapan dengan pasar pembaca yang bias. Karena itu sering muncul penulis-penulis presudonym (pseudonim) – sering dikenal dengan nama pena atau nama samaran. Samaran laki-laki padahal aslinya perempuan.

Sedangkan para penulis lelaki menggunakan nama pena lelaki lainnya. Seperti Eric Arthur Blair dengan nama pena George Orwell dengan novel-novelnya yang terkenal (1984, Animal Farm, dsb.) ataupun Mark Twain yang ternyata bernama Samuel Langhore Clemens. Motivasi tiap penulis samaran berbeda-beda. Sedangkan bagi Stephen King menciptakan presudonym Richard Bachman adalah bagian dari menguji apakah popularitasnya yang membuat bukunya laku ataukah karyanya yang menjadi penentu. Bagi penulis lain, ada yang karena harus berhadapan dengan tekanan pembaca pada jender penulis. Dunia samaran adalah dunia ciptaan di mana awalnya anda berharap mengungkapkan ‘kebenaran’ yang anda yakini (entah sangat benar atau sekedar ragu, atau sekedar karena membuka katup-katup tekanan jiwa dan kanal resistensi diri), dengan nama yang lain. Pada tingkat tertentu, George Orwell mungkin merupakan sosok pribadi yang baru, pribadi yang lebih liberatif dan juga empowered.

The second self

Studi atas fenomena Pseudonym bisa anda lihat pada Google Scholar memberikan link kepada lebih dari ribuan artikel terkait pseudonym. Saya bukan ahli psikologi terkait hal ini. Namun bisa saja ada yang berpendapat bahwa mana kala seseorang menggunakan presudonym, maka ada tendensi mereka memberikan kualitas komentar/pikiran yang berkualitas. [Lihat Sonderman dalam People using pseudonyms post the highest-quality comments]. Dunia samaran menjadi identitas personal yang secara total baru ketika anda dalam kedok samaran merasa terhina oleh kritik-kritik orang lain.

Fenomena pseudonym, sebagai self yang lain kadang bisa menjadi semacam the second self (pribadi kedua). Ide saya dipengaruhi oleh konsep the second self dari Sherry Turkle di MIT.  Ia menulis The Second Self: Computers & the Human Spirit yang di publikasikan 31 tahun lalu, tepatnya tahun 1984. Turkle melihat fenomena anak-anak maupun orang dewasa bermain game komputer dan kemudia berteori (atau menjelaskan) fenomena di mana komputer bertanggung jawab pada gelombang baru dari apa yang dia namakan sebagai determinisme mekanikal yang sekaligus menjadi titik kebangkitan mistisisme dan kerohanian. Sebagaimana Alan Turing memiliki visinya sendiri tentang ‘mesin yang berpikir’ sebagai cikal-bakal komputer abad 20, Prof. Turkle melihat bahwa komputer bukanlah alat (tool), melainkan bagian dari kehidupan sosial dan psikologi kita. Turkle kemudian memang dikenal sebagi salah satu pemikir besar dalam the psychology of computation.

Membaca dan memahami zaman melampaui manusia-manusia lain, Turkle muda (usianya 36 tahun ketika The Second Self dipublikasikan) melihat bahwa sebagaimana kita menggunakan fasilitas hitung maupun game, kesadaran kita tentang kita manusia seolah diprogram ulang menjadi pribadi yang lain. Jadi teknologi bukan hanya mengubah cara manusia bekerja secara lebih cepat tetapi juga mempengaruhi cara kita berpikir.

Eksistensialisme Abad Digital

Mungkin saja dalam era digital dan sosial media hari ini maupun 2100, manusia kemudian mungkin dengan gampang berkembang menjadi multiple-self, self sebagai sebuah unit identitas kepribadian. Fenomena-fenomena ini kemudian dipelajari secara sistimatis. Sebagai misal, Shao dkk. dari Universitas Temple di USA  (lihat Identity construction on Facebook: Digital empowerment in anchored relationships) ataupun oleh Joan DiMicco  di IBM T.J. Watson Research (Lihat Identity Management: Multiple Presentations of Self in Facebook).

Saya sering bertanya-tanya bagaimana orang-orang memutuskan menggunakan beberapa identitas di sosial media yang dengan secara deliberatif membangun identitas secara berbeda-beda secara ‘konsisten’. Kadang sulit membayangkan secara praktis.  Mungkin saja mengelolah 1 self saja sudah sulit. Mengelolah self yang baru dalam wajah pseudonym bisa sangat melelahkan bila tidak dilakukan dalam dengan alasan yang jelas dan visi yang teguh.  Dan mungkin saja dalam kadar yang intensif seperti pseudonym via sosial media yang agitatif-sektarian sebagai sebuah fenomena yang membosankan dan melelahkan.

Tetapi menarik melihat dalam terang ilmu pengetahuan tentang self, tentang pribadi kita, manusia.

Dalam nada yang positif, kita mungkin cenderung membangun second self, sebagai sebuah proses yang memungkinkan kita menjadi pribadi yang lain, yang tidak terkungkung dalam penjara-penjara psikologis, kultural, politik maupun ekonomi yang di alami oleh the first self.

***

Ketika masih kuliah di Kupang tahun 1990an, jelas kami tidak memiliki akses pada studi-studi awal seperti Sherry Turkle.* Jadi kami membaca sosok-sosok eksistensialist yang lebih yang lebih kuno  seperti Soren Kierkegaard si existentialist  yang terkenal itu. Karena mengagumi kepribadian Soren Kierkegaard (1813-1855) termasuk bagaimana dia memboikot perjamuan kudus (salah satu sakramen Kristen/Katolik), memberikan inspirasi pada semangat muda kami untuk ‘melawan gereja’ yang menindas. Praktek pseudonysmnya terkadang menarik untuk dicontohi.

Bagi Kierkegaard, hidup bukanlah masalah yang harus diselesaikan, tetapi realitas yang perlu dialami/dihidupi. Sebagaimana Kiekegard berujar, once you label me, you negate me – saya berusaha untuk tidal melabel siapa pun. Psikologi second-self di atas memiliki perbedaan dengan “psikologi topeng” yang dalam dalam psikologi populer mungkin dikenal dengan kemampuan manusia dalam depersonalisasi (lihat Man and His Mask). Meminjam Alan Moore (dalam V for Vendetta), “You wear a mask for so long, you forget who you were beneath it.”

Dalam konteks di mana kita begitu mampu menciptakan second-self ataupun multiple-self, kita dengan gampang terjatuh pada fenomena split personality dengan standard etika yang sesuai karakter manipulatif, penciptaan topeng-topeng. Dan dengan sedikit modifikasi atas Alan More dalam V for Vendetta mungkin menarik diingat bahwa di balik tiap topeng, ada yang lebih dari sekedar daging. Di dalam topeng ada ide dan ide-ide bersifat antipeluru.

Yang menarik dalam pengalaman sebagai manusia saat ini adalah kapasitas manusia dalam melakukan unself, sebuah proses dalam terminasi self, sebuah titik berangkat sekaligus titik tiba pada kesadaran manusia yang dari debu dan akan menjadi debu. Ini tentu mirip ketika anda menghapus account palsu anda dari Facebook.

***

Saya mencoba memahami pikiran-pikiran Truckle karena riset personal saya tentang imaginasi risiko dan kebijakan publik dalam kaitannya dengan theory of self. Yang ternyata ketika membacanya, ada goncangan dalam jiwa – antara tekanan bahwa ‘kok bisa dia sudah berpikir dilevel yang sangat tinggi 31 tahun lalu?’ – sedangkan saya belum memproduksikan apa-apa ketika menyentuh ‘kepala 4’. Di sini saya termotivasi memotivasi generasi-generasi muda NTT maupun anak-anak Indonesia untuk menjadi pemikir-pemikir masa depan. Ayolah kita serius membangun pengetahuan setinggi langit. Dan tidak pernah berhenti bertanya. Untuk maju, kita mungkin harus memiliki beberapa kadar eksistensialist yang kreatif. [S]

Menuju Rumah Sakit Indonesia Yang Aman Bencana

Unpublished article [Nov 2008]

Jonatan Lassa*

Tema Hari Bencana Dunia yang jatuh pada 8 Oktober 2008 adalah ‘Rumah Sakit Bebas Dari Bencana.’ Analisis tentang Rumah Sakit kerap menjadi isu rutin, kalau bukan marginal dalam pembangunan di banyak Negara berkembang. Terlampau ‘berlimpah’ bukti empirik untuk menjadikan Rumah Sakit sebagai lokus mitigasi dan pengurangan risiko bencana.

Fokus pada Rumah Sakit di tahun ini merupakan bagian dari filosofi dasar dialektika pembangunan dan bencana, di mana risiko diproduksi dalam pembangunan – contoh kualitas rendah (bahan dan metode pengerjaan) sejak dimulai peletakan batu pertama hingga pada aspek finishing sebuah rumah sakit – dan sebaliknya bencana merusak hasil pembangunan yang rentan – contoh ketika struktur rumah sakit dan puskesmas yang rapuh runtuh karena gempa dalam konteks Flores 1992, Nias 2005 dan Jogja 2006.

Rumah sakit merupakan kapital simbolik dari infrastruktur kesehatan secara umum tetapi juga secara faktual adalah nadi social. Dimasudkan bahwa bilapun bencana besar terjadi (dalam skala dan dampak), nadi sosial tersebut tak boleh dibiarkan rusak, tetapi harus berada pada front terdepan dalam melayani keamanan manusia Indonesia. Karena bersifat nadi, ‘bunyi’-nya sering tak terdengar dan tidak dianggap vital dalam melayani secara rutin maupun ketika terjadi daruratan kemanusiaan.

Tiga pesan utama UNISDR tahun 2008 adalah: Pertama, proteksi atas hidup pasien dan pekerja kesehatan dengan memastikan tingkat keamanan struktur fasilitas kesehatan. Kedua, memastikan bahwa fasilitas kesehatan dan pelayanan kesehatan tetap dapat berfungsi secara memadai paska emergensi dan bencana, yakni saat ketika mereka paling dibutuhkan. Ketika, meningkatkan kapasitas atau kemampuan mereduksi risiko pekerja kesehatan, kelembagaan/organisasi termasuk managemen kedaruratan.

Pekerja kesehatan tentunya dalam arti luas, dokter, perawat, paramedis dan para pekerja pendukung yang bekerja menggunakan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit (swasta/pemerintah), puskesmas hingga unit-unit layanan kesehatan lainnya.

Proses ini harus dilakukan secara sengaja dan by design. Karenanya dibutuhkan ukuran atau standard minimum dalam mengevaluasi kinerja rumah sakit dalam skala nasional maupun lokal. Jargonnya adalah identifikasi risiko serta kajian risiko fasilitas kesehatan secara umum maupun secara khusus seperti indeks keamanan rumah sakit yang dikembangkan beberapa lembaga dunia seperti WHO mapun LSM Internasional.

Hospital Safety Index (HSI)

HSI adalah sebuah alat diagnosa yang diklaim cepat, terpercaya dan murah; Gampang diaplikasikan oleh tim yang multi-disiplin seperti insinyur, arsitek, serta para professional kesehatan terlatih. Selanjutnya dilakukan scoring dari hasil checklist ditabulasikan dengan menggunakan program sederhana seperti Excel dan terdiri 145 variabel. Kategorisasinya pun disederhanakan dalam tingkat keamanan fasilitas kesehatan pada aspek struktur bangunan, non struktur dan komponen fungsi (lihat PAHO (2008).

HSI hakekatnya adalah turunan spesifik dari alat-alat yang juga dikenal kalangan insinyur Indonesia yang terbiasa melakukan analisis kerentanan struktural dan non-struktural sebuah bangunan gedung biasa yang diterapkan secara lebih tegas pada bangunan kesehatan seperti rumah sakit ataupun puskesmas.

Peranan Organisasi & Kelembagaan di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, peran ini bisa (dan wajib) dilakukan oleh berbagai instasi terkait baik Department Kesehatan, Badan Nasional Penanganan Bencana, serta instansi-instansi teknis lainnya baik di level nasional/lokal dan didukung pusat riset bencana dan mitigasi bencana yang tersebar di berbagai Universitas di tanah air.

Urgensitas dari adopsi HSI adalah membantu dalam dua hal mendasar. Pertama, pemerintah dan masyarakat mengetahui jauh sebelum bencana tingkat kerentanan fasilitas kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas), sehingga tindakan prioritas untuk mitigasi bencana fasilitas kesehatan bisa tepat sasaran. Kedua, proyek-proyek konstruksi serta pengadaan barang dan jasa bagi Rumah Sakit dan Puskesmas di tanah air tidak bisa dikerjakan lagi secara amatiran karena menyangkut kemaslahatan orang banyak serta proteksi atas aset-aset pembangunan nasional baik manusia maupun material.

Hanya dan hanya jika Rumah Sakit bebas dari bencana, maka Ruma Sakit bebas untuk melayani masyarakat luas baik sebelum, ketika dan setelah bencana. Bila jarak antara koreksi (risk assessment) dengan kerangka HSI dengan adopsi HSI ke dalam kebijakan dan praktek keseharian baik di pemerintah dan swasta yang menjalankan fungsi serupa, tanpa harus menunggu donor ataupun bencana besar lagi, maka masa depan Indonesia yang lebih baik bisa terwujudkan.

*. Jonatan Lassa, PhD Candidate – Penelitian Disaster Risk Governance, University of Bonn.

Manajemen Risiko Bencana dan Sekolah

Artikel Lingkungan Hidup – Opini Kompas 7 November 2007

Jonatan Lassa

“Children will be one day the mayors, the architects and the decision makers of the world of tomorrow. If we teach them what they can do from the early age they will build a safer world.” – Salvano Briceño Director, UN/ISDR Secretariat

Hari Reduksi Risiko Bencana dunia jatuh tanggal 10 Oktober 2007.

Tradisi merayakan hari reduksi bencana dunia yang jatuh tiap Rabu minggu kedua Oktober setiap tahun ditetapkan melalui Resolusi 44/236 (22 Desember 1989) dan yang ditegaskan ulang dalam Resolusi 56/195 (21 Desember 2001) Sidang Umum PBB sebagai kendaraan yang mempromosikan budaya penanganan bencana secara ex-ante, yakni sekumpulan aktivitas pra-bencana, seperti reduksi risiko bencana, budaya pencegahan dan mitigasi bencana, serta kesiapsiagaan terhadap bencana.

Tema yang diusung dalam tahun 2006-2007 berturut-turut adalah “Menuju Budaya Preventif: Reduksi Risiko Bencana Dimulai dari Sekolah” yang dikoordinasikan United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UN/ISDR).

Argumentasi dasar dari tema yang dipilih adalah bahwa sekolah merupakan tempat menabur nilai kolektif budaya pencegahan dan sadar bencana, karena itu pengarusutamaan reduksi risiko bencana (RRB) dalam kurikulum sekolah adalah penting dan mempromosikan gedung sekolah yang lebih aman terhadap bencana. Slogan inspiratif UN/ISDR dalam information kit-nya adalah “Biarkan Anak-anak Mengajari Kita”.

Tradisi Hari Bencana Dunia

Ada baiknya kita melihat kembali tema-tema risiko lima tahun terakhir sebagai upaya singkat menelusuri pola pikir yang menjadi bernas penanganan bencana awal abad ke-21.

Tahun 2005 tema Hari Bencana Dunia adalah relasi microfinance sebagai upaya mereduksi kemiskinan dan kerentanan yang berkontribusi pada reduksi risiko bencana dunia. Tahun 2005 oleh PBB juga dinyatakan sebagai “The Year of Microfinance”. Kampanye ini kelihatannya memiliki determinasi dalam menentukan pemenang Nobel Perdamaian 2006 dengan sang master microfinance Dr Yunus dari Banglades.

Tahun 2004, tema Hari Bencana Dunia adalah “Belajar dari Bencana (disaster) Masa Lalu dalam Menghadapi Ancaman (hazards) Hari Esok”. Dikomunikasikan secara tegas oleh UN/ISDR bahwa gempa, topan, banjir, letusan vulkanik, dan berbagai ancaman alam merupakan bagian dari keniscayaan hidup manusia dalam alam yang dinamis. Yang bisa dilakukan adalah menurunkan derajat kerentanan terhadap peristiwa-peristiwa alam tersebut. Laporan “Hidup Bersama Risiko Bencana” memperkuat pesan bahwa manusia tidak bisa free from floods, tetapi niscaya living with floods.

Tahun 2003 adalah turning the tide on disasters towards sustainable development. Tema ini berelasi erat dengan ditetapkannya tahun itu sebagai The International Year of Freshwater. Pesannya sangat relevan dengan peristiwa banjir tahun sebelumnya di Indonesia serta di berbagai belahan dunia, seperti China dan Asia Selatan, yakni bahwa “tugas kita adalah tidak serta-merta melestarikan sumber daya air, tetapi juga mereduksi kapasitas air dalam membinasakan hidup manusia (dalam bentuk banjir, longsor, siklon dan sebagainya yang terus berulang)”.

Kurang air (kekeringan) bisa menyebabkan bencana, sedangkan kelebihan air (banjir, longsor, siklon) dapat menyebabkan bencana. Oleh karena itu, rezim pengelolaan air tidak hanya sibuk seputar pengadaan dan konservasi air, tetapi juga wajib mereduksi dampak risiko dari ancaman berbasis air dan iklim.

Dalam pernyataannya, Kofi Annan (08/10/2003) mengatakan, ancaman alam (natural hazards) adalah bagian dari hidup. Namun, ancaman berupa banjir, gempa, dan sebagainya baru menjadi bencana ketika hidup dan penghidupan manusia menjadi hilang dan/atau rusak. Dalam momen yang sama pada tahun 2001, Sekretaris Jenderal PBB mengatakan, “Alam akan terus menantang kita.” Tetapi, adalah dalam kekuasaan manusia (baca: politik) untuk memastikan bahwa kemiskinan tidak membalikkan kejadian alam menjadi risiko bencana yang tidak terkelola.

Mengapa anak-anak?

Fokus tema Hari Bencana Dunia 2007 yang dipertahankan sama dengan 2006 sudah didesain sejak awal. Optimisme melahirkan generasi yang sadar akan risiko bencana tidak bisa diserahkan kepada para orang tua yang mendominasi kepemimpinan politik saat ini. Yang tua telah hanyut dalam budaya reaktif: menunggu bencana baru bertindak.

Karena dipercaya bahwa investasi di sekolah (sumber daya manusia, yakni anak sekolah dasar dan bangunan sekolah yang adaptif bencana) akan memberikan hasil jangka panjang, di mana lahirnya para wali kota, desainer, perencana, arsitek, dan pembuat kebijakan masa depan yang lebih aman terhadap bencana.

Optimisme ini perlu didukung. Kanak-kanak dan anak-anak SD bahkan disarankan sejak dini melatih imajinasi penanganan bencana melalui game (permainan). UN/ISDR sudah merilis versi online disaster game (www.stopdisastersgame.org) yang mudah-mudahan bisa diakses anak-anak di Indonesia dalam versi playstation atau PC games dalam waktu dekat.

Jonatan Lassa PhD Research in Disaster Governance, Center for Development Research (ZEF), University of Bonn, Germany

Alat Analisis dan Pabrikasi Kelaparan

Opini – Kompas 20-06-06

Jonatan Lassa

Sebanyak 60.000-an orang diberitakan terancam kelaparan di Kabupaten Sikka, NTT, (Kompas 10/6). Dilaporkan, krisis produksi terjadi tiga bulan lalu.

Dikabarkan, komunitas di 10 desa makan putak, semacam famine food khas NTT. Kelaparan merupakan kejadian berulang dan merupakan bencana yang terjadi secara perlahan. Kalaupun terjadi kelaparan secara literalis di Sikka, peringatan dini seharusnya dilakukan dua bulan lalu.

Ini adalah contoh ketidakakuratan alat analisis kelaparan yang mendikte kebijakan publik. Padahal, Bimas Ketahanan Pangan bekerja sama dengan WFP telah mengembangkan alat bernama Food Insecurity Atlas (FIA) sejak dua tahun lalu.

Terlepas dari semua perdebatan, kelompok paling rentan adalah anak-anak. Bila Régis Debray menyebut lingkaran setan malnutrisi akut dari kehamilan hingga kelahiran sebagai crucified at birth (penyaliban saat lahir), maka busung lapar akibat kelaparan dan malnutrisi adalah penyaliban anak balita. Hak mereka terkebiri dan potensi sumber daya manusia Indonesia menjadi “cacat” seumur hidup.

Penelitian kelaparan di NTT sudah banyak, tetapi tidak saling berkait. Dan, tiap pihak menggunakan alat analisis sendiri-sendiri. Tidak ada transfer informasi yang utuh dari penelitian sebelumnya. Hampir semua memulai dari nol. Amat tidak efisien.

Konsep ketahanan pangan

Maxwell (1966) mengusulkan empat elemen ketahanan pangan berkelanjutan di tingkat keluarga. Pertama, kecukupan pangan yang didefinisikan sebagai jumlah kalori yang dibutuhkan untuk kehidupan yang aktif dan sehat.

Kedua, akses atas pangan, yang didefinisikan sebagai hak (entitlements) untuk berproduksi, membeli atau menukarkan (exchange) pangan atau menerima sebagai pemberian (transfer).

Ketiga, ketahanan yang didefinisikan sebagai keseimbangan antara kerentanan, risiko, dan jaminan pengaman sosial.

Keempat, fungsi waktu manakala ketahanan pangan dapat bersifat kronis, transisi atau siklus.
Pada tingkatan analisis praktis, Sobel et al (1998) mencoba tegas membagi sistem pangan dan nutrisi, yang didefinisikan sebagai “seperangkat operasi dan proses yang terjadi dalam mengubah bahan baku (raw materials) ke dalam pangan serta transformasi nutrien dalam capaian kesehatan dalam sistem biofisikal dan konteks sosio kultural”. Usulan Sobel mampu membuat turunan membedah konsumsi pangan, kandungan makro dan mikro nutrien, berdasar pola makan keluarga dan individu. Audit multinutrien di level keluarga dengan mudah dilakukan.

Pentingnya mengombinasikan konsep yang ditawarkan Maxwell (1996) dan Sobel (1998) adalah untuk membuat keterkaitan antara makro (di level negara) dan mikro (level rumah tangga dan individu). Juga menghindari penyamaan buta antara pangan dan nutrisi sekaligus memperlihatkan keterkaitan antara keduanya. Eksistensi nutrisi dalam pangan dan pangan yang bergizi dalam relevansinya pada konteks, proses, struktur, dan kebijakan.

Relevansi pada kebijakan

Kebijakan penanganan kelaparan tidak bisa didasarkan pada alat diagnosa yang gagap, timpang, dan reaktif. Kasus Sikka adalah contoh ketidakefektifan penanganan kelaparan berulang.
Ketahanan pangan di NTT tidak pernah hanya bisa didasarkan faktor produksi pertanian. Romantisme untuk 100 persen kembali pada produksi subsisten adalah omong kosong. I Gde Pramartha dalam buku Pedagangan dan Politik di Nusa Tenggara 1815-1915 memberi proxy untuk melihat perdagangan antarpulau (inter-insular trading) sebagai bagian pemenuhan pangan.

Informasi dari masyarakat desa “miskin” seperti Oeue di Timor Tengah Selatan (TTS), mereka mampu menjual hasil hutan nonkayu, seperti asam (tamarind) sebanyak 500-an metrik ton tahun 2005. Itu berarti ada sekitar Rp 500 juta beredar dalam satu desa selama tiga bulan musim terkering. Angka ini tidak pernah muncul dalam statistik pemerintah, termasuk Bimas Ketahanan Pangan. Tanpa alat bedah kelaparan yang baik dan komprehensif, pejabat negara akan dengan mudah mempabrikasi kelaparan dengan berteriak, puluhan ribu rakyat lapar.

Melihat kelaparan tidak sama dengan mengerti kelaparan. “Seeing” is not the same as “understanding”.

Jonatan Lassa Koordinator Hivos Aceh Program, Praktisi Manajemen Bencana, Alumnus University of East Anglia, United Kingdom

Sales Pembangunan dan Kedok Birokrasi Ala “Aldir

Opini Pos Kupang 27 Feb 2008

Jonatan Lassa*

Data BPS NTT 2003 menunjukan bahwa produksi ubi kayu NTT sejak 1999-2003, rata-rata 834,316 ton per tahun. Kalau bandingkan dengan jumlah KK di NTT dalam periode yang sama, maka rata-rata tiap keluarga di NTT memproduksi 1 ton ubi kayu pertahun. Hasil produksinya adalah untuk bahan pangan dan bahan baku lainnya.

Ceritanya jadi lain dengan ubi kayu aldira yang diproyekan dengan polesan ‘untuk kepentingan rakyat.’ “Kalau bisa dibikin susah, kenapa harus dipermudah?” Masih ingat tag line iklan salah satu produk terkenal di Indonesia? Tag line tersebut relevan dengan berita Pos Kupang (10/2-08) bahwa “panen ubi kayu dari proyek pengembangan tanaman tersebut di Mabar yang menelan dana Rp 2,8 miliar, sudah 830,5 kilogram. Hasil panen ini sudah dijual dengan harga Rp 250,00/kg, sehingga total uang yang diperoleh Rp 207.625,00.,”

Kejadian di atas adalah contoh kasus yang telanjang, ibarat puncak gunung es dari tidak efisiennya pengelolaan keuangan negara (atau lebih tepatnya uang rakyat) di Nusa Tenggara Timur. Tidak semata-mata terjadi hanya di Manggarai Barat. Kejadian kegagalan telak ubi kayu aldira sebagai sebuah salah urus uang rakyat tepatnya mengulang kegagalan proyek jutaan pohon jatropha dengan tujuan yang sama yakni untuk mendapatkan bahan bakar alternatif alias biofuel.

Penulis menawarkan empat prinsip dalam mengevaluasi pengelolaan keuangan rakyat sebagai prasyarat keberlanjutan pembangunan. Prinsip pertama adalah efisiensi. Kasus ubi kayu Aldira memberikan contoh bahwa investasi Rp. 2.8 miliar memiliki tingkat pengembalian hanya sebesar 0.007% per 04/02-08. Perhitungan ini belum termasuk input tenaga kerja rakyat dan waktu yang diberikan untuk memberikan sukses bagi proyek yang gagal tersebut.

Untuk memahami fenomena Aldira, penulis mengajak ziarah singkat teori tentang birokratisasi dalam menjelaskan kinerja para birokrat pencinta ubi kayu Aldira. Adalah Northcote Parkinson dari National University of Singapore, yang pertama kali membuat hukum Parkinson, di mana, dia berpendapat bahwa “setiap organisasi birokrasi memerlukan dua sifat dasar: (1) Setiap pejabat negara berkeinginan untuk meningkatkan jumlah bawahannya, dan (2) mereka saling memberi kerja (yang tidak perlu). Akibatnya,birokrasi cenderung meningkatkan terus jumlah pegawainya tanpa memperhatikan tugas-tugas yang harus mereka lakukan.” (Evers dan Schield 1990:228).

Yang jarang muncul dalam analisis formasi kabupaten dan kecamatan baru di NTT maupun di Indonesia adalah bahwa pembentukan satuan wilayah politis baru tidak semata-mata lahir dari semangat kepedulian atas rakyat. Formasi kabupaten dan kecamatan baru yang dibuat juga datang dari semangat lain yakni formasi kelompok-kelompok birokrat yang memperebutkan sumber daya politik dan pembangunan, yang tidak datang dari visi pelayanan rakyat yang kuat.

Oleh karena itu, prinsip efisiensi dalam pengelolaan administrasi pemerintahan dan pembangunan sulit sekali untuk terpenuhi. Tidak efisiennya pemerintah daerah di NTT juga bisa dijelaskan dari ekonomi biaya tinggi yang bermanifestasi dalam biaya transaksi tinggi dalam wajah ‘uang administrasi’, ‘uang perpuluhan’ kepada pejabat negara dalam transaksi proyek-proyek pembangunan masyarakat, hingga pada rantai birokrasi yang panjang dan yang dibuat-buat untuk menunjukan kuasanya. Alhasil, aparatur kadang lebih tepat disebut sebagai keparatur.

Prinsip kedua adalah efektifitas. Konsep efektifitas adalah konsep tentang kesejahteraan. Efisiensi adalah tentang perhitungan kaku input-proses-output. Sedangkan efektifitas adalah bahwa walaupun output sebuah proyek tidak bernilai ekonomis secara langsung, seperti pendidikan dasar dan kesehatan, kesejahteraan rakyat toh jauh lebih penting ketimbang uang. Dalam contoh ubi Aldira, prinsip efektifitas adalah berbicara soal tujuan investasi yakni hasil panen Aldira bisa berkontribusi pada keamanan energi masyarakat secara berkelanjutan. Cerita nyatanya adalah bahwa Ubi Kayu Aldira di Mabar tidak efektif. Gagal total.

Prinsip ketiga adalah prinsip keadilan. Dalam konteks proyek, prinsip keadilan adalah distribusi benefit dan risiko haruslah adil dan tidak diskriminatif. Bahwa rakyat kecil seharusnya menikmati benefit dari proyek ubi kayu aldira adalah tujuan. Risiko seharusnya dipikul negara. Tetapi apa lacur, konteks proyek aldira, rakyat tidak kembali modal atas investasi waktu, tenaga dan pajak yang telah ubah labelnya menjadi “bantuan ubi kayu aldira.” Risiko kembali dipegang rakyat karena tanpa pemerintah sesunggunya, rakyat NTT dan Manggarai Barat telah lama menanam ubi kayu dengan hasil tahunan yang memadai. Data BPS 2003, rata-rata produksi ubi kayu di NTT adalah 861.620 ton. Artinya, rata-ratanya, tiap KK di NTT memproduksi hampir 1 ton tiap tahun. Kontras dengan proyek ubi kayu pemerintah yang gagal total.

Prinsip terakhir adalah prinsip kesahihan (legitimacy). Tepatnya merupakan prinsip tentang ke-sah-ihan (rightfulness) dari sebuah proses pengambilan keputusan. Karena rakyat sebagai pemangku kepentingan tertinggi dalam pembangunan, keputusan menyangkut kesejahteraan mereka haruslah datang dari rakyat. Istilah Orde Baru “sosialisasi” adalah istilah pembungkaman bahkan kejam dan bukan partisipatif karena rakyat tidak diberikan pilihan untuk mengatakan tidak. Konsep partisipasi dalam bentuknya yang paling hakiki adalah konsep mobilisasi diri sendiri oleh rakyat, betapapun input pembangunan didistribusikan kembali oleh negara dalam bentuk implementasi APBD.

Ubi kayu aldira dalam kegagalannya justru menegaskan kembali paradigma pengelolaan negara yang masih bersifat sloganisme. Prinsip keadilan (Sila ke 5 Pancasila) dan partisipasi (Sila ke 4 Pancasila) tidak dipahami oleh pengelolah negara dan birokrat ala ubi kayu aldira. Prinsip efisiensi dan efektifitas merupakan PR besar di dalam birokrasi kita dan mitos-mitos pembentukan birokratisasi lewat pembentukan kabupaten dan kecamatan baru sudah seharusnya dibongkar untuk melihat kedoknya yang sebenarnya. Sebagai rakyat, penulis mengajak sesama rakyat untuk kritis dalam memilih dan mengkritisi para sales Pilkada dan tokeh Pilkada di NTT di 2008 yang biasanya melakukan ‘image laundry’ menjelang Pilkada.

 

Paradoks Wildavsky?

Opini Kompas, 8 Januari 2008. By Jonatan Lassa

“Any failure to mitigate hazards is shown up in their impacts.” (Prof David Alexander)

Jika perlu diringkaskan dalam dua kata tentang kemajuan pengelolaan bencana di Indonesia dalam tiga tahun kepemimpinan SBY-Kalla, penulis menyebutnya sebagai Paradoks Wildavsky, yang diartikan sebagai paradoks doing better, feeling worst.

Di atas kertas, SBY-Kalla patut berbangga karena kebijakan penanganan bencana mereka lebih baik dari rezim-rezim sebelumnya. Mulai dari UU Bencana No 24/2008, Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana, hingga masuknya anggaran mitigasi bencana dalam APBN.

Berpikir jangka panjang?

Mencermati kejadian banjir Bengawan Solo, penulis belum melihat horizon pemikiran jangka panjang saat Wapres Jusuf Kalla menegaskan “akan melakukan langkah fundamental, menyeluruh, dan bersifat jangka panjang dalam penanggulangan bencana alam banjir dengan pelaksanaan gerakan penanaman satu juta hektar lahan (Gerhan)” (Kompas, 4/1/2008).

Yang pasti, bencana tidak (tetapi kadang) seperti “cinta” yang subyektif, tergantung siapa yang memandang. Bila yang memandang banjir adalah LSM dan pemerhati lingkungan, alasannya klasik, hutan gundul dan pembalakan liar. Ini sering dikenal dengan one-size-fits-all approach. Pendekatan ini terlihat jelas dalam jurus standar Gerhan itu.

Jika ahli teknik yang melihat, sangat mudah ditebak alasan yang dikemukakan, yakni pendekatan teknis engineering yang dipakai. Pengetahuan inilah yang dominan mendorong lahirnya kebijakan khas teknokrat yang tercermin dalam gagasan Menteri Pekerjaan Umum, yang “berjanji akan membangun 20 waduk pengendali banjir” di DAS Bengawan Solo (Kompas, 4/1/2008) dengan justifikasi teknis yang tidak bisa serta-merta disalahkan.

Pada dasarnya, kedua pendekatan itu tidak salah dan saling melengkapi. Namun, ini tidak cukup karena secara empiris, gabungan skenario waduk dan Gerhan tidak serta-merta menyelesaikan banjir, karena itu tidak cukup disebut “pendekatan jangka panjang”.

Horizon yang panjang baik dari sisi sejarah bencana (kronologis, rekaman perilaku dalam lintasan zaman, cerita rakyat, hikayat banjir, memori kolektif, dan rekaman Jawa kuno) seharusnya menjadi soko guru agar kita tidak panik dan menafikan pengetahuan lokal yang dinamis dalam penanganan banjir di Solo.

Studi sosiologi bencana juga sering absen dalam analisis banjir di Indonesia. Alhasil, banjir masih dilihat sebagai external agents—yang asing, yang dari alam, dan direduksikan sebagai bencana alam—mirip konsep penanganan bencana di Amerika Serikat 50 tahun lalu, tepatnya pasca-Perang Dunia II, saat lembaga-lembaga penanganan bencana adalah bekas lembaga perang saat itu yang memandang banjir dan tornado mirip bom yang hendak dijatuhkan musuh dari atas, yang sulit dikontrol.

Dalam studi bencana, hal ini dinamakan hantu “paradigma perang” yang menghantui praktik penanganan bencana baik di berbagai tempat, termasuk di Indonesia. Sindrom pasca-Perang Dunia II itu masih ditelusuri dalam UU Bencana No 24/2008, terlihat dalam kata “bencana alam”, yang juga diulangi oleh Wapres dengan “bencana alam banjir” (Kompas, 4/1/2008).

Belajar dari Belanda lagi?

Dalam konteks pengetahuan penanganan banjir di Indonesia, sebagian bahkan merupakan reproduksi ulang dari zaman Belanda dengan data sejarah banjir sejak abad ke-17 dengan visi pemerintah kolonial dalam menjadikan Jakarta (Batavia) sebagai Amsterdam Baru, yang berfungsi sebagai waterfront city (Caljow et al 2004).

Patut diakui, Belanda adalah negeri yang secara gemilang menghentikan banjir sebagai kutukan alam dengan sejarah yang relatif panjang. Di Belanda, politisi mampu melihat jarak yang panjang antara kejadian banjir dan peristiwa bencana. Entah mengapa, di Indonesia, politisi kerap melakukan short-cut, banjir sama dengan bencana?

Hingga awal abad ke-14, sebagian wilayah darat Belanda masih merupakan daerah genangan. Hal ini menyulitkan penduduk setempat mengklaim kepemilikan lahan. Bisa dimaklumi, jika permukaan laut lebih tinggi, air pasang akan selalu mengaburkan konsep kepemilikan lahan, dan ini diperburuk oleh banjir yang berkajang (Oft and Tsuma 2006).

Periode abad ke-15-16 ditandai giatnya pembentukan polder penahan pasang. Hal ini ditopang kelembagaan lokal yang dibentuk secara demokratis dengan kecirian mobilisasi diri. Dewan keairan (waterschappen) juga mulai terbentuk. Era ini juga ditandai dibentuknya Rijkwaterstaat, semacam “Lembaga Nasional Pengelola Pantai dan Keairan”.

Waterschappen kemudian diformalkan tahun 1815 dalam mandat, dengan menangani banjir berkoordinasi erat dengan Rijkwaterstaat. Kerja sama ini masih efektif hingga akhir abad ke-20.

Rantai perkembangan pengetahuan penanganan banjir di Belanda bisa ditelusuri karena dokumentasi pengetahuan yang baik. Tidak terjadi apa yang disebut sebagai hilangnya mata rantai pengetahuan (knowledge loss) tentang banjir di konteks lokal.

Kontras dengan perbedaan persepsi antara Bupati Tuban yang mengatakan, pusat tidak menyetujui usulan tanggul banjir yang diusulkan tiap tahun (Kompas, 5/1/2008). Sedangkan Menko Kesra mengklaim, pusat sudah peduli mitigasi bencana kecuali bahwa daerah tidak memberi perhatian dan ditambahkan “daerah kurang sarana pendukung seperti pesawat helikopter yang bisa dipakai untuk memantau dan memasok bantuan serta obat-obatan” (Kompas Cyber Media, 3/1/2008).

Diktum Prof David Alexander itu bisa disimpulkan sementara bahwa skala dramatis bencana hari ini adalah penegasan atas kegagalan ekonomi politik, termasuk gagal dalam cara pandang menangani bencana dalam perspektif jangka panjang.

Jika di awal tulisan ini asumsinya adalah paradoks Wildavsky, di akhir tulisan ini bisa disimpulkan sebaliknya dalam menjelaskan kemajuan tata kelola bencana Indonesia, yakni feeling better, doing worst.

Jonatan Lassa – PhD Researcher in Disaster Governance, ZEF, University of Bonn

Lumpur Lapindo, Lumpurnya “Tuhan”?

Ilustrasi Oom Pasikom

Ilustrasi: Oom Pasikom

Kompas – Opini – Kamis, 28 Februari 2008 |

Jonatan Lassa

Without correct words, there will be no correct practice. (Dombrowsky)
Rabi Greenberg menuturkan kisah lucunya tahun 1950-an di New York City yang dilanda musim kering dan pemerintah membuat awan buatan sebagai awal teknologi hujan buatan.
Hal ini menyebabkan agamawan bertanya, apakah manusia mengambil alih peran Tuhan? “Saya ingat sebuah kartun di the New Yorker yang melukiskan sekelompok pendeta yang kelihatan amat cemas sedang duduk mengelilingi meja dan melihat keluar melalui jendela, menyaksikan turunnya hujan. Seorang pendeta berkata, ‘Ini hujan kita, atau hujan mereka?’” (John Naisbit, 2001:49)
Kita membayangkan suasana batin yang mungkin melingkupi Senayan dan Istana terkait peristiwa di Sidoarjo. Karikatur imajiner yang bisa menggambarkan batin penguasa dan rohaniwan Indonesia dengan pertanyaan, “Ini lumpur Lapindo atau lumpurnya Tuhan?” Kini, dalam realitas, DPR dan pemerintah memerlukan jawaban “bencana alam atau bencana teknologi”?
Dalam tradisi mendefinisikan/ pendefinisian atas sesuatu, sebuah definisi terdiri dua bagian, yakni kata yang didefinisikan (definiendum) dan kelompok kata atau konsep yang digunakan untuk mendefinisikan (definien). Sebuah definiendum harus bermakna sama dengan definien.
Neil Britton mengatakan, “Sebagaimana seorang/pihak menafsirkan sesuatu bergantung pada apa yang disyaratkan untuk dilakukan terhadap sesuatu dimaksud.” Namun, Britton mengingatkan definisi bukan sekadar alat bantu berpikir, tetapi juga soal orientasi mental dan emosi, model pemaknaan dan cara pandang pemberi definisi.

Definisi

Salinan UU No 24/2007 mendefinisikan, “bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia, mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.”

Karena itu, peristiwa Sidoarjo memenuhi kecirian definisi bencana UU No 24/2007. Jika ditanyakan kepada rakyat yang mengalami, jawabannya, “rumah terkubur, pekerjaan hilang, aset penghidupan hancur, kerugian nasional mencapai paling sedikit Rp 7 triliun. Orang dari kaya menjadi miskin. Yang miskin makin melarat. Secara psikis tidak ada kata yang bisa menyamai pengalaman mengalami bencana itu.” Definisi ini dikenal dengan definisi situatif.

Pada titik ini, kata ‘bencana’ tidak merepresentasikan diri sendiri. Bencana juga tidak sekadar merepresentasikan lingkungan yang rusak. Bencana dan lingkungan yang rusak merepresentasikan manusia dan kepentingan manusia di baliknya.

Istilah “bencana alam” bermakna kausalitas. Salinan UU No 24/2007 mengatakan, “Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam, antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.”

Kelemahan paling mendasar UU No 24/2007 adalah tidak memberi ruang atau definisi kausalitas bencana untuk interaksi atau keterkaitan antara yang alami dan buatan manusia. Secara empiris, ini bertentangan karena ada yang dikenal sebagai “bencana antara”. Peristiwa yang satu men-triger yang lain. Bisa saja kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya yang tidak menjalankan prinsip kehati-hatian men-trigger kejadian alam yang ekstrem. Misal, eksploitasi hutan memicu mudahnya banjir. Sebaliknya, peristiwa alam seperti gempa bisa memicu kecelakaan kebakaran seperti gempa Kobe 1995 atau kecelakaan nuklir di Jepang setahun silam.

Wapres Jusuf Kalla mengatakan, “Perlu penelitian mendalam. Saya kira tidak bisa dinyatakan secara politik (oleh DPR). Bencana alam atau bukan, itu bukan masalah politis.” (Kompas, 19/2/2008)

Perlu diketahui, sains tidak menawarkan kepastian 100 persen. Sains datang dengan skenario, probabilitas, kemungkinan, dan solusi trial and error. Ini yang terjadi dengan sains dalam konteks lumpur di Sidoarjo. Dalam tradisi epistemik di universitas-universitas dunia, sebuah hasil penelitian yang dipublikasikan akan mendapat banyak pertanyaan ketimbang jawaban. Inilah alasannya mengapa seolah IAGI saling “berseteru” tepatnya setahun silam dalam sebuah workshop internasional. (Tempo Interaktif, 6/3/2007)

Istilah bencana alam

Karena itu, istilah hitam-putih “bencana alam” sebenarnya problematik dan masalah utama adalah pada paradigma dan kuasa tafsir atas bencana. Maka, tafsir bencana tidak bisa hanya diserahkan kepada ahli teknis geologis/geofisik saja. Dalam epistemologi bencana, alam adalah alam. Bencana adalah bencana. Bukan alam yang mengeksplorasi migas di Sidoarjo.

Tafsir bencana adalah sebuah konsensus yang seharusnya trans-disiplin (baca: antara pengambil kebijakan dan ahli lintas disiplin, termasuk ilmuwan sosial dan pihak yang dianggap korban/pelaku).

Rakyat yang dipersepsikan “bodoh” tidak bisa menerima begitu saja bahwa ini adalah lumpurnya Tuhan. Ketiadaan konsensus atas bencana di Sidoarjo ternyata mengakibatkan biaya transaksi tinggi. Namun, keputusan tentang penanggung jawab bencana Sidoarjo adalah bukan semata-mata putusan hukum. Diperlukan keputusan politik karena lepas dari faktor kausalitas yang tidak pasti karena keterbatasan sains dan ketidakpastian pengetahuan, ada situasi obyektif menunjukkan, jumlah rakyat miskin di Sidoarjo yang terjadi dalam dua tahun terakhir membutuhkan keberpihakan politik dari penguasa di DPR maupun eksekutif.

Melemparkan tanggung jawab kepada sains yang tidak pasti adalah sebuah pengkhianatan terhadap amanat yang diberikan rakyat. Dan sains hendaknya dimandatkan untuk tidak merampas mandat pengambilan keputusan yang bersifat politik. Kepastian keberpihakan dari negara diperlukan dalam menyelesaikan ketidakpastian hidup dan penghidupan rakyat di Sidoarjo yang semakin tak menentu.

Jonatan Lassa PhD Researcher Kajian Disaster Risk Governance-BIGS-DR-ZEF University of Bonn-Bonn; Co- editor Journal of NTT Studies; Anggota Forum Academia NTT

Mandat Ekologis Kristen: Menuju “Kelahiran Baru” Lingkungan Alam?

Notes. I am interested in understanding theological response to climate change and disasters. This article has been drafted since 2010 when I interviewed Rev Sailana from Alor Island, Indonesia during Christmast in Kupang in Year 2010. This draft used to be published by Satutimor in December 2013. This is part of my thinking and observation on local theological response to climate change. See also “Global Problem, Local Solution: Adaptasi Perubahan Iklim Dengan Menggunakan Sailana Model” [Global problem, local solution: climate adapation through the use of Sailana Model – an Eco-theological response to climate change] Catatan. Artikel ini dibuat berkaitan dengan Tema Tahun 2010 GMIT adalah: “Menjadi gereja yang peduli terhadap persoalan sosial dan ekologis. Hari ini, 7 tahun kemudian, kita bisa melihat dan mendengar beberapa gerakan di dalam GMIT terkait inisiatif-inisiatif ekologis seperti membangun jebakan air yang dilakukan oleh pendeta-pendeta dalam lingkaran GMIT.
Lassa, J. 2010. Mandat Ekologis Kristen: Menuju “Kelahiran Baru” Lingkungan Alam?GMIT Majalah GMIT Tahun 2010. 

Oleh – Jonatan Lassa

Dorongan untuk ‘menguasai’ alam ciptaan telah menghasilkan eksploitasi sumber daya alam yang tidak masuk akal, pengasingan lahan dari pemiliknya serta penghancuran budaya asli…. Alam ciptaan menjadi ada kerena kehendak dan cinta Allah Tritunggal dan karenanya memiliki ikatan batin dan mengandung kebaikan. Meskipun mata manusia mungkin tidak selalu melihat hal itu, setiap makhluk dan seluruh ciptaan dalam paduan suara kesaksian tentang mulianya kesatuan dan harmoni dengan ciptaan diberkahi.   (Petikan Dokumen Dewan Gereja Dunia, Granvollen, Norwegia 1998)

 

Pendahuluan

Membayangkan kembali kota Soe 25 tahun lalu, ketika sebagian kota yang ada sekarang masih ditutupi hutan walau tidak terlalu tebal, menjadi titik awal refleksi dalam artikel ini berkaitan dengan keberlanjutan ekologis dan Kekristenan. Kala itu, sumber energi utama rumah tangga adalah biomassa (seperti kayu dan ranting kering). Di lingkungan di mana penulis menjalani masa kecil, tidak banyak penduduk menggunakan kompor minyak tanah. Pemandangan rutin setiap hari minggu adalah tiap orang/rumah tangga, dengan alatnya sendiri (parang, kapak, dan kereta kayu) menuju hutan sekitar kawasan wisata Bu’at. Sebagian rumah tangga memilih membeli dari para pengumpul.

Hutan kota tersebut kini hampir musnah. Jumlah penduduk kabupaten TTS per tahun 2008 adalah dua kali lipat tahun 1971. Secara teoritis, bila semua penduduk membutuhkan energi biomassa, dibutuhkan hutan dua kali lipat bahkan lebih. Penduduk yang terus bertambah karena urbanisasi dan juga kelahiran menjadikan kebutuhan atas lahan untuk perumahan bertambah. Fungsi hutan tentunya bukan sekedar sumber biomassa, tetapi juga fungsi layanan ekosistim seperti iklim mikro maupun penyanggah air tanah. Penulis masih terus merenungi hilangnya tutupan hutan tipis di daerah sekitar kawasan wisata Bu’at di Soe hari ini dibarengi oleh berita mengeringnya mata air yang berjarak 2-3km di bawah hutan tersebut, tepatnya di Oenasi, Kota Soe (lihat Pos Kupang, 7 Nov 2009).

Manusia terus dilahirkan memenuhi kota tersebut, sedangkan alam khususnya hutan semakin sulit dilahirkan kembali di masa depan di mana ia diharapkan terus melayani kebutuhan energi biomassa maupun layanan ekosistim seperti konservasi sumber air bagi cucu-buyut kita. Yang pasti, alam Timor tidak mungkin terlahir kembali seperti “sedia kala” karena kemampuan alam dalam meregenerasi dirinya sendiri kalah cepat dari kerusakan yang manusia timbulkan – terutama dalam klaim memenuhi perintah Allah tentang  “penuhilah dan taklukanlah bumi.”

Tulisan Garret Hardin yang sangat terkenal The Tragedy of The Commons yang pernah dipublikasikan majalah Science 42 tahun lalu dengan telak menggambarkan dilema berkaitan dengan situasi di mana berbagai individu yang secara bebas dan semata-mata rasional berdasarkan kepentingan masing-masing, pada akhirnya makan menguras habis sumberdaya bersama yang terbatas tersebut, bahkan ketika dengan sangat jelas masing-masing pihak sadar bahwa tidak ada yang menghendaki mengeringnya mata air Oenasi kala kemarau yang biasanya melayani 5000 kk.

Terkurasnya sumber daya alam yang terletak di atas tanah seperti hutan dan degradasi lahan, membuat pilihan bagi generasi kini menjadi terbatas. Pilihan atau tepatnya godaan baru untuk mengeruk yang tersimpan di dalam tanah akhirnya tiba. Bahasa yang lebih akrab kita kenal sebagai tambang. Bagaimana kita membayangkan bila tiap orang merasa bebas mengeruk sebanyak-banyaknya hingga 25 tahun ke depan? Adakah implikasi ekologis yang mampu dibayangkan generasi hari ini? Generasi 25 tahun akan datang di Timor mungkin saja akan lebih rentan terhadap risiko kekeringan dengan skala kering yang sama 25 tahun lalu. Dalam terminologi yang sedikit radikal, cerita dari Soe di atas sering dikenal dengan nama ekosida (ecocide) yang secara literalis bermakna pembunuhan atau penghancuran lingkungan alami yang diciptakan Allah. Apakah fakta tersedotnya sebagian saudari-saudari atau perempuan-perempuan asal TTS ke dalam pusaran migrasi tenaga kerja rumahtangga ke luar negeri dengan berbagai jebakan perdagangan manusia merupakan bagian dari skenario dampak ecocide?

Revisi Teologi Ekologi dan Lingkungan

Dalam observasi teologi ekologis, panggilan memenuhi bumi memiliki implikasi destruktif yakni berupa penaklukan alam untuk keberlanjutan manusia – sering dilakukan ibarat zero sum game – keberlanjutan manusia adalah akhir dari keberlanjutan alam. Pertanyaan klasik yang terus diajukan bagi para mahasiswa studi lingkungan adalah bagaimana menjembatani dua dunia tersebut menjadi harmonis bahwa keberlanjutan manusia bermakna keberlanjutan lingkungan alam dan sebaliknya dalam keberlanjutan lingkungan alamilah terletak masa depan manusia.

Dalam perspektif ilmu pengetahuan, khususnya studi-studi ekologi, pendekatan zero sum game di atas tentu keliru. Akhir dari keberlanjutan alam adalah bencana bagi manusia – kondisi eskatologis yang dipercepat oleh tangan manusia sendiri dalam wajah bencana ekologis.

Salah satu tafsir kejatuhan manusia di Taman Eden adalah dosa menyebabkan terputusnya hubungan antara manusia dengan Allah, dan manusia dengan alam. Dalam Kitab Kejadian, walaupun manusia datang kemudian setelah semuanya ada, Allah turut mengutuk tanah sebagai paket hukuman atas dosa manusia. Bila di dalam Kristuslah manusia diperdamaikan dengan Allah dan relasi yang terputus diperbaiki, lalu bagaimana status hubungan manusia dengan alam semesta? Dalam imaginasi yang lain, sering kaum Kristen tidak peduli dengan keberlanjutan alam semesta karena terobsesi dengan Firdaus yang akan datang, bumi yang baru.  

Dalam penelitian Paul Santmire, tentang pemikiran-pemikiran Kristen tentang ekologi dan lingkungan dalam tiga dekade terakhir dan salah satu kesimpulan adalah bahwa Kitab Kejadian tentang penaklukan bumi adalah yang paling sering disalah pahami sehingga dengan mudah mandat penaklukan bumi berubah mentuk menjadi penghancuran ekologis dalam bentuk keji seperti ekosida (ecoside) dan biosida (biocide). Proposal dari Santmire adalah pembaharuan relasi yang baru antara manusia dan alam. Usulan Santmire adalah sebuah revisi atas teologi ekologis dan konsep etika lingkungan yang ada agar Kekristenan mampu menjadi pioneer dalam perbaikan lingkungan.

Namun dalam studi kritis ekologi, pendekatan Santmire disambut dengan pertanyaan seputar pendekatan dikotomis manusia versus lingkungan alam, seolah ke duanya terpisah atau bisa dipisahkan relasi eksistensinya. Pendekatan dikotomis ini sering dianggap sebagai pangkal masalah lingkungan dan fenomena pasifnya gerakan lingkungan dari kalangan Kristen. Fenomena yang kontras adalah misionaris dan kaum Kristen sibuk mencari jiwa yang hilang demi penebusan jiwa, sedangkan kaum environmentalists sibuk menebus firdaus yang hilang akibat visi sumber daya alam yang keliru. Tentu mata anda tidak salah mendapati buku-buku teologi Kristen Amerika Utara yang sering menempatkan environmentalist sebagai ‘setan’ sedangkan geologist dan sebagian profesi boros karbon lainnya sebagai pahlawan.

Lepas dari kritik terhadap usulan Santmire, konsep penebusan alam juga bagian penting dalam pembangunan dan perjalan iman. Panggilan Kristen untuk membawa damai serta mengasihi sesama manusia dalam abad ini menjadi semakin sulit terpenuhi khususnya ketika perspektif ekosida dan biosida (pembunuhan terhadap diversifitas biota-biota)  sering luput dari visi kasih dan damai.

Alam yang diciptakan Allah memiliki hukum yang tidak kompromistis. Sebagaimisal, hukum fisik iklim bumi sangat terintegrasi dalam satu sistim. Penggunaan energi fosil yang menghasilkan gas karbon dioksida secara berlebihan oleh negara-negara maju dalam 150 tahun terakhir mengakibatkan perubahan iklim global (pemanasan global) dengan implikasi lokal, di mana negara-negara miskin yang harus memikul risiko dari perubahan iklim. Kebakaran hutan masif di Indonesia (dapat dan telah) menambah persoalan global tersebut. Istilah awamnya adalah orang kaya menikmati manfaatnya, orang miskin memikul risikonya. Pemikul manfaat alam tidak turut menanggung risiko iklim. Kondisi ini bertentangan dengan semangat Kristen yang bertugas membebaskan yang lemah dan miskin dari ketidakadilan sosial, ekonomi maupun iklim. Karena itu GMIT perlu menyuarakan keadilan iklim dan keadilan ekologis sebagai perwakilan gereja-gereja selatan dalam menyadarkan gereja-geraja utara.

Lingkungan alam tidak merepresentasikan dirinya sendiri tetapi kepentingan manusia yang kebutuhan hidupnya 100% berasal dari alam. Kembali kepada petikan pada awal artikel ini dari Dewan Gereja Dunia satu dekade silam bahwa “Alam ciptaan menjadi ada kerena kehendak dan cinta Allah Tritunggal dan karenanya memiliki ikatan batin dan mengandung kebaikan.” Bila alam yang kelihatan saja tidak dihargai, bagaimana mungkin menghargai Allah yang tidak kelihatan?

Penutup

Natal 2009 baru saja berlalu. Seorang rekan dari NTT yang studi di Australia, mengirimkan foto elektronik, sebuah rumah di Adelaide Australia yang penuh dengan lampu-lampu natal mirip istana cahaya. Terlihat sangat indah. Namun dalam perspektif ekologi, istana cahaya tersebut merupakan wujud ketidakadilan ekologis dari jutaan orang di negara-negara berkembang yang masih hidup dalam “istana kegelapan“ tanpa listrik. Istana cahaya Natal tersebut juga merupakan bentuk kerakusan energi dan bentuk perusakan lingkungan berupa polusi udara berupa pelepasan karbon dioksida yang lebih besar.

Dalam mencari bahan-bahan berkaitan dengan topik ini, penulis terkejut karena tidak sedikit penulis Kristen dan teolog yang cenderung meletakan gerakan lingkungan sekedar sebuah gerakan politik atau seolah gerakan tidak berkaitan erat dengan nilai-nilai dasar seperti keadilan, kemanusiaan, kasih ataupun agenda mandat ekologis.

Wujud misi penebusan lingkungan tersebut bisa dilakukan dalam banyak hal mulai dari mempertahankan hutan desa, konservasi air dengan sistim biopori, advokasi tambang yang adil ekonomis tapi juga adil risiko ekologis, pengelolaan daerah aliran sungai, reboisasi, revitalisasi jalur hijau kota, hingga berbagai bentuk proteksi bio-diversitas berupa pelarangan bom ikan, termasuk penggunaan air tanah yang terbatas dan bertanggung jawab hingga penggunaan energi terbaharukan.

Tantangannya bagi gereja adalah bagaimana membuat keseimbangan prioritas antara menjalankan amanat agung dalam misi penebusan jiwa manusia dengan amanat budaya atau tepatnya mandat ekologis Kristen dalam misi penebusan lingkungan hidup, tempat di mana kita hidup dan menjalani panggilan hidup masing-masing. Ketika lingkungan rusak, penghidupan manusiapun tergangu, kelaparan dan kemiskinan menghantui. Dalam kondisi demikian dengan perut yang lapar dan kosong, orang sulit memahami apa arti khabar baik dari Allah. ***

 

Global Problem, Local Solution: Adaptasi Perubahan Iklim Dengan Menggunakan Sailana Model

Notes. I am interested in understanding theological response to climate change and disasters. This article has been drafted since 2010 when I interviewed Rev Sailana from Alor Island, Indonesia during Christmast in Kupang in Year 2010. This draft used to be published by Satutimor in December 2013. This draft used to be published by Satutimor in December 2013. This is part of my thinking and observation on local theological response to climate change.

Oleh Dr. Jonatan Lassa*

Berita global hari ini di dominasi oleh tren para pemimpin dan pemikir dunia mencari solusi perubahan iklim. Perubahan iklim telah menjadi masalah glokal alias global dan lokal sekaligus. Salah satu kerisauan adalah problem kompleksitas pembangunan di Negara berkembang, kerap membuat masalah perubahan iklim tidak di tanggapi secara strategis dan belum dilihat sebagai bagian dari strategi pertahanan non-tradisional (membedakan dari pertahanan tradisional) dalam menghadapi ancaman terhadap pemenuhan hak-hak dasar rakyatnya.

Secara praktis hanya dua solusi: Pertama mengurangi kadar gas emisi carbon dioksida (CO2) serta lainnya seperti metana (CH4) yang biasanya dikenal dengan nama mitigasi perubahan iklim; Kedua, adaptasi terhadap perubahan iklim. Adaptasi yang dimaksud meliputi berbagai macam respon logis (baik yang bersifat antisipatoris – mengantisipasi risiko-risiko iklim dalam berbagai anomali iklim seperti curah hujan berkepanjangan di NTT di tahun 2010) maupun yang bersifat reaktif (yakni menunggu kejadian iklim ekstrim baru bertindak).

Masalahnya adalah di Negara berkembang, termasuk Indonesia, respon logis berupa adaptasi perubahan iklim, kebijakan publik belum dilihat sebagai kunci meminimalisir dampak. Kebijakan publik di sini bermakna penyesuaian di level anggaran (penguatan sektor-sektor rentan iklim seperti pertanian dan irigasi, infrastruktur yang kedap banjir, investasi drainase perkotaan dan drainase jalan raya, pengelolaan kekeringan yang tidak hanya direduksi (dan salah kaprah) sekedar dalam bentuk padat modal seperti membangun ribuan embung, mitigasi bencana dsb.).

Respon logis dalam kebijakan publik menuntut kecerdasan politik anggaran ditingkat kabupaten dan kota. Diperlukan juga kecerdasan administrative yakni adanya aparatur/administratur Kabupaten dan Kota yang paham soal adaptasi iklim. Kecerdasan teknis diperlukan dalam wajah aparatur yang paham secara teknis masalah dan solusi adaptasi perubahan iklim. Di NTT, masalahnya bukan ada tidaknya SDM dalam tubuh pemerintah daerah, tetapi lebih kepada logika penempatan pegawai yang tidak kompeten pada posisi-posisi yang menuntut pengetahuan teknis sebaliknya yang berkompetensi cenderung tidak mendapatkan porsi jabatan yang memadai (asas kepatutan profesi teknis). Fenomena ini bermuara pada kondisi yang dikenal dengan istilah orang buta memimpin orang buta (the blinds lead the blinds).

Di Indonesia dan negera berkembang umumnya, ketiga bentuk kecerdasan yakni teknis, administrative dan politik lokal ini tidak berjalan seiring (alias mismatched). Akibatnya, solusi lokal  cenderung reaktif dan cut & paste dari tempat lain. Tren umum adalah pengadaan kecerdasan teknis (baca: konsultan teknis) yang sekedar di datangkan dari tempat lain, membawa konteks lain, lalu diterapkan di lokalitas NTT. Masalahnya adalah pola cut & paste (alias nyontek) seperti ini sering kali tidak tepat dan tidak mengenali praktik-praktik cerdas yang kerap kali bergerak lebih maju dari para administratur dan politisi local.

Model Saelana: Adaptasi Perubahan Iklim

NTT selalu diberkahi dengan berbagai macam individu yang memiliki karakter penyimbangan positif (positive deviance). Salah satu buktinya terdapat dalam diri seorang pendeta marginal bernama Sefnat Sailana. Karena inovasi dari Pdt. Sailana ini terbilang unik sehingga oleh dianugerahi NTT Academia Award 2010 (18 Desember 2010), penulis mendedikasikan inovasi ini dengan nama SAILANA Model sebagai praktek cerdas setempat dalam adaptasi perubahan iklim.

Walau berbagai media lokal NTT (termasuk media ini) dan juga berberapa media Nasional (seperti Jakarta Post (Lihat Fointuna 14/10-2011 “Relocating church altar for environmental conservation”), penulis mencatat secara lebih detail berbagai inovasi yang dibuat Sailana. Pertama, di Apui, Sailana melakukan terobosan teologis dan ekologis (atau tepatnya eco-theology) yang ‘radikal’ dengan pertama-tama melihat peran gereja sebagai polluters (pelaku kerusakan lingkungan – yakni bahwa gedung-gedung gereja dan harta milik jemaat misalkan dalam bentuk asset rumah) menciptakan tekanan pada lingkungan hidup. Hutan, air, air tanah dan tanah menjadi terdegradasi.  Pengetahuannya yang diperoleh dari sebuah edisi Majalah Percik 2003 dikonversi Sailana dengan menciptakan ide-ide seperti penciptaan sumur resapan. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan inovasi-inovasi membangun hutan jemaat, menumbukan pohon-pohon pelindung. Jebakan-jebakan air di kali (sungai) kering. Kegiatan menaman rumput di halaman gereja dilakukan dengan observasi sedernanya bahwa erosi tanah dapat terjadi akibat angin yang membawa humus tanah sejak 2002.

Salah satu praktek eco-theology yang dilakukan Sailana adalah dengan melakukan ibadah tahunan di sumber-sumber air (bertepatan dengan Hari Air Internasional), Doa Larang untuk mencegah kebakaran dan penggunaan potassium, membawa ‘mimbar’ ke daerah-daerah tangkapan air. Dalam studi-studi pengelolaan sumber daya alam, hal ini dikenal dengan istilah penciptaan kelembagaan alternatif yakni dengan menciptakan constraints secara simbolik dan praktis dalam mencegah kerusakan lingkungan setempat di tengah kesulitannya untuk meyakinkan pentingnya perilaku hidup ekologis.

Sailana Model  versus Santmire

Dalam observasi teologi ekologis, panggilan memenuhi bumi memiliki implikasi destruktif yakni berupa penaklukan alam untuk keberlanjutan manusia – sering dilakukan ibarat zero sum game – keberlanjutan manusia adalah akhir dari keberlanjutan alam. Pertanyaan klasik yang terus diajukan bagi para mahasiswa studi lingkungan adalah bagaimana menjembatani dua dunia tersebut menjadi harmonis bahwa keberlanjutan manusia bermakna keberlanjutan lingkungan alam dan sebaliknya dalam keberlanjutan lingkungan alamilah terletak masa depan manusia. Dalam perspektif ilmu pengetahuan, khususnya studi-studi ekologi, pendekatan zero sum gamedi atas tentu keliru. Akhir dari keberlanjutan alam adalah bencana bagi manusia – kondisi eskatologis yang dipercepat oleh tangan manusia sendiri dalam wajah bencana ekologis (Sumber: Majalah GMIT 2010 – Mandat Ekologis Kristen: Menuju “Kelahiran Baru” Lingkungan Alam?)

Menariknya adalah munculnya paradigma eco-theologis yang relative bersamaan antara Sailana di Apui, Alor Tengah Selatan dengan Paul Santmire di Boston, Massachusetts USA (Lihat: Nature Reborn: The Ecological and Cosmic Promise of Christian Theology. By H. Paul Santmire. Theology and Science Series. Minneapolis: Fortress Press, 2000.). Kritik Santmire adalah bahwa pemikiran-pemikiran Kristen tentang ekologi dan lingkungan dalam tiga dekade terakhir adalah bahwa Kitab Kejadian tentang penaklukan bumi adalah yang paling sering disalah pahami sehingga dengan mudah mandat penaklukan bumi berubah mentuk menjadi penghancuran ekologis dalam bentuk keji seperti ekosida (ecoside) dan biosida (biocide). Proposal dari Santmire adalah pembaharuan relasi yang baru antara manusia dan alam sebagai konsekuensi dari pembaharuan relasi yang baru antara Manusia dan Tuhan (dalam Kristus) dalam dengan membangun konsep etika lingkungan yang reformis agar Kekristenan mampu menjadi pioneer dalam perbaikan lingkungan bukan sebaliknya.

Namun dalam studi kritis tentang ekologis, pendekatan Santmire disambut walau dengan pertanyaan seputar pendekatan dikotomis manusia versus lingkungan alam, seolah ke duanya terpisah atau bisa dipisahkan relasi eksistensinya. Pendekatan dikotomis ini sering dianggap sebagai pangkal masalah lingkungan dan fenomena pasifnya gerakan lingkungan dari kalangan Kristen. Fenomena yang kontras adalah misionaris agama-agama sibuk mencari jiwa yang hilang demi penebusan jiwa, sedangkan kaum environmentalists sibuk menebus firdaus yang hilang akibat visi sumber daya alam yang keliru dari agama-agama. Penulis sering bertanya mengapa di dalam gerakan protestanisme ‘garis keras‘, environmentalist sering berkonotasi negative sedangkan geologist dan sekelompok profesional berakhiran –ist tidak berkonotasi negatif?

Menariknya, dalam interpretasi Sailana, dikatakan bahwa alam dan manusia setara. Berbekal pengalaman Sailana selama ‘berkelana‘ di Sabu dan Rote sebagai pendeta, membawa beliau melihat kembali bagaimana mandat ekologis Kristen yang dipercayainya dengan mengatakan bahwa manusia dan alam adalah setara. Konsep Sailana ini tepat memperkuat statement World Church Council  12 tahun lalu yakni “Dorongan untuk ‘menguasai’ alam ciptaan telah menghasilkan eksploitasi sumber daya alam yang tidak masuk akal, pengasingan lahan dari pemiliknya serta penghancuran budaya asli…. Alam ciptaan menjadi ada kerena kehendak dan cinta Allah Tritunggal dan karenanya memiliki ikatan batin dan mengandung kebaikan. Meskipun mata manusia mungkin tidak selalu melihat hal itu, setiap makhluk dan seluruh ciptaan dalam paduan suara kesaksian tentang mulianya kesatuan dan harmoni dengan ciptaan diberkahi.“  (Petikan Dokumen Dewan Gereja Dunia, Granvollen, Norwegia 1998)

Model Sailana tentu tidak sempurna, dan perlu dikritisi (dalam lensa sains dan ilmu pengetahuan) agar terjadi penajaman praktek dan konsep. Tetapi pembelajaran dari Apui Alor adalah bahwa problem global dapat diselesaikan secara lokal. Institutionalisasi kesadaran ekologis oleh Sefnat Sailan diungkapkan secara polos sebagai berikut: “supaya tidak mimbar sentris, tetapi membawa mimbar ke tengah alam semesta ciptaan Tuhannya. Lingkungan hidup masuk dalam pembinaan anak dan remaja serta katekesasi.“

Pesan moralnya adalah bahwa solusi-solusi lokal jangan di cari jauh-jauh. Masuklah ke kampung-kampung di NTT, dalam institusi-institusi sosial yang ada, selalu ada individu-individu yang semangat juang dan kejeniusan lokalnya mampu membuat perbedaan dan mampu memberikan solusi pada persoalan global-lokal. Sepanjang hal ini dikenali, ditopang oleh ketiga kecerdasan di atas (politik lokal, administratif dan teknis) maka replikasi-replikasi Model Sailana dapat dilakukan dengan anggaran yang lebih cermat dan lebih hemat. Bagaimana menurut anda?

* Research Fellow pada IRGSC Kupang

Alat Analisis dan Pabrikasi Kelaparan

Opini – Kompas 20-06-06
Jonatan Lassa

Sebanyak 60.000-an orang diberitakan terancam kelaparan di Kabupaten Sikka, NTT, (Kompas 10/6). Dilaporkan, krisis produksi terjadi tiga bulan lalu.

Dikabarkan, komunitas di 10 desa makan putak, semacam famine food khas NTT. Kelaparan merupakan kejadian berulang dan merupakan bencana yang terjadi secara perlahan. Kalaupun terjadi kelaparan secara literalis di Sikka, peringatan dini seharusnya dilakukan dua bulan lalu.

Ini adalah contoh ketidakakuratan alat analisis kelaparan yang mendikte kebijakan publik. Padahal, Bimas Ketahanan Pangan bekerja sama dengan WFP telah mengembangkan alat bernama Food Insecurity Atlas (FIA) sejak dua tahun lalu.

Terlepas dari semua perdebatan, kelompok paling rentan adalah anak-anak. Bila Régis Debray menyebut lingkaran setan malnutrisi akut dari kehamilan hingga kelahiran sebagai crucified at birth (penyaliban saat lahir), maka busung lapar akibat kelaparan dan malnutrisi adalah penyaliban anak balita. Hak mereka terkebiri dan potensi sumber daya manusia Indonesia menjadi “cacat” seumur hidup.

Penelitian kelaparan di NTT sudah banyak, tetapi tidak saling berkait. Dan, tiap pihak menggunakan alat analisis sendiri-sendiri. Tidak ada transfer informasi yang utuh dari penelitian sebelumnya. Hampir semua memulai dari nol. Amat tidak efisien.

Konsep ketahanan pangan

Maxwell (1966) mengusulkan empat elemen ketahanan pangan berkelanjutan di tingkat keluarga. Pertama, kecukupan pangan yang didefinisikan sebagai jumlah kalori yang dibutuhkan untuk kehidupan yang aktif dan sehat.

Kedua, akses atas pangan, yang didefinisikan sebagai hak (entitlements) untuk berproduksi, membeli atau menukarkan (exchange) pangan atau menerima sebagai pemberian (transfer).

Ketiga, ketahanan yang didefinisikan sebagai keseimbangan antara kerentanan, risiko, dan jaminan pengaman sosial.

Keempat, fungsi waktu manakala ketahanan pangan dapat bersifat kronis, transisi atau siklus.
Pada tingkatan analisis praktis, Sobel et al (1998) mencoba tegas membagi sistem pangan dan nutrisi, yang didefinisikan sebagai “seperangkat operasi dan proses yang terjadi dalam mengubah bahan baku (raw materials) ke dalam pangan serta transformasi nutrien dalam capaian kesehatan dalam sistem biofisikal dan konteks sosio kultural”. Usulan Sobel mampu membuat turunan membedah konsumsi pangan, kandungan makro dan mikro nutrien, berdasar pola makan keluarga dan individu. Audit multinutrien di level keluarga dengan mudah dilakukan.

Pentingnya mengombinasikan konsep yang ditawarkan Maxwell (1996) dan Sobel (1998) adalah untuk membuat keterkaitan antara makro (di level negara) dan mikro (level rumah tangga dan individu). Juga menghindari penyamaan buta antara pangan dan nutrisi sekaligus memperlihatkan keterkaitan antara keduanya. Eksistensi nutrisi dalam pangan dan pangan yang bergizi dalam relevansinya pada konteks, proses, struktur, dan kebijakan.

Relevansi pada kebijakan

Kebijakan penanganan kelaparan tidak bisa didasarkan pada alat diagnosa yang gagap, timpang, dan reaktif. Kasus Sikka adalah contoh ketidakefektifan penanganan kelaparan berulang.
Ketahanan pangan di NTT tidak pernah hanya bisa didasarkan faktor produksi pertanian. Romantisme untuk 100 persen kembali pada produksi subsisten adalah omong kosong. I Gde Pramartha dalam buku Pedagangan dan Politik di Nusa Tenggara 1815-1915 memberi proxy untuk melihat perdagangan antarpulau (inter-insular trading) sebagai bagian pemenuhan pangan.

Informasi dari masyarakat desa “miskin” seperti Oeue di Timor Tengah Selatan (TTS), mereka mampu menjual hasil hutan nonkayu, seperti asam (tamarind) sebanyak 500-an metrik ton tahun 2005. Itu berarti ada sekitar Rp 500 juta beredar dalam satu desa selama tiga bulan musim terkering. Angka ini tidak pernah muncul dalam statistik pemerintah, termasuk Bimas Ketahanan Pangan. Tanpa alat bedah kelaparan yang baik dan komprehensif, pejabat negara akan dengan mudah mempabrikasi kelaparan dengan berteriak, puluhan ribu rakyat lapar.

Melihat kelaparan tidak sama dengan mengerti kelaparan. “Seeing” is not the same as “understanding”.

Jonatan Lassa Koordinator Hivos Aceh Program, Praktisi Manajemen Bencana, Alumnus University of East Anglia, United Kingdom