Indosasters

Home » public policy

Category Archives: public policy

Teka Teki Silang Pengelolaan COVID-19

Oleh: Dominggus Elcid Li

Hobi mengisi TTS alias Teka-Teki Silang itu banyak manfaatnya, terlebih di era Covid-19. Jika anda adalah penggemar kolom Teka-Teki Silang atau Sudoku di koran atau buku kecil setengah lembar HVS untuk mengasah otak agar tak cepat lupa, atau sekedar ingin membunuh sepi diantara waktu yang enggan diberi makna agar tak terlalu melankolis, maka mungkin anda adalah calon pemimpin yang lama tersembunyi. Ya, mungkin juga kota itu city-state, bisa juga satu negara dengan banyak kota—dengan sekian desanya. Tapi, itu ya hanya jika anda memang mau, sebab tidak banyak lagi penggemar Teka-Teki Silang atau Sudoku yang mau menjadi ‘pejabat publik’. (Bagi yang belum pernah main Sudoku, kalau Teka-Teki Silang itu adalah deretan menurun mendatar kata-kata, Sudoku itu deretan angka-angka.)

Lalu apa urusannya Teka-Teki Silang dan atau Sudoku dengan Covid-19? Ya, untuk menyelesaikan Teka-Teki Covid-19, hal utama yang perlu diperhatikan adalah anda tidak berpikir untuk satu kata saja. Misalnya kata itu ‘ekonomi’ atau ‘kesehatan’. Katakan bahwa kata ‘ekonomi’ adalah jawaban mendatar, dan kesehatan adalah jawaban menurun dengan titik pertemuan pada huruf ‘k’. Lalu kemudian disambung dengan kata ‘pertanian’ atau ‘perdagangan’, atau bahkan ‘pariwisata’ di pojok bawah sebelah kanan mendatar. Permainan ini membantu orang menulis benar dengan berpikir tentang banyak hal, misalnya mencegah agar PAD (Pendapat Asli Daerah) tidak hilang total, tidak mungkin dilakukan tanpa langkah pencegahan maupun penanganan Covid-19 yang tuntas dan segera. Bermain TTS mengajak kita belajar mengoreksi atas nama keterkaitan.

Mungkin anda langsung menjawab, ‘Wah, ternyata mudah menjadi pemimpin publik!’ Besok saya mau jadi presiden, atau walikota, atau mungkin mau jadi Bu Kades dulu sebagai ajang latihan. Tapi ya sabar dulu, bukan itu saja. Bayangkan jika Teka-Teki Silang itu kita ganti jadi Sudoku. Anda yang pernah menjadi juara matematika tingkat kecamatan mungkin langsung berteriak ‘Ah, gampang!’ Persoalannya agak sedikit lebih rumit karena dalam Teka-Teki Covid-19, baik Teka-Teki maupun Sudoku ada dalam satu kolom yang sama, dan beberapa kata belum ditemukan, dan beberapa angka itu sifatnya tak terhingga alias infinite…

Tapi kita jangan masuk ke sana dulu, agar tidak disebut penggemar Novel Utopia. Cukup di bagian dua kata pertama di atas. Ekonomi mendatar. Kesehatan Menurun. Dengan titik pertemuan pada huruf ‘K’. Agar ekonomi bisa bergerak, kesehatan juga harus disentuh. Dan agar kesehatan bisa bergerak, ada kata ‘Teknologi’ yang bertemu dengan huruf ‘T’ pada Kesehatan.

Sayangnya para pejabat publik kita bukan lah penggemar Teka-Teki Silang apalagi Sudoku. Mereka lebih terbiasa hanya menggunakan ‘satu kata’. Kata itu entah ‘ekonomi’, ‘untung’, ‘rugi’, ‘pailit’, ‘bangkrut’. Karena tidak biasa main Teka-Teki, mereka tidak terbiasa menjawab serentak, bahwa antara ekonomi dan kesehatan itu bukan lah pilihan tunggal, tetapi dijawab dalam satu hela nafas. Salah menjawab, hanya membawa kematian.

Kecenderungan terbiasa menjawab ‘kata tunggal’ sebagai jawaban, memang tidak pas untuk main Teka-Teki Silang Covid-19. Sebab ketika yang dipikir hanya satu kata awal, dan tidak ada sangkut pautnya dengan kata-kata berikut, kolom-kolom Teka-Teki Silang Covid-19 itu tentu kosong, atau tidak terisi.

Berhadapan dengan Teka-Teki Silang Kehidupan yang sulit ada kecenderungan orang segera meninggalkan permainan, atau bahkan melemparkan buku Teka-Teki ke dalam tong sampah sambil berseru, “Ini permainan buang-buang waktu, dan orang sudah mati.”

Ya, persoalannya kematian bagi setiap manusia itu pasti. Tetapi kematian banyak orang dalam rentang waktu yang agak sama katakan lah bagi ‘sebuah bangsa’ amat terkait dengan keputusan dan kerelaan para pemimpinnya untuk main Teka-Teki Silang dengan baik. Tidak hanya berpikir soal satu kata. Tidak hanya berpikir untuk diri sendiri.

Sehingga untuk bisa bermain, harus agak dewasa. Tidak boleh cemberut, lalu berkata “Saya ingin jadi virus untuk lawan Corona!” Ya, mungkin bisa, dalam bentuk ‘vaksin’, jika anda seorang peneliti biomolekuler yang nongkrong di Eijkman, atau kantor sejenis ini. Bisa juga anda mungkin menjawab ‘Saya ingin mencoba mendekati kematian, berikan saya virus corona, saya ingin kenalan dengannya.’ Tapi itu kan masih soal ‘Saya’. Bukan soal virus. Dalam Teka-Teki Covid-19, konsep bahwa saya penting, itu agak tidak penting. Sebab tanpa mengenali secara spesifik spike protein S1, protein permukaan pada virus SarCov2—bagian yang pertama berikatan dengan sel inang sebelum infeksi terjadi, tidak mungkin ada vaksin. Di sisi ini upaya untuk mencoba mengerti asal muasal virus corona bisa berkembang tidak terkendali tanpa mampu dikontrol oleh elemen lain, menjadi renungan tersendiri. Seharusnya riset inti semacam ini dibiayai negara, tetapi ketika negara dikuasai gerombolan perompak-pedagang, isinya kita cuma jadi distributor alat kesehatan bin toekang catoet, meskipun kaum ini sering disebut sebagai yang moelia pedjabat.

Di level industrialis, sudah lama sekian juta ‘saya’ ini merasa menguasai Planet Bumi ini, dan menganggap yang lain ada dalam kendali tangan Si Saya. Upaya melihat kembali rumah bersama dimulai di Eropa lewat renungan Laudato Si yang menjadi bagian percakapan di ruang dalam. Bahkan Si Charles, mantan suami Putri Diana, juga mengulang hal yang sama dalam World Economic Forum di awal bulan ini, ini saatnya memikirkan ulang ekonomi yang berkelanjutan. Tambang mangan dan semen, jelas bukan ya!

Karena Teka-Teki Covid-19 ini luas halamannya tidak sebesar kolom Teka-Teki Silang di Surat Kabar Minggu, tetapi ukurannya sebesar gabungan halaman muka-belakang Surat Kabar Harian, untuk mengisinya butuh kerjasama dengan banyak orang.

Masalahnya ada dua. Pertama, sudah lama kita terbiasa menjawab satu kata, bukan Teka-Teki Silang (mendatar-menurun). Kedua, sudah lama kita berpikir sendiri-sendiri dan bekerja sendirian pula sehingga untuk mengisi Teka-Teki sebesar dua kali halaman koran tidak mudah. Bagaimana mendengar jawaban 30 kawan lain? Atau 5 kawan terdekat yang ada dalam formasi elemen radikal bebas, dan bukan sekedar satuan setengah lusin kurang yang identik? Bahkan di titik ekstrim setengah lusin kurang identic ini ada dalam tawanan imajinasi jenis kelompok yang tersesat secara kolektif, hanya membawa kehancuran pada hidup bersama.

Sebenarnya itu bukan lah hal sulit, jika mau belajar bermain Teka-Teki, dan mau belajar bermain bersama-sama mengisi kolom-kolom Teka-Teki Silang.

Lho kok bermain? Ya, untuk melupakan sejenak ‘ancaman kematian karena salah mengisi kolom’, hal yang paling mudah dibayangkan adalah menganggap ini sekedar sebuah permainan. Kita hanya lah anak-anak yang sedang belajar. Agar beban itu sedikit ringan, dan kita bisa hela nafas seirama lagu zaman kita masih anak-anak, dan menjadi pusat perhatian seisi rumah.

Setiap orang pasti pernah menjadi anak-anak. Tetapi tidak setiap orang pernah mengalami rumah yang penuh tawa. Tidak semua orang beruntung. Makanya ‘Negara’ hadir untuk membantu keluarga, maupun anak-anak yang tidak diberi kesempatan itu.

Lalu ketika negara hanya menempatkan manusia sekedar kawanan (herd), yang dekat sekali dengan konsep ke-hewan-an, dan bukan ke-manusia-an, apakah itu masih disebut Negara? Supir angkot sebuah kota, atau sebuah negara mungkin menjawab ‘Kita tidak punya pilihan’.

Persoalannya, tidak semua pilihan itu terbuka, jika sejak awal ‘logika teka-teki silang’ tidak dipakai. Karena antara satu kata, atau angka sangat terkait dengan kedudukan kata dan angka yang lain pula. Untuk melihatnya butuh seribu mata pemain Teka-Teki.

Nah, rumitnya jika yang diajak untuk bermain bukan pemain Teka-Teki Silang, tetapi mereka yang diajak untuk menemani ‘bermain’ adalah pedagang setengah tukang catut. Baru tiba di kolom pertanyaan kedua, mereka sudah beramai-ramai mengajak, ‘Bagaimana kalau kita jual saja kolom Teka-Teki Silang ini, dapat berapa duit?’

Ini jelas jadi soal. Sebab meskipun anda tahu jawaban Teka-Teki, tetapi dalam mengatur kehidupan umum, ada Pemilu (Pemilihan Umum). Tapi kan, sejak lama Pemilu itu dijual bukan? Bahkan biasanya biar menambah unsur ‘kesegeraan’ yang membuat Pemilu itu serasa penting banget, biasanya ditambah unsur ‘hidup-mati’. Ya, agama. Sehingga makin hari yang terpilih orangnya makin lucu-lucu. Bahkan jika terlalu lucu, bikin kepala pening, sehingga perlu diganti sesering mungkin seperti pampers.

Lalu bagaimana?

Agar bisa bermain dengan baik kita perlu menerima logika Teka-Teki Silang maupun Sudoku. Berikutnya, karena butuh seribu mata anak-anak bahagia yang dipakai untuk menjawab maka perlu ada sistem (bersama). Sayangnya, sistem ini tidak mungkin dibangun, jika hanya dimulai dan diakhiri dengan kata ‘saya’. Karena kita sudah tahu, itu pasti salah. Apalagi jika dimulai dari kelompok yang suka mencuri, dan memanipulasi.

Saya dalam pengertian pejabat publik hanya berarti jika mampu menerjemahkan kehendak umum (general will) itu kata Si Rosseau. Saya mungkin mempunyai kekuatan untuk mengambil keputusan kolektif jika ada dukungan maupun publik berkenan menjatuhkan hukuman untuk yang melanggar, dan diberikan hukuman kata Si Weber dengan konsepnya soal ‘legitimasi’ satu abad kemudian setelah Rosseau.

Lalu, apa hukumannya untuk yang masih menganggap ‘Negara adalah Saya’? Konsep ini diperkenalkan oleh Raja Louis XIV tahun 1655 sebagai _L’etat, c’est moi_. Konsep ini lah yang dilawan Rosseau, yang menjadi salah satu kontributor ide dalam Revolusi Perancis (1789-1799). Pertanyaan di atas, dengan dijawab dengan kesadaran warga, yang menggantikan bangunan monarki absolut lewat revolusi. Embrio Republik pun hadir dengan munculnya Deklarasi Hak Manusia dan Warga Negara (Declaration des droits de l’homme et du citoyen). Itu kalau orang niat bernegara seperti orang-orang di negerinya Macron, yang terampil sekali menggunakan media, dan menjadi pemikir di garda republik. Sedang di sini, berpolitik masih seperti orang piknik, tidak ada pikirannya.

Jika hari-hari ini, di tahun 2020 formasi Negara yang berbentuk republik yang dihantam krisis virus, berbalik arah untuk menegakan prinsip kehewanan, maka telah cukup jauh virus berhasil menggoyahkan pikiran moderen tentang (warga) negara. Bahkan sebagian masuk kembali ke dalam konsep ruang sakral pencipta, dalam wawasan manusia yang terbatas, atau malah sekedar atas nama hubungan darah (primordial). Tetapi, sebagian besar yang muncul di era krisis ini adalah kombinasi antara kedua hal ini, ditambah dengan nalar pedagang setengah tukang catut, yang tidak ada nalarnya. Sebab nasib sekian juta warga disederhanakan seperi mereka sedang bermain lempar koin, ‘untung’ atau ‘rugi’.

Sedangkan posisi sekarang membutuhkan kebersamaan untuk menyelesaikan Teka-Teki sebesar dua kali halaman koran. Di era Revolusi Perancis, makhluk bernama virus belum lagi dikenal. Dalam dunia virologi, virus pertama, Tobacco Mosaic Virus disumbangkan oleh Ivanovsky di tahun 1892 dan Beijerinck tahun 1898. Sedangkan kata virus sendiri mulai dipakai sejak tahun 1728, untuk menyebutkan agen yang menyebabkan penyakit menular. Sedangkan sebagai sebuah konsep modern baru muncul di era Ivanovsky-Beijerink.

Kata sebagai konsep, dan angka sebagai indikator waktu sedikit membantu kita untuk berjalan, dan melihat tanda rambu bahaya, seperti panduan pertanyaan mendatar dan menurun dalam Teka-Teki Silang agar tidak keliru menjawab. Sebagai warga negara sebuah republik kita mempunyai hak untuk menolak keputusan yang keliru, maupun di saat yang bersamaan bekerjasama untuk menjaga warga negara yang lain tidak dibiarkan mati. Sebab membiarkan kematian warga negara adalah anti tesis dari konsep republik maupun warga negara. Persaudaraan (Fraternite) dan Persamaan (Egalite) adalah salah dua dari tiga konsep kunci republik. Dalam kedua konsep ini dimengerti bahwa ‘mereka yang mati adalah saya’, atau dalam Bahasa Dawan, bahasa daerah terbesar yang dipakai di Timor Barat, ungkapannya menjadi ‘Hit auk bian’, atau anda adalah bagian dari tubuh kita. Ini lah konsep dasar tubuh politik republik.

Sebelum lupa, di era krisis akibat pandemi, sebelum mengisi jawaban atas pertanyaan TTS No.2, pertanyaan No.1 perlu dilengkapi yang isinya soal kesehatan harus di-isi dengan benar, agar kita tidak hanya menunda kekalahan, atau masuk dalam krisis panjang tanpa ujung. Di sisi ini bakti terhadap publik menjadi syarat bergerak. Tanpa kecintaan pada manusia yang paling lemah, politik hanya kegiatan yang tidak ada artinya. Sekedar sirkus kawanan hewan, dan kumpulan para predator buas.

Di titik ini ketika konsep warga negara kosong dan diabaikan, partai-partai politik terasa semakin hari semakin menjadi ancaman untuk kehidupan rakyat. Trend berburu rente sampai mati jadi kebiasaan kolektif. Berhadapan dengan fenomena ini rakyat perlu belajar bergerak bersama, mengisi teka-teki silang sendiri, tetap gembira, dan memastikan agar Covid-19 tidak menggerus daya kritis.

*Sosiolog, peneliti di IRGSC, Anggota Forum Academia NTT

New Normal, Sindrom 72 M, dan Bahasa Rejim

Oleh: Dominggus Elcid Li*

Ketika rakyat berharap ada langkah terobosan yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi krisis yang mulai terasa dalam menghadapi pandemi Covid-19, hal pertama yang diberikan oleh pemerintah adalah memberikan jargon baru: New Normal. Kondisi ini khas sekali terjadi di Indonesia dalam sekian puluh tahun.

Ketika berhadapan dengan krisis perang dingin dan ketidakmampuan elit duduk bersama memecahkan persoalan bangsa, hal pertama yang dipikirkan Soeharto dan kawan-kawan adalah bikin kata baru: Orde Baru. Bahwa isinya kadaluwarsa atau tidak, itu tidak penting. (Ya, bukan cuma itu dibikin juga bahasa gaya baru: EYD. Bahwa itu sempurna menurut siapa, kita juga diam. Bahwa itu adalah bagian dari ‘politik bahasa rezim’, kita juga terlalu penurut untuk kritis.)

Hal serupa kembali terjadi ketika Indonesia dihantam badai krisis finansial, penyakit tua, dan berhadapan dengan marahnya anak muda, maka elit pengrajin kata-kata menghasilkan kata baru: reformasi. Jika orang bertanya apanya yang ‘direformasi’? Maka semua ramai-ramai mulai bersuara menyerupai tawon. Suaranya ribut dan bulat.

Kurang lebih 20 tahun kemudian, kata ‘reformasi’ jarang mau dipakai ulang dalam perbincangan lagi. Orang tahu bahwa kata-kata ini tidak berarti apa-apa. Kata ini lebih menyerupai penanda perampokan besar-besaran yang dilakukan secara legal untuk sesuatu yang seharusnya dijaga. Tapi, sudah lah, orang juga sudah merasa lebih baik dengan menyatakan ekspresi dengan ‘kata baru’.

Apakah kita belajar dari kelakuan yang sama setiap berhadapan dengan krisis? Pandemi yang menghantam Indonesia dan membuka selubung ketidakmampuan sistem maupun struktur untuk berhadapan dengan model perang baru di era bio security, hanya dijawab dengan kata-kata baru: “New Normal”. (Para oposisi karbitan juga tidak lebih kritis, mereka datang dengan jargon baru: Presiden Baru. Embrio akademisi juga sama, cuma jadi bebek. Aktivis bagaimana? Ya hanya bisa halusinasi ‘orde baru kembali’.)

Jadi jawaban atas pertanyaan di paragraf di atas adalah: tidak. Kita tidak belajar. Ketika ‘elit teknologi’ dunia bergerak berpindah menamai 2019-nCoV menjadi SARS-CoV-2, hal terbaik yang bisa dilakukan di Indonesia malah menyediakan pabrik kata-kata, menyediakan dana sebesar 72 Milyar rupiah untuk buzzer.

Kecenderungan orang Indonesia untuk berhalusinasi dalam dunia virtual memang mengkhawatirkan. Jika kaum setengah melek, sibuk nonton video konspirasi kelas youtubers, maka untuk kaum hawa maupun kaum adam yang senang melodrama, era pandemi disuguhi dengan ‘drama korea’. Sedangkan pemerintahnya, tetap tidak belajar. ‘Sindrom 72 M’ ini kembali dalam wajah lain ‘New Normal’.

Tetapi bukankah sekarang ini rakyat kita sudah sangat menderita sehingga pemulihan ekonomi harus dilakukan segera? Jujur saya bingung dengan pertanyaan ini. Di satu sisi kondisi rakyat begitu sulit, ada yang sudah mulai mengurangi frekuensi makan. Ada lagi yang telah mengirimkan anak-istri pulang kampung, dan bertarung sendiri di kota. Tetapi, fakta yang menyatakan pemerintah bekerja terbaik memikirkan mereka yang paling lemah itu juga menjauh.

Di level pemerintah kota, hal utama yang paling dikhawatirkan adalah PAD (Pendapatan Asli Daerah) berkurang drastis. Ini yang membuat alokasi dana Covid-19 yang diteriakan oleh pemerintah dari sekian level sejak Maret, seperti sedang ‘break dance’ leher patah. Jumlahnya besar, tapi tidak terasa, dan tidak tampak. Lalu muncul lah ide, semakin cepat ‘memasuki’ era ‘New Normal’ semakin PAD bisa diselamatkan, semakin ekonomi bisa bergerak. Ini juga halusinasi.

Setelah Jakarta, Surabaya berhadapan dengan kesalahan logika yang sama. Sejak kapan rokok menjadi industri esensial?
Cluster rokok mengubah peta Surabaya, menjadi merah kehitam-hitaman. Lebih buruk lagi koordinasi di level pemerintah provinsi dan kota juga tidak padu. Jika di Surabaya yang satu pulau saja demikan, bisa dibayangkan untuk kondisi koordinasi untuk kepulauan NTT.

Di NTT, para birokratnya mirip robot koin. Ketika koin masuk, ke kepala maka robot kucing pun bergerak maju, mundur dengan kata ‘New normal, new normal, new normal…’ Selanjutnya kita sudah paham, Sindrom 72 M berjalan cepat. Kali ini para pemimpinnya mulai bergerak membentuk panitia di setiap skala, lalu satu sama lain rajin google dan copy-paste bikin protokol.

Tapi, bukankah orang butuh panduan? Iya panduan jelas harus seperti pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak fisik. Masalahnya, kita yang ‘bangsa Indonesia’ 267,7 lebih juta ini apakah hanya mampu menghasilkan protokol, dan tidak mampu menghasilkan lompatan untuk keluar dari krisis akibat pandemi ini?

“Kamu ngomongnya jangan muter!”

‘Bukan muter atau taputar (dalam Bahasa Kupang), tetapi pakai pikiran, kepala dipakai, naluri hidup dipakai.’

Virus ini varian terbaru yang dikenal di dunia mikrobiologi. Tetapi, berapa banyak kaum ilmuwan mikrobiologi, para dokter patologi klinis, pakar biomolekuler, epedemiolog yang diajak duduk, dibuatkan tim khusus, diberikan dana cukup, dan biarkan mereka memberikan rekomendasi? Yang ada, mereka yang punya mata ilmu untuk melihat ini, hanya dijadikan bawahan kaum kapitalis birokrat. Ya, dipakai jika dibutuhkan untuk jadi figuran, tetapi tidak dipakai untuk membantu untuk memahami persoalan ini dengan sebaik mungkin, dan diajak membuat lompatan jalan keluar.

Tiga bulan awal pandemi, terhitung sejak awal Maret, para pejabat benar-benar ‘diospek’ untuk menjadi pelayan rakyat (Cilvil Servant). Yang paling lelah adalah mereka yang bekerja di sektor kesehatan dan keamanan. Ini lah dua elemen esensial, selain logistik, yang mulai ada di titik jenuh. Kelelahan mereka adalah hal terbaik dari kemanusiaan dan patriotisme yang menolak untuk takluk.

Lantas bagaiamana di level elit? Apakah mereka itu mikir? Apakah mereka itu berbuat yang terbaik? Berapa lama kalkulasi mereka kita ada dalam situasi Perang Covid-19?

“Coba ulang pertanyaan terakhir Tong, ‘perang’ katamu, yang benar itu ini dianggap libur panjang, pikirannya ya libur.”
Ya, sudah Tong saya tahu kamu kecewa, dan alasanmu juga valid. Bagaimana mungkin berhadapan dengan Perang Covid-19, kalian maju tanpa komando dan koordinasi? Bahkan anggaran Covid-19, tidak mengenal prioritas kedaruratan? Orang di Tiongkok bikin rumah sakit dalam seminggu, di sini nyaris tiga bulan proposal pool test atau test massal dengan menggunakan qPCR baru sampai pada tahap ‘terdengar’.

Kemarin siang (4 Juni 2020) di RRI (Radio Republik Indonesia) siaran pusat saya mendengar Presiden Jokowi menargetkan 10 ribu tes, dan akan menargetkan 20 ribu tes. Bahkan kata wartawan RRI ’10 ribu tes itu walaupun pernah mencapai target, masih berjalan naik turun, kadang mencapai, kadang tidak’.

Dalam hati saya menangis. Presidenku, kenapa dirimu tidak didampingi oleh pemikir terbaik? Dan kau dipermalukan sedemikian rupa. Bangsa kita dipermalukan sedemikian dalam. Mengapa kalian biarkan simbol negara kita dijadikan lelucon?

Dengan satu mesin qPCR, dengan menggunakan 1 regen, anda bisa melakukan test swab massal. Tinggal pilih angka yang harus disesuaikan rentangnya 30, 40, 50, 100. Artinya apa? Jika dengan menggunakan mesin qPCR kita sedang bermain di level kelipatan. Artinya 10 ribu tadi dikali 30, dikali, 40, dan dikali 50, bahkan 100. Kuncinya PCR “yang diadakan” bukan hanya PCR klinis, yang hanya bisa periksa otomatis 1 swab=1 regen. Tetapi gunakan qPCR, biarkan tangan-tangan laboran para ahli biomolekuler terlibat bisa mengerjakan apa yang mereka biasa mereka kerjakan.

Artinya jika para ahli biomolekuler dilibatkan maka 10 ribu tadi bisa mencapai angka 100.000 dalam kecepatan yang sama seperti saat ini. Artinya dalam sepuluh hari kita bisa tes 1 juta orang. Artinya apa? Artinya New Normal itu itu bukan cuma di level jargon Pak! Kita bisa lebih cepat lagi jika menggunakan air ludah untuk tes, dan lebih murah.

Lalu PCR klinis yang sudah ada dibuang? Tidak juga, tetap dipakai, tetapi dilengkapi qPCR agar PCR tidak hanya dipakai sebagai alat uji klinis—seperti yang sudah ada, tetapi alat surveillance! (Argumentasi ini saya rekam dari seorang sahabat, seorang ahli biomolekuler yang berjibaku mencari jalan keluar dalam rimba birokrasi)

Lalu orang mengeluh, ekonomi kita harus maju, rakyat harus makan. Tetapi PR tidak dikerjakan. Bukankah yang sedang kalian lakukan ini adalah pembiaran? Bagaimana mungkin ‘New Normal’ dikampanyekan dengan harga 1,5 juta hingga 2,5 juta rupiah per 1 swab. Atau dengan 260 ribu per rapid tes yang berlaku hanya tiga hari? Mengapa jalan lain yang lebih murah dan massal tidak dikerjakan? Tes swab bisa turun ke level 30 ribu, bahkan 15 ribu, jika dilakukan massal. Selain lebih presisi, lebih murah. Pembatasan sekaligus pembukaan ruang terbatas akan mungkin dilakukan dengan lebih percaya diri.

Sadar atau tidak sadar dalam ‘perang biologi’ terkini qPCR adalah radar. Menolak untuk menggunakan radar, artinya membiarkan musuh masuk dan mengobrak-abrik tanpa ampun. Bahkan jika saat ini jika para pejabat masih menganggap situasi kita hanya sekedar ‘liburan panjang’, maka sesungguhnya kita sedang terlena dengan sekian kemungkinan jika perang itu berlangsung bertahun-tahun. Sejarah Spanish Flu, tidak perlu diuraikan di sini, buku PDF-nya bisa dibaca, jangan hanya di-share.

Jadi sosialisasi ‘New Normal’, tanpa lompatan teknologi tidak lebih dari mengulangi kesalahan yang sama. Rakyat sekedar tumbal, tanpa para elit berpikir dalam level terbaik untuk menjaga keselamatan bersama. Pun, menegasikan New Normal, tanpa mengerti akar persoalan juga tidak membawa kita kemana-mana.

Keselamatan dalam terminologi warga negara, selalu dimulai dari titik terlemah. Logika universal basic income, juga mulai dari ide dasar ini. New Normal bukan lah hukuman untuk rakyat jika para pemimpin sudah menghitung dampaknya untuk mereka yang paling lemah. Hanya dengan tanggungjawab ini lah anda layak disebut pemimpin, dan bukan robot kucing.

Sayup-sayup terdengar suara elektronik “New normal, new normal, new normal….”

Semoga itu bukan panggilan kematian.

*Anggota Forum Academia NTT

Selamat Jalan Yulius Nakmofa – Aktivis PRBBK Indonesia

Yulius Nakmofa [Sumber Gambar: Dr Merry Kolimon]

Yulius Nakmofa [Sumber Gambar: Dr Merry Kolimon]

Bersama Yulius Nakmofa dan Alex Ofong, kami berangkat ke Palu suatu waktu di pertengahan tahun 2003. Perjalanan ini bagian pertama dari serial training community-based disaster management [ #CBDRR #PRBBK ] yang disponsori Yayasan Pikul dan PMPB Kupang di Indonesia Timur termasuk Kalimantan dan Sulawesi. Di Palu, kami di fasilitasi rekan-rekan LPS-HAM Palu.

Tapi ada yang mengganjal di hati Yus Nakmofa. Katanya: “mati katong, Palu ini sarang aktivis LSM yang kemampuan fasilitasinya di atas rata-rata. Karmana katong (bagaimana kita) bisa tunjukan kalau katong (kita) bisa fasilitasi secara partisipatif?” Salah satu pentolan aktivis Palu yang dikenal Yus dan kaliber dalam proses-proses fasilitasi komunitas dan LSM adalah Chalid Muhamad (mantan direktur eksekutif JATAMNAS dan WALHI), yang juga pendiri Yayasan Pikul dan mengambil peran ketua Board Yayasan Pikul era paska reformasi. Yus dan Alex sering melihat kualitas fasilitasi Chalid dari jarak dekat. Kualitas Chalid menjadi semacam terror bagi aktivis-aktivis yunior.

Sebenarnya ada hal tak terlihat yang lebih menghantui Yus. Bagi Yus, aktivis-aktivis Palu lebih kritis secara ideologis. Sedangkan di NTT, saat itu, mungkin lebih pragmatis. Tentu kita ingat bagaimana para aktivis dari suatu kota mencoba mengirimkan celana dalam sebagai simbol kritik pada aktivis kampus NTT yang tak mampu berdemo secara memadai di tahun 1998. Reputasi aktivis mahasiswa Kota Kupang tentu lebih tercoreng lagi dengan demo sektarian yang berujung pada konflik sektarian tahun 1998. Di arena aktivis LSM NTT pun memang sangat sedikit yang terbiasa dengan narasi-narasi kritis a la kiri yang biasanya menginspirasi perlawanan terhadap ketidakadilan social dan watak predator negara. Bukan karena tidak mampu secara textual. Secara textual, hitung saja mantan-mantan seminari yang belajar filsafat dari Seminari level SMP hingga perguruan tinggi yang membanjiri sektor LSM. Ini soal jejak langkah aktivis yang bertransformasi dari LSM generasi pertama (model Sinterklas) ke generasi ketiga (model advokasi kritis). Pasifikasi melalui text kitab suci menjadi pelengkap kegagapan aktivis daerah kering ini.

Kembali ke Yulius Nakmofa, tanpa bicara kiri atau kanan, ia adalah salah satu aktivis tipe pekerja. Orientasi ke bawah, ke komunitas, di jalaninya secara konsisten selama 25 tahun. Dalam dua puluh tahun terakhir, dia salah satu yang paling konsisten di dalam gerakan membangun ketahanan komunitas-komunitas marginal terhadap bencana. Ia juga menjadi guru dengan melatih aktivis-aktivis dan rekan-rekan Pemda mulai dari NTT hingga Aceh, Sulawesi, NTB dan sebagainya.

Memulai karirnya sebagai fasilitator IDT (Inpres Desa Tertinggal), program pengentasan kemiskinan Orde Baru yang dirancang 1992 dan on road sejak 1994. Yulius pernah tinggal 3 tahun di Besikama dan beberapa desa dan menyaksikan bagaimana investasi-investasi pembangunan sering hancur karena banjir. Yus memang jenaka sehingga anda mungkin saja gagal focus pada pengetahuannya yang dalam tetapi sering kurang artikulatif dan dibungkus dalam humor-humor, mati ketawa ala Jus Nakmofa.

Tiga hal yang belum saya selesaikan dengan Yus: 1 memberikan kado artikel jurnal internasional yang kami tulis bersama (sudah diterima dengan status revisi); 2 menuliskan biografinya dan 3, bertemu muka di Natal 2017 ini untuk menyelesaikan perang dingin dengannya dalam 7 tahun ini. Karena orientasi ke komunitas dan lapangan, PMPB Kupang memang kemudian punya visi yang tidak ekspansif dalam skala yang lebih luas. Visi Yus adalah menjadikan aktivis-aktivis PMPB Kupang menjadi pekerja lapangan. Sedangkan visi saya adalah melatih staf-staf PMPB dan mendorong mereka belajar setinggi mungkin untuk menjadi tangguh yang bisa kerja di mana saja di planet ini. Karena tidak seperti yang dikonstruksi aktivis-aktivis di pusat kekuasaan dan pusaran uang bencana di tanah Jawa. Rekan-rekan di PMPB Kupang (sebelumnya FKPB) sejak tahun 1998/1999 sudah ikut kursus community-based disaster management di Bangkok dan Manila.

Kembali ke cerita pelatihan di Palu. Di akhir training, para peserta memberikan nilai A++ kepada kami bertiga. Saya termasuk yang optimis. Sebagai gelandang, saya percaya pada kekuatan Yus dalam pendekatan partisipatf dan mampu membuat suasana kelas rilex. Di desa-desa yang pernah kami datangi bersama baik di Timor, Alor maupun Flores, Yus mampu menunjukan pada yunior-yuniornya bahwa dengan sumber daya terbatas, batu kayu dan daun, proses fasilitasi tetapi bisa lancar bahkan powerful dalam menfasilitasi pemahaman soal risiko, soal bencana, soal penghidupan. Gesture-nya di lapangan begitu halus dan alamiah. Ilustrasi-ilustrasi dan humornya membuat pengetahuan teknis lebih gampang dikunyah peserta. Menggabungkan kekuatan Alex Ofong, jebolan filsafat Ledalero terbaik di angkatannya membuat hidup lebih baik. Saya selalu berharap kami bertiga bisa tetap menjadi pelatih dalam tim yang sama. Ibarat Trio Barcelona  (Neymar Messi Suarez) atau Real Madrid (Ronaldo Bale Benzema). Sayang, itu menjadi kesempatan yang pertama dan terakhir kami bertiga berada dalam tim kepelatihan yang sama.

Bro Yus, kamu pergi terlalu cepat. Selamat Jalan. Tenang dalam keabadian. Nama dan jasamu tetap dikenang!

***

Catatan: PRBBK = Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas

PhD Tips – Bagaimana merumuskan pertanyaan penelitian?

0b40ecdf9fcaf1ffa436a4f5917eabc0

Bila anda ingin mengambil PhD di negara-negara yang sudah mengalami enlightenment, kerap anda akan dituntut memiliki proposal PhD (S3). Dan salah satu yang akan dilihat adalah bagaimana atau apa pertanyaan penelitian anda!

Sejak sebelum punya mahasiswa bimbingan yang bersifat formal, saya sering ditanyain para junior soal bagaimana sih merumuskan/mencari/mendapatkan pertanyaan riset dalam rangka studi/riset master dan doktoral? Karena sering banget (jujur sudah di atas >20an yang nanya dalam 1 tahun terakir), maka saya putuskan menjelaskan secara ringkas di sini. Hitung-hitung membayar utang pada rekan-rekan di tanah air.

Pertama, anda perlu tau soal pemikiran besar di balik investasi PhD. Tidak seperti yang sering saya lihat di beberapa kasus di tanah air, sebaliknya di Australia, Jerman, UK, US dan Singapore (negara-negara di mana saya bekerja dan menimba ilmu), PhD itu bukan soal sepele dalam kaca mata sistim produksi pengetahuan. Tiap PhD tesis diharapkan melahirkan pengetahuan baru atau setidaknya berkontribusi pada pengetahuan.

Dan tiap mahasiswa PhD harus mampu menemukan celah pengetahuan (knowledge gap) yang perlu diisi. Kadang disebut sebagai ‘research gap’.

Tergantung tingkatan dalam proses pendidikan S3 anda, proses menemukan celah ini bisa saja berbeda-beda tingkat kedalamannya. Bila anda baru berusaha melamar, biasanya supervisor lebih kompromistis dalam hal mengkritisi pertanyaan riset anda. Proposal anda mungkin akan dinilai sebagai sebuah draft awal yang akan ditingkatkan kualitasnya begitu anda lolos hingga tahap seleksi final termasuk jaminan beasiswa. Tetapi bila hingga akhir tahun pertama (atau sebelum ujian konfirmasi – dalam konteks Australia), anda belum juga memiliki pertanyaan riset anda, maka mungkin anda dalam kondisi yang perlu bantuan serius.

Beberapa calon mahasiswa PhD cenderung naif dalam hal ini. Seringkali, yang masih sangat awam dengan riset, cenderung mencoba menyelesaikan masalah yang ada di dalam masyarakat melalui penelitian. Masalah yang dipersoalkan atau yang diproblematisasi cenderung masalah yang dipersepsikan sebagai masalah aktual, penting dan urgen diselesaikan. Hal ini tentu sah-sah saja. Tetapi dalam perspektif akademis, problematisasi ini bisa saja terjadi ketika tidak ada masalah aktual yang urgen tetapi membutuhkan penjelasan sistimatis demi pembelajaran: ‘mengapa tidak ada masalah; atau mengapa masalah-masalah klasik negara bisa diselesaikan oleh negara-negara terntentu?’ Anda bisa saja bertanya mengapa Singapura bisa menjadi negara yang begitu maju dalam banyak sektor yang tidak bisa diprediksikan 50 tahun silam? Dalam hal ini problematisasi dalam spirit akademis bermaksud untuk mempermasalahkan mengapa negara X tidak memiliki masalah A atau B seperti yang terlihat di negara Y dan Z. Jadi problematisasi yang saintifik itu tidak serta merta mensyarakatkan adalah realitas ontologis yang bersifat negatif dalam kondisi rawa paya.

Nah, problematisasi di atas perlu dimatangkan lagi lewat tahap lanjutan. Yakni identifikasi research gap atau knowledge gap.  Sejatinya ini harus didasarkan pada sebuah observasi atas literatur maupun ‘masalah’ yang menjadi ketertarikan anda. Katakanlah ada 100 paper yang pernah dituliskan terkait studi sosial banjir dari berbagai negara. Anda tentu tidak bisa serta merta menyatakan tertarik untuk studi banjir level PhD di kabupaten anda karena sebelumnya belum ada penelitian terkait di kabupaten anda. Yang diperlukan adalah dari 100 paper itu anda perlu lihat pola dari penelitian sebelumnya. Misalkan: pertanyaan yang pernah diajukan, apakah ada kemiripan? Apa pertanyaan yang belum pernah ditanyakan? Dan, apakah metodenya ada persamaan/perbedaan? Yang yang sudah diketahui sejauh ini? Apakah anda mampu menidentifikasikan yang sudah dan belum diketahui? Di mana saja riset-riset sebelumnya dilakukan? Apakah ada bias konteks yang kemudian diambil dan menjadi narasi yang dominan dalam penyelesaian masalah di konteks yang lain yang mungkin saja setting budaya maupun konteks ruang waktu tidak terlalu relevan buat konteks di mana anda berada?

Anda tentu bisa terus bertanya: bagaimana dengan konteks anda saat ini? Bagaimana bila konteks kita bisa digunakan untuk berkontribusi bagi pengetahuan soal banjir? Anda bisa tiba pada pertanyaan terkait model-model pengelolaan (tatakelolah) banjir yang top down versi tunggal pemerintah maupun yang berbasis komunitas, berbasis pasar (insurance and risk transefer) hingga model hybrid (seperti public private partnersip dsb.).

Dan bila anda memang termotivasi belajar soal pengelolaan risiko banjir, apakah anda sudah membaca PhD Thesis si Gilbert White tahun 1945 berjudul Human adjustment to Floods? Studi PhD itu mirip mencoba mengendarai mesin waktu ke masa silam, kembali pada pertama kali topik anda pertama kali dipikirkan orang. Yang ditakuti, adalah pemborosan sumber daya karena anda tidak menambah sedikitpun kontribusi selain tiba pada kesimpulan-kesimpulan karya-karya 100 tahun lalu.

Terasa sulit? Mungkin saja. Tetapi dengan terus melatih diri, anda sangat mungkin tiba pada titik di mana pertanyaan penelitian anda menjadi lebih tajam. Dan di titik ini anda bisa melihat potensi di mana riset anda bisa berkontribusi pada pengetahuan global soal masalah yang anda hadapi dalam konteks lokal anda. Ini tentu di kenal dengan universalisasi dari pengetahuan yang diproduksi oleh anda.

Ilustralisi yang tepat mungkin seperti ini: Anda datang ke sebuah wilayah jelajah yang baru anda temui di sebuah pulau baru yang tidak anda kenal. Dua pilihan untuk anda: Pertama, anda bisa bertidak seperti orang Eropa ketika datang ke Benua Amerika atau Australia. Misi ekspansif anda membuat anda berpikir andalah orang pertama yang tiba di benua tersebut. Tak peduli sudah 50-80 ribu tahun ada penduduk asli, anda dengan seenaknya mengklaim soal “temuan baru” anda. Tetapi ada pilihan ke dua bagi anda: Begitu anda menginjakan kaki di benua baru, anda perlu tanyakan secara lebih jujur: apakah sudah ada orang yang menginjakan kaki mereka sebelumnya di tempat ini/itu? Bila ya, coba observasi dan petakan wilayah mereka sambil buat ancang-ancang yang lebih manusiawi: kira-kira posisi anda berada di mana? Apakah anda sekedar berdiri di atas tapak yang sudah dibangun orang lain? Ataukan anda harus membuat koloni baru yang tidak serta merta sebuah wilayah rampasan (baca: plagiat).

Semoga menolong untuk sementara.

[Bersambung di lain waktu]

J.A.L.

 

 

Hukum 100 KPH: Bagaimana menulis disertasi dan tesis tepat waktu?

phd061913s

Pernah mendengar seorang profesor mampu menulis 5000 kata sehari? Tentu ada. Dan untuk hal yang dikuasainya, tidak perlu heran. Yang paling penting tidak perlu minder dan juga memandang rendah diri anda. Tidak perlu menambah beban psikologis pada diri anda. Menulis adalah skill yang akan semakin baik dengan latihan dan disiplin yang mengikutinya.

Ketika menjadi mahasiswa PhD (S3) 10 tahun silam, saya mencari sosok yang bisa memberi inspirasi bagi proses penulisan disertasi saya. Dan Stephen King yang masyur itu memberi panduan yang tidak ada salahnya anda coba. Bahwa ia mengalokasikan waktu 3-4 jam setelah bangun pagi dengan menulis dan akan stop menulis setelah mencapai 2000 kata. Soal Mr King ini, anda tak perlu heran. Stephen King menulis 54 novel sepanjang hidupnya. Bukan sembarang novel karena novel-novelnya super laris dan kerap berakhir di layar lebar. Jadi sejak memulai karirnya 50 tahun lalu, praktis dia menulis 1 buku setahun.

Ketika memulai Tahun 2008, saya bertekad untuk menulis 200-300 kata perhari untuk disertasi saya. Karena untuk PhD kami diharapkan menulis 75000-90000 kata, Bila anda harus menuliskan disertasi 90000 kata untuk waktu 3 tahun, maka rata-rata perhari anda membutuhkan 82 kata. Dibutuhkan hanya 4-5 menit untuk paling lambat untuk mengetik jumlah kata itu. Artinya dengan skenario 250 kata, anda bisa menuliskan 90000 kata setahun atau setara 1 disertasi. Dalam 3 tahun itu berarti anda memiliki potensi produktifitas 3 disertasi.

Bicara hanya 10 menit sehari selama 3 tahun. Secara total, nasib anda lulus atau tidak dari S3 hanya dibutuhkan total 182 jam mengetik. Bila 1 jam menulis membutuhkan proses membaca, meneliti, menganalisis sebanyak 5 jam, anda hanya memerlukan waktu 1100 jam untuk lulus PhD dari total 26280 jam beasiswa anda (hasil dari 3x24x365). Artinya kurang dari 5 persen waktu anda. Yang tidak perlu anda ganggu gugat adalah waktu tidur anda 8 jam sehari atau 8760 jam per tiga tahun. Bila anda naikan menjadi 10 persen saja, mungkin anda harus lulus cum laude.

Tanpa bermaksud meremehkan rekan-rekan yang lain yang menghadapi kesulitan dalam menulis disertasi karena hal-hal non-teknis seperti konflik dengan supervisor dsb. saya sebenarnya mengajak anda yang sementara atau akan studi lanjut untuk berpikir secara teknis perencanaan waktu menulis.

Tentu jangan anda khilaf. Saya bukan mahasiswa yang rajin. Karena malas, maka saya berhitung secara matematis agar bisa lulus. Dan tips Stephen King saya kalikan faktor 10 persen saja dari 2000 kata per hari menjadi 200 kata perhari. Bukan hanya lulus tepat waktu, tetapi saya masih bisa mengurus banyak hal dari menikmati mengantar jemput anak ke sekolah, berlibur, terlibat debat online yang tidak ada ujung pohonnya, mengurus Jurnal NTT Studies, mengkoordinasikan kerja-kerja volunteer dan banyak lagi kerja gratisan dsb. Saya bahkan membuat hal yang tidak patut ditiru: Menulis 150 halaman laporan pada sebuah lembaga PBB di Paris hingga menulis laporan 50 halaman ke sebuah lembaga di Den Haag 2 bulan sebelum deadline disertasi PhD saya.

Kedisiplinan berbasis kemalasan ini juga dilakukan teman-teman seangkatan saya. Seorang teman saya yang saat ini bekerja di Washington DC mampu mengirimkan disertasi final tiga bulan lebih awal dari saya plus sukses dalam publikasi di 8 peer reviewed journal sebagai lead author (penulis pertama). Dalam kelas PhD yang hampir 30-40an orang, memang tidak lebih dari 5 orang yang tamat tepat waktu. Sedangkan teman satu ruangan saya di UNU (yang super disiplin dan mantan kepala BMKG di negaranya) sudah selesai draft disertasinya hanya dalam 24 bulan plus 3 paper di top journal yang tidak ada hubungan dengan PhD disertasinya. Nyami kerja-kerja konsultasi yang dikerjakannya demi menguliahkan anaknya juga dilakukannya.

Tentu soal disertasi bukan hanya menulis tetapi juga penelitian analisis. Tepat! Dan penelitian lapanganpun anda perlu menulis jurnal / catatan harian bukan? Dan proses ini justru memberi anda kesempatan menuliskan hasil wawancara / ataupun observasi dalam tulisan bukan? Bila anda dari ilmu sosial ada kemungkinan setiap harinya anda wajib menuliskan wawancara / observasi anda di atas 2000 kata (bisa kurang bisa lebih).

Tidak perlu stress dalam menghadapi deadline! Tak peduli S1, S2 atau S3. Anda selalu harus menghadapi deadline dalam menulis tugas kuliah. Anda tidak sendirian. Ada ratusan juta orang di dunia berstatus mahasiswa setiap tahunnya.

Dan ini bukan soal pintar tidak pintar. Ini soal pintar-pintar mengelolah waktu dan mengerjakan tugas anda dari perspektif yang lebih strategis dan taktis. Dan “Hukum 250 KPH” (kata per hari) bisa saja menjadi pilihan taktis anda. Bahkan dengan 100 KPHpun anda sebenarnya bisa tepat waktu karena setara 120 ribu kata. Lebih dari yang dibutuhkan untuk ilmu sosial secara umum.

PhD adalah soal menghasilkan pengetahuan baru dan anda diwajibkan berkontribusi pada pengetahuan. Karena itu anda tentu perlu bekerja ekstra tetapi perlu pintar-pintar mengatur mengatur waktu untuk kehidupan keluarga dan sosial yang lebih seimbang.

Sukses untuk studinya.

Salam!

 

 

Pelajaran Kasus Bank Century

Oleh Jonatan A. Lassa*

Salah satu prinsip tentang bukti keberhasilan dalam pengurangan risiko bencana maupun sistim peringatan dini bencana adalah tidak terjadinya bencana yang diprediksikan, walaupun sempat terjadi goncangan akibat gempa ataupun letusan vulkanik. Peristiwa gempa dan letusan vulkanik sering tidak pasti soal skala dan intensitasnya. Selalu ada ketidakpastian. Karena itu ethos pengurangan bencana diletakan pada nilai yang tinggi pada tindakan antisipatif walaupun prediksi horor malapetaka tidak terjadi.

Jasa keberhasilan sistim peringatan dini akibat tsunami bukan terletak pada terjadi tidaknya peristiwa yang diprediksikan. Misalkan, sebuah prediksi tsunami jarak jauh Jepang yang berpotensi menghantam Biak di Papua, lalu masyarakat diungsikan, tetapi ketinggian (inundasi) tsunami yang tiba di pantai Biak hanya 10cm sehingga tidak kasat mata. Sebagian masyarakat awam mungkin akan marah-marah dan mengatakan bahwa pemerintah terlalu mengada-ada. Yang pasti, keselamatan tersebut patut diberi penghargaan karena secara by design, sistim menyelamatkan walaupun tidak terjadi hantaman tsunami di pantai Biak.

Sebaliknya, situasi yang berseberangan dapat terjadi di mana tidak ada peringatan dan pada saat yang sama fenomena tsunami 10cm tidak kasat mata sehingga tidak ada yang merasa ada yang salah. Bila ada sebagian pihak menilai bahwa kondisi yang kedua adalah lumrah, maka sesungguhnya keselamatan masyarakat pantai Biak hanyalah berisifat kebetulan. Dalam ketidakpastian ancaman (alam maupun non-alam) yang paling penting adalah adanya sistim response yang tepat pada peringatan betapa skala hantaman badai ataupun gempa maupun letusan tidak terjadi.

Salah satu prinsip pengambilan keputusan dalam krisis adalah keputusan harus diambil dalam konteks di mana data terbatas dan sama sekali tidak cukup waktu karena menunggu berarti bencana yang lebih besar terjadi. Bila terlambat mengambil keputusan, situasi dapat menjadi ekstrim dan tidak terkontrol. Hal yang terlihat remeh dan “tidak ada hubungan” dapat menjadi variabel penentu krisis yang besar. Dunia nyata yang kompleks sering memberikan sedikit pilihan dengan ketiadaan informasi yang cukup. Dalam konteks Bank Century hal ini menjadi menarik. Argumentasi pihak-pihak terutama dari mantan petinggi Bank Indonesia ngotot mengatakan bahwa ada kemungkinan dampak sistemik dalam konteks Bank Century.

Budiono, mantan Gubernur Bank BNI menjalankan prinsip crisis leadership, yakni bahwa keputusan pemberian status Bank Century berpotensi gagal dan berdampak sistemik tanpa harus menunggu lebih lama. Bukti ketepatan kebijakan tersebut adalah tidak terjadinya krisis yang sistemik di Indonesia. Tidak ada penyesalan ketika Budiono ditanya dalam Mata Najwa. Dengan kata lain, Budiono mengatakan bahwa keberhasilan penanganan Century tidak bisa didiscount oleh lemahnya informasi yang dimiliki BI yang berujung pada penggelontoran uang sebesar 6.7 triliun, tetapi pada krisis yang sudah lewat tanpa bayangan. Triliuan Rupiah tersebut dianggap sebagai intervention cost, ketimbang sebagai praktek korupsi. Walau Mata Najwa kurang kritis berhadapan dengan Budiono, tetapi argumentasi Budiono mirip seperti argumentasi mantan Sekertaris Jenderal PBB, Kofi Annan, yang sering menguatkan pemimpin dunia bahwa keberhasilan penanggulangan bencana terjadi ketika terjadi hasil manfaat pengelolaan risiko tidak kasat mata (not tangible) yakni bencana yang tidak terjadi (terhindari).[While the costs of disaster prevention have to be paid in the present, its benefits lie in a distant future. Moreover, the benefits are not tangible; they are the disasters that did not happen.” – Kofi Annan 1999].

Bayang-bayang krisis ekonomi Eropa dan Amerika Serikat dan hantu krisis ekonomi Indonesia menjadi preseden dibalik keputusan Budiono di 2008. Sebuah langkah yang sangat logis.

Masalahnya ada pada rentetan ketidak-pastian dari data soal CAR, asumsi-asumsi dibalik data, ketidakpastian hubungan antara perbankan Indonesia dan internasional dst. Ketidakpastian data berujung pada ketidak-pastian pemahaman atas peristiwa Century 2008. Efeknya secara hukum dipertanyakan legalitas dan lemah legitimacy hukum dan politik. Dalam konteks Indonesia yang sangat korup terutama rentetan peristiwa tertangkapnya petinggi partai Demokrat membantu membentuk kepercayaan bahwa kasus Bank Century berdimensi lain dan berpotensi moral hazard, yang sangat mungkin terdapat free raiders yang dicurigai menunggangi para teknokrat Bank Indonesia. Tahun 2008 adalah tahun pengumpulan logistik untuk Pemilu 2009, sehingga logika konspiratif pun dipakai untuk menyerang partai penguasa (pemenang pemilu).

Bantahan sang pemilik Bank Century soal kebutuhan banknya yang hanya sekian ratus milyar Rupiah digunakan untuk mempertanyakan keakuratan asumsi Bank Indonesia jumlah alokasi anggaran untuk penyelamatan bukan hanya Bank Century tetapi juga potensi efek sistemik pada perbankan Nasional.

Mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan bahwa beliau “bisa mati berdiri” bila angka capital adequacy ratio (CAR) ataupun angka penyelamatan Bank Century dengan penyertaan modal sementara terus berubah-ubah sebagaimana dilakukan oleh Bank Indonesia. Menurut beliau, Bank Indonesia “hanya waktu 4,5 jam untuk memutuskan apakah Bank Century akan ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik“. Bagi Sri Mulyani, keputusan penting harus di ambil demi melindungi sistem keuangan nasional yang bernilai Rp 1.700 triliun. Dalam perdebatan Jaksa dan Sri Mulyani, terungkap hal menarik. Yakni bahwa ada 82 juta rekening yang pemiliknya perlu dilindungi dari kepanikan bila risiko kegagalan Bank Century dan belasan bank serupa benar-benar terjadi.

Dalam bahasa management risiko nilai investment cost 6.7 triliun hanya 0.4% dari total nilai yang hendak diselamatkan. Logika yang senada dipakai oleh Budiono. Sri Mulyani juga menambahkan bahwa tujuan yang senada adalah mencegah runtuhnya kepercayaan masyarakat. “Dalam sejarah sistem keuangan dunia, katanya, tidak pernah ada negara yang bisa lolos dari krisis psikologis masyarakat.”  Sebagian publik percaya pada Sri Mulyani dan Budiono. Dalam hal ini orang bertanya kalau dua-duanya jujur, lalu apa dan siapa yang salah?

Dalam studi risiko, istilah amplifikasi risiko merupakan sebuah fenomena psikologi masyarakat yang bertalian erat atau tercermin dalam kepanikan yang gampang tersebar lewat media. Argumentasi Sri Mulyani demi mencegah terjadinya amplifikasi risiko akibat imaginasi hantu krisis 1997/1998, maka intervensi harus dilakukan. “jika nasabah Century tak mendapat kepastian, maka masabah bank lain pun resah dan akan menarik dana sehingga perbankan akan hancur. “

Mungkin letak kekisruhan Century juga terletak pada informasi yang tidak sepenuhnya dipahami oleh politisi senayan. Masalahnya adalah bila informasi dibuka telanjang, maka kepanikan nasabah akan dengan mudah terjadi dan dampaknya bisa lebih buruk. Perdebatan menarik adalah apakah semua informasi yang sensitif terkait kinerja perbankan perlu dibuka telanjang? Tidak membuka informasi tetapi saat yang sama dibutuhkan uang skala triliuanan dalam membantu bank yang dipersepsikan skala kecil juga bukan perkara mudah karena harus dipertanggung jawabkan kepada rakyat.

Pembelajarannya adalah bahwa proses produksi data dan asumsi-asumsi soal CAR dan sejenisnya ada dalam kuasa Bank Indonesia. Proses kriminalisasi (criminalized) ataupun unkriminalisasi (Un-criminalized) merupakan dua kutup dari kontinum ketidakpastian data. Pengetahuan masing-masing pihakpun terbatas dan dalam konteks politik Indonesia yang tidak pernah jernih akibat korupsi, dapat membuat para teknokrat yang jujur berhadapan dengan proses hukum. Dalam konstruksi dan anatomi problem yang kompleks, ambiguitas sering terjadi dan dibutuhkan pemahaman yang lebih kompleks dalam menyelesaikan persoalan Bank Century.

Dalam tradisi ilmu sosial Indonesia yang semaput panjang selama era Suharto, ilmuan-ilmuan dan para insinyur di bawah Suharto sering mengatakan “tanyakan apa yang salah dan bukan siapa yang salah”. Ini terjadi dalam studi-studi terkait bencana, krisis, pertanian, perbankan dan seterusnya. Yang dilupakan adalah studi-studi teknis engineering sering berhubungan dengan barang (apa), sedangkan studi-studi sosial dan hukum sering berurusan dengan siapa melakukan apa dan siapa yang bertanggung jawab.

Kontroversi seputar Century menjadi menarik secara akademis dan merupakan mata air yang kaya yang bisa digunakan untuk menghasilkan pembelajaran baik di sektor perbankan, studi crisis management dan leadership, studi hukum dan perbankan, ekonomi politik krisis perbankan hingga studi ekonomi politik dan sosiologi politik korupsi. Mungkin calon-calon pemenang Nobel prize asal Indonesia bidang ekonomi di masa mendatang adalah mereka yang mampu membuat analisis ekonomi hukum dengan studi empirik kasus Bank Century.

Demi Indonesia yang lebih baik, pilihan intelektual dan peneliti Indonesia yang non-partisan adalah mendokumentasikan pembelajaran dari kasus yang kompleks ini demi pembelajaran bersama.

* Co-Founder, IRGSC Indonesia.

The Tamarind Economy: Fondasi Ketahanan Pangan NTT?

lustrasi: Pohon Asam alias tambaring (English: Tamarind)

lustrasi: Pohon Asam alias tambaring (English: Tamarind)

Opini Pos Kupang 1 Oktober 2007

Oleh Jonatan Lassa
POS Kupang 14 September 2007 memberitakan masyarakat di Sikka mengeluh terhadap harga asam yang menurun ke level Rp 1.500,00 dari sebelumnya bertengger di level Rp 2.000,00-an. Harian Kompas 28 September 2007 memberitakan harga asam dengan level Rp 1.500,00 di TTU mampu memberikan cadangan cash yang ditukarkan kepada pangan bisa bertahan selama 2-3 bulan.

Apa artinya kedua berita di atas bagi strategi pengentasan kemiskinan dan kelaparan, dan dalam kaitan yang lebih luas, apa artinya bagi ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan di NTT?

Studi dan penelitian berkaitan dengan pangan di NTT khususnya Timor Barat (Lassa 2003 dan Barbiche & Geraets 2007, Suharyo et. al. 2007), menunjukkan bahwa kontribusi asam terhadap ekonomi pedesaan di TTS cukup meyakinkan. Laporan Penelitian SMERU (Oleh Suharyo et. al. 2007 , berjudul “Iklim Usaha di Provinsi NTT: Kasus Perdagangan Hasil Pertanian di Timor Barat”), dikatakan bahwa “Hampir semua warga desa menjual asam. Dalam setahun volume asam yang dijual masyarakat desa ini rata-rata mencapai 30 ton sehingga diperkirakan penerimaan desa dalam setahun dari pungutan tersebut mencapai sekitar Rp1.500.000, 00”.
Penelitian penulis di Desa Toineke tahun 2002 menunjukkan bahwa total penjualan asam yang tercatat adalah 260 ton (setara dengan Rp 260 juta pada bulan yang sama). Sedangkan hasil penjualan ‘kapuk’ tahun 2002 yang tercatat di desa yang sama 40 ton (setara dengan Rp 40 juta). Total 300 juta yang terdistribusikan kepada lebih dari 1.500 penduduk di Desa Toineke dari dua komoditas yang ‘tidak penting’ di mata penguasa.

Desa yang sama dinyatakan sebagai tahun kelaparan oleh Pemda TTS (PK 23/09-2002) yang kemudian dibarengi oleh penilaian kondisi darurat dua LSM Internasional yang sekadar menjustifikasi ‘bantuan beras’ diperlukan dan dijawab juga oleh bantuan karitatif WFP di berbagai desa di TTS.

Fenomena di atas sedikit menjelaskan mengapa tujuan mulia para donor dan lembaga internasional dan pemerintah untuk pengentasan kemiskinan dan kelaparan (melalui slogan-slogan MDGs) demi peningkatan ketahanan pangan di NTT selalu gagal dalam 30 tahun terakhir di NTT.

Karakter dasar lembaga pemerintahan dan berbagai LSM internasional di NTT seperti WFP dalam 30 tahun di NTT terakhir (waktu yang relatif panjang), terus terjebak dan menjebak diri melakukan pendekatan jangka pendek dan karitatif. Intervensi terhadap ketahanan pangan di NTT kerap terjebak pada nafsu proyek yang mau melihat hasilnya ‘sesegera mungkin’. Nafsu akuntibilitas egosentrik terhadap ‘funders’ tidak akan menghasilkan fondasi dasar yang kokoh terhadap ketahanan pangan di NTT.

Sangat disayangkan. Ekonomi asam (tamarind economy) jarang menjadi pembahasan serius ketika para aktor pembuat kebijakan pembangunan pada lingkaran inti (pemerintah, DPRD, Bappeda, instansi sektoral terkait, LSM, donor maupun para akademisi universitas lokal seperti Undana) di NTT membicarakan strategi pengentasan kemiskinan, mitigasi kekeringan dan kelaparan, maupun ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan.

Asam (tamarind) oleh ekonom mainstream, pengambil kebijakan (Pemerintah & LSM) dan para aktor pembangunan dalam arti luas masih memandang asam sebagai komoditas sampingan dan bijinya identik dengan indikator kelaparan. Sedangkan rakyat pedesaan NTT telah sangat lama bergantung pada komoditas asam sebagai penopang penghidupannya, sebuah mekanisme bertahan yang bertahan tanpa mampu dibaca oleh kaum ahli pembangunan. Suatu aset sumber daya alam ‘sampingan’ yang tidak bisa dikesampingkan.

Pertanda ‘verbalisme’ menghantui para pengambil kebijakan pembangunan pedesaan di NTT? Pertanda adagium ‘memulai dari apa yang ada’ dari Tiga Batu Tungku penguasa NTT saat ini tidak dimengerti para bupati dan para anggota DPRD yang terhormat yang terus menuntut naik gaji? Dan khususnya buat LSM/INGOs dan lembaga-lembaga PBB, seperti WFP yang karitatif dan jangka pendek, sesungguhnya ketagihan dengan proyek kemiskinan dan kelaparan di NTT?

Tulisan ini menantang para pengambil kebijakan untuk melihat keindahan dan kekuatan asam sebagai komoditas hutan non kayu (NTFP) yang sesungguhnya merupakan penopang utama berbagai komunitas di NTT, karenanya dibutuhkan instrument penguatan yang khusus dan berkelanjutan.
Kerentanan NTT jangka panjang
Konservasi pohon asam, yang dapat hidup lebih dari 200-an tahun, sesungguhnya tidak dilakukan secara sadar oleh masyarakat NTT yang menikmati keuntungan ekonomis dan penghidupan dari asam (tamarind). Data pohon asam tidak diketahui secara pasti, tetapi data anecdotal sedikitnya menunjukkan lebih dari 2 juta pohon asam di NTT. Dibutuhkan penelitian lanjutan, tentunya untuk membuktikan salah atau benar.

Tidak seperti ‘ekonomi kemiri’ di Kabupaten Alor, ekonomi asam di Timor Barat tidak ditopang oleh kebijakan yang memadai. Asam hanya sekadar bagian dari hasil hutan non kayu (NTFP) yang signifikansi kontribusinya terhadap pembangunan dan ketahanan pangan tidak dihitung secara memadai.

Masalahnya adalah bahwa menurunnya populasi pohon asam di Timor Barat belum dirasakan sebagai masalah serius terhadap ketahanan pangan masyarakat. Salah satu risiko saat ini adalah bahwa harga biji asam bisa mencapai Rp 1.000,00 per kg di Pasar Inpres Soe pada musim tertentu.

Biji asam mulai menjadi favorit sumber pakan ternak akibat melonjaknya harga jagung yang mencapai rata-rata Rp 3.500-4.000 per kg. Ancaman terhadap konservasi asam mulai menjadi kenyataan dalam beberapa tahun ke depan, karena biasanya biji asam dibuang ke hutan agar tumbuh sendiri.

Tekanan pasar lokal yang di satu sisi menguntungkan secara ekonomis tetapi di lain sisi merugikan secara konservasi, secara jangka panjang tidak berkelanjutan. Kenyataan ini menuntut para pengambil kebijakan mengambil peran fasilitasi dalam mengembangkan ekonomi asam secara berkelanjutan, yang disertai dengan penguatan komoditas NTFP lainnya demi penguatan ketahanan pangan berkelanjutan di Timor Barat.

Saran penulis adalah bahwa startegi pengembangan NTFP seperti asam ini perlu ditopang oleh studi distribusi asam (dalam GIS mapping), studi spasial distribusi manfaat asam, ruang perbaikan konservasi NTFP, penyadaran masyarakat, serta konservasi asam dan komoditas NTFP lainnya berbasis masyarakat demi terciptanya ketahanan pangan berkelanjutan di Timor Barat.
Pengelolaan rantai asam
Pemerintah daerah sesungguhnya merupakan penghambat utama dalam pengembangan ekonomi asam di NTT. Bila ditelusuri pengelolaan rantai usaha asam (tamarind chain analysis), pengusaha pengumpul asam di Kupang dan Atambua serta ‘middle men’ tidak bisa disalahkan seratus persen untuk masalah harga asam yang tidak adil.

Laporan SMERU 2007 menyebutkan bahwa pengusaha diperhadapkan pada posisi yang sulit karena harus melayani urusan sembilan proses administrasi yang melelahkan dari tingkat desa hingga proses mengantar pulaukan: (1) Surat Permohonan Penerbitan SKSHH, (2) Surat Pernyataan dari Pemohon, (3) Daftar Hasil Hutan untuk Hasil Hutan Nonkayu, (4) Daftar Timbangan dari Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota, (5) Berita Acara Pemeriksaan dari Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota, (6) Pemberitahuan Impor Barang (PIB), (7) Lembar Lanjutan Pemberitahuan Impor Barang (PIB), (8) Tanda Terima Sumbangan Pihak Ketiga dari Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota (9) Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak dalam Rangka Impor (Bea Masuk, Jasa Pekerja, PPN Impor, PPh (Pasal 22).

Ke sembilan proses di atas bersifat formal. Belum termasuk pemerasan yang dilakukan oknum polisi pada pos-pos penjagaan. Analisis rantai asam sederhananya adalah sebuah tracking (penelusuran) dari faktor input (konservasi dan produksi) di hulu hingga pada tingkat hilir (pengelolaan paska panen hingga pemasaran akhir).

Pemerintah NTT belum berfungsi secara optimal dalam tata kelola (good governance) rantai asam, dan secara egois hanya terjebak dalam nafsu pungutan tanpa memberikan jasa layanan good governance yang kelihatan. Laporan Suharyo et. al. 2007 menyebutkan tiga hal penting yang patut diperhatikan. Pertama, adanya upaya Pemda NTT untuk mengubah bentuk pungutan menjadi sumbangan pihak ketiga atau biaya administrasi dengan tujuan menghindari peraturan Pemerintah Pusat yang membatasi jumlah pungutan. Kedua, bahwa dampak pungutan resmi terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) relatif sangat kecil, akan tetapi bisa memicu timbulnya pungutan tidak resmi (pungli). Masalah Ketiga bahwa petani produsen umumnya memiliki skala usaha yang kecil dengan posisi tawar yang rendah, harga jual masih ditentukan oleh beberapa pedagang besar antarpulau sehingga terbentuk struktur pasar monopsoni alamiah (yakni keadaan di mana satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam suatu pasar komoditas).

Jawaban terhadap ketiga masalah di atas hanya bisa terjadi kalau pemegang mandat kekuasaan rakyat yang bernama pemerintah mampu berbenah diri untuk menjalankan mandate tata kelolah pemerintahan di sektor pembangunan NTFPs khususnya dalam tulisan ini adalah asam, menuju ekonomi asam yang mampu menjadi penopang ketahanan pangan di NTT. *

Pendeta Evans dan Temuan Bintang Mati

18423863_10155318239671617_2171209398230821662_n

Oleh: DrJonatan Lassa*

Pernah anda bermimpi menjadi ilmuan dan penemu teori alam semesta? Atau pernah anda bermimpi menjadi ilmuan besar namun berakhir menjadi ‘pendeta biasa’ (atau ‘guru biasa’) di daerah pelosok sekitar pegunungan Mutis di Timor ataupun di puncak Wanggameti di Sumba?

Apakah itu berarti akhir dari mimpi anda mengakhiri pergulatan ilmu pengetahuan?

Tidak bagi Robert Evans. Pendeta Evans menjawab melalui penemuan-penemuan penting di sela-sela kesibukannya sebagai gembala. Ia seolah berpacu di dalam waktu mendahului para ilmuan di Eropa dan Amerika Utara. Robert Evans dikenal sebagai pendeta di waktu siang dan atronom di waktu malam. Ia adalah contoh nyata bahwa menjadi pendeta di selatan bumi (80km dari Sydney Australia) yang jauh dari sumber-sumber utama pengetahuan antariksa di Utara tidak harus berarti akhir dari menjadi penemu. Amatiran atau professional, itu bukan soal.

Bagi jutaan pendeta lain dan manusia lainnya, melihat ke arah bintang kerlap-kerlip mungkin saja berarti melihat keindahan alam semesta. Atau anda bisa saja girang sambil menyayikan lagi How Great Thou Art, sebuah pujian kepada keaggungan pencipta yang sangat lekat dengan masa kecil anak-anak di Timor? Lain bagi Evans, berbekal teleskop amatiran 16 inch, dia mempelajari pola bintang-bintang di langit dan menemukan masa lalu, menemukan bintang-bintang mati dan sejarah alam semesta. Sebagaimana manusia, bintangpun hidup lalu mati. Ia mengejar supernova, fenomena bintang raksasa berukuran lebih besar dari matahari dalam tata surya kita yang tiba-tiba runtuh dan terjadi ledakan yang melepaskan energy berlipat ultra besar dibanding matahari.

Evans menemukan lebih dari 30 Supernova di awal tahun 2000 secara visual dengan teleskop sederhana. Sepuluh temuan Supernova sejak tahun 1981, Evans hanya menggunakan teleskop 10 inch (25cm). Tahun 2005 menandai 50 tahun konsistensi hobi memburu Supernova, dengan demikian Rober Evans membukukan lebih dari 40an penemuan dan itu setara 11,000-12,000 jam belajar.

Orang bertanya mengapa Evans begitu bertalenta? Saya mencatat, Evans melatih diri dengan sedikitnya 8000 jam belajar astronomi sebelum pertemuan pertama tahun 1981 (asumsi 110 hari pengamatan pertahun dengan 2-3 jam pengamatan). Yang jarang dicatat dalam berbagai buku termasuk oleh Bill Bryson, penulis tersohor terkait ilmuan, adalah bahwa ketekunan mencari dan mempelajari astronomi dilakukan Evans kurang lebih 25 tahun sebelum penemuan pertama.

Evans memberikan petunjuk yang menguatkan hukum sukses 10 ribu jam. Bila anak anda mau menekuni matematika hingga 10,000 jam, maka ketika mencapai titik itu, kemungkinan besar ia menjadi ahli atau professor matematika level dunia. Bila hanya 5000 jam belajar, itu mungkin berakhir menjadi tutor matematika di universitas kecil yang jarang didengar. Bila hanya 2500 jam belajar, besar kemungkinan anak anda hanya menjadi guru les matematika di Kota Kupang.

Kutipannya yang paling saya sukai adalah “ketiadaan bukti adalah sebuah bukti,” hasil refleksinya dari upaya mengejar supernova yang seringkali berakhir pada tidak menemukan apa-apa namun memberikan waktu bagi peneliti bintang memahami perilaku semesta angkasa.

Orang bertanya, mengapa tidak ada orang NTT menjadi ilmuan tingkat dunia? Jawabannya bukan pada tidak ada orang pintar, tetapi pada fakta bagaimana kaum orang tua kelas menengah NTT mau menerapkan hukum 10000 jam tanpa membuat anak-anak kehilangan kebebasan dan haknya sebagai anak. Tentang hukum 10 ribu jam, mungkin perlu di kritisi tetapi secara pribadi kami menggunakannya untuk anak-anak kami. Sewaktu di Kupang, buku-buku sangat terbatas terutama cerita-cerita berbahasa inggris. Kami berlangganan buku digital bernama Meegenius seharga Rp. 60 ribu per bulan. Lewat program ini anak-anak bisa membaca 2-3 buku ringkas @40-60 halaman sebelum tidur. Kini kami membiasakan mereka membaca 2-3 buku seperti karya-karya James Peterson dalam seminggu, sambil berharap yang terbaik untuk masa depannya.

Kembali kepada cerita awal. Evans memang diperkenalkan bapaknya pada astronomi ketika berumur 10 tahun. Itu mirip masyarakat kelas menengah NTT membeli laptop atau computer bagi anak-anaknya dan berharap menjadi pintar. Soalnya bukan pada memiliki laptop tetapi bagaimana seperti Evans, menjadikan alat menjadi kuda dalam berpacu meraih pengetahuan baru. Orang pintar itu diciptakan dan tidak pernah dibawa sejak lahir. Rahasianya bukan rahasia: bila tidak banyak yang anda cari, tidak banyak yang anda dapatkan.

[Tulisan ini di muat di Satutimor.com 28 Desember 2013;  dipersembahkan kepada IB, seorang teman masa SMA yang memutuskan jadi guru di daerah terpencil di NTT dan merasa mimpinya menjadi seorang ilmuan telah pupus. Kami bertemu setahun kemudian di tahun 2014 ketika IB berkunjung ke NIE Singapore saat di mana saya masih bekerja di NTU Singapore]. 

Merenungi Identitas Asia Tenggara dan Masyarakat ASEAN

diverse-faces-1477399640y7a

Diverse Faces by Public Domain Picture dot net

Jonatan A. Lassa *

Dalam perjalanan darat Singapura-Kuala Lumpur dalam menjemput anak-anak dan istri menjelang Natal tahun 2015, bus trans Singapura-Malaysia AeroBus saya relatif kosong. Duduk agak jauh di samping saya seorang perempuan berwajah Asia.

Karena menempuh delapan jam perjalanan, saya berinisiatif memulai percakapan. “Apakah anda orang Singapura?”, dijawabnya “bukan”. “Dari Malaysia?”, dijawabnya “Bukan”. Lalu saya mencoba bertanya: Indonesia? Filipina? Vietnam? Dari Indocina? Jepang? China? Di jawabnya juga bukan dan sambil tertawa dia bilang “Ayo tebak lagi”. Melihat wajah saya bingung, dia bilang “Thinking out of the box” (Berpikir di luar kotak). Saya senyum dan menganalisis dialek Bahasa Inggrisnya, terasa seperti orang yang lama tinggal di Amerika Serikat. Bukan soal muda karena tidak sedikit anak-anak Singapura memiliki accent Amerika.

Lalu saya berkata “Amerika Serikat?”. Dia tersenyum dan bilang tepat. Ditanya “How do you guess?” (Bagaimana anda menebak). Saya bilang, Bahasa Inggrismu terasa American. Mungkin itu hanya hiburan karena salah menebak sebanyak hampir 10 kali. Tidak sial!

Identitas Asia

Setelah memutuskan kembali bekerja di salah satu universitas di Singapura sejak awal 2014, saya bertugas untuk mengkaji bukan hanya soal Asia Tenggara tetapi juga Asia Timur (khususnya China dan Jepang) serta Asia Selatan (khususnya India). Bidang kajian saya adalah soal dampak iklim dan bencana atas pangan serta kebijakan iklim dan pangan di negara-negara tersebut.

Karena bekerja sebagai akademisi/peneliti, sering kami mengunjungi berbagai konferensi di berbagai negara. Salah satunya adalah konferensi Tahun 2014 yang saya datangi adalah di Kathmandu, Nepal. Pengalaman selama di Pesawat hingga taxi dalam perjalanan ke hotel, saya sering disapa dalam bahasa lokal. Menyelusuri pemukiman-pemukiman kota Kathmandu, saya sering dianggap sebagai orang lokal. Dua teman dekat saya yang berasal dari Nepal sering berkata “Kamu sangat Nepal” Wajahmu sangat Nepal”.

Sejak bekerja di Singapura di tahun 2011/2012 hingga kini saya sering dikira sebagai Malay (Malaysia) ataupun Filipina. Di warung dan kantin Malayu, saya sering dikira Malay ataupun Indonesia. Sebagian kecil mengira saya Singapura keturunan Malay. Sedangkan satu-dua orang tua di Singapura mengira saya Malay peranakan.

Mengelilingi negara-negara di ASEAN menjadi tugas rutin. Secara ras, saya merasa begitu nyaman di Manila. Bagaimana tidak, hampir 90% orang Manila yang saya temui mengira saya orang Filipina. Yang terburuk mungkin saya dikira Pinoi (orang Filipina) yang sombong karena tidak bisa berbahasa Tagalok.

Kembali untuk sekian kalinya ke Thailand, saya sering di kira sebagai orang lokal di Bangkok. Hampir 6-7 hotel yang pernah saya tinggali, receptionist sering berbahasa Thai sebelum berbahasa Inggris bila wajah saya menunjukan kebingungan.

Hal yang sama terjadi di Vietnam. Mengunjungi Hanoi dan Ho Chi Minh City dan dianggap sebagai orang lokal. Sering dikira sebagai orang Vietnam ataupun Filipina. Kembali ke Timor Barat di Atambua tahun 2000 manakala tiga petugas UNHCR menjadi korban amuk masa pengungsi, saya di ingatkan teman-teman bahwa saya bisa menjadi target sweeping karena berwajah indo Asia Tenggara (Vietnam Filipina).

Identitas Asia Tenggara

Ketika tinggal di Kupang selama beberapa waktu, saya mendapati bahwa sering kali saya dikira sebagai orang luar. Sering dengan anak-anak kami berbahasa Inggris dan karena anak-anak saya berdarah Timor, Rote, Sabu dan China, perawakan mereka sering dikira ‘orang Barat”.

Bagi yang kenal secara pribadi, saya dikenal sebagai orang SoE, orang Mollo, orang Timor, peranakan Timor-China, atau Timor China. Sedangkan sebagian orang Kupang memanggil saya Mas (Orang Jawa); Sebagaian kecil beranggapan saya orang barat. Ada yang mengira dari Manado. Di Aceh, tidak sedikit yang menggangap saya orang Padang atau Menado, tergantung gaya guntingan rambut.

Di bulan September 2015, saya mengikuti sebuah konferensi perubahan iklim dan pertanian di salah satu universitas di Hanoi (Vietnam). Yang menarik adalah seorang kenalan baru dari UGM, dengan tepat menebak saya sebagai orang Indonesia. Woow. Saya girang luar biasa. Bagaimana mungkin Profesor ini bisa dengan jitu menebak saya sebagai Indonesia? Saya lalu ingat seorang Prof dari Universitas Terkemuka di Kupang yang pertama kali bertemu manakala kami hendak berbicara soal potensi penelitian untuk kebijakan publik di NTT, saya ditanya apakah saya “beli Fam”? Saat itu saya terkejut bagaimana “si Pendatang” di Timor yang mungkin baru 1-2 generasi tinggal di Kupang dan berasal dari pulau dekat Pukuafu ini mempertanyakan Ke-Timor-an saya dari nenek moyang saya yang sudah 14 generasi di Mollo, yang menduduki tepat di kaki gunung Mollo?

Yang menarik dari mengunjungi berbagai tempat di ASEAN. Menyusuri kawasan padat dan hiruk pikuk di Hanoi, saya sering berpikir sepertinya saya pernah berada di Hanoi pada suatu masa yang lalu. Jejeran jualan Kujawas (jambu hutan), anonak (srikaya) dan pucuk labu pumpkin dan labu Jepang (labu siam) membuat saya mengingat kebun dan dapur ibu saya 20-30 tahun yang lalu di SoE.

Yang paling berkesan secara pribadi adalah sebuah impian kalau harus terlahir kembali setelah reinkarnasi (seandainya), maka saya memilih kota yang buah-buahannya mirip dengan SoE. Dan itu adalah Hanoi.
Diversitas Pangkal Kemajuan Bangsa

Menariknya, semua kemiripan maupun perbedaan dalam studi-studi dan teori kompleksitas terkini menunjukan bahwa keragaman (diversity) dan kompleksitas adalah dasar dalam membangun masyarakat manusia yang lebih tahan banting pada berbagai ancaman. Di dunia universitas di Amerika, Europe maupun Singapura, dipahami dengan jelas bahwa keragaman menjadi pangkalan kekuatan dalam memproduksi pengetahuan-pengetahuan baru.

Kita begitu mirip, sekaligus begitu sama, sekaligus berbeda. Dengan mudah saya merasa Asia Tenggara bahkan Nepal sebagai rumah (home). Kalau suatu hari harus kembali ke Nepal untuk mengunjungi Himalaya, maka salah satu yang saya akan lakukan adalah melihat ke langit menembus awan dan atmosfer. Di balik awan dan atmosfer, kita hidup dalam galaxy yang indah dan menawan sekaligus menjadi bagian dari alam semesta yang kompleks, misterius dan sepi.

Di ‘atas sana’ di ruang semesta yang begitu luas, galaxy tata surya kita bukan satu-satunya. Ada begitu banyak sistim tata surya dan galaxy indah lain namun sepi. Yang menjadi menarik adalah bahwa Planet kita adalah satu-satunya yang sejauh ini kita ketahui berpenghuni makluk hidup. Ditemukannya beberapa planet yang berpotensi memiliki air diluar galaxy kita memberikan harapan baru bahwa selain kemungkinan ada kehidupan lain selain di Bumi, kita juga mencari tempat lain di mana manusia bisa menjadikannya tempat alternatif di masa depan.

Walau demikian, bumi dan kita sebagai spesies manusia dan kehidupan itu sendiri seharusnya dirayakan setiap hari. Sayangnya, hal ini tidak selalu mungkin. Sebagian besar kita masih bergumul dengan hal-hal dasar untuk survival (bertahan hidup). Sebagian lagi terjebak dalam cengkraman sesama manusia dan menjadi korban perbudakan yang tidak mampu melihat indahnya kehidupan. Sebagian lagi tidak pernah merasa cukup atas apa yang dipunyai.

Yang jelas, kita mungkin benar-benar memiliki kemiripan fisik dan budaya yang relatif sama tetapi sekaligus sangat ragam. Kita mungkin begitu berbeda yang terkonstruksi secara sejarah, fisik lingkungan, budaya, ekonomi dan politik.

Memikirkan tentang indahnya semesta dan betapa ragamnya manusia, saya sering bingung – kebingungan yang eksistensial tentang mengapa kita begitu sibuk membeda-bedakan suku dan agama.

Bila Pemilu 2014 dan Pilkada Jakarta 2017 membuat kita begitu kaget dengan perbedaan, rasanya begitu pilu. Sebagaian kita begitu mudahnya tersulut emosi sempit untuk menghilangkan sesama, menghisap sesama kita hanya karena perbedaan kulit dan keyakinan sebagaimana kita saksian sepanjang tahun 2014 maupun 2017?

Di ASEAN dan Eropa, ada peningkatan mobilitas orang melewati batas-batas negara. Proses-proses pelintasan ini tidak bebas dari jebakan-jebakan klasik seperti perdagangan orang dan berbagai kekalahan dalam kompetisi. Pertanyaannya bukan soal kita siap dalam logika kompetisi ekonomi global kapitalistik yang secara faktual sudah dijalani dalam beberapa tahun terakhir. Pertanyaan yang penting di jawab adalah bagaimana kita sebagai bangsa melihat perbedaan sebagai kekuatan untuk bergerak bersama? Apakah solidaritas sebangsa setanah air mampu ada dan menembus batas-batas tembok-tembok kepercayaan, sosial dan ekonomi?

Salam!

*Draft awal dipublikasikan oleh Satutimor.com edisi Akhir Desember 2015.

Memahami Peninggalan Gubenur Frans Lebu Raya: Anggur Merah ke Jembatan Palmerah?

Jonatan A. Lassa* [Victory News Op Ed 19/04/2017]

Membaca Gubernur Frans Lebu Raya sebagai sebuah buku yang awalnya putih, menjadi merah dan kini gelap. Transformasi dari Anggaran untuk Rakyat Menuju Sejahtera (Anggur Merah) menuju kantor gubernur seharga Rp. 170 M hingga ke Jembatan Rp 5.1 T. Semakin sulit dipahami dalam nalar kebijakan publik oleh Gubernur yang satu ini.

1280px-de_oosterscheldekering_28hdr29_-_panoramio

Jembatan De Oosterscheldekering di Belanda [Belanda membangun jembatan ini setelah gelombang besar disertai badai menyebabkan banjir laut alias coastal flooding di Belanda, Belgia hingga Inggris di tahun 1953. Bangunan ini awalnya berfungsi sebagai bangunan proteksi dan pemecah gelombang laut. 50 persen wilayah belanda berada di bawah permukaan laut. Bangunan ini berfungsi sebagai national security atas ancaman non-tradisional.  Belakangan, ditambahkan fungsing sebagai sumber energi tidal power. Foto Credit: Aat van den Heuvel

Untuk waktu yang sangat lama, saya bingung melihat respon rekan-rekan di luar maupun di dalam Pemda NTT yang menentang kebijakan Anggur Merah rejim Frans Lebu Raya. Jujur saja, saya termasuk yang ‘mabuk’ Anggur Merah karena filisofis kebijakan ini di dasarkan pada prinsip efisiensi penghematan anggaran birokrasi dalam Pemda NTT dan direalokasi ke program Anggur Merah. Jauh sebelum Jokowi-Ahok, Frans Lebu Raya (FLR) telah mampu memotong ratusan mata anggaran dan dialihkan langsung kepada rakyat.

Saat itu (2009) saya memang masih mahasiswa. Dalam kekaguman saya bermimpi memiliki mahasiswa S2 dan S3 yang bisa menuliskan ‘best practice’ versi FLR. Yang saya ingat di Forum Academia NTT, saya menuduh teman-teman yang anti Anggur Merah lebih kepada anti FLR saja atau anti Flores. Tetapi teman-teman saya yang dari Flores tidak mungkin mereka anti pada diri mereka sendiri?

Tepatnya di tahun 2011 ketika berlibur di Kupang, saya mendapati kalau kegairahan para intelektual di dalam Pemda NTT perlahan-lahan memudar. Saya tentunya tidak memahami secara jelas hilangnya gairah pada kebijakan-kebijakan FLR. Awalnya saya sempat mengontak untuk menuliskan praktik baik yang dicanangkan FLR.

Secara statistik, FLR memiliki banyak prestasi. Di sektor peternakan misalkan, entah anda setuju atau tidak, tetap fakta FLR berhasil mengembalikan tren baik di sisi produksi sapi. Entah ini bagian dari kesuksesan Anggur Merah atau karena kesuksesan bupati-bupati yang ambisius dengan sapi (seperti TTU, TTS dan sebagainya), kita perlu berikan kredit yang adil bagi FLR.

Yang saya ingat sewaktu memoderasi debat kandidat gubernur di 2013 yang difasilitasi IAKMI dan Forum Academia NTT, saya mencatat puluhan prestasi dan belasan kelemahan rejim FLR. Yang unik saat itu para lawan tandingnya tidak mampu menyerang FLR karena keterbatasan data. Jelas saya tidak mau membantu para penantang yang tidak berpikir dan memilih jadi wasit yang adil. Padahal banyak hal yang bisa dipersoalkan.

Proyek 170M Kantor Gubernur

Kini saya mulai kehlangan gairah pada FLR sebagai gubenur NTT. Munculnya presiden Jokowi setelah Pemilu 2014 membuat para gubernur yang berasal dari partai pemenang merasa di atas angin. Kekuatan gubernur-gubernur ini adalah kemampuan membelokan informasi untuk kepentingan-kepentingan proyek mercusuar di daerahnya. Di NTT, citra Jokowi yang pro-rakyat tercederai dan menjadi korban dari ambisi FLR dalam membangun kantor gubernur nan megah senilai Rp 170 milyar. Nilai kantor gubernur ini setara dengan 10-12 MW listrik tenaga surya.

Mantan dosen saya di Unwira yang mengaku ditegur oleh pihak-pihak yang berkepentingan mengatakan bahwa secara struktur kantor gubernur yang terbakar tersebut masih bisa direnovasi karena secara teknis masih banyak bangunan di dunia yang tingkat kerusakannya lebih parah tetapi mampu di renovasi dengan kekuatan yang lebih baik dari bangunan awal.

Apakah karena birahi proyek membuat rejim ini tetap ngotot membangun jembatan?. Ketimbang memberikan ribuan KK/rumah tangga menikmati listrik, kantor gubernur lebih diminati. Seperti kaum despot era jaman kegelapan, “Raja NTT” ini memilih membangun istananya sendiri. Simbol Sasando kemudian membuat masyarakat kelas menengah sedikit terbius dalam tawanan budaya Selfie.

Mengapa perlu dibandingkan dengan nilai potensi investasi energi? karena hari ini tiba-tiba kami mendengar FLR peduli pada energi untuk rakyat. Benarkah? Mari kita telusuri.

Jembatan Palmerah Untuk Energi Rakyat?

Salah satu pembantu FLR mengatakan ke berbagai media bahwa PLN Flores Timur membutuhkan 4 Megawatt atau setara Rp. 50-60 milyar program listrik tenaga surya alias hanya 1/3  dari harga kantor gubernur NTT. Di tahun 2020, Pulau Flores membutuhkan 92 MW.

Secara total, anggaran pemenuhan 92 MW bisa berarti maximum 1 triliun dengan tenaga surya masa pakai bisa mencapai 30 tahun ke depan. Tentu dengan kapasitas existing saat ini, PLN tidak membutuhkan Rp. 1 T. Dengan hanya tambahan Rp. 200-300 M, energy-mix  existing dan solar panel, PLN mampu menjawab kebutuhan Flores di 2020. Harga kantor gubernur itu tentunya setara energy gap di provinsi Flores 2020.

Yang saya kaget adalah tiba-tiba FLR menjadi pahlawan energi NTT. Seolah-olah memiliki visi energi yang besar. Dengan iming-iming potensi Selat Gonsalo yang bisa menghasilkan 300 Megawatt lewat arus lautnya, jembatanpun direncanakan dibangun.

Di Austaralia Selatan pemerintah juga merencanakan pembangunan 100 megawatt (WM) tenaga matahari dengan anggaran Rp. 1.5 triliun. Hal ini berarti, untuk membangun 1 MW, diperlukan anggaran sekitar Rp. 15 milyar. Di Alibaba.com, harga 1MW solar system berkisar antara Rp. 10-15 m.

DPRD NTT konon menyetujui anggaran Rp 1.5 M untuk pra studi kelayakan. Sedangkan strategi komunikasi dari FLR sejauh ini selalu menjual nama investor sebagai penanggung jawab proyek ini. Konon, semua dana studi ditanggung investor?

Apakah anda percaya pada janji investor yang berjanji membangun jembatan ini? Sudahkah anda mengecek cash flow investorBelanda ini? Benarkah ada investor yang memiliki uang cash Rp. 5 T untuk ditaruh di jalur titik api jalur gempa seperti di Flores-Lembata? Bila meminjam uang, bagaimana rasionalisasi jaminan pinjaman uang di perbankan Belanda?

Apakah buyut dari VOC ini akan menanggung konstruksi jembatan ini? Ataukah ini hanya akal-akalan di awal pembangunan jembatan?

Meniru apa yang terjadi di Jembatan Oosterscheldekering di Provinsi Zeeland Belanda mungkin tidak sepenuhnya bijak. Bangunan ini adalah bangunan proteksi (dam) untuk melindungi wilayah Belanda dari gelombang laut dengan konteks dinamika geologis yang berbeda. Fungsinya adalah national security dan bukan semata-mata energy security. Belanda membangun jembatan Oosterscheldekering (Lihat Foto di atas) setelah gelombang besar disertai badai menyebabkan banjir laut alias coastal flooding di Belanda, Belgia hingga Inggris di tahun 1953 yang membunuh ribuan orang dan menyebabkan pengungsian 70 ribu penduduk di Laut Utara. Bangunan ini awalnya berfungsi sebagai bangunan proteksi dan pemecah gelombang laut. 50 persen wilayah belanda berada di bawah permukaan laut. Karenanya, bangunan ini berfungsi sebagai national security atas ancaman non-tradisional.

Visi Jembatan Palmerah tentu berbeda total dengan visi Jembatan Oosterscheldekering. Salah kaprah ini bisa menyebabkan skandal penyalahgunaan anggaran negara skala masif.

Jembatan Pancasila – Belajar dari Jembatan Habibi

Suatu ketika, di 25 tahun lalu, Jembatan Barelang yang menghubungkan 6 pulau di Batam, diputuskan dibangun, dengan anggaran Rp. 400 milyar (setara Rp 2.6-3 triliun saat ini) yang diprakarsai oleh Mentristek Habibi dan didukung Suharto – yang dibangun 1992-1997.

Visinya futuristik. Siapa yang meragukan seorang Habibi? Tidak seperti Larantuka-Adonara yang sangat jauh dari pusaran ekonomi global, Jembatan Barelang ini dibayangkan sangat luar biasa. Batam ada dalam etalasi ekonomi regional ASEAN (dalam imaginasi Orde Baru) – yang hari ini kita tau, tertinggal jauh dari daerah Johor Baru alias Sultan Iskandar Malaysia yang mampu ‘mengejar’ mencapai setidaknya 20-30an persen statistik transhipment/shipment petikemas Singapore.

Hari ini jembatan ini hanya menjadi 3 fungsi utama: tempat bunuh diri orang-orang sekitar Batam, tempat parkir, tempat nonton dan tempat jualan pedagang asongan. Jembatannya sudah mulai karatan dan tiap tahun butuh dana belasan milyar untuk maintenance (10-15m/tahun – setara 2persen anggaran APBD Flores Timur 2014). Jadi mungkin bapak-ibu dan kawan-kawan di DPR memang harus berjuang keras menolak rencana jembatan Palmerah di Larantuka seharga 5.1 triliun.

Menjadi Marhanenist itu istimewa, artinya menempatkan rakyat umum di atas kepentingan/ambisi pribadi membangun monumen yang tidak penting di daerah yang masyarakatnya masih butuh kebutuhan dasar ketimbang wisata nonton jembatan betondengan embel-embel peduli pada kebutuhan energi rakyat.

Menggantikan nama jembatan dari Palmerah ke Pancasila justru menghina Sila ke 5 Pancasila. Jembatan yang menyedot sebagaian besar anggaran yang sudah sangat terbatas dan harus hutang ke Bank Dunia ini jelas menghina prinsip Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Dan bila seorang gubernur lebih memilih membangun istananya yang seharga Rp. 170 M ketimbang menyediakan 12 MW bagi PLN melalui tenaga surya, apakah anda percaya begitu saja soal bualan jembatan penyedia 300 MW energi? Yang perlu anda ingat adalah janji 300 MW energi adalah satu paket dengan jembatan. Tetapi membangun infrastruktur listrik dari Flores Timur ke Timor dan Sumba, dibutuhkan lagi investasi triliunan. Siapa lagi yang mau menanggung investasi tambahan ini?

Bagaimana kita menghentikan proyek jembatan ini dan mengalihkan anggarannya pada penyediaan energi di semua pulau-pulau di NTT? Siapa yang harus mengawasi penggunaan anggaran yang tidak bertanggung jawab dari rejim populist saat ini di Indonesia? Dua proyek mercusuar jembatan Petuk dan kantor gubernur NTT, kita bisa menghasilkan 40 MW listrik tenaga surya. Masyarakat sipil dan media perlu bersuara. Tetapi di tengah matinya visi fungsi pengawasan DPRD dengan kapasitas SDM yang pas-pasan, juga matinya taring LSM dan masyarakat sipil dengan dogma kebijakan publik text-book versi LSM-LSM barat dan donor-donor, apakah masih ada harapan untuk NTT?

*Mantan Anggota Forum Academia NTT; Anggota Pendiri IRGSC; Dosen Senior di salah satu universitas di Australia.