Indosasters

Home » public policy (Page 2)

Category Archives: public policy

Merenungi Identitas Asia Tenggara dan Masyarakat ASEAN

diverse-faces-1477399640y7a

Diverse Faces by Public Domain Picture dot net

Jonatan A. Lassa *

Dalam perjalanan darat Singapura-Kuala Lumpur dalam menjemput anak-anak dan istri menjelang Natal tahun 2015, bus trans Singapura-Malaysia AeroBus saya relatif kosong. Duduk agak jauh di samping saya seorang perempuan berwajah Asia.

Karena menempuh delapan jam perjalanan, saya berinisiatif memulai percakapan. “Apakah anda orang Singapura?”, dijawabnya “bukan”. “Dari Malaysia?”, dijawabnya “Bukan”. Lalu saya mencoba bertanya: Indonesia? Filipina? Vietnam? Dari Indocina? Jepang? China? Di jawabnya juga bukan dan sambil tertawa dia bilang “Ayo tebak lagi”. Melihat wajah saya bingung, dia bilang “Thinking out of the box” (Berpikir di luar kotak). Saya senyum dan menganalisis dialek Bahasa Inggrisnya, terasa seperti orang yang lama tinggal di Amerika Serikat. Bukan soal muda karena tidak sedikit anak-anak Singapura memiliki accent Amerika.

Lalu saya berkata “Amerika Serikat?”. Dia tersenyum dan bilang tepat. Ditanya “How do you guess?” (Bagaimana anda menebak). Saya bilang, Bahasa Inggrismu terasa American. Mungkin itu hanya hiburan karena salah menebak sebanyak hampir 10 kali. Tidak sial!

Identitas Asia

Setelah memutuskan kembali bekerja di salah satu universitas di Singapura sejak awal 2014, saya bertugas untuk mengkaji bukan hanya soal Asia Tenggara tetapi juga Asia Timur (khususnya China dan Jepang) serta Asia Selatan (khususnya India). Bidang kajian saya adalah soal dampak iklim dan bencana atas pangan serta kebijakan iklim dan pangan di negara-negara tersebut.

Karena bekerja sebagai akademisi/peneliti, sering kami mengunjungi berbagai konferensi di berbagai negara. Salah satunya adalah konferensi Tahun 2014 yang saya datangi adalah di Kathmandu, Nepal. Pengalaman selama di Pesawat hingga taxi dalam perjalanan ke hotel, saya sering disapa dalam bahasa lokal. Menyelusuri pemukiman-pemukiman kota Kathmandu, saya sering dianggap sebagai orang lokal. Dua teman dekat saya yang berasal dari Nepal sering berkata “Kamu sangat Nepal” Wajahmu sangat Nepal”.

Sejak bekerja di Singapura di tahun 2011/2012 hingga kini saya sering dikira sebagai Malay (Malaysia) ataupun Filipina. Di warung dan kantin Malayu, saya sering dikira Malay ataupun Indonesia. Sebagian kecil mengira saya Singapura keturunan Malay. Sedangkan satu-dua orang tua di Singapura mengira saya Malay peranakan.

Mengelilingi negara-negara di ASEAN menjadi tugas rutin. Secara ras, saya merasa begitu nyaman di Manila. Bagaimana tidak, hampir 90% orang Manila yang saya temui mengira saya orang Filipina. Yang terburuk mungkin saya dikira Pinoi (orang Filipina) yang sombong karena tidak bisa berbahasa Tagalok.

Kembali untuk sekian kalinya ke Thailand, saya sering di kira sebagai orang lokal di Bangkok. Hampir 6-7 hotel yang pernah saya tinggali, receptionist sering berbahasa Thai sebelum berbahasa Inggris bila wajah saya menunjukan kebingungan.

Hal yang sama terjadi di Vietnam. Mengunjungi Hanoi dan Ho Chi Minh City dan dianggap sebagai orang lokal. Sering dikira sebagai orang Vietnam ataupun Filipina. Kembali ke Timor Barat di Atambua tahun 2000 manakala tiga petugas UNHCR menjadi korban amuk masa pengungsi, saya di ingatkan teman-teman bahwa saya bisa menjadi target sweeping karena berwajah indo Asia Tenggara (Vietnam Filipina).

Identitas Asia Tenggara

Ketika tinggal di Kupang selama beberapa waktu, saya mendapati bahwa sering kali saya dikira sebagai orang luar. Sering dengan anak-anak kami berbahasa Inggris dan karena anak-anak saya berdarah Timor, Rote, Sabu dan China, perawakan mereka sering dikira ‘orang Barat”.

Bagi yang kenal secara pribadi, saya dikenal sebagai orang SoE, orang Mollo, orang Timor, peranakan Timor-China, atau Timor China. Sedangkan sebagian orang Kupang memanggil saya Mas (Orang Jawa); Sebagaian kecil beranggapan saya orang barat. Ada yang mengira dari Manado. Di Aceh, tidak sedikit yang menggangap saya orang Padang atau Menado, tergantung gaya guntingan rambut.

Di bulan September 2015, saya mengikuti sebuah konferensi perubahan iklim dan pertanian di salah satu universitas di Hanoi (Vietnam). Yang menarik adalah seorang kenalan baru dari UGM, dengan tepat menebak saya sebagai orang Indonesia. Woow. Saya girang luar biasa. Bagaimana mungkin Profesor ini bisa dengan jitu menebak saya sebagai Indonesia? Saya lalu ingat seorang Prof dari Universitas Terkemuka di Kupang yang pertama kali bertemu manakala kami hendak berbicara soal potensi penelitian untuk kebijakan publik di NTT, saya ditanya apakah saya “beli Fam”? Saat itu saya terkejut bagaimana “si Pendatang” di Timor yang mungkin baru 1-2 generasi tinggal di Kupang dan berasal dari pulau dekat Pukuafu ini mempertanyakan Ke-Timor-an saya dari nenek moyang saya yang sudah 14 generasi di Mollo, yang menduduki tepat di kaki gunung Mollo?

Yang menarik dari mengunjungi berbagai tempat di ASEAN. Menyusuri kawasan padat dan hiruk pikuk di Hanoi, saya sering berpikir sepertinya saya pernah berada di Hanoi pada suatu masa yang lalu. Jejeran jualan Kujawas (jambu hutan), anonak (srikaya) dan pucuk labu pumpkin dan labu Jepang (labu siam) membuat saya mengingat kebun dan dapur ibu saya 20-30 tahun yang lalu di SoE.

Yang paling berkesan secara pribadi adalah sebuah impian kalau harus terlahir kembali setelah reinkarnasi (seandainya), maka saya memilih kota yang buah-buahannya mirip dengan SoE. Dan itu adalah Hanoi.
Diversitas Pangkal Kemajuan Bangsa

Menariknya, semua kemiripan maupun perbedaan dalam studi-studi dan teori kompleksitas terkini menunjukan bahwa keragaman (diversity) dan kompleksitas adalah dasar dalam membangun masyarakat manusia yang lebih tahan banting pada berbagai ancaman. Di dunia universitas di Amerika, Europe maupun Singapura, dipahami dengan jelas bahwa keragaman menjadi pangkalan kekuatan dalam memproduksi pengetahuan-pengetahuan baru.

Kita begitu mirip, sekaligus begitu sama, sekaligus berbeda. Dengan mudah saya merasa Asia Tenggara bahkan Nepal sebagai rumah (home). Kalau suatu hari harus kembali ke Nepal untuk mengunjungi Himalaya, maka salah satu yang saya akan lakukan adalah melihat ke langit menembus awan dan atmosfer. Di balik awan dan atmosfer, kita hidup dalam galaxy yang indah dan menawan sekaligus menjadi bagian dari alam semesta yang kompleks, misterius dan sepi.

Di ‘atas sana’ di ruang semesta yang begitu luas, galaxy tata surya kita bukan satu-satunya. Ada begitu banyak sistim tata surya dan galaxy indah lain namun sepi. Yang menjadi menarik adalah bahwa Planet kita adalah satu-satunya yang sejauh ini kita ketahui berpenghuni makluk hidup. Ditemukannya beberapa planet yang berpotensi memiliki air diluar galaxy kita memberikan harapan baru bahwa selain kemungkinan ada kehidupan lain selain di Bumi, kita juga mencari tempat lain di mana manusia bisa menjadikannya tempat alternatif di masa depan.

Walau demikian, bumi dan kita sebagai spesies manusia dan kehidupan itu sendiri seharusnya dirayakan setiap hari. Sayangnya, hal ini tidak selalu mungkin. Sebagian besar kita masih bergumul dengan hal-hal dasar untuk survival (bertahan hidup). Sebagian lagi terjebak dalam cengkraman sesama manusia dan menjadi korban perbudakan yang tidak mampu melihat indahnya kehidupan. Sebagian lagi tidak pernah merasa cukup atas apa yang dipunyai.

Yang jelas, kita mungkin benar-benar memiliki kemiripan fisik dan budaya yang relatif sama tetapi sekaligus sangat ragam. Kita mungkin begitu berbeda yang terkonstruksi secara sejarah, fisik lingkungan, budaya, ekonomi dan politik.

Memikirkan tentang indahnya semesta dan betapa ragamnya manusia, saya sering bingung – kebingungan yang eksistensial tentang mengapa kita begitu sibuk membeda-bedakan suku dan agama.

Bila Pemilu 2014 dan Pilkada Jakarta 2017 membuat kita begitu kaget dengan perbedaan, rasanya begitu pilu. Sebagaian kita begitu mudahnya tersulut emosi sempit untuk menghilangkan sesama, menghisap sesama kita hanya karena perbedaan kulit dan keyakinan sebagaimana kita saksian sepanjang tahun 2014 maupun 2017?

Di ASEAN dan Eropa, ada peningkatan mobilitas orang melewati batas-batas negara. Proses-proses pelintasan ini tidak bebas dari jebakan-jebakan klasik seperti perdagangan orang dan berbagai kekalahan dalam kompetisi. Pertanyaannya bukan soal kita siap dalam logika kompetisi ekonomi global kapitalistik yang secara faktual sudah dijalani dalam beberapa tahun terakhir. Pertanyaan yang penting di jawab adalah bagaimana kita sebagai bangsa melihat perbedaan sebagai kekuatan untuk bergerak bersama? Apakah solidaritas sebangsa setanah air mampu ada dan menembus batas-batas tembok-tembok kepercayaan, sosial dan ekonomi?

Salam!

*Draft awal dipublikasikan oleh Satutimor.com edisi Akhir Desember 2015.

Memahami Peninggalan Gubenur Frans Lebu Raya: Anggur Merah ke Jembatan Palmerah?

Jonatan A. Lassa* [Victory News Op Ed 19/04/2017]

Membaca Gubernur Frans Lebu Raya sebagai sebuah buku yang awalnya putih, menjadi merah dan kini gelap. Transformasi dari Anggaran untuk Rakyat Menuju Sejahtera (Anggur Merah) menuju kantor gubernur seharga Rp. 170 M hingga ke Jembatan Rp 5.1 T. Semakin sulit dipahami dalam nalar kebijakan publik oleh Gubernur yang satu ini.

1280px-de_oosterscheldekering_28hdr29_-_panoramio

Jembatan De Oosterscheldekering di Belanda [Belanda membangun jembatan ini setelah gelombang besar disertai badai menyebabkan banjir laut alias coastal flooding di Belanda, Belgia hingga Inggris di tahun 1953. Bangunan ini awalnya berfungsi sebagai bangunan proteksi dan pemecah gelombang laut. 50 persen wilayah belanda berada di bawah permukaan laut. Bangunan ini berfungsi sebagai national security atas ancaman non-tradisional.  Belakangan, ditambahkan fungsing sebagai sumber energi tidal power. Foto Credit: Aat van den Heuvel

Untuk waktu yang sangat lama, saya bingung melihat respon rekan-rekan di luar maupun di dalam Pemda NTT yang menentang kebijakan Anggur Merah rejim Frans Lebu Raya. Jujur saja, saya termasuk yang ‘mabuk’ Anggur Merah karena filisofis kebijakan ini di dasarkan pada prinsip efisiensi penghematan anggaran birokrasi dalam Pemda NTT dan direalokasi ke program Anggur Merah. Jauh sebelum Jokowi-Ahok, Frans Lebu Raya (FLR) telah mampu memotong ratusan mata anggaran dan dialihkan langsung kepada rakyat.

Saat itu (2009) saya memang masih mahasiswa. Dalam kekaguman saya bermimpi memiliki mahasiswa S2 dan S3 yang bisa menuliskan ‘best practice’ versi FLR. Yang saya ingat di Forum Academia NTT, saya menuduh teman-teman yang anti Anggur Merah lebih kepada anti FLR saja atau anti Flores. Tetapi teman-teman saya yang dari Flores tidak mungkin mereka anti pada diri mereka sendiri?

Tepatnya di tahun 2011 ketika berlibur di Kupang, saya mendapati kalau kegairahan para intelektual di dalam Pemda NTT perlahan-lahan memudar. Saya tentunya tidak memahami secara jelas hilangnya gairah pada kebijakan-kebijakan FLR. Awalnya saya sempat mengontak untuk menuliskan praktik baik yang dicanangkan FLR.

Secara statistik, FLR memiliki banyak prestasi. Di sektor peternakan misalkan, entah anda setuju atau tidak, tetap fakta FLR berhasil mengembalikan tren baik di sisi produksi sapi. Entah ini bagian dari kesuksesan Anggur Merah atau karena kesuksesan bupati-bupati yang ambisius dengan sapi (seperti TTU, TTS dan sebagainya), kita perlu berikan kredit yang adil bagi FLR.

Yang saya ingat sewaktu memoderasi debat kandidat gubernur di 2013 yang difasilitasi IAKMI dan Forum Academia NTT, saya mencatat puluhan prestasi dan belasan kelemahan rejim FLR. Yang unik saat itu para lawan tandingnya tidak mampu menyerang FLR karena keterbatasan data. Jelas saya tidak mau membantu para penantang yang tidak berpikir dan memilih jadi wasit yang adil. Padahal banyak hal yang bisa dipersoalkan.

Proyek 170M Kantor Gubernur

Kini saya mulai kehlangan gairah pada FLR sebagai gubenur NTT. Munculnya presiden Jokowi setelah Pemilu 2014 membuat para gubernur yang berasal dari partai pemenang merasa di atas angin. Kekuatan gubernur-gubernur ini adalah kemampuan membelokan informasi untuk kepentingan-kepentingan proyek mercusuar di daerahnya. Di NTT, citra Jokowi yang pro-rakyat tercederai dan menjadi korban dari ambisi FLR dalam membangun kantor gubernur nan megah senilai Rp 170 milyar. Nilai kantor gubernur ini setara dengan 10-12 MW listrik tenaga surya.

Mantan dosen saya di Unwira yang mengaku ditegur oleh pihak-pihak yang berkepentingan mengatakan bahwa secara struktur kantor gubernur yang terbakar tersebut masih bisa direnovasi karena secara teknis masih banyak bangunan di dunia yang tingkat kerusakannya lebih parah tetapi mampu di renovasi dengan kekuatan yang lebih baik dari bangunan awal.

Apakah karena birahi proyek membuat rejim ini tetap ngotot membangun jembatan?. Ketimbang memberikan ribuan KK/rumah tangga menikmati listrik, kantor gubernur lebih diminati. Seperti kaum despot era jaman kegelapan, “Raja NTT” ini memilih membangun istananya sendiri. Simbol Sasando kemudian membuat masyarakat kelas menengah sedikit terbius dalam tawanan budaya Selfie.

Mengapa perlu dibandingkan dengan nilai potensi investasi energi? karena hari ini tiba-tiba kami mendengar FLR peduli pada energi untuk rakyat. Benarkah? Mari kita telusuri.

Jembatan Palmerah Untuk Energi Rakyat?

Salah satu pembantu FLR mengatakan ke berbagai media bahwa PLN Flores Timur membutuhkan 4 Megawatt atau setara Rp. 50-60 milyar program listrik tenaga surya alias hanya 1/3  dari harga kantor gubernur NTT. Di tahun 2020, Pulau Flores membutuhkan 92 MW.

Secara total, anggaran pemenuhan 92 MW bisa berarti maximum 1 triliun dengan tenaga surya masa pakai bisa mencapai 30 tahun ke depan. Tentu dengan kapasitas existing saat ini, PLN tidak membutuhkan Rp. 1 T. Dengan hanya tambahan Rp. 200-300 M, energy-mix  existing dan solar panel, PLN mampu menjawab kebutuhan Flores di 2020. Harga kantor gubernur itu tentunya setara energy gap di provinsi Flores 2020.

Yang saya kaget adalah tiba-tiba FLR menjadi pahlawan energi NTT. Seolah-olah memiliki visi energi yang besar. Dengan iming-iming potensi Selat Gonsalo yang bisa menghasilkan 300 Megawatt lewat arus lautnya, jembatanpun direncanakan dibangun.

Di Austaralia Selatan pemerintah juga merencanakan pembangunan 100 megawatt (WM) tenaga matahari dengan anggaran Rp. 1.5 triliun. Hal ini berarti, untuk membangun 1 MW, diperlukan anggaran sekitar Rp. 15 milyar. Di Alibaba.com, harga 1MW solar system berkisar antara Rp. 10-15 m.

DPRD NTT konon menyetujui anggaran Rp 1.5 M untuk pra studi kelayakan. Sedangkan strategi komunikasi dari FLR sejauh ini selalu menjual nama investor sebagai penanggung jawab proyek ini. Konon, semua dana studi ditanggung investor?

Apakah anda percaya pada janji investor yang berjanji membangun jembatan ini? Sudahkah anda mengecek cash flow investorBelanda ini? Benarkah ada investor yang memiliki uang cash Rp. 5 T untuk ditaruh di jalur titik api jalur gempa seperti di Flores-Lembata? Bila meminjam uang, bagaimana rasionalisasi jaminan pinjaman uang di perbankan Belanda?

Apakah buyut dari VOC ini akan menanggung konstruksi jembatan ini? Ataukah ini hanya akal-akalan di awal pembangunan jembatan?

Meniru apa yang terjadi di Jembatan Oosterscheldekering di Provinsi Zeeland Belanda mungkin tidak sepenuhnya bijak. Bangunan ini adalah bangunan proteksi (dam) untuk melindungi wilayah Belanda dari gelombang laut dengan konteks dinamika geologis yang berbeda. Fungsinya adalah national security dan bukan semata-mata energy security. Belanda membangun jembatan Oosterscheldekering (Lihat Foto di atas) setelah gelombang besar disertai badai menyebabkan banjir laut alias coastal flooding di Belanda, Belgia hingga Inggris di tahun 1953 yang membunuh ribuan orang dan menyebabkan pengungsian 70 ribu penduduk di Laut Utara. Bangunan ini awalnya berfungsi sebagai bangunan proteksi dan pemecah gelombang laut. 50 persen wilayah belanda berada di bawah permukaan laut. Karenanya, bangunan ini berfungsi sebagai national security atas ancaman non-tradisional.

Visi Jembatan Palmerah tentu berbeda total dengan visi Jembatan Oosterscheldekering. Salah kaprah ini bisa menyebabkan skandal penyalahgunaan anggaran negara skala masif.

Jembatan Pancasila – Belajar dari Jembatan Habibi

Suatu ketika, di 25 tahun lalu, Jembatan Barelang yang menghubungkan 6 pulau di Batam, diputuskan dibangun, dengan anggaran Rp. 400 milyar (setara Rp 2.6-3 triliun saat ini) yang diprakarsai oleh Mentristek Habibi dan didukung Suharto – yang dibangun 1992-1997.

Visinya futuristik. Siapa yang meragukan seorang Habibi? Tidak seperti Larantuka-Adonara yang sangat jauh dari pusaran ekonomi global, Jembatan Barelang ini dibayangkan sangat luar biasa. Batam ada dalam etalasi ekonomi regional ASEAN (dalam imaginasi Orde Baru) – yang hari ini kita tau, tertinggal jauh dari daerah Johor Baru alias Sultan Iskandar Malaysia yang mampu ‘mengejar’ mencapai setidaknya 20-30an persen statistik transhipment/shipment petikemas Singapore.

Hari ini jembatan ini hanya menjadi 3 fungsi utama: tempat bunuh diri orang-orang sekitar Batam, tempat parkir, tempat nonton dan tempat jualan pedagang asongan. Jembatannya sudah mulai karatan dan tiap tahun butuh dana belasan milyar untuk maintenance (10-15m/tahun – setara 2persen anggaran APBD Flores Timur 2014). Jadi mungkin bapak-ibu dan kawan-kawan di DPR memang harus berjuang keras menolak rencana jembatan Palmerah di Larantuka seharga 5.1 triliun.

Menjadi Marhanenist itu istimewa, artinya menempatkan rakyat umum di atas kepentingan/ambisi pribadi membangun monumen yang tidak penting di daerah yang masyarakatnya masih butuh kebutuhan dasar ketimbang wisata nonton jembatan betondengan embel-embel peduli pada kebutuhan energi rakyat.

Menggantikan nama jembatan dari Palmerah ke Pancasila justru menghina Sila ke 5 Pancasila. Jembatan yang menyedot sebagaian besar anggaran yang sudah sangat terbatas dan harus hutang ke Bank Dunia ini jelas menghina prinsip Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Dan bila seorang gubernur lebih memilih membangun istananya yang seharga Rp. 170 M ketimbang menyediakan 12 MW bagi PLN melalui tenaga surya, apakah anda percaya begitu saja soal bualan jembatan penyedia 300 MW energi? Yang perlu anda ingat adalah janji 300 MW energi adalah satu paket dengan jembatan. Tetapi membangun infrastruktur listrik dari Flores Timur ke Timor dan Sumba, dibutuhkan lagi investasi triliunan. Siapa lagi yang mau menanggung investasi tambahan ini?

Bagaimana kita menghentikan proyek jembatan ini dan mengalihkan anggarannya pada penyediaan energi di semua pulau-pulau di NTT? Siapa yang harus mengawasi penggunaan anggaran yang tidak bertanggung jawab dari rejim populist saat ini di Indonesia? Dua proyek mercusuar jembatan Petuk dan kantor gubernur NTT, kita bisa menghasilkan 40 MW listrik tenaga surya. Masyarakat sipil dan media perlu bersuara. Tetapi di tengah matinya visi fungsi pengawasan DPRD dengan kapasitas SDM yang pas-pasan, juga matinya taring LSM dan masyarakat sipil dengan dogma kebijakan publik text-book versi LSM-LSM barat dan donor-donor, apakah masih ada harapan untuk NTT?

*Mantan Anggota Forum Academia NTT; Anggota Pendiri IRGSC; Dosen Senior di salah satu universitas di Australia.