Indosasters

Home » Posts tagged 'Jokowi'

Tag Archives: Jokowi

Rocky Gerung, Tito dan Regime Jokowi

biblefiction2

Edited from me.me/i/a-z-holy-bible-fiction-holy-holt-put-it-where-307182

Oleh: Dominggus Elcid Li*

Korps kepolisian RI di bawah Tito memanggil Rocky Gerung untuk meminta keterangan terkait pernyataan Rocky yang berbunyi ‘kitab suci itu fiksi’. Ya, entah, apa yang ada di benak Tito dan kalian?

Sebagai aktivis politik berlatar pendidikan filsafat Rocky sedang bermain dengan nalar. Ucapannya mungkin dianggap ekstrim, tetapi jika membandingkan dengan ucapan Rodrigo Duterte, ucapan Rocky belum seberapa. Rocky berbicara dari panggung pemilihan presiden yang memilukan, sedangkan Duterte berbicara dari posisi kursi presiden. Rocky dalam posisi menentang kekuasaan, dan Duterte dalam posisi memainkan kekuasaan. Duterte memicu kemarahan para pemimpin Katholik karena menyebut ‘God is stupid’.

Ide tentang tubuh politik (body politics)-nya Jokowi yang dikritik Rocky Gerung dalam orasi-nya terbukti saat ini. Jokowi sebagai seorang manusia adalah manusia yang sangat sederhana dan baik, tetapi Jokowi sebagai rezim politik tidak mampu membedakan wilayah kritis yang bisa dibahas dengan menggunakan hukum postif atau tidak.

Saya berpandangan bahwa Tito sebagai komandan polisi dalam kasus Rocky Gerung sedang bermain api yang tidak perlu, ranah kritis tidak perlu dijawab dengan surat panggilan. Apa tidak ada intelektual kaliber dari kubu Jokowi yang bisa menyampaikan tanggapan secara elegan, bahkan berdebat dengan Rocky, sehingga elemen koersif negara harus dipakai untuk berhadapan dengan Rocky?

Kenapa Tito main api? Pertama, negara kita bukan negara theokrasi. Meskipun kita hidup dalam budaya politik Jawa yang lebih mementingkan populasi (cacah) daripada luas wilayah, memang ada kelompok mayoritas beragama Islam yang hidup di pulau-pulau tertentu. Pertanyannya, dalam kasus kitab suci ini kelompok Islam mana yang tersinggung? Jika Gus Dur masih hidup, apakah Gus Dur akan tersinggung? Ataukah ia lebih cerdas dari Jokowi untuk berbicara berhadapan dengan Gerung? Involusi nalar semacam ini tidak bisa ditutupi.

Kedua, Tito sebagai pemimpin sebuah institusi seharusnya paham bahwa ia harus menjaga jarak dari ‘politik kekuasaan’. Apa buktinya? Dalam kasus Rocky kaum beragama di kubu mana yang tersinggung?

Ketiga, dalam logika oposisi biner, artinya ‘jika bukan A maka B’, strategi komunikasi politik yang diterapkan oleh kubu Jokowi menelan semua yang busuk dari kubu Prabowo. Entah naif, atau sekedar kesalahan yang sengaja dibuat, terasa bahwa para pendukung Jokowi sedang mengambil alih posisi Alumni 212 yang pernah dikritik.

Mengapa demikian? Ketika Rocky berbicara di masjid, pendukung Jokowi malah berujar ‘kenapa ada orang kafir bicara di masjid’. Sebagai bahan debat kusir di media sosial bisa saja menggiring agar Rocky diadili oleh para pendukung 212, tetapi implikasi yang sedang dibentuk bertentangan dengan konstitusi republik.

Pemilihan presiden, manusia yang konon dipilih dari 200-an juta manusia di kepulauan ini, untuk mengurus nasib bangsa umurnya cuma sekian hari, keberlanjutan republik lebih dari itu. Jangan hanya permainan kekuasaan, lantas rumah yang bernama republik itu dianggap tiada. Dalam kacamatan Republiken, alumni 212 dan Amien Rais keliru dalam aksi politik, dan apa yang dibuat Tito sebagai Kapolri dalam kasus Rocky juga sama kelirunya.

Keempat, polisi bisa punya waktu untuk menangani kasus politik kekuasaan, tetapi terhadap sekian kasus perdagangan orang di neraka kemiskinan di rumah saya di Nusa Tenggara Timur tidak ditangani, malah korps polisi mengurusi sesuatu yang abstrak–kecuali anda turunkan dalam kacamata iman.

Hal-hal yang jelas dimata tidak ditangani. Mulai dari polisi yang tidak bikin di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan malah jadi pejabat di Polda metro Jaya, dalam kasus perbudakan orang NTT di Medan (Lihat video di youtube ‘Kabar Dari Medan’), hingga Presiden yang gagal menegakkan rule of law untuk korban perbudakan, padahal dokumen perbudakan sudah diserahkan ke tangan tuan Jokowi (dan saya serahkan sendiri).

Lalu sampai di sini, apakah kita yang kecewa dengan petugas partai lantas menganggap ‘Republik itu fiksi’? Ataukah kami yang tinggal di neraka kemiskinan ini ikut menganggap ‘Tuhan telah mati’, dan kitab suci sekedar ekstasi manusia pemalas?

Kelima, sebagai penulis, saya terganggu. Ketika polisi yang biasa menilang orang, atau meneliti tentang perkara pembunuhan ikut-ikutan menyidik kesalahan pilot di cockpit saya bertanya, apakah cukup kemampuan polisi untuk menyidik kesalahan para pilot (selain yang terkait tes urin narkoba)? Lalu polisi mau masuk dalam mengadili premis-premis filsafat ketuhanan? Apakah anda sehat?

Tidak semua orang beragama punya kitab suci. Agama alam (natural religion, sebutan orang asing) di tempat kami, dalam tradisi nenek moyang di pedalaman Timor tidak punya kitab suci. Tetapi ‘Uis Neno’ itu diyakini ada. Kitab-kitab asing muncul sekian abad silam. Apakah kalian juga akan masuk dalam lorong waktu dan memeriksa proses kelahiran agama-agama abrahamik yang sangat narsistik ini–setiap bersembayang harus diperlihatkan dan diketahui dunia? Dan setiap pertikaian harus dibawa ke taraf hidup-mati?

Republik punya kitab sendiri, dan saya anggap suci. Namanya konstitusi. Aturan dasar itu mengatur tata hidup kita bersama. Jika alumni 212 lebih mementingkan cacah (baca: mayoritas populasi) dalam berpolitik, dan Jokowi juga demikian (Jokowi juga orang Jawa), maka alat negara yang namanya polisi tidak boleh keliru. Polisi seharusnya menjadi garda republik, dan tidak bermain dalam politik kekuasaan. Struktur republik harus dijaga.

Republik Indonesia bukan fiksi, karena Republik bukan fiksi maka prinsip egaliter wajib dijalankan. Kritik terhadap Tito atau pun Jokowi atau siapa pun harus dijamin. Karena dalam Republik yang sakral itu konstitusi, ada aturan dasar yang mengatur posisi atau cara duduk (sila) dalam hidup publik. Jika sekali mengganti dasar negara, kita tidak pernah mungkin kembali.

Dalam Pemilu lalu saya pilih Jokowi. Sampai mati saya tidak akan pilih Prabowo. Tetapi saya menghargai kawan-kawan yang memilih dan bekerja untuk Prabowo.

Kita wajib menggeleng terhadap kekuasaan, jika keliru. Saya setuju dengan Rocky di bagian ini. Soal kitab suci, pernyatannya bukan untuk dibantah, apalagi diperiksa polisi. Wilayah hukum positif tidak akan mampu memeriksa klaim filsafat (yang sifatnya abstrak). Di bagian ini saya rindu Gus Dur, bukan Jokowi.

Bagi saya kekeliruan reformasi dimulai saat Gus Dur dikudeta. Ketika ke lubang buaya beberapa minggu lalu, di museum baju-baju piyama yang dipakai terakhir para jendral Angkatan Darat dipampang di sana. Gus Dur ketika keluar hanya menggunakan piyama. Baju tidur. Gus Dur tidak pernah diperhamba oleh kekuasaan, walaupun pendukungnya tidak ikhlas membiarkan Gus Dur dikudeta. “Kekuasaan tidak perlu dipertahankan mati-matian…” Hal yang sama ditunjukkan oleh Bung Karno, mati dalam tahanan rumah meskipun sekian angkatan masih berdiri di belakangnya.

Baik Bung Karno dan Gus Dur tidak pernah diperhamba oleh kekuasaan. Kader PDIP dan PKB harusnya lebih tahu dari saya. Kita tidak boleh keblinger…

*Warga Negara Republik Indonesia

 

Memahami Peninggalan Gubenur Frans Lebu Raya: Anggur Merah ke Jembatan Palmerah?

Jonatan A. Lassa* [Victory News Op Ed 19/04/2017]

Membaca Gubernur Frans Lebu Raya sebagai sebuah buku yang awalnya putih, menjadi merah dan kini gelap. Transformasi dari Anggaran untuk Rakyat Menuju Sejahtera (Anggur Merah) menuju kantor gubernur seharga Rp. 170 M hingga ke Jembatan Rp 5.1 T. Semakin sulit dipahami dalam nalar kebijakan publik oleh Gubernur yang satu ini.

1280px-de_oosterscheldekering_28hdr29_-_panoramio

Jembatan De Oosterscheldekering di Belanda [Belanda membangun jembatan ini setelah gelombang besar disertai badai menyebabkan banjir laut alias coastal flooding di Belanda, Belgia hingga Inggris di tahun 1953. Bangunan ini awalnya berfungsi sebagai bangunan proteksi dan pemecah gelombang laut. 50 persen wilayah belanda berada di bawah permukaan laut. Bangunan ini berfungsi sebagai national security atas ancaman non-tradisional.  Belakangan, ditambahkan fungsing sebagai sumber energi tidal power. Foto Credit: Aat van den Heuvel

Untuk waktu yang sangat lama, saya bingung melihat respon rekan-rekan di luar maupun di dalam Pemda NTT yang menentang kebijakan Anggur Merah rejim Frans Lebu Raya. Jujur saja, saya termasuk yang ‘mabuk’ Anggur Merah karena filisofis kebijakan ini di dasarkan pada prinsip efisiensi penghematan anggaran birokrasi dalam Pemda NTT dan direalokasi ke program Anggur Merah. Jauh sebelum Jokowi-Ahok, Frans Lebu Raya (FLR) telah mampu memotong ratusan mata anggaran dan dialihkan langsung kepada rakyat.

Saat itu (2009) saya memang masih mahasiswa. Dalam kekaguman saya bermimpi memiliki mahasiswa S2 dan S3 yang bisa menuliskan ‘best practice’ versi FLR. Yang saya ingat di Forum Academia NTT, saya menuduh teman-teman yang anti Anggur Merah lebih kepada anti FLR saja atau anti Flores. Tetapi teman-teman saya yang dari Flores tidak mungkin mereka anti pada diri mereka sendiri?

Tepatnya di tahun 2011 ketika berlibur di Kupang, saya mendapati kalau kegairahan para intelektual di dalam Pemda NTT perlahan-lahan memudar. Saya tentunya tidak memahami secara jelas hilangnya gairah pada kebijakan-kebijakan FLR. Awalnya saya sempat mengontak untuk menuliskan praktik baik yang dicanangkan FLR.

Secara statistik, FLR memiliki banyak prestasi. Di sektor peternakan misalkan, entah anda setuju atau tidak, tetap fakta FLR berhasil mengembalikan tren baik di sisi produksi sapi. Entah ini bagian dari kesuksesan Anggur Merah atau karena kesuksesan bupati-bupati yang ambisius dengan sapi (seperti TTU, TTS dan sebagainya), kita perlu berikan kredit yang adil bagi FLR.

Yang saya ingat sewaktu memoderasi debat kandidat gubernur di 2013 yang difasilitasi IAKMI dan Forum Academia NTT, saya mencatat puluhan prestasi dan belasan kelemahan rejim FLR. Yang unik saat itu para lawan tandingnya tidak mampu menyerang FLR karena keterbatasan data. Jelas saya tidak mau membantu para penantang yang tidak berpikir dan memilih jadi wasit yang adil. Padahal banyak hal yang bisa dipersoalkan.

Proyek 170M Kantor Gubernur

Kini saya mulai kehlangan gairah pada FLR sebagai gubenur NTT. Munculnya presiden Jokowi setelah Pemilu 2014 membuat para gubernur yang berasal dari partai pemenang merasa di atas angin. Kekuatan gubernur-gubernur ini adalah kemampuan membelokan informasi untuk kepentingan-kepentingan proyek mercusuar di daerahnya. Di NTT, citra Jokowi yang pro-rakyat tercederai dan menjadi korban dari ambisi FLR dalam membangun kantor gubernur nan megah senilai Rp 170 milyar. Nilai kantor gubernur ini setara dengan 10-12 MW listrik tenaga surya.

Mantan dosen saya di Unwira yang mengaku ditegur oleh pihak-pihak yang berkepentingan mengatakan bahwa secara struktur kantor gubernur yang terbakar tersebut masih bisa direnovasi karena secara teknis masih banyak bangunan di dunia yang tingkat kerusakannya lebih parah tetapi mampu di renovasi dengan kekuatan yang lebih baik dari bangunan awal.

Apakah karena birahi proyek membuat rejim ini tetap ngotot membangun jembatan?. Ketimbang memberikan ribuan KK/rumah tangga menikmati listrik, kantor gubernur lebih diminati. Seperti kaum despot era jaman kegelapan, “Raja NTT” ini memilih membangun istananya sendiri. Simbol Sasando kemudian membuat masyarakat kelas menengah sedikit terbius dalam tawanan budaya Selfie.

Mengapa perlu dibandingkan dengan nilai potensi investasi energi? karena hari ini tiba-tiba kami mendengar FLR peduli pada energi untuk rakyat. Benarkah? Mari kita telusuri.

Jembatan Palmerah Untuk Energi Rakyat?

Salah satu pembantu FLR mengatakan ke berbagai media bahwa PLN Flores Timur membutuhkan 4 Megawatt atau setara Rp. 50-60 milyar program listrik tenaga surya alias hanya 1/3  dari harga kantor gubernur NTT. Di tahun 2020, Pulau Flores membutuhkan 92 MW.

Secara total, anggaran pemenuhan 92 MW bisa berarti maximum 1 triliun dengan tenaga surya masa pakai bisa mencapai 30 tahun ke depan. Tentu dengan kapasitas existing saat ini, PLN tidak membutuhkan Rp. 1 T. Dengan hanya tambahan Rp. 200-300 M, energy-mix  existing dan solar panel, PLN mampu menjawab kebutuhan Flores di 2020. Harga kantor gubernur itu tentunya setara energy gap di provinsi Flores 2020.

Yang saya kaget adalah tiba-tiba FLR menjadi pahlawan energi NTT. Seolah-olah memiliki visi energi yang besar. Dengan iming-iming potensi Selat Gonsalo yang bisa menghasilkan 300 Megawatt lewat arus lautnya, jembatanpun direncanakan dibangun.

Di Austaralia Selatan pemerintah juga merencanakan pembangunan 100 megawatt (WM) tenaga matahari dengan anggaran Rp. 1.5 triliun. Hal ini berarti, untuk membangun 1 MW, diperlukan anggaran sekitar Rp. 15 milyar. Di Alibaba.com, harga 1MW solar system berkisar antara Rp. 10-15 m.

DPRD NTT konon menyetujui anggaran Rp 1.5 M untuk pra studi kelayakan. Sedangkan strategi komunikasi dari FLR sejauh ini selalu menjual nama investor sebagai penanggung jawab proyek ini. Konon, semua dana studi ditanggung investor?

Apakah anda percaya pada janji investor yang berjanji membangun jembatan ini? Sudahkah anda mengecek cash flow investorBelanda ini? Benarkah ada investor yang memiliki uang cash Rp. 5 T untuk ditaruh di jalur titik api jalur gempa seperti di Flores-Lembata? Bila meminjam uang, bagaimana rasionalisasi jaminan pinjaman uang di perbankan Belanda?

Apakah buyut dari VOC ini akan menanggung konstruksi jembatan ini? Ataukah ini hanya akal-akalan di awal pembangunan jembatan?

Meniru apa yang terjadi di Jembatan Oosterscheldekering di Provinsi Zeeland Belanda mungkin tidak sepenuhnya bijak. Bangunan ini adalah bangunan proteksi (dam) untuk melindungi wilayah Belanda dari gelombang laut dengan konteks dinamika geologis yang berbeda. Fungsinya adalah national security dan bukan semata-mata energy security. Belanda membangun jembatan Oosterscheldekering (Lihat Foto di atas) setelah gelombang besar disertai badai menyebabkan banjir laut alias coastal flooding di Belanda, Belgia hingga Inggris di tahun 1953 yang membunuh ribuan orang dan menyebabkan pengungsian 70 ribu penduduk di Laut Utara. Bangunan ini awalnya berfungsi sebagai bangunan proteksi dan pemecah gelombang laut. 50 persen wilayah belanda berada di bawah permukaan laut. Karenanya, bangunan ini berfungsi sebagai national security atas ancaman non-tradisional.

Visi Jembatan Palmerah tentu berbeda total dengan visi Jembatan Oosterscheldekering. Salah kaprah ini bisa menyebabkan skandal penyalahgunaan anggaran negara skala masif.

Jembatan Pancasila – Belajar dari Jembatan Habibi

Suatu ketika, di 25 tahun lalu, Jembatan Barelang yang menghubungkan 6 pulau di Batam, diputuskan dibangun, dengan anggaran Rp. 400 milyar (setara Rp 2.6-3 triliun saat ini) yang diprakarsai oleh Mentristek Habibi dan didukung Suharto – yang dibangun 1992-1997.

Visinya futuristik. Siapa yang meragukan seorang Habibi? Tidak seperti Larantuka-Adonara yang sangat jauh dari pusaran ekonomi global, Jembatan Barelang ini dibayangkan sangat luar biasa. Batam ada dalam etalasi ekonomi regional ASEAN (dalam imaginasi Orde Baru) – yang hari ini kita tau, tertinggal jauh dari daerah Johor Baru alias Sultan Iskandar Malaysia yang mampu ‘mengejar’ mencapai setidaknya 20-30an persen statistik transhipment/shipment petikemas Singapore.

Hari ini jembatan ini hanya menjadi 3 fungsi utama: tempat bunuh diri orang-orang sekitar Batam, tempat parkir, tempat nonton dan tempat jualan pedagang asongan. Jembatannya sudah mulai karatan dan tiap tahun butuh dana belasan milyar untuk maintenance (10-15m/tahun – setara 2persen anggaran APBD Flores Timur 2014). Jadi mungkin bapak-ibu dan kawan-kawan di DPR memang harus berjuang keras menolak rencana jembatan Palmerah di Larantuka seharga 5.1 triliun.

Menjadi Marhanenist itu istimewa, artinya menempatkan rakyat umum di atas kepentingan/ambisi pribadi membangun monumen yang tidak penting di daerah yang masyarakatnya masih butuh kebutuhan dasar ketimbang wisata nonton jembatan betondengan embel-embel peduli pada kebutuhan energi rakyat.

Menggantikan nama jembatan dari Palmerah ke Pancasila justru menghina Sila ke 5 Pancasila. Jembatan yang menyedot sebagaian besar anggaran yang sudah sangat terbatas dan harus hutang ke Bank Dunia ini jelas menghina prinsip Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Dan bila seorang gubernur lebih memilih membangun istananya yang seharga Rp. 170 M ketimbang menyediakan 12 MW bagi PLN melalui tenaga surya, apakah anda percaya begitu saja soal bualan jembatan penyedia 300 MW energi? Yang perlu anda ingat adalah janji 300 MW energi adalah satu paket dengan jembatan. Tetapi membangun infrastruktur listrik dari Flores Timur ke Timor dan Sumba, dibutuhkan lagi investasi triliunan. Siapa lagi yang mau menanggung investasi tambahan ini?

Bagaimana kita menghentikan proyek jembatan ini dan mengalihkan anggarannya pada penyediaan energi di semua pulau-pulau di NTT? Siapa yang harus mengawasi penggunaan anggaran yang tidak bertanggung jawab dari rejim populist saat ini di Indonesia? Dua proyek mercusuar jembatan Petuk dan kantor gubernur NTT, kita bisa menghasilkan 40 MW listrik tenaga surya. Masyarakat sipil dan media perlu bersuara. Tetapi di tengah matinya visi fungsi pengawasan DPRD dengan kapasitas SDM yang pas-pasan, juga matinya taring LSM dan masyarakat sipil dengan dogma kebijakan publik text-book versi LSM-LSM barat dan donor-donor, apakah masih ada harapan untuk NTT?

*Mantan Anggota Forum Academia NTT; Anggota Pendiri IRGSC; Dosen Senior di salah satu universitas di Australia.