Home » Articles posted by indosasters

Author Archives: indosasters

Permainan Perang Kota Para Elit

Battle of Grunwald by Jan Matejko (1878)

Battle of Grunwald by Jan Matejko (1878) [Sumber Foto: Wikipedia]

Oleh: Dominggus Elcid Li*

Entah apa yang ada di benak anda ketika membaca berita dari jauh atau bahkan mengalami langsung situasi ibukota dalam beberapa hari terakhir, sebagai target eskalasi politik elit dalam beberapa bulan terakhir dari proses pemilihan presiden? Kejadian-kejadian ini nyaris tidak mungkin dimengerti tanpa mempunyai cerita dasar tentang pertikaian para tentara di era akhir Orde Baru. Labirin narasi yang mereka bangun dan tercecer dalam berbagai biografi, autobiografi, dan analisa institusi membantu kita untuk melihat formasi posisi ‘permainan perang’ ini.

Selanjutnya pengerahan massa maupun formasi pertahanan cenderung hanya bisa dimengerti dalam formasi ‘permainan perang kota’ para tentara. Faksi-faksi para tantara terbaca jelas melalui jaringan internal tantara maupun proxy sipil.

Dua dekade setelah Soeharto turun, bagi para tantara tidak mudah untuk menentukan arah haluan, khususnya untuk menentukan ‘inti republik’. Sebagian masih dalam posisi dwifungsi ABRI ala Soeharto, sebagian lagi dalam posisi militer sebagai penjaga proses demokratisasi. Dalam proses transisi demokrasi pasca Soeharto, faksi atau galur Cendana cenderung terpinggirkan. Formasi ini terbaca jelas jika kita mengikuti sejarah 27 Juli 1996, khususnya untuk melihat faksi tentara dibalik kelompok pro dan kontra.

Kisah kekerasan, adu domba dan terutama secara sengaja mengorbankan orang-orang yang lemah akal dan miskin merupakan kecenderungan yang dipakai oleh para elit Indonesia sejak tahun 1960-an hingga saat ini. Jejak ini pun terlacak menjelang pergantian kekuasaan di tahun-tahun akhir era Orde baru 1996, 1997, dan 1998. Kematian warga biasa begitu banal. Selanjutnya kematian-kematian mereka dibiarkan hilang, tak bertuan, dan tak ada cerita. Hanya tanggal mati tanpa keterangan. Kritik utama kepada elit Indonesia yang sering dilontarkan seorang sahabat yang telah purna adalah ‘sudah menjadi kebiasaan konflik antar elit selalu ditarik ke bawah’.

Hal ini cukup berbeda jika kita lihat apa yang terjadi di negeri jiran Malaysia, secara elegan konflik diposisikan antara para pemimpin mereka dan tidak diturunkan ke bawah. Meskipun letupan-letupan rasialis muncul sebagai konsekuensi sistem apartheid yang mereka pakai. Pernyataan-pernyataan ini mungkin dianggap sebagai penyerderhanaan, karena sejarah kedua negara yang berbeda, namun juga untuk mempetegas bahwa jika mau elit di Indonesia mampu melakukan itu.

Selain itu, dalam proses perebutan kekuasaan, posisi rakyat senantiasa diletakan sebagai pihak yang disandera. Kita tidak akan menemukan kisah patriotik khas para samurai yang siap berduel satu lawan satu untuk melihat keindahan pertarungan, sebaliknya para ksatria semu di Indonesia hanya lah orang yang mengadu domba. Buka saja institusi-institusi, atau pun narasi-narasi yang mereka bangun segera terlihat kegoblokan yang mereka pertontonkan.

Perebutan kekuasaan tidak butuh bukti, apalagi jika dianggap kuasa dan pengetahuan dalam posisi serupa. Mereka yang punya kekuatan dianggap sebagai penafsir yang punya otoritas. Lain daripada itu tidak penting. Siklus kekerasan ala tentara ini sudah terputus selama 20 tahun, namun dihidupkan ulang. Narasi konflik yang dibangun pun tetap sama. Tetap ada di dalam posisi masa lalu. Tetap tinggal dalam rumah Orde Baru. Pun jika sering digembar-gemborkan dibalik para tentara ada mereka yang terdidik, para pemikir. Namun jika melihat kenyataan beberapa hari ini, sulit untuk menyatakan bahwa mereka ini punya pikiran.

Jika tidak punya pikiran apa mungkin orang menafsirkan ulang republik, atau keluar dari rawa-rawa rezim korporatik dan atau neolib? Kecanggihan analisis, atau pun ketinggian pangkat prajurit seketika menjadi tidak berarti ketika pemikiran untuk republik tidak keluar. Mengapa kelas elit tentara kita jatuh di rawa-rawa hisap juga tidak terjelaskan, karena arena pertarungan pemikiran tidak pernah dibuka, dan hanya diposisikan pada perlombaan penguasaan materi. Hal yang memalukan adalah kesuksesan seorang jendral diukur dari berapa hektar tanah yang menjadi miliknya. Hal yang amat sangat najis sekaligus sadis adalah jika kita membuka motif keberadaan rombongan tentara di masing-masing barisan yang berkonflik, dan ternyata menemukan sumbu konflik hanya soal berapa banyak materi dan jabatan yang dikuasai.

Jika saja mereka punya pikiran, maka titik pertarungan tidak akan pernah diposisikan pada massa rakyat. Orang yang mampu berpikir tidak pernah menempatkan orang-orang kecil dalam posisi adu domba. Orang yang budinya baik tidak pernah membiarkan terjadinya pertumpahan darah untuk kursi kekuasaan.

Jika seorang negarawan ingin membuka persoalan republik titik persoalannya tidak dimulai dari diri sendiri. Titik kedaulatannya tidak selebar telapak kaki.

Usaha mencari kebenaran untuk menopang fondasi republik juga menjadi tidak mungkin karena pihak-pihak yang bertikai sama-sama ‘mengambil’. Sikap altruistik, tanpa pamrih, yang menjadi elemen khas negarawan tidak muncul.

Karena perebutan kekuasaan tidak diikuti dengan pertarungan pikiran untuk republik maka yang muncul hanya lah pembelahan-pembelahan berkelanjutan. Ketidakmampuan membuka fondasi dasar republik, dan hanya membelah atau mempartisi republik adalah akibat langsung dari perebutan kekuasaan tanpa pikiran. Logikanya, pikiran-pikiran bernas juga tidak muncul karena yang dianggap musuh dalam politik republik adalah ‘saudara-saudara sendiri’. Gerak saling bunuh ke dalam ini umurnya sekian abad.

Tidak aneh jika anda suka membaca babad dan menemukan kisah keterpurukan dan saling bunuh. Kerajaan-kerajaan itu hilang tanpa bekas, tidak ada cerita berarti yang tersisa, selain perebutan lahan parkir. Ironi semacam ini tidak mungkin dimengerti oleh mereka yang wawasannya sebatas mata dan kursi kekuasaan. Soal warna kursi merah atau hijau kan tinggal dikarang, apa susahnya? Semakin kekuasaan didoakan, semakin menjadi mistis, dan menjadi tahyul. Ini jelas aneh, karena purifikasi malah menjadikan manusia sebagai monster.

Pada akhirnya setelah sekian abad, orang tidak akan mencatat tentang praktek adu domba. Sejarawan mencatat tentang kesejahteraan warga. Tentang pikiran negara. Orang tidak akan menghitung intrik. Cerita tentang intrik kelasnya adalah kelas telenovela, ceritanya dibuat panjang, dan dibuat-buat.

Visi republik tidak mungkin keluar dengan model pertarungan intrik telenovela. Republik ini tambah tua, tetapi elitnya tidak. Involusi republik amat terasa jika anda membandingkan pikiran para pendiri republik dengan mereka yang sedang dianggap elit terkini. Malu dong!

*Warga negara Republik Indonesia.

Database NGOs from Timor Leste

There are more than 500 NGOs in Timor Leste. Here are a few of them including their websites.

ACbit – Chega! Ba Ita – Supporting Women Survivors and Victims of Past Conflict http://chegabaita.org/

AJAR-Timor Leste – https://asia-ajar.org/timor-leste/

Alola Foundation – http://www.alolafoundation.org/

Ba Futuru – For the Future – http://bafuturu.org/

Empreza Diak – http://empreza-diak.com/

Lao Hamutuk – a think tank. https://www.laohamutuk.org/

Maluk Timor – Advancing Quality Healthcare Together. https://maluktimor.org/

Timor Data Center – https://timordata.info/

Timor Foundation – https://timor-foundation.com/

ADRA Timor Leste – http://adra.tl/

Para Aktivis dan Demokrasi 2019

Pemilih Berdaulat, Negara Kuat

Pemilih Berdaulat, Negara Kuat. Sumber: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47797158

Oleh: Dominggus Elcid Li

Tulisan ini tidak membahas tentang Pilpres. Tulisan ini tentang kawan-kawan, para sahabat yang memilih berjuang untuk masuk dalam partai politik dan berusaha untuk terpilih dalam Pemilu 2019. Meskipun kadang saya merasa diteror dengan foto-foto para caleg yang dipasang di tiap pertigaan, perempatan dan bahkan di dapur, tetapi, konon kita perlu berusaha untuk optimis, dan tetap memberikan penghargaan kepada mereka yang maju. Dalam semangat yang lebih optimis tulisan ini coba dibuat, dan semoga nada sarkastik tidak muncul di sini (ini peringatan untuk diri sendiri, bukan untuk pembaca). Saya berusaha.

Setelah sekitar duapuluh tahunan bekerja sebagai aktivis LSM, aktivis perempuan, jurnalis, staf ahli, tukang tulis pidato, tukang bawa map politisi senior, hingga pemadam kebakaran untuk apa pun yang dikerjakan para senior partai, sebagian kawan kini ada di posisi yang sangat memungkinkan mereka terpilih. Sekian bulan ini para calon legislatif bekerja keras, mulai dari berkunjung ke konstituen, calon konstituen, dan mempersiapkan diri sebagai calon pejabat publik. Hal yang tidak mudah dilakukan di era iklim ‘apa-apa serba duit’.

Dulu saya pernah merasakan keringat dingin karena maag, dan rakyat bawah yang ingin kami ajak untuk bergabung selama dua jam menyandera dan bertanya apakah apa sudah siap ‘uang sekian ratus ribu’ untuk per kepala dikala uang sepeser tidak ada di kantong ketika mengerjakan demokrasi partisipatoris. Mimpi tentang demokrasi ideal, model pertukaran ide dan pembelaan terhadap mereka yang paling lemah tenggelam dalam kenyataan bahwa anda juga disandera oleh orang-orang miskin ini. Untuk scene ini perasaan yang paling tepat dikisahkan lewat para ronin (samurai tak bertuan) dalam Seven Samurai-nya Kurosawa, yang berjuang untuk mempertahankan desa, dari serangan rampok. Dan para penduduk desa yang senantiasa mencurigai para ronin menyembunyikan makanan. Keinginan para samurai untuk mengadu nyawa untuk mempertahankan kepentingan orang banyak, tidak selamanya dipercayai orang kecil yang sekian abad ditipu, ditipu, dan ditipu.

“Suuudah Pak, jangan omong banyak, bayar putus ko abis!” Ini kejujuran yang pahit yang bisa ditemui di lapangan. Selanjutnya, setiap SMS dan telfon cenderung ditanggapi seperti Putu Wijaya yang menunggu Telegram. Permintaan uang, mungkin bisa bikin orang parno. Itu bisa saja kabar kematian. Ya, kematian harapan-harapan yang gugur.

Ironi semacam ini membuat fantasi tentang rakyat kadang hilang timbul dimakan kemarahan. Jika sebagian yang sudah kebal, mereka punya trik mematikan. Bagi mereka yang baru pertama, biasanya pasti shock. Sebagian lain langsung trauma sebelum mencoba.

Mencari celah untuk tetap bisa idealis dan bernafas dalam sistem tidak mudah. Jika setiap hari menelan pil pahit, apakah mungkin orang mampu untuk bertahan dengan kaki-kaki idealnya? Ataukah ruang-ruang aneh itu juga mengubah orang menjadi profil seseorang yang dulu ia hindari dan ia kutuk dalam orasi di atas aspal-aspal panas itu?

Pengalaman bekerja di dalam sistem demokrasi transaksional membuat orang seharusnya tidak gegabah untuk memvonis hitam-putih. Ketika memilih bekerja dalam sistem, lidah anda sebagian sudah digembok. Ada sekian aturan struktur partai yang harus ditaati. Ada sekian idealisme yang harus tidak diucapkan. Ada sebagian diri yang harus hilang. Yang paling pahit, ada sebagian perkawanan yang harus hilang. Harga dari langkah menuju kekuasaan adalah Homo Homini Lupus. Manusia adalah serigala untuk sesamanya.

Di belantara per-caleg-an semacam ini, orang berhadapan dengan sekian plot cerita. Ujungnya selalu terbuka. Happy Ending, tidak selalu terjadi. Tetapi, bukankah keberanian untuk mencoba, dan mengalahkan sindrom manusia parno itu juga merupakan sebuah prestasi? Anda berani untuk maju. Anda berusaha siap untuk menang. Anda mungkin sudah siap untuk kalah. Anda sudah habis-habisan, dan ini seperti main judi.
Jika punya modal finansial, gaya penjudi lebih cocok. Dengan gaya profesional, sumbangan bisa diarahkan dengan tepat kepada konstituen. Dengan gaya orang partai, seluruh mesin harus bisa berjalan. Dengan gaya orang suci, anda dilumat hingga sumsum.

Ya, fantasi demokrasi transaksional, jelas bukan seperti demokrasi deliberatif seperti yang diceritakan Habermas. Di Indonesia, jauh lebih rumit. Modal sosial menjadi pertaruhan. Segregasi yang telah tercipta sekian lama, dengan mudah berubah menjadi luka dalam kontestasi. Bukan cuma rakyat jelata, maupun emak jelita, tapi para aktivis sendiri tiba-tiba menjadi manusia narsis melankonlis. Saya menjadi lebih besar, dan merasa paling menderita di atas sekian fenomena sosial yang menolak untuk dibaca tuntas.

Orang kadang menyindir Mr. P yang mengucapkan ‘Saya lebih aktivis daripada aktivis’. Namun, kenyataannya, kesimpulan hitam-putih semacam ini lah yang dominan di layar media sosial. Ada banyak kemarahan, ada banyak kekecewaan, ada banyak permusuhan yang tidak perlu. Ada banyak argumentasi yang juga tidak perlu untuk diungkapkan. Bukan soal benar atau salah. Tetapi, ada perasaan orang tidak mau mendengarkan orang lain bicara. Monolog dalam keramaian semacam ini semakin membuat demokrasi transaksional tidak mendapatkan pembahasan yang memadai. Yang sibuk dibicarakan adalah luka-luka yang seolah orang lain tak mampu mengerti. Dan hanya saya seorang yang mengerti.

Satu sisi para aktivis begitu tersedot terhadap momentum pilpres, di sisi lain urusan legislatif yang teramat penting ini dilewatkan. Para anggota dewan ini bukan pemain figuran, mereka ini lah nadi kebijakan publik. Yang begerak dari level kecamatan hingga ibukota negara. Perjuangan para caleg di ruang-ruang kecil menentukan apakah Indonesia dijual atau tidak. Jadi bukan hanya soal presiden. Skenario film hitam putih yang menempatkan eksekutif sebagai satu-satunya penentu adalah kegagalan analisis.

Pukulan yang diterima di kepala kawan-kawan mahasiswa di Aceh, atau pun sengketa tambang garam di Kabupaten Malaka (NTT) yang merontokan sekian hektar lahan mangrove di wilayah hutan adat tentu bukan soal siapa presidennya. Tetapi mengapa di era “yang katanya demokrasi” ini para anggota DPR yang seharusnya membela kepentingan orang banyak, malah hanya diam, dan membiarkan para mahasiswa dan tetua adat dirampok oleh nalar investasi tanpa belas kasihan. Kenapa mereka yang membela “R” (Rakyat), berubah menjadi “r” (rampok)?

Dari Aceh hingga Papua perampokan ini terjadi, dan tidak mungkin level pertaruhan oligarki hanya ditempatkan di level kepala negara. Level pertarungan harus ditempatkan mulai dari level kecamatan.

Bergerak di level Indonesia pun, tidak bisa bermain parokial. Orang Bali urus orang Bali, orang Aceh urus orang Aceh. Orang Papua urus orang Papua. Orang Minang urus Orang Minang. Itu tahun sebelum 1928. Dalam wilayah Indonesia sesulit apa pun elemen kritis harus mampu menemukan pengertian sehingga tidak saling bunuh dalam pasar demokrasi terkini. Orang Indonesia 2019, sibuka meletakkan luka di wilayah parokial. Luka orang Aceh, luka orang Minang, luka orang Papua, luka orang Bali, luka orang Timor, dan luka orang Indonesia malah tidak ada.

Marah dan takut adalah reaksi awal. Jika anda tergolong orang yang mengerti persoalan maka marah atau takut tidak menjadi bagian dari laku hidup sehari-hari. Maksud saya marah yang sifatnya personal. Kalau marah untuk para garong, itu harus. Aneh jika tidak marah. Tetapi marah karena tidak dimengerti oleh sesama aktivis lain ini lah yang paling soal.

Soal identitas agama, yang dianggap menjadi sumbu kemarahan. Itu lebih soal ketakutan. Semua orang takut terhadap dunia yang berubah. Soal dapur yang tidak berasap. Soal ‘si dia yang asing’ yang menguasai rumah sendiri. Soal para pembaca huruf yang lupa membaca realitas dengan mata terbuka, hanya dengan kemarahan, apalagi menari di atas luka-luka kawan sendiri. Sudah lah, anda bukan aktivis, kalau hanya mengerti luka sendiri. Jika kawan sendiri tidak dimengerti, apalagi konsep rakyat. Jika budi saja tidak ada, tidak ada guna bicara soal siapa yang lebih suci.

NB: tulisan ini saya persembahkan untuk para sahabat yang menjadi caleg. Selamat berjuang Sahabat!

Apa dan bagaimana menemukan research gaps?

 

research gaps

Research gap atau celah penelitian adalah hasil dari usaha dalam mengidentifikasi celah atau wilayah pengetahuan yang entah kosong atau perlu diisi dengan pemahaman atau pengetahuan baru melalui penelitian. Wilayah atau celah yang kosong bisa saja berupa topik yang kurang dipahami, atau ada pengetahuan dan informasi yang masih kurang yang menghambat kita dalam menemukan jawaban atau kesimpulan atas sebuah persoalan atau pertanyaan.

Seorang junior bertanya: “Bang, saya kerja di bidang air dan sanitasi saat bencana dan saya mau ambil PhD di bidang itu bang. Kira-kira bagaimana?” Lainnya bertanya: “Bang, saya kerja di bidang trafficking, kira-kira bagaimana melanjutkan studi S3 di bidang migrasi dan perdagangan orang? Sebelumnya beberapa bertanya: “Bang, saya bekerja di bidang adaptasi perubahan iklim dengan LSM, saya tertarik ambil S3. Apa yang harus saya perbuat bang?” Atau ada teman yang spesialist riset kepiting, bertanya bagaimana melanjutkan penelitian doktoral soal kepiting.

Nah, artikel ini adalah lanjutan dari yang pernah saya bahas: PhD Tips – Bagaimana merumuskan pertanyaan penelitian? Seperti sebelumnya di bahas, soal tradisi dalam pendidikan lanjutan tingkat doktoral (S3) atau PhD di negara-negara maju, PhD itu bukan soal sepele dalam kaca mata sistim produksi pengetahuan. Tiap PhD tesis diharapkan melahirkan pengetahuan baru atau setidaknya berkontribusi pada pengetahuan. Dan tiap mahasiswa PhD harus mampu menemukan celah pengetahuan (knowledge gap) yang perlu diisi. Kadang disebut sebagai ‘research gap’.

Perjalanan menemukan research gaps yang tepat mungkin bisa dilukiskan dalam cerita atau model mental berikut. Bayangkan, anda datang ke sebuah wilayah jelajah yang baru anda temui di sebuah pulau baru yang tidak anda kenal. Dua pilihan untuk anda: Pertama, anda bisa bertidak seperti orang Eropa ketika datang ke Benua Amerika atau Australia. Misi ekspansif anda membuat anda berpikir andalah orang pertama yang tiba di benua tersebut. Tak peduli sudah 50-80 ribu tahun ada penduduk asli, anda dengan seenaknya mengklaim soal “temuan baru” anda. Tentu ini lelucon! Toh anda mungkin pernah membaca tesis PhD tentang tata kelolah sektor-sektor publik dan di akhir si penulis berkesimpulan bahwa ‘dibutuhkan kerja sama semua pihak baik pemerintah, LSM, swasta, donor, universitas dan aktor lainnya’.  Bukankah ini pemborosan waktu di mana setelah 4 tahun studi, kita kembali pada kesimpulan yang sudah dicapai 50 tahun lalu? Sounds familiar? Ya, sering terjadi.

Model mental yang pertama ini tentunya perlu dikoreksi karena pendekatan model pertama di atas tidak bisa dibenarkan. Pendekatan ini bisa disebut sebagai pendekatan egosentrik – yakni model mental yang biasanya tidak terlalu memperdulikan yang sudah orang lain kerjakan dalam bidang yang digeluti. Hanya karena anda tertarik dan ingin tahu, anda memulai semuanya dari nol tanpa mau tau apa yang sudah terjadi sebelum anda. Anda juga berpeluang membuang waktu dan uang bila sudah ada yg melakukan penelitian sebelumnya walau beda tempat. Padahal mungkin saja dalam 100 tahun ini orang sudah banyak meneliti soal hal terkait kepiting di atas atau soal shelter pengungsian.

Tetapi ada pilihan ke dua bagi anda: Begitu anda menginjakan kaki di benua baru, anda perlu tanyakan secara lebih jujur: apakah sudah ada orang yang menginjakan kaki mereka sebelumnya di tempat ini/itu? Bila ya, coba observasi dan petakan wilayah mereka sambil buat ancang-ancang yang lebih manusiawi: kira-kira posisi anda berada di mana? Apakah anda sekedar berdiri di atas tapak yang sudah dibangun orang lain? Ataukan anda harus membuat koloni baru yang tidak serta merta sebuah wilayah rampasan (baca: plagiat). Masih banyak pilihan tentunya. Anda bisa saja bernegosiasi dan bertanya pada penduduk setempat bahwa anda memiliki alat yang baru dalam menggali sumberdaya yang ada dan itu bisa menjadi kontribusi anda bagi kebaikan bersama dalam benua tersebut.

Tentu, salah satu upaya mencari celah research gap, bisa di mulai dengan problematisasi realitas sosial maupun fisik yang kita hadapi sehari-hari. Kadang, penelitian itu soal mencari masalah. Tetapi masalah dalam perspektik akademis tidak sama dan sebangun dengan persoalan atau masalah sosial. Bagi akademisi sejati, ketiadaan persoalan sosial (seperti semua orang pada populasi tertentu sehat semua dan tanpa kriminalitas), dapat menjadi persoalan akademis. Proses problematisasi akademis atas realitas tidak mensyarat realitas yang rawa-payah. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pengetahuan tentang mengapa semuanya baik-baik saja dan bagaimana agar lebih baik dari kondisi sekarang atau bagaimana mempertahankan situasi yang mapan dan baik.

Proses problematisasi ini tentu perlu diikuti dengan teknis merumuskan penelitian anda. Dalam teknis penelitian ini bisa saja bermakna bahwa anda perlu mengidentifikasi ratusan paper terkait dari berbagai database (EBSCO database, Google Scholar,  JSTOR,  Scopus dsb.) dan menyeleksinya dengan kata kunci, membaca abstrak-abstrak dan menemukan yang relevan – katakanlah kira-kira 20-30 literatur kunci terkait topik yang mau anda geluti dan lihat pola pertanyaannya, metodenya, analisisnya dsb. Apa saja pertanyaan yang belum pernah diajukan dalam literatur-literatur kunci ini dalam kurun waktu tertentu atau konteks geografis tertentu? Apa saja yang sudah dipersoalkan dan belum dipersoalkan dalam penelitian sebelumnya? Di mana saja penelitian-penelitian ini sebelumnya dilakukan oleh siapa saja, group yang mana dsb.

Prinsip-prinsip di atas mesti dipahami secara memadai sebelum kita melanjutkan pada mencari research gap. 

Lalu bagaimana teknis melakukan research gaps? Bersambung!

 

 

Bias kognitif pelaku korupsi dan operasi tangkap tangan KPK

Untitled

Meresponi berbagai operasi tangkap tangan (OTT) termasuk ditangkapnya petinggi partai dan anggota DPR senayan hari ini, kembali masyarakat mempertanyakan soal mengapa tidak ada efek jera dari pihak koruptor dalam mengambil uang rakyat secara tidak halal. Respon bermacam-macam.

Singkat saja. OTT KPK tetap perlu ada hemat saya. Riset psikologi terkini tentang bias kognitif memberi informasi yang detail soal perilaku biologis manusia. Seorang pencuri yang tertangkap kerap merasa dirinya lebih lihai dari pencuri lain hingga tertangkap. Dan seorang koruptor akan selalu merasa lebih aman dari rekan koruptor lainnya hingga hari ia tertangkap.

Dialog ini menjadi begitu berulang di sosial media. Termasuk manalaka salah satu kandidat kontestan yang akan bertarung dalam Pilkada Gubernur NTT tahun yang lalu, rekan Luky Djani mengomentari di Facebooknya soal OTT dengan plesetan “Oknum Tidak Takut?” Luky berpendapat sebagai berikut “Kekhawatiran saya nampaknya menjadi kenyataan. Dalam setahun terakhir OTT telah memakan korban puluhan orang. TAPI efek jera, apalagi perbaikan sistem tak terjadi dgn sendirinya dan secara sistematis. Sebaiknya OTT ditinggalkan karena strategi atau instrumen ini telah mengalami inflasi dan nir efek jera. Antusiasme publik pun merosot karna OTT melulu menjadi repetitive repertoire. Perlu upaya ekstra utk menyelami dan memahami pola pikir para koruptor dan modus dari corrupt exchanges. Mungkin Eric Hobsbawm, Anton Blok, Diego Gambetta atau Howard Abidiensky bisa menjadi Pandu bagi Kita.”

Tentu saja, respon di Media Sosial merupakan sebuah respon cepat yang mungkin tidak terlalu tepat di tanggapi secara serius. Dan karena di minta bung Luky, saya pun menanggapi seadanya saja sesuai bidang studi yang saya geluti, studi risiko dan bencana. Dalam studi risiko, rekan-rekan peneliti psikologi risiko memberikan sebuah konsep yang luar biasa penting soal konsep cognitive bias. Konsep bias yang terkenal adalah optimism bias. Dalam dunia nyata teori optimism bias menjelaskan soal harapan yang kira-kira seperti ini: hal-hal buruk atau pun risiko/bencana yang berulang (seperti tsunami, gempa, hingga ketidak beruntungan seperti OTT korupsi, kanker akibat rokok, kecelakaan mobil dsb) yang di alami orang lain tidak akan kena pada diri saya sendir (it will never occur to me). Ini alasannya mengapa orang cenderung membangun kembali rumah di daerah bahaya tsunami ataupun banjir. Selain karena risikonya tidak terlihat mata telanjang, manusia sering berharap bisa beruntung dalam mengabaikan ancaman alam karena sering diselamatkan oleh keberuntungan yang bersifat probabilitas. Mengemudi tanpa sabuk; kembali merokok sambil berharap tidak kena kanker paru; kembali mencuri sambil berharap tidak ditangkap; dan tentu kembali melakukan operasi sogok sambil berharap bisa bebas OTT.

Rekan saya di Charles Darwin University, Dr Simon Moss, sering memberikan contoh-contoh optimism bias dalam kuliah bahwa “seorang perokok cenderung merasa kemungkinannya kena kanker paru lebih kecil dari para perokok lainnya; pengendara motor merasa lebih kecil kemungkinannya mengalami kecelakaan ketimbang pengendara yang lain; dan manusia cenderung merasa kurang rentan pada berbagai ancaman lingkungan termasuk bencana, polusi dsb. ketimbang rekan-rekannya.

Tentang Cognitive Bias dan Optimism Bias

Optimism bias dijelaskan dengan sangat baik oleh Tali Sharot dalam sebuah edisi Current Biologi 2011: yakni bias yang didefinisikan oleh perbedaan antara harapan dan hasil/capaian seseorang; Jika ekspektasi lebih baik dari realitas, bias-nya bersifat optimistik. Sebaliknya bila realitasnya lebih baik dari ekspektasi, hasilnya adalah pesimistis. Natur dari bias di atas bersifat biologis dan bisa dijumpai dalam studi serupa terhadap burung (Lihat Stephanie Methason dkk 2008). Sharot dan rekan-rekan menemukan bahwa otak manusia cendrung berperilaku sebagai berikut: ketika diberi informasi yang diingginkan (desirable) tentang masa depan (berbasis pada kemungkinan mengalami risiko kanker lebih kecil dari yang diantisipasi)  orang cenderung meng-update kepercayaannya pada tingkatan yang lebih tinggi ketimbang menerima informasi yang tak dikehendaki (ketika mendapati bahwa kemungkinan mengalami kanker lebih besar dari yang di antisipasi). Temuan Sharot dkk menemukan bagaimana wilayah otak (khususnya frontal lobe) menelusuri kesalahan estimasi (perbedaan antara kepercayaan sebelumnya tentang masa depan dan informasi yang diberikan saat ini).

Cognitive bias adalah sebuah pola sistimatis tentang penyimpangan dari cara berpikir rasional karena fenomena subjective probability (Lihat Kahneman dan Tversky 1972). Manusia cenderung mengkonstruksikan realitas sosial yang subyektif  berdasarkan persepsinya atas input informasi. Manusia cenderung melakukan self-serving bias di mana kita cenderung mengklaim tanggung jawab yang lebih terhadap keberhasilan ketimbang kegagalan. Teori tentang bias ini cukup terkenal dengan karya-karya besar dalam studi behaviorial economics yang pelopori Daniel Kahneman (pemenang Nobel bidang ekenomi 2002) dan bisa juga anda lihat karya serupa dalam Nudge oleh Richar Tahlers (U-Chicago) dan Cass R. Sunstein (Harvard) yang juga penerima Nobel ekonomi 2017.

Kembali ke OTT

Kembali kepertanyaan: apakah KPK perlu menghentikan OTT? Apakah OTT tidak menimbulkan efek jera?

Dua hal yang perlu dijelaskan di sini. Pertama ilusi optimistic bias menimpa siapa saja termasuk para koruptor dan calon koruptor yang (sudah/sedang/akan) terkena tangkap tangan. Tetapi korupsi berjamaah dan dalam skala besar (seperti kasus e-KTP) itu sendiri merupakan model dari optimism bias yang kolektif. Dalam hal ini teori tentang optimism bias memberikan informasi tentang perilaku dasar manusia termasuk para koruptor. Menyaksikan calon gubernur yang berjudi dengan melakukan transaksi sogokan bisa anda bayangkan seperti bagaimana para penjudi bersikap optimis di depan meja judi.

Karena itu menghentikan OTT tidak juga mengurangi bias optimisme penjudi. Masalah Orde Baru mungkin terletak pada fakta bahwa para pencuri uang negara/rakyat merasa aman dan nyaman mencuri dengan risiko yang kecil. Kekecewaan pada OTT yang (akan makin?) sering terjadi dalam tahun politik ini juga bentuk lain dari optimism bias, yakni sebuah pesimisme akibat jarak antara harapan dan kenyataan yang berbeda.

Saya percaya ada efek jera dari OTT. Pembenaran OTT bukan pada kurangnya OTT, tetapi pada fakta bahwa yang bersalah patut dihukum. Tertangkap dan terungkapnya ratusan kasus korupsi lewat OTT sejak Nasaruddin tentu menjadi contoh nyata soal pentingnya OTT. Bahwa kemudian OTT tetap saja terjadi, itu sangat biologis dan akan tetap terjadi karena sistim kognitif otak manusia. Perilaku optimisme koruptor tidak tidak perlu dibenturkan dengan efek jera OTT. OTT membuktikan fenomena dasar manusia itu sendiri yakni optimism bias para penjudi. Sangat berbahaya bila tidak dikoreksi dengan menciptakan resiko yang besar, termasuk hukuman seberat-beratnya dan pemiskinan para koruptor.

Artikel di atas di tulis oleh JA Lassa

Unselfie Project

unselfie

Kualitas empatik masyarakat jaman now makin terdegradasi. Michele Borba mengajak pembaca untuk menanamkan empati sebagai keunggulan karakter yang dapat diajarkan, dikembangkan, dipraktikan dan dihidupi sepenuhnya oleh generasi baru, anak-anak kita. Kemampuan berempati adalah fondasi dalam membantu anak-anak hidup dalam esensi yang lebih utuh: bahwa kita manusia yang memiliki ketakutan dan kepedulian yang sama dan karenanya layak diperlakukan secara bermartabat. Borba Mengatakan bahwa di era yang serba digital ini, kita mungkin telah melahirkan generasi muda yang cerdas dan percaya diri namun di saat yang sama, anak-anak jaman ini adalah generasi yang secara rekor paling self-centered, sekaligus paling sedih dan paling stress.

Membina anak-anak menjadi pembawa damai dalam masyarakat menjadi cita-cita kebanyakan orang tua. Cita-cita membawa damai ini kami bawa dalam nama anak-anak yang selalu tersirat makna “manusia pembawa damai.” Tetapi tidak semua pasangan mempunyai kesiapan sebagai orang tua. Sehingga skill terkait parenting berkembang dengan pendekatan learning by doing. Dan karenanya saya mendapati diri saya perlu belajar Unselfie dan buku di atas sebagai pemandunya.

Ketika membeli  Unselfie di Amazon Book Shop 2017 silam, saya punya imajinasi sendiri karena sub-judul tentang Bagaimana anak-anak yang empatis, sukses dalam dunia yang tua dan muda gandrung selfie – “dunia yang semuanya tentang aku” – Me World. Imaginasi saya sebelum membaca bukunya adalah tentang bagaimana strategi membina anak-anak yang tidak self-centric, gandrung akan wajahnya sendiri. Terus terang, ledakan kebiasaan selfie membuat perut mual. Sulit bagi saya untuk bergaul secara natural dengan orang yang hyper selfie. Saya mengarapkan buku ini menceritakan tentang bagaimana menyembuhkan generasi yang hyper selfie dan Me World.

Harapan saya sedikit meleset. Tetapi saya tidak kecewa karena inti kritik buku ini tetap sama bagaimana menyelamatkan planet ini dengan empati. Tentang bagaimana membuat dunia kita lebih baik, bukan karena utopia yang turun secara magis dari Surga, tetapi karena kita menciptakannya dengan revolusi empati dalam diri generasi yang baru – anak-anak kita.

Bertumbuh besar di Timor Barat, kita terbiasa menyelesaikan perbedaan pendapat  dengan konflik dan kekerasan. Perbedaan pendapat yang kecil membuat perpecahan. Saya teringat waktu pertama kali kami kembali ke Kupang setelah lima tahun dari luar negeri, tepatnya paruh akhir 2012, bungsu kami yang sangat gaul sering bermain bersama anak-anak tetangga di dekat kontrakan kami. Ritual tiap hari yang sering kami nguping pembicaraan anak-anak adalah “Lu mau bakalai deng beta? [kamu mau nantang saya berkelahi?] sering kali dijawab dengan cool tanpa emosi tanpa pride yang terluka dengan “Beta hanya mau bakawan deng lu” [Saya hanya mau berteman dengan kamu]. [Sejak awal, saya sering mendorongnya latihan ilmu bela diri. Bukan karena alasan self-defense semata tetapi untuk belajar konsentrasi dan bagian dari mengolah emosi dalam kelompok].

Setelah lama berorganisasi dan berinteraksi dalam banyak sekali konteks dan tempat, saya mencoba mengingat kembali model interaksi individu dalam kelompok dan bagaimana skill dasar dalam hidup sehari-hari seperti resolusi konflik menjadi sangat penting. Dalam guyonan kami sebagai orang Protestan di Timor, bahwa mentalitas protestan berjiwa separatis. Begitu beda pendapat dalam sebuah komunitas seperti gereja, orang dengan gampang membuat gereja baru, jemaat baru, sekolah baru. Mentalitas yang sulit menghargai struktur dan sistim yang coba dibangun perlahan.

Kembali ke buku UnSelfie, pesan buku ini dapat terlihat dalam daftar isi buku tersebut.

 

  • Pendahuluan: Keunggulan tersebunyi dari empati dan mengapa itu penting bagi anak-anak
  • Bagian 1: Mengembangkan empati.
    • Anak-anak yang empatik, dalam mengenali perasaan: mengajarkan kecerdasan emosional
    • Anak-anak yang empatik memiliki identitas moral: mengembangkan code etis
    • Anak-anak yang empatik memahami kebutuhan orang lain: menanamkan perspektif dan belajar memahami bagaimana berada dalam situasi orang lain.
    • Anak-anak yang empatik memiliki imajinasi moral: membaca demi mengelolah empati
  • Bagian 2: Mempraktekan empati.
    • Anak-anak yang empatik dapat mempertahankan karakter keren mereka: bagaimana mengelolah emosi dan berhasil dalam self-regulation
    • Anak-anak yang empatik mempraktekan kebaikan: kembangkan dan latihan kasih sayang tiap hari
    • Anak-anak yang empatik memikirkan soal “kita” dan bukan “mereka”: mengelolah empati melalui kerja sama team dan kolaborasi
  • Bagian 3: Living empathy.
    • Anak-anak yang empatik kerap mencoba berinisiatif dalam mempromosikan keberanian moral
    • Anak-anak yang empatik ingin membuat perbedaan: bertumbuh sebagai changemakers dan percaya pada kepimimpinan yang altruistik.
  • Epilogue: Keunggulan empati: 7 cara kreatif dalam memberi anak-anak ruang untuk berhasil

Saya merekomendasikan buku setelab 262 halaman ini bagi para guru sekolah dasar dan taman kanak-kanak.

Dalam sebuah diskusi film dengan mantan pacar saya beberapa hari lalu, tanpa sadar si Bungsu kami suka dengan kutipan-kutipan filosofis, menambahkan bahwa “hari ini banyak orang dewasa yang berperilaku ibarat bayi-bayi yang terjebak dalam tubuh orang dewasa.” [Saya berharap dia tidak mengikuti perkembangan politik di Tanah Air]. Rupanya itu didapat dari dialog dalam persiapan tugas Drama di sekolahnya tentang Emotional Roller Coaster,  manakala gurunya bicara soal sebuah karakter dalam drama.

Lepas dari pesan terkait pentingnya Unselfie dan sentralitas empati dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bersolidaritas sesama manusia dalam jagad yang sepi ini, Unselfie juga wajib dimaknai dalam konteks perjuangan kesederajatan dan kesetaraan dalam banyak dimensi kemanusian. Empati bukan hanya soal masa depan anak-anak. Keselamatan planet ini bergantung pada sikap empati kita pada sesama, pada ekologi, pada kemanusiaan.

Jangan lupa beli atau pinjam bukunya.

Salam

Aktivis 1998 dan Catatan Politik Kepartaian

Mahasiswa-with-tag1

Oleh: Dominggus Elcid Li

Gerakan mahasiswa 1998 menemukan salah satu titik dukanya kemarin. Salah satu pentolannya Andi Arief, tertangkap nyabu. Kalau dilihat dari kacamata hukum negara pemakai narkoba memang kriminal. Tetapi dibanding pembunuh Munir, penculik para aktivis, koruptor triliunan rupiah, kejahatan ini tidak lah besar-besar amat. Apalagi kalau kita paham sindikat narkoba turut berumah dalam “penjara” tanpa mampu disentuh tuntas. (Di kampung saya, Kupang, ratusan peti mati tidak menjadi alasan bagi penegak hukum berbicara atas nama keadilan. Padahal manusia dijual. Bukan hanya Narkoba. Lebih sialan lagi dokumennya saya serahkan sendiri ke tangan Presiden Jkw, dan BAP-nya saja tidak pernah dibuat).

Menjadi orang vokal di Indonesia tidak mudah. Apalagi kritik tandas muncul dari mulut anda. Seluruh ruang teknologi komunikasi pasti bukan lah wilayah steril. Jadi kalau mau nakal macam nyabu dan semacamnya pastikan anda paham risiko.

Foto yang dipakai Kompas cetak hingga foto lain dari media online, yang menunjukkan Andi ada di balik jeruji menegaskan arogansi kekuasaan. Di level mana orang berhak dipermalukan? Apakah jika anak Jakob Oetama bos Kompas atau salah satu keluarga Jokowi jika terkena kasus foto dari angle atas dengan latar depan terali itu bisa dipasang terbuka? Keadilan itu tidak tampak. (Apalagi jika orang paham soal kasus Cebongan sekian tahun silam, dan Jokowi hanya beraksi bersihkan kali bersama Kopassus di Jakarta. Padahal gelombang protes dari NTT begitu kuat. Ya, hukum kita hukum orang kuat. Siapa kuat, kejahatannya didiamkan. Apalagi pakai embel-embel jiwa korsa. Artinya apa? Artinya hukum masih dalam tawanan naluri kuasa.)

Berselancar dalam tubuh Partai Demokrat tidak mudah. Di situ ada Trah SBY-Sarwo Edhie. Andi muncul dengan gaya pendekar mabuk. Prabowo dihantam pakai kardus, dan PDIP pun hendak digrudug. Orang menunggu nahkoda Demokrat hendak diserahkan pada siapa. Setelah Anas dari HMI meringkuk dalam tahanan KPK, kini Andi dari SMID ada dalam tahanan. Pernah muncul harapan, ada generasi 1998 yang bisa muncul di level puncak partai politik. Harapan itu masih lah jauh. Kans Andi mungkin sudah tertutup, setelah Anas.

SBY sebagai jendral tukang baca buku menampung para aktivis seperti Andi yang mungkin dikenalnya ketika ia menjadi Danrem di Jogja di era 1990-an. Sekian aktivis lain masih banyak dalam rombongan Demokrat. Sekian lagi sudah menyingkir. Patah arang. Entah Demokrat pasca SBY akan berujung pada siapa dan apa?

Di PDIP maupun elemen Pro Jokowi, aktivis 98 juga banyak. Pesan mereka memenuhi media sosial jelang pilpres. Ya, tapi sama saja mereka lebih banyak sebagai kru, bukan sebagai tokoh elit partai politik.

Di tubuh PDIP Megawati tentu sedang berpikir panjang bagaimana mempertahankan denyut nadi pasca dia, entah di mana ia akan meletakkan trah Sukarno? Dan di mana ia akan menempatkan anak-anak idiologis. Darah biru politik di negara-negara pasca 1945 bukan hanya milik Indonesia. India, Myanmar dan Pakistan juga sama. Bagaimana mempertahankan format partai PDIP pasca Megawati masih menjadi pertanyaan terbuka.

Selanjutnya, salah satu elemen penting Orde Baru adalah tentara. Hingga saat ini tentara masih lah mempunyai peran vital. Bekas tentara yang bernalar tiba bergantian di posisi puncak. Ada Luhut, ada Prabowo, ada Hendro, ada Moeldoko, ada Gatot, ada Djoko, ada Kivlan, ada banyak lagi. Mereka tumbuh dan besar dalam disiplin tentara. Ada dalam barisan dan garis komando yang tegas. Meskipun di era politik kepartaian warna merah-putih dan hijau menjadi dua kategori pembagi.

Para aktivis 1998 pun tersebar dimana-mana. Sebagai gerakan mahasiswa, tidak ada disiplin tegas semacam tentara. Ikatannya lebih cair. Tahu sama tahu saja. Berhadapan dengan ‘politik tentara’ di era kepartaian, para aktivis 1998 tidak punya koordinasi yang memadai. Di era pemilu presiden pun mereka berantem sendiri, ya beda majikan.

Soal disiplin pribadi, para aktivis 1998 lebih tidak disiplin lagi. Terutama jika dibandingkan tentara. Coba lihat menteri parlente eks aktivis 98, kita pasti sakit kepala. Mode pakaian Prabowo lebih sederhana dari aktivis. Aneh juga, ini rakyatnya melarat tapi dandanan menteri khas pria metroseksual–tapi miskin prestasi. Seolah sudah lupa omongan orasi sendiri.

Ditangkapnya Andi dan Anas adalah catatan untuk para aktivis 1998. Jejak masa lalu saja tidak cukup, tetapi harus tanpa cacat sama sekali. Tidak mudah memang, tetapi ini jalan yang kita pilih.

Kadang dalam diskusi sehari-hari, ada kawan yang bercerita ‘disiplin kita harus sebaik tentara’. Saya katakan ‘Kita lebih baik dari tentara’. Bukannya saya tidak menyenangi TNI atau pun POLRI, tetapi saya tahu rezim tentara di bawah Soeharto pun gagal. Artinya apa? Untuk mempertahankan Indonesia, kedisiplinan kita harus jauh lebih baik dari tentara. Keyakinan ini lah yang harus kita punya dan buat. Disiplin tidak mencuri uang negara, disiplin untuk tidak memperkaya diri sendiri, disiplin untuk menyatakan sesuatu hanya sesuai dengan isi realitas. Tidak lebih.

Untuk mempertahankan Indonesia kita perlu untuk tidak menjadi anjing peliharaan. Mampu untuk mengolah libido dan kegilaan dasar. Serta mampu menjadi bagian dari rakyat tanpa kata-kata: bukan omongan.

Ya biasa saja. Selama disiplin kelompok ini tidak ada, selama itu pula aktivis 98 tidak lebih dari gerombolan bersejarah. Selama itu pula cita-cita generasi 1998 tidak pernah dianggap serius. Berpolitik tidak mungkin zonder disiplin. Terutama di level pribadi.