Indosasters

Home » Articles posted by indosasters

Author Archives: indosasters

New Normal, Sindrom 72 M, dan Bahasa Rejim

Oleh: Dominggus Elcid Li*

Ketika rakyat berharap ada langkah terobosan yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi krisis yang mulai terasa dalam menghadapi pandemi Covid-19, hal pertama yang diberikan oleh pemerintah adalah memberikan jargon baru: New Normal. Kondisi ini khas sekali terjadi di Indonesia dalam sekian puluh tahun.

Ketika berhadapan dengan krisis perang dingin dan ketidakmampuan elit duduk bersama memecahkan persoalan bangsa, hal pertama yang dipikirkan Soeharto dan kawan-kawan adalah bikin kata baru: Orde Baru. Bahwa isinya kadaluwarsa atau tidak, itu tidak penting. (Ya, bukan cuma itu dibikin juga bahasa gaya baru: EYD. Bahwa itu sempurna menurut siapa, kita juga diam. Bahwa itu adalah bagian dari ‘politik bahasa rezim’, kita juga terlalu penurut untuk kritis.)

Hal serupa kembali terjadi ketika Indonesia dihantam badai krisis finansial, penyakit tua, dan berhadapan dengan marahnya anak muda, maka elit pengrajin kata-kata menghasilkan kata baru: reformasi. Jika orang bertanya apanya yang ‘direformasi’? Maka semua ramai-ramai mulai bersuara menyerupai tawon. Suaranya ribut dan bulat.

Kurang lebih 20 tahun kemudian, kata ‘reformasi’ jarang mau dipakai ulang dalam perbincangan lagi. Orang tahu bahwa kata-kata ini tidak berarti apa-apa. Kata ini lebih menyerupai penanda perampokan besar-besaran yang dilakukan secara legal untuk sesuatu yang seharusnya dijaga. Tapi, sudah lah, orang juga sudah merasa lebih baik dengan menyatakan ekspresi dengan ‘kata baru’.

Apakah kita belajar dari kelakuan yang sama setiap berhadapan dengan krisis? Pandemi yang menghantam Indonesia dan membuka selubung ketidakmampuan sistem maupun struktur untuk berhadapan dengan model perang baru di era bio security, hanya dijawab dengan kata-kata baru: “New Normal”. (Para oposisi karbitan juga tidak lebih kritis, mereka datang dengan jargon baru: Presiden Baru. Embrio akademisi juga sama, cuma jadi bebek. Aktivis bagaimana? Ya hanya bisa halusinasi ‘orde baru kembali’.)

Jadi jawaban atas pertanyaan di paragraf di atas adalah: tidak. Kita tidak belajar. Ketika ‘elit teknologi’ dunia bergerak berpindah menamai 2019-nCoV menjadi SARS-CoV-2, hal terbaik yang bisa dilakukan di Indonesia malah menyediakan pabrik kata-kata, menyediakan dana sebesar 72 Milyar rupiah untuk buzzer.

Kecenderungan orang Indonesia untuk berhalusinasi dalam dunia virtual memang mengkhawatirkan. Jika kaum setengah melek, sibuk nonton video konspirasi kelas youtubers, maka untuk kaum hawa maupun kaum adam yang senang melodrama, era pandemi disuguhi dengan ‘drama korea’. Sedangkan pemerintahnya, tetap tidak belajar. ‘Sindrom 72 M’ ini kembali dalam wajah lain ‘New Normal’.

Tetapi bukankah sekarang ini rakyat kita sudah sangat menderita sehingga pemulihan ekonomi harus dilakukan segera? Jujur saya bingung dengan pertanyaan ini. Di satu sisi kondisi rakyat begitu sulit, ada yang sudah mulai mengurangi frekuensi makan. Ada lagi yang telah mengirimkan anak-istri pulang kampung, dan bertarung sendiri di kota. Tetapi, fakta yang menyatakan pemerintah bekerja terbaik memikirkan mereka yang paling lemah itu juga menjauh.

Di level pemerintah kota, hal utama yang paling dikhawatirkan adalah PAD (Pendapatan Asli Daerah) berkurang drastis. Ini yang membuat alokasi dana Covid-19 yang diteriakan oleh pemerintah dari sekian level sejak Maret, seperti sedang ‘break dance’ leher patah. Jumlahnya besar, tapi tidak terasa, dan tidak tampak. Lalu muncul lah ide, semakin cepat ‘memasuki’ era ‘New Normal’ semakin PAD bisa diselamatkan, semakin ekonomi bisa bergerak. Ini juga halusinasi.

Setelah Jakarta, Surabaya berhadapan dengan kesalahan logika yang sama. Sejak kapan rokok menjadi industri esensial?
Cluster rokok mengubah peta Surabaya, menjadi merah kehitam-hitaman. Lebih buruk lagi koordinasi di level pemerintah provinsi dan kota juga tidak padu. Jika di Surabaya yang satu pulau saja demikan, bisa dibayangkan untuk kondisi koordinasi untuk kepulauan NTT.

Di NTT, para birokratnya mirip robot koin. Ketika koin masuk, ke kepala maka robot kucing pun bergerak maju, mundur dengan kata ‘New normal, new normal, new normal…’ Selanjutnya kita sudah paham, Sindrom 72 M berjalan cepat. Kali ini para pemimpinnya mulai bergerak membentuk panitia di setiap skala, lalu satu sama lain rajin google dan copy-paste bikin protokol.

Tapi, bukankah orang butuh panduan? Iya panduan jelas harus seperti pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak fisik. Masalahnya, kita yang ‘bangsa Indonesia’ 267,7 lebih juta ini apakah hanya mampu menghasilkan protokol, dan tidak mampu menghasilkan lompatan untuk keluar dari krisis akibat pandemi ini?

“Kamu ngomongnya jangan muter!”

‘Bukan muter atau taputar (dalam Bahasa Kupang), tetapi pakai pikiran, kepala dipakai, naluri hidup dipakai.’

Virus ini varian terbaru yang dikenal di dunia mikrobiologi. Tetapi, berapa banyak kaum ilmuwan mikrobiologi, para dokter patologi klinis, pakar biomolekuler, epedemiolog yang diajak duduk, dibuatkan tim khusus, diberikan dana cukup, dan biarkan mereka memberikan rekomendasi? Yang ada, mereka yang punya mata ilmu untuk melihat ini, hanya dijadikan bawahan kaum kapitalis birokrat. Ya, dipakai jika dibutuhkan untuk jadi figuran, tetapi tidak dipakai untuk membantu untuk memahami persoalan ini dengan sebaik mungkin, dan diajak membuat lompatan jalan keluar.

Tiga bulan awal pandemi, terhitung sejak awal Maret, para pejabat benar-benar ‘diospek’ untuk menjadi pelayan rakyat (Cilvil Servant). Yang paling lelah adalah mereka yang bekerja di sektor kesehatan dan keamanan. Ini lah dua elemen esensial, selain logistik, yang mulai ada di titik jenuh. Kelelahan mereka adalah hal terbaik dari kemanusiaan dan patriotisme yang menolak untuk takluk.

Lantas bagaiamana di level elit? Apakah mereka itu mikir? Apakah mereka itu berbuat yang terbaik? Berapa lama kalkulasi mereka kita ada dalam situasi Perang Covid-19?

“Coba ulang pertanyaan terakhir Tong, ‘perang’ katamu, yang benar itu ini dianggap libur panjang, pikirannya ya libur.”
Ya, sudah Tong saya tahu kamu kecewa, dan alasanmu juga valid. Bagaimana mungkin berhadapan dengan Perang Covid-19, kalian maju tanpa komando dan koordinasi? Bahkan anggaran Covid-19, tidak mengenal prioritas kedaruratan? Orang di Tiongkok bikin rumah sakit dalam seminggu, di sini nyaris tiga bulan proposal pool test atau test massal dengan menggunakan qPCR baru sampai pada tahap ‘terdengar’.

Kemarin siang (4 Juni 2020) di RRI (Radio Republik Indonesia) siaran pusat saya mendengar Presiden Jokowi menargetkan 10 ribu tes, dan akan menargetkan 20 ribu tes. Bahkan kata wartawan RRI ’10 ribu tes itu walaupun pernah mencapai target, masih berjalan naik turun, kadang mencapai, kadang tidak’.

Dalam hati saya menangis. Presidenku, kenapa dirimu tidak didampingi oleh pemikir terbaik? Dan kau dipermalukan sedemikian rupa. Bangsa kita dipermalukan sedemikian dalam. Mengapa kalian biarkan simbol negara kita dijadikan lelucon?

Dengan satu mesin qPCR, dengan menggunakan 1 regen, anda bisa melakukan test swab massal. Tinggal pilih angka yang harus disesuaikan rentangnya 30, 40, 50, 100. Artinya apa? Jika dengan menggunakan mesin qPCR kita sedang bermain di level kelipatan. Artinya 10 ribu tadi dikali 30, dikali, 40, dan dikali 50, bahkan 100. Kuncinya PCR “yang diadakan” bukan hanya PCR klinis, yang hanya bisa periksa otomatis 1 swab=1 regen. Tetapi gunakan qPCR, biarkan tangan-tangan laboran para ahli biomolekuler terlibat bisa mengerjakan apa yang mereka biasa mereka kerjakan.

Artinya jika para ahli biomolekuler dilibatkan maka 10 ribu tadi bisa mencapai angka 100.000 dalam kecepatan yang sama seperti saat ini. Artinya dalam sepuluh hari kita bisa tes 1 juta orang. Artinya apa? Artinya New Normal itu itu bukan cuma di level jargon Pak! Kita bisa lebih cepat lagi jika menggunakan air ludah untuk tes, dan lebih murah.

Lalu PCR klinis yang sudah ada dibuang? Tidak juga, tetap dipakai, tetapi dilengkapi qPCR agar PCR tidak hanya dipakai sebagai alat uji klinis—seperti yang sudah ada, tetapi alat surveillance! (Argumentasi ini saya rekam dari seorang sahabat, seorang ahli biomolekuler yang berjibaku mencari jalan keluar dalam rimba birokrasi)

Lalu orang mengeluh, ekonomi kita harus maju, rakyat harus makan. Tetapi PR tidak dikerjakan. Bukankah yang sedang kalian lakukan ini adalah pembiaran? Bagaimana mungkin ‘New Normal’ dikampanyekan dengan harga 1,5 juta hingga 2,5 juta rupiah per 1 swab. Atau dengan 260 ribu per rapid tes yang berlaku hanya tiga hari? Mengapa jalan lain yang lebih murah dan massal tidak dikerjakan? Tes swab bisa turun ke level 30 ribu, bahkan 15 ribu, jika dilakukan massal. Selain lebih presisi, lebih murah. Pembatasan sekaligus pembukaan ruang terbatas akan mungkin dilakukan dengan lebih percaya diri.

Sadar atau tidak sadar dalam ‘perang biologi’ terkini qPCR adalah radar. Menolak untuk menggunakan radar, artinya membiarkan musuh masuk dan mengobrak-abrik tanpa ampun. Bahkan jika saat ini jika para pejabat masih menganggap situasi kita hanya sekedar ‘liburan panjang’, maka sesungguhnya kita sedang terlena dengan sekian kemungkinan jika perang itu berlangsung bertahun-tahun. Sejarah Spanish Flu, tidak perlu diuraikan di sini, buku PDF-nya bisa dibaca, jangan hanya di-share.

Jadi sosialisasi ‘New Normal’, tanpa lompatan teknologi tidak lebih dari mengulangi kesalahan yang sama. Rakyat sekedar tumbal, tanpa para elit berpikir dalam level terbaik untuk menjaga keselamatan bersama. Pun, menegasikan New Normal, tanpa mengerti akar persoalan juga tidak membawa kita kemana-mana.

Keselamatan dalam terminologi warga negara, selalu dimulai dari titik terlemah. Logika universal basic income, juga mulai dari ide dasar ini. New Normal bukan lah hukuman untuk rakyat jika para pemimpin sudah menghitung dampaknya untuk mereka yang paling lemah. Hanya dengan tanggungjawab ini lah anda layak disebut pemimpin, dan bukan robot kucing.

Sayup-sayup terdengar suara elektronik “New normal, new normal, new normal….”

Semoga itu bukan panggilan kematian.

*Anggota Forum Academia NTT

‘Perampokan’ Akademik di Indonesia: Mitos atau Kenyataan?

Source: mimiandeunice.com from http://www.csun.edu/undergraduate-studies/academic-first-year-experiences/promoting-academic-honesty-resources-workshop

‘Perampokan’ Akademik di Indonesia: Mitos atau Kenyataan?

Jonatan A. Lassa[1]

Disclaimer: Artikel ini merupakan hasil observasi dan refleksi panjang tetapi bukan merupakan penelitian yang sistimatis. Karenanya hipotesis di bawah perlu di kritisi dan/atau dilanjutkan oleh penelitian yang lebih sistimatis. Terminologi “Perampokan Akademik” ini kami pinjam dari Dr Izak Lattu di UKSW.

Saran Kutipan: Lassa, JA. 2020. ‘Perampokan’ Akademik di Indonesia: Mitos atau Kenyataan?. Disampaikan dalam Webinar “Menghindari Perampokan Akademik: Etika Publikasi Ilmiah di Perguruan Tinggi” Oleh Pusat Studi Agama Pluralisme dan Demokrasi & Pusat Kajian Kelembagaan, UKSW Salatiga 3 Juni 2020.

Pendahuluan: Definisi

‘Perampokan akademik’ di sini di maknai sebagai sebuah demontrasi kekuasaan yang eksploitatif dari pengajar-peneliti universitas dengan dua fenomena utama: Pertama, tesis/disertasi mahasiswa Strata 1 dan Strata 2 diambil oleh dosen pembimbing dengan atau tanpa persetujuan / sepengatahuan mahasiswa bersangkutan lalu di kirimkan ke jurnal ilmiah maupun konferensi, dengan atau tidak sama sekali menempatkan mahasiswa sebagai penulis artikel/kertas akademik.

Fenomena kedua, demonstrasi ekspolitasi yang dilakukan oleh mereka yang berposisi lebih senior baik umur maupun posisi (seperti ketua jurusan, dekan atau bahkan rektor sekalipun) dengan modus operandi di mana tanpa kontribusi intelektual (yang memadai), baik di level jasa editorial juga proof reading maupun kepakaran, mengambil hasil karya para sub-ordinatnya dan mengklaim sebagai karyanya dengan menempatkannya sebagai penulis pertama dengan mengirimkannya kepada penerbit atau editor jurnal ilmiah. Fenomena ke dua ini termasuk eksploitasi pembimbing doktoral dalam mengambil draft disertasi mahasiswa Strata 3 lalu mengirimkannya ke journal dengan menempatkan dirinya sebagai penulis pertama tanpa sumbangan yang berarti.

Empat Hypotesis Akar Masalah ‘Perampokan Akademik’

Sedikitnya terdapat empat hypothesis mendasar yang menjelaskan maraknya ‘perampokan’ akademik di Indonesia. Hipothesis 1, dalam konteks kompetisi perguruan tinggi dunia termasuk di Indonesia, para pengajar perguruan tinggi berhadapan dengan tuntutan publikasi tanpa tiga sumberdaya utama yang: waktu penelitian, dana penelitian dan kualitas ekosistim penelitian yang memadai termasuk sumber bacaan yang kurang, sistim perpustakaan yang kurang mendukung dan sistim meritokrasi penelitian yang juga senyap kalau tidak mau dibilang masih hilang/dihilangkan.

Implikasi dari hypothesis 1 ini kemudian bertabrakan dengan kebijakan Lembaga perguruan tinggi dalam menetapkan syarat publikasi tesis Strata 2. Sesuatu yang seharusnya tidak perlu. Dalam pengalaman penulis, di beberapa negara Dunia Pertama, tesis Strata 2 tidak dipaksakan untuk dipublikasikan ke jurnal ilmiah. Dalam konteks Indonesia, karena desakan kompetisi, berbagai perguruan tinggi kemudian menjadikan hal ini sebagai kebijakan formal di mana syarat kelulusan universitas program Strata 2 diwajibkan untuk mempublikasikan tesis-tesis strata 2 di jurnal-jurnal tanpa akreditasi sekalipun. Di banyak universitas di Australia maupun Jerman di mana penulis pernah berinteraksi, tidak ada kewajiban publikasi bagi semua strata. Dan sebagai pengajar Strata 2 di sebuah universitas di Australia, pengalaman menunjukan bahwa dari 10 tesis mungkin hanya 1-2 tesis yang bisa di modifikasi untuk menembus jurnal-jurnal Q1 ataupun Q2. Itupun, karyanya (isi dan editorial) harus diadaptasi dengan standard yang tinggi dan tanpa bantuan editing pembimbing, sangat sulit bisa diterima di jurnal berkualitas. Secara umum, berdasarkan pengalaman interaksi dengan peneliti senior lainnya baik di Singapure, Australia maupun Amerika Serikat, tesis Strata 2 yang bersifat coursework program seperti di Indonesia (yang tidak berbasis 100% full time higher degree research program), tidak diharapkan sama sekali menjadi obsesi penelitian universitas.

Hypothesis 2, buah jangka panjang akibat dari kebijakan recruitment dosen atau pengajar tanpa pertimbangan meritokrasi yang kokoh. Misalkan, yang kita lihat di Indonesia Timur dalam beberapa tahun terakhir, kampus-kampus rutin merekrut dosen-dosen baru yang tanpa portofolio penelitian dan kumpulan karya tulis di level yang memadai. Sedangkan di lain pihak, beberapa rekan-rekan (Strata 3) yang memiliki portofolio penelitian yang memadai dari berbagai perguruan tinggi bereputasi di Eropah mapun Amerika Serikat yang balik kampung kerap ditolak dengan dalil ‘tidak ada posisi’[2] atau kalau pun ada posisi, dengan mudah dikatakan ‘gagal administrasi online’.[3]

Di Banda Aceh, kritik atas recruitment yang tidak berbasis merit ini berujung pemasungan kritik dan pemenjaraan akademisi.[4]

Di lain pihak, makin banyaknya alumnus Strata 2 dan 3 luar negeri yang pulang kampung dengan Investasi LPDP dan beasiswa lainnya tidak di barengi dengan sikap proaktif Pendidikan tinggi lokal dalam mencari talents segar. Alumnus-alumnus ini kemudian sering menemui jalan buntu masuk ke universitas di daerah, terutama universitas negeri.

Kombinasi dari hypothesis 1 dan 2 di atas berujung merosotnya daya berpikir kritis. Dampaknya kemudian skripi Strata 1 pun dianggap sebagai sebuah karya layak tayang di level journal ilmiah. Dalam pandangan pribadi, saya berpendapat bahwa sejati dan umumnya skripsi level Strata 1 bukanlah sebuah karya ilmiah yang lazim dikenal sebagai proses produksi pengetahuan baru. Beban menghasilkan pengetahuan baru tidak layak dipikul oleh mahasiswa Strata 1.

Walau selalu saja muncul para talents dan calon ilmuan masa depan dari proses ini, Skripsi Strata 1 adalah sebuah karya dari proses magang atau latihan menulis-meneliti tahap dasar – sebuah proses sangat awal dari rangkaian proses melahirkan intelektual dan ilmuan bagi penduduk bumi. Pendapat ini tidak berlebihan. Dalam tradisi berpikir yang lain termasuk di Australia, Strata 3 pun merupakan sebuah proses yang bisa dianggap sebagai proses ‘magang’ meneliti dan menulis (Scott 1998).

Tentu, seperti yang sudah kami utarakan, selalu saja ada talents yang menulis skipsi S1 atau tesis S2 dengan sangat baik dan mungkin saja layak tayang ke journal ilmiah. Tetapi kebijakan publik terkait publikasi tidak bisa didasarkan pada kasus outliers. Perlu flexibilitas sehingga yang berkualitas bisa diakomodasi tetapi tidak bisa memaksakan publikasi karya tesis strata 2 apalagi strata 1 secara mengkambing-buta.

Hypothesis 3, tradisi ekpolitasi akibat ketimpangan relasi kuasa di universitas. Di satu pihak ada pembimbing (supervisor) sebagai yang ‘berkuasa’ meluluskan atau menggagalkan/menunda kelulusan mahasiswa. Di pihak lain ada mahasiswa yang berada dalam posisi rentan karena berada dalam persimpangan jalan kehidupan di mana banyak ketidakpastian hidup yang harus di jalani; Dan masa depan yang harus digapai apapun taruhannya termasuk kompromi dengan keadaan eksploitasi.

Eksploitasi sistemik sering menyatu dalam budaya akademik yang direproduksi dalam konteks kelembagaan universitas yang tidak memiliki sistim kontrol dan akuntibilitas. Tentu ini bukan monopoli Pendidikan tinggi di Indonesia. Sebagai misal, mahasiswa doktoral di Tiongkokpun memiliki sikap ‘nrimo’ manakala pembimbing level doctoral mengambil karyanya dan mengirimkan ke jurnal tanpa ijin dan tanpa memasukan nama yang bersangkutan – setidaknya satu dua dekade lalu. (Trompenaars 1993 in Ingleby and Chung 2009).

Hypothesis 4, ketidadaan visi penelitian sebagai proses produksi makna. Ketiadaan visi penelitian sebagai ‘meaning making’ ini kemudian mereduksi penelitian dalam pabrikasi kata-kata yang terstruktur tanpa kejelasan manfaat bagi masyarakat manusia. Tujuan penelitian sejatinya adalah membuat dampak. Entah dampak intelektual/akademik, maupun sosial, ekologi, budaya maupun ekonomi politik. Tanpa visi terkait kontribusi pengetahuan baru, pembaharuan ekologis atau tujuan sosial ekonomi politik, karya penelitian bukan sekedar proses manufaktur kata-kata.

Karenanya maraknya publikasi skripsi mahasiswa Strata 1 oleh dosen tidak bisa sekedar dibaca hanya sebagai indikasi degradasi etis/moral para pelaku. Fenomena ini harus di baca sebagai indikasi rendahnya mutu pengajar / pembimbing dalam memahami dua hal: pertama, pemahaman soal soal karya penelitian akademik itu sendiri dan visi pedagogi strata 1; kedua, pemahaman soal celah pengetahuan atau gap literature bidang disipilin yang diampuh. Tanpa kontribusi pengetahuan baru yang didasarkan pada pemahaman sistimatis soal knowledge gap atau research gap,  sebuah karya akademik hanyalah proses buang waktu.

Urutan Penulis Dalam Artikel: Pertanyaan Refleksi!

Tulisan ini terinspirasi atau tepatnya dipicu oleh status Facebook rekan Dr Izak Lattu dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga beberapa waktu lalu. Berikut statusnya “Beberapa sahabat yang lulus dari sebuah kampus, sebut saja nama kampus itu bunga, bercerita tentang perampokan akademik yang dilakukan para dosen kampus itu. Dosen meminta mahasiswa menulis artikel ilmiah untuk dikirim ke jurnal berindeks scopus sebagai syarat lulus S2 dan S3. Dosen kemudian meminta nama dosen ditulis sebagai penulis artikel PERTAMA. Mahasiswa yang bekerja dengan ide dan usaha sendiri malah berada pada urutan belakang. Teman saya tadi, namanya ditulis pada urutan ke-4. Teman saya yang lain pada urutan ke-2. Padahal sepenuhnya ide dan usaha mereka. Dosen hanya numpang nama, tetapi meminta menjadi penulis pertama. Mahasiswa dalam relasi kekuasaan di kampus tidak mampu menolak penodongan ini. Menurut teman-teman saya, kampus yang saya sebut bunga tadi memang menganggap ini hal biasa. Dosen di kampus ini malah menjadikan penelitian dan publikasi mahasiswa tadi jalan menuju Guru Besar. Miris ketika perampokan akademik telah menjadi hegemoni.”

Keluhan Dr Lattu di atas bisa dipahami dalam konteks yang lebih luas. Salah satu lokus penelitian Pendidikan tinggi dalam konteks berkembangnya atau menjamurnya program-program Srata 2 dan 3 secara global berimplikasi pada meningkatnya kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan secara relational antara para pembimbing dan yang dibimbing. Parker-Jenkins (2016) mengajukan pertanyaan-pertanyaan kunci terkait, relasi yang bagaimana yang paling tepat dan mutual bagi semua pihak? Sejauh mana relasi akademik ini perlu dipikirkan ulang? Apakah perlu ada batas demarkasi yang jelas terkait peran, harapan dan garis demarkasi yang jelas yang perlu dibuat? Dan apakah ada praktik-praktik baik yang bisa kita bagikan demi masa depan penelitian universitas yang lebih manusiawi? 

Secara praktis, isu soal urutan penulisan di artikel ilmiah ini perlu dilihat secara sehat dari berbagai sudut pandang. Dan fenomena ini tidak bisa di reduksi dalam sebuah pendekatan yang berdimensi tunggal, alias satu cara pandang. Dalam sudut pandang penulis, hal ini tentu tidak bisa sekedar direduksi menjadi sebuah peristiwa perampokan akademik sebagaimana dibahas di atas.

Sebelum mengklaim dosen anda seorang ‘perampok’, mahasiswapun maupun pembaca perlu melihat konteks dengan refleksi yang lebih kritis. Misalkan, mahasiswa juga perlu bertanya: apakah tesisnya bagian dari proyek yang proposal besarnya ditulis oleh dosen pembimbing dan merupakan agenda riset jangka panjang si pembimbing dan mahasiswa membantu menambahkan satu-dua puzzle pengetahuan? Apakah data dan survey penelitian merupakan bagian dari investasi pembimbing penelitian? Sejauh mana peran dan sumbangsih si pembimbing? Apakah bersifat eksistensial di mana tanpanya anda tidak mungkin memproduksikan karya tesis yang anda miliki saat ini?

Apakah penelitian anda merupakan bagian dari proyek yang TORnya maupun idenya, kerangka analisis, teori, bahkan data dan hipotesis termasuk ongkos riset katakanlah cost laboratoriumnya juga di tanggung proyek yang di inisiasi dosen pembimbing anda? Bila ya, perlu ada kejelasan terkait orisinalitas ide dari skripsi/tesis/disertasi dari pihak yang terlibat – terutama ketika di konversi ke artikel untuk jurnal akademik.

Dalam konteks riset-riset laboratorium di berbagai negara di Eropah, katakanlah Jerman, kerja-kerja laboratorium adalah kerja tim. Tradisi urutan penulis di Jermanpun sangat bergantung pada konteks. Tetapi lazimnya professor pemimpin riset sering menempatkan Namanya di bagian akhir daftar panjang penulis tetapi tetap dengan status corresponding author. Tradisi ini jelas berbeda dalam konteks di Asia misalkan Singapura, China, India di mana professor pemilik proyek dan lab cenderung memilih menjadi nama pertama walau mungkin saja draft artikelnya lebih banyak ditulis oleh mahasiswa doktoral ataupun post-doctoral.

Pengalaman penulis sendiri dalam beberapa proyek riset post-doctoral di Singapura, sebagai misal, ada beberapa kasus di mana proyek paper-nya didraft oleh penulis tetapi karena paper-paper ini merupakan bagian dari kerja besar dan jangka panjang dari penanggung jawab proyek penelitian termasuk jasa besar pemimpin proyek dalam menulis proposal demi penggalangan dana penelitian maka urutan penulis menjadi keputusan etis si pemilik proyek. Dalam hal ini, tidak masalah si supervisor menjadi penulis pertama.

Mencari pertanyaan penelitian tidak mudah dan juga tidak murah. Tidak mudah juga untuk mencari dana penelitian. Untuk tiba pada pertanyaan yang bernilai tinggi sebagai sebuah hasil dari proses refleksi dan identifikasi celah pengetahuan, dibutuhkan kapasitas intelektual dan pengalaman penelitian dan pemahaman atas peta ilmu pengetahuan. Tugas ini jarang sekali bisa dipikul oleh mahasiswa yang masih awam penelitian.

Dalam hal ini, persepsi dan klaim mahasiswa atau sub-ordinate tentang perampokan akademik perlu didudukan secara lebih imbang. Manakala mahasiswanya datang dengan pikiran yang kosong dan kemudian di bimbing untuk meneliti beberapa potongan puzzle dan masalah yang diperkenalkan, pertanyaan yang perlu diajukan adalah apakah ini hakikatnya sebuah ‘magang’ yang berpotensi membuahkan tesis? Yang pasti ada kontribusi si mahasiswanya, namun orisinalitas pertanyaan penelitian seharusnya dibicarakan secara serius sejak awal.

Penutup

Sayangnya, penelitian dan fokus terkait ketidak jururan akademik sering difokuskan pada soal contek/menyontek mahasiswa (McCabe et. al. 2001) dan jarang kita bicarakan soal kejujuran akademik di tingkat pengajar/peneliti/pembimbing (Gray and Jordan 2012) maupun di tingkat si mahasiswanya. Masalah ‘perampokan’ akademik di atas tidak bisa sekedar dipahami dalam konteks operasional relasi pembimbing-bimbingan tetapi mesti ditelaah dalam konteks sistim Pendidikan secara luas.

Yang pasti, masalah integritas akademik ini akan makin banyak seiring berkembangnya program-program pendidikan yang menuntut penelitian di Tanah Air (Mitchell and Carrol 2008)

Bagaimana dengan rekan-rekan pengajar di Indonesia dalam mengatasi masalah ini?

Reference

Gray, P.W. and Jordan, S.R. 2012.Supervisors and Academic Integrity: Supervisors as Exemplars and Mentors. Journal of Academic Ethics 10:299–311.

Ingleby, R. and Chung, M., 2009. Cultural Issues in Commencing the Supervision of Chinese Research Students [online]. Australian Universities’ Review, The, Vol. 51, No. 2, 2009: 42-48.

McCabe, D., Trevino, L.K., & Butterfield K.D. 2001. Cheating in Academic Institutions: A Decade of Research. Ethics & Behavior, 11(3): 219-232.

Mitchell, T., and Carrol, J. 2008. Academic and research misconduct in the PhD: Issues for students and supervisors. Nurse Education Today 28(2):218-226

Parker-Jenkins, M. 2016. Mind the gap: developing the roles, expectations and boundaries in the doctoral supervisor–supervisee relationship. Studies in Higher Education 43(1):57-71.

Scott, M., 1998. The PhD as an apprenticeship in writing. In Proceeding: Quality in Postgraduate Research: Managing the new agenda held in Adelaide 23-24 April 1998.


[1] Anggota Forum Academia NTT, Pengajar Senior di Charles Darwin University, Australia.

[2] Pengalaman terbaru, seorang alumnus postdoctoral dan doctoral dari Washington State University di tolak dengan secara tidak langsung dengan alasan ‘tidak ada posisi’ di sebuah universitas di Indonesia Timur. Demi kenyamanan semua pihak, Namanya tidak kami sebutkan.

[3] Pengalaman tahun 2013 di sebuah propinsi di Indonesia Timur.

[4] Manakala kemampuan debat para birokrat bergelar doktor di universitas memindahkan ruang debat akademis yang organik ke ruang pengadilan, di situ kita melihat matinya intelektual kampus. Fenomena ini fenomena yang perlu dicermati secara serius karena bisa saja merupakan puncak gunung es dari kematian kolektif intelektualisme di kampus-kampus kita. Lihat Laporan Jakarta Post 09 Maret 2020 – https://www.thejakartapost.com/news/2019/09/03/ite-law-victims-group-urges-aceh-police-to-stop-investigation-against-lecturer.html

Arief Budiman Memorial Collection

Arief Budiman

Arief Budiman PhD. Sumber, TribunNews

Sebagai anak kampung dari pedalaman dan pegunungan Pulau Timor yang kemudian menjadi mahasiswa Fakultas Teknik di Unwira Kupang dulu, kami tidak paham siapa Arief Budiman hingga suatu muncul Opininya di Kompas di tahun 1998 dengan Judul “Selamat, anda di terima jadi profesor”. Saat itulah awal mengenal Arief Budiman.

Setelah membaca Catatan Seorang Demonstran (Lihat Bagaimana Menjadi Mahasiswa Sukses)  Soe Hok Gie di akhir 1998 pun saya belum terlalu sadar kalau mereka berhubungan darah. Setelah tinggal dan bekerja di Surabaya era awal 2000an saya kemudian memiliki informasi soal dua sosok kakak beradik. Yang disesali, tidak ada yang memberikan saya bacaan soal sosok-sosok ini di awal-awal menjadi mahasiswa.

Dari testimonial para sahabatnya kemudian saya makin tertarik mengenalnya. Bila para aktifis 80 dan 90an mengenal konsep-konsep terkait pembangunan dan modernisme dari buku-buku Arief, saya tidak sempat membacanya.  Pemikirannya soal pembangunan familiar karena saya kemudian mengambil Studi Pembangunan dan Lingkungan di salah satu Development Studies School di UK beberapa tahun kemudian.

Kaget karena tidak banyak sumber online yang komprihensif soal Almarhum, saya termotivasi mengumpulkan seadanya. Saya kira karakter Arief Budiman sangat familiar dengan beberapa rekan aktifis-scholar yang saya kenal dan karenanya saya menaruh penghargaan setinggi-tingginya.

Selamat bersejancar menelusuri siapa Arief dalam kaca-mata para penulis Obituari maupun testimonial di bawah ini.

Riwayat Pendidikan

  • 1964 College d’Europe in Belgium (for a semester).
  • 1968 Drs degree in Psychology University of Indonesia (Thesis: “Manusia Dalam Persoalan Eksistensiilnja”)
  • 1980 PhD in Sociology, Harvard  University, USA

Obituari dan testimonial

Vedi Hadiz  2020. Arief Budiman, activist, public intellectual and scholar (1941-2020), Indonesia at Melbourne

****

**Ariel Heryanto 2020. Kenangan Ariel Heryanto Untuk Sahabatnya Intelektual Politik Arief Budiman.[ABC News]

Armin Mustamin Toputiri  2020 – Catatan Armin Mustamin Toputiri – Selamat Jalan Profesor Arief Budiman. [Tribun Timur]

Bisri et. al. 2018. Arief Budiman (Soe Hok Djin): melawan tanpa kebencian. New Merah Putih.

**Coen Husain Pontoh 2020. Arief Budiman dan Masa Depan Marxisme di Indonesia. [IndoProgress].

Dandy Bayu Bramasta 2020. Mengenal Arief Budiman, Kakak Soe Hok Gie yang Meninggal karena Komplikasi.

Denny JA. 2020. In Memoriam: Perjumpaan Dan Persimpangan Intelektual Dengan Arief Budiman. [RMol]

**Goenawan Mohamad 2018. Arief Budiman: Yang Akrab dengan Yang Murni. AH’s blog

Hiski Darmayana 2020. Belajar Perjuangan Demokrasi Korea dari Arief Budiman.[Gesuri.id]

Ignas Kleden 2020 Arief Budiman’s legacy: Passion for academic and social activism. [Jakarta Post].

Jaya Suprana 2020, Mengenang Arief Budiman, Sebuah Catatan yang Sangat Personal [Kompas.com]

**Kuskridho Ambardi 2020. Mengenang Arief Budiman. [Galeri Buku]

**Made Supriana 2020. Arief Budiman (1941-2020): Warisan-Warisan Intelektual dan Aktivismenya. [Indoprogress]

**M. Wahid Supriyadi 2020. Mengenang Arief Budiman: Disiden Keras Kepala yang Sentimentil.[Dubes RI Rusia – Detik.com].

**Petrus Hariyanto, Perjumpaanku dengan Si Bung Arief Budiman. [Tagar.id]

**Saleh Abdullah 2020. Ketakutan yang Memuncak Bisa Menjadi Keberanian yang Menyebabkan Perlawanan. [Mojok.com]

**Stanley Adi Prasetyo 2020 – In Memoriam Prof. Arief Budiman: Sederhana dan Konsisten Melaksanakan Kata-Kata.

Obituari DetikNews Arief Budiman: Panutan Kaum Demonstran Bandung Mawardi.

Obituari CNN Arief Budiman Si Pencetus Golput.

Keterangan: **Perspektif unik dan personal sekaligus menarik dan intim.

 

News and other opinion

Abd Rohim Ghazali 2020. Questioning Arief Budiman’s religion.

Arief Budiman 2020, dissident academic under New Order, dies at 79.

In Memoriam Arief Budiman: Islam dan Berhala Kapitalisme

Selected publication by Arief Budiman

2012 The archipelago economy: Unleashing Indonesia’s potential KcKinset Global Institute. co-author with Richard Dobbs, Raoul Oberman, Fraser Thompson and Morten Rosse.

2006 – Kebebasan, Negara, Pembangunan: Kumpulan Tulisan 1965-2005. Freedom Institute

2001. Indonesia : the uncertain transition Hindmarsh, S. Aust. Crawford House. Edited volume with Damien Kingsbury.

2000. Reformasi politik, kebangkitan agama, dan konsumerisme.  Interfidei (Yogyakarta, Indonesia); Forum Wacana Muda Yogyakarta (Indonesia).

1999 Reformasi: Crisis and Change in Indonesia Centre for Southeast Asian Studies, Monash University. Edited volume with as Damien Kingsbury and Barbara Hatley (1999)

1999. The Lonely Road of the Intellectual: Scholars in Indonesia : Inaugural Lecture. Melbourne Institute of Asian Languages and Societies.

1998. Visi global : antisipasi Indonesia memasuki abad ke-21. With Aziz ,Yaya M. Abdul. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

1995. Teori pembangunan Dunia Ketiga. Gramedia.

1991. Negara dan pembangunan: studi tentang Indonesia dan Korea Selatan. Yayasan Padi dan Kapas.

1990. State and civil society in Indonesia. Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, 1990 [538 page edited volume]

1989. Sistem perekonomian Pancasila dan ideologi ilmu sosial di Indonesia. Kompas.

1985. Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis Tentang Peran Wanita Di Dalam Masyarakat. Penerbit Chailan Sjamsoe.

1980. The mobilization and the state strategies in the democratic transition to socialism: the case of Allende’s Chile. PhD Thesis, Harvard University.

1978. The Student Movement in Indonesia: A Study of the Relationship between Culture and Structure. Asian Survey, Vol. 18, No. 6 pp. 609-625.

1978. Tentang kritik sastra : sebuah diskusi 1978. With Lukman Ali. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

1976. Chairil Anwar: sebuah pertemuan. Pustaka Jaya.

OOT

Andreas Harsono 2002 – Kemelut Universitas Kristen Satya Wacana

Koleksi ini di buat oleh JA Lassa.

The Science of Sleep – Ya, Ilmu Lelap [1]

Why we sleep

Pernah anda mendengar istilah konyol sepert ini: karena semua orang yang beragama belajar tentang pencipta yang transenden, lalu mereka semua punya semacam baseline pengetahuan teologi dan karenanya dianggap sebagai ‘teolog’? Ya, saya pernah juga konyol. Not a big deal? ya. Mungkin aja. Tapi tulisan ini soal bobo, soal lelap, pentingnya nyenyak dan tidur.

Maaf ya. Karena semua kita pernah tidur dan selalu akan tidur dan perlu tidur,  tetapi itu tidak membuat kita semua jadi specialist atau tepatnya ahli soal tidur, soal apa itu tidur lelap alias bobo. Hanya karena anda akan menghabiskan sekitar 116800 jam dalam 40 tahun hidup anda, itu tidak berarti anda paham soal tidur. Kecuali anda seorang Matthew Walker – the Diplomat of Sleep alias diplomat lelap – yang menulis buku yang perlu anda baca atau anda adalah seorang brain scientists atau dokter.

The Science of Sleep oleh Walker dan mengapa kita kita tidur penting menjadi sebuah pengetahuan umum yang perlu kita tahu. Ilmunya berkembang seiring dengan perkembangan brain science alias ilmu otak.

***

Suatu hari di bulan Mei tahun 1993. Malam kedua menuju hari ketiga ujian akhir nasional level SMA. Sebagaimana biasa, teman-teman belajar sistim kebut semalam di SMA 1 SoE, Ulu Klau (kini menetap di Malaysia) dan Rifat Maromon (dosen Arsitek Undana) menegak kopi yang dicampur dengan garam. Dampak eksperimen itu mengakibatkan saya tidak bisa tidur malam itu. Sekitar hanya sejam lelapnya. Kami tidak paham kalau kebiasaan bila berulang itu bisa membunuh dan atau merusak banyak organ maupun fungsi organ dalam tubuh dari jantung, ginjal hingga otak.

Sewaktu studi teknik sipil di Unika Kupang, saya Sekitar 1993/1998, kami sering mengulang kebiasaan itu. Kebanggan semu mahasiswa teknik yang seolah bergadang sebagai sebuah tanda mahasiswa teknik sejati. Sounds familiar?

Sebagai Civil Engineer level Supervisor di Rekayasa Industri,  era 1999/2000, kami bangun pabrik semen termasuk struktur seperti silo, cement packer serta berbagai tempat untuk mechanical. Setiap kali mengecor fondasi beton raksasa ataupun struktur beton seperti silo, berhari-hari kami harus mengurangi jatah tidur karena gantian supervisi kontraktor yang terkadang nakal soal kualitas.

Semasa studi PhD kebiasaan ini diulangi lagi. Dan sebagaimana biasa, seperti saya, walaupun studi tentang management risiko bencana, para calon ilmuan hanya berkutat dengan disiplinnya sendiri. Akibatnya kemudian berpotensi fatal. Ada tipikal mahasiswa PhD kemudian kurang tidur, kurang olah raga, diet yang kurang sehat dan overweight. Tidak heran, tidak sedikit yang kemudian kena diabetes, darah tinggi, dan beberapa dampak ikutan lainnya. Beberapa teman saya kemudian kena stroke, bahkan ada yang meninggal di usia muda.

****

Ya, tentang tidur dan mengapa perlu tidur, kita perlu teropong ilmu pengetahuan. Kita perlu tidur minimal 7-9 jam. Salah satu komitmen saya dalam tahun-tahun ke depan adalah meningkatkan jumlah jam tidur dari rata-rata 7.5 jam ke 9 jam per hari.

Kekurangan tidur akan menurunkan kinerja anda mulai dari berpikir, hingga kinerja pribadi lainya: kemampuan pengambilan keputusan yang rasional, menurunnya daya ingat, kontrol emosi, gangguan keseimbangan seks dan produksi testosteron, menurunnya daya tahan tubuh dan sebagainya. Dalam bentuk yang paling buruk, dampaknya adalah kematian.

Katakanlah anda mau hidup sehat hingga umur 80 tahun atau setara 700800 jam. Minimal anda harus tidur sebanyak 233600 dengan rata-rata harian 8 jam. Tanpa ini, anda sulit menikmati sisa jam ketika anda terbangun.

***

Berikut beberapa daftar tips untuk bisa lelap secara berkualitas:

  • Rencanakan jadwal tidur – jadwalkan secara rutin sebisa mungkin: tidur dan bangun dalam waktu yang sama. Usahakan tidak ada gangguan soal ini, kecuali harus travel antar negara dalam jarak jauh.
  • Tidak menggunakan alarm karena dapat mengakibatkan stress sebagai aksi kaget bangun
  • Kenali dan tetapkan siklus sirkadian anda: circadian rhythm adalah siklus 24 jam dalam proses fisik biologis makluk hidup, yakni sebuah pola yang secara inheren diproduksi tubuh dan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti cahaya maupun suhu.
  • Hindari kafein atau nikotin sebisa mungkin. Bagi yang sensitif, sebaiknya tidak minum kopi di sore hari karena tubuh butuh 10 jam untuk menggeluarkan pengaruh kafein secara total.
  • Berolah raga tetapi tidak dalam 3 jam sebelum tidur.
  • Jangan tidur setelah jam 3 petang karena akan kesulitan tidur di malam hari.
  • Jangan minum alkohol kecuali dapat dimetabolisme tubuh waktu tidur
  • Hindari makan dan minum tengah malam. Buang air tengah malam mengakibatkan disrupsi waktu tidur.
  • Kurangi cahaya sebelum tidur karena cahaya menunda proses ritme circadian anda.

Bersambung………!

 

Permainan Perang Kota Para Elit

Battle of Grunwald by Jan Matejko (1878)

Battle of Grunwald by Jan Matejko (1878) [Sumber Foto: Wikipedia]

Oleh: Dominggus Elcid Li*

Entah apa yang ada di benak anda ketika membaca berita dari jauh atau bahkan mengalami langsung situasi ibukota dalam beberapa hari terakhir, sebagai target eskalasi politik elit dalam beberapa bulan terakhir dari proses pemilihan presiden? Kejadian-kejadian ini nyaris tidak mungkin dimengerti tanpa mempunyai cerita dasar tentang pertikaian para tentara di era akhir Orde Baru. Labirin narasi yang mereka bangun dan tercecer dalam berbagai biografi, autobiografi, dan analisa institusi membantu kita untuk melihat formasi posisi ‘permainan perang’ ini.

Selanjutnya pengerahan massa maupun formasi pertahanan cenderung hanya bisa dimengerti dalam formasi ‘permainan perang kota’ para tentara. Faksi-faksi para tantara terbaca jelas melalui jaringan internal tantara maupun proxy sipil.

Dua dekade setelah Soeharto turun, bagi para tantara tidak mudah untuk menentukan arah haluan, khususnya untuk menentukan ‘inti republik’. Sebagian masih dalam posisi dwifungsi ABRI ala Soeharto, sebagian lagi dalam posisi militer sebagai penjaga proses demokratisasi. Dalam proses transisi demokrasi pasca Soeharto, faksi atau galur Cendana cenderung terpinggirkan. Formasi ini terbaca jelas jika kita mengikuti sejarah 27 Juli 1996, khususnya untuk melihat faksi tentara dibalik kelompok pro dan kontra.

Kisah kekerasan, adu domba dan terutama secara sengaja mengorbankan orang-orang yang lemah akal dan miskin merupakan kecenderungan yang dipakai oleh para elit Indonesia sejak tahun 1960-an hingga saat ini. Jejak ini pun terlacak menjelang pergantian kekuasaan di tahun-tahun akhir era Orde baru 1996, 1997, dan 1998. Kematian warga biasa begitu banal. Selanjutnya kematian-kematian mereka dibiarkan hilang, tak bertuan, dan tak ada cerita. Hanya tanggal mati tanpa keterangan. Kritik utama kepada elit Indonesia yang sering dilontarkan seorang sahabat yang telah purna adalah ‘sudah menjadi kebiasaan konflik antar elit selalu ditarik ke bawah’.

Hal ini cukup berbeda jika kita lihat apa yang terjadi di negeri jiran Malaysia, secara elegan konflik diposisikan antara para pemimpin mereka dan tidak diturunkan ke bawah. Meskipun letupan-letupan rasialis muncul sebagai konsekuensi sistem apartheid yang mereka pakai. Pernyataan-pernyataan ini mungkin dianggap sebagai penyerderhanaan, karena sejarah kedua negara yang berbeda, namun juga untuk mempetegas bahwa jika mau elit di Indonesia mampu melakukan itu.

Selain itu, dalam proses perebutan kekuasaan, posisi rakyat senantiasa diletakan sebagai pihak yang disandera. Kita tidak akan menemukan kisah patriotik khas para samurai yang siap berduel satu lawan satu untuk melihat keindahan pertarungan, sebaliknya para ksatria semu di Indonesia hanya lah orang yang mengadu domba. Buka saja institusi-institusi, atau pun narasi-narasi yang mereka bangun segera terlihat kegoblokan yang mereka pertontonkan.

Perebutan kekuasaan tidak butuh bukti, apalagi jika dianggap kuasa dan pengetahuan dalam posisi serupa. Mereka yang punya kekuatan dianggap sebagai penafsir yang punya otoritas. Lain daripada itu tidak penting. Siklus kekerasan ala tentara ini sudah terputus selama 20 tahun, namun dihidupkan ulang. Narasi konflik yang dibangun pun tetap sama. Tetap ada di dalam posisi masa lalu. Tetap tinggal dalam rumah Orde Baru. Pun jika sering digembar-gemborkan dibalik para tentara ada mereka yang terdidik, para pemikir. Namun jika melihat kenyataan beberapa hari ini, sulit untuk menyatakan bahwa mereka ini punya pikiran.

Jika tidak punya pikiran apa mungkin orang menafsirkan ulang republik, atau keluar dari rawa-rawa rezim korporatik dan atau neolib? Kecanggihan analisis, atau pun ketinggian pangkat prajurit seketika menjadi tidak berarti ketika pemikiran untuk republik tidak keluar. Mengapa kelas elit tentara kita jatuh di rawa-rawa hisap juga tidak terjelaskan, karena arena pertarungan pemikiran tidak pernah dibuka, dan hanya diposisikan pada perlombaan penguasaan materi. Hal yang memalukan adalah kesuksesan seorang jendral diukur dari berapa hektar tanah yang menjadi miliknya. Hal yang amat sangat najis sekaligus sadis adalah jika kita membuka motif keberadaan rombongan tentara di masing-masing barisan yang berkonflik, dan ternyata menemukan sumbu konflik hanya soal berapa banyak materi dan jabatan yang dikuasai.

Jika saja mereka punya pikiran, maka titik pertarungan tidak akan pernah diposisikan pada massa rakyat. Orang yang mampu berpikir tidak pernah menempatkan orang-orang kecil dalam posisi adu domba. Orang yang budinya baik tidak pernah membiarkan terjadinya pertumpahan darah untuk kursi kekuasaan.

Jika seorang negarawan ingin membuka persoalan republik titik persoalannya tidak dimulai dari diri sendiri. Titik kedaulatannya tidak selebar telapak kaki.

Usaha mencari kebenaran untuk menopang fondasi republik juga menjadi tidak mungkin karena pihak-pihak yang bertikai sama-sama ‘mengambil’. Sikap altruistik, tanpa pamrih, yang menjadi elemen khas negarawan tidak muncul.

Karena perebutan kekuasaan tidak diikuti dengan pertarungan pikiran untuk republik maka yang muncul hanya lah pembelahan-pembelahan berkelanjutan. Ketidakmampuan membuka fondasi dasar republik, dan hanya membelah atau mempartisi republik adalah akibat langsung dari perebutan kekuasaan tanpa pikiran. Logikanya, pikiran-pikiran bernas juga tidak muncul karena yang dianggap musuh dalam politik republik adalah ‘saudara-saudara sendiri’. Gerak saling bunuh ke dalam ini umurnya sekian abad.

Tidak aneh jika anda suka membaca babad dan menemukan kisah keterpurukan dan saling bunuh. Kerajaan-kerajaan itu hilang tanpa bekas, tidak ada cerita berarti yang tersisa, selain perebutan lahan parkir. Ironi semacam ini tidak mungkin dimengerti oleh mereka yang wawasannya sebatas mata dan kursi kekuasaan. Soal warna kursi merah atau hijau kan tinggal dikarang, apa susahnya? Semakin kekuasaan didoakan, semakin menjadi mistis, dan menjadi tahyul. Ini jelas aneh, karena purifikasi malah menjadikan manusia sebagai monster.

Pada akhirnya setelah sekian abad, orang tidak akan mencatat tentang praktek adu domba. Sejarawan mencatat tentang kesejahteraan warga. Tentang pikiran negara. Orang tidak akan menghitung intrik. Cerita tentang intrik kelasnya adalah kelas telenovela, ceritanya dibuat panjang, dan dibuat-buat.

Visi republik tidak mungkin keluar dengan model pertarungan intrik telenovela. Republik ini tambah tua, tetapi elitnya tidak. Involusi republik amat terasa jika anda membandingkan pikiran para pendiri republik dengan mereka yang sedang dianggap elit terkini. Malu dong!

*Warga negara Republik Indonesia.

Database NGOs from Timor Leste

There are more than 500 NGOs in Timor Leste. Here are a few of them including their websites.

ACbit – Chega! Ba Ita – Supporting Women Survivors and Victims of Past Conflict http://chegabaita.org/

AJAR-Timor Leste – https://asia-ajar.org/timor-leste/

Alola Foundation – http://www.alolafoundation.org/

Ba Futuru – For the Future – http://bafuturu.org/

Empreza Diak – http://empreza-diak.com/

Lao Hamutuk – a think tank. https://www.laohamutuk.org/

Maluk Timor – Advancing Quality Healthcare Together. https://maluktimor.org/

Timor Data Center – https://timordata.info/

Timor Foundation – https://timor-foundation.com/

ADRA Timor Leste – http://adra.tl/

Para Aktivis dan Demokrasi 2019

Pemilih Berdaulat, Negara Kuat

Pemilih Berdaulat, Negara Kuat. Sumber: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47797158

Oleh: Dominggus Elcid Li

Tulisan ini tidak membahas tentang Pilpres. Tulisan ini tentang kawan-kawan, para sahabat yang memilih berjuang untuk masuk dalam partai politik dan berusaha untuk terpilih dalam Pemilu 2019. Meskipun kadang saya merasa diteror dengan foto-foto para caleg yang dipasang di tiap pertigaan, perempatan dan bahkan di dapur, tetapi, konon kita perlu berusaha untuk optimis, dan tetap memberikan penghargaan kepada mereka yang maju. Dalam semangat yang lebih optimis tulisan ini coba dibuat, dan semoga nada sarkastik tidak muncul di sini (ini peringatan untuk diri sendiri, bukan untuk pembaca). Saya berusaha.

Setelah sekitar duapuluh tahunan bekerja sebagai aktivis LSM, aktivis perempuan, jurnalis, staf ahli, tukang tulis pidato, tukang bawa map politisi senior, hingga pemadam kebakaran untuk apa pun yang dikerjakan para senior partai, sebagian kawan kini ada di posisi yang sangat memungkinkan mereka terpilih. Sekian bulan ini para calon legislatif bekerja keras, mulai dari berkunjung ke konstituen, calon konstituen, dan mempersiapkan diri sebagai calon pejabat publik. Hal yang tidak mudah dilakukan di era iklim ‘apa-apa serba duit’.

Dulu saya pernah merasakan keringat dingin karena maag, dan rakyat bawah yang ingin kami ajak untuk bergabung selama dua jam menyandera dan bertanya apakah apa sudah siap ‘uang sekian ratus ribu’ untuk per kepala dikala uang sepeser tidak ada di kantong ketika mengerjakan demokrasi partisipatoris. Mimpi tentang demokrasi ideal, model pertukaran ide dan pembelaan terhadap mereka yang paling lemah tenggelam dalam kenyataan bahwa anda juga disandera oleh orang-orang miskin ini. Untuk scene ini perasaan yang paling tepat dikisahkan lewat para ronin (samurai tak bertuan) dalam Seven Samurai-nya Kurosawa, yang berjuang untuk mempertahankan desa, dari serangan rampok. Dan para penduduk desa yang senantiasa mencurigai para ronin menyembunyikan makanan. Keinginan para samurai untuk mengadu nyawa untuk mempertahankan kepentingan orang banyak, tidak selamanya dipercayai orang kecil yang sekian abad ditipu, ditipu, dan ditipu.

“Suuudah Pak, jangan omong banyak, bayar putus ko abis!” Ini kejujuran yang pahit yang bisa ditemui di lapangan. Selanjutnya, setiap SMS dan telfon cenderung ditanggapi seperti Putu Wijaya yang menunggu Telegram. Permintaan uang, mungkin bisa bikin orang parno. Itu bisa saja kabar kematian. Ya, kematian harapan-harapan yang gugur.

Ironi semacam ini membuat fantasi tentang rakyat kadang hilang timbul dimakan kemarahan. Jika sebagian yang sudah kebal, mereka punya trik mematikan. Bagi mereka yang baru pertama, biasanya pasti shock. Sebagian lain langsung trauma sebelum mencoba.

Mencari celah untuk tetap bisa idealis dan bernafas dalam sistem tidak mudah. Jika setiap hari menelan pil pahit, apakah mungkin orang mampu untuk bertahan dengan kaki-kaki idealnya? Ataukah ruang-ruang aneh itu juga mengubah orang menjadi profil seseorang yang dulu ia hindari dan ia kutuk dalam orasi di atas aspal-aspal panas itu?

Pengalaman bekerja di dalam sistem demokrasi transaksional membuat orang seharusnya tidak gegabah untuk memvonis hitam-putih. Ketika memilih bekerja dalam sistem, lidah anda sebagian sudah digembok. Ada sekian aturan struktur partai yang harus ditaati. Ada sekian idealisme yang harus tidak diucapkan. Ada sebagian diri yang harus hilang. Yang paling pahit, ada sebagian perkawanan yang harus hilang. Harga dari langkah menuju kekuasaan adalah Homo Homini Lupus. Manusia adalah serigala untuk sesamanya.

Di belantara per-caleg-an semacam ini, orang berhadapan dengan sekian plot cerita. Ujungnya selalu terbuka. Happy Ending, tidak selalu terjadi. Tetapi, bukankah keberanian untuk mencoba, dan mengalahkan sindrom manusia parno itu juga merupakan sebuah prestasi? Anda berani untuk maju. Anda berusaha siap untuk menang. Anda mungkin sudah siap untuk kalah. Anda sudah habis-habisan, dan ini seperti main judi.
Jika punya modal finansial, gaya penjudi lebih cocok. Dengan gaya profesional, sumbangan bisa diarahkan dengan tepat kepada konstituen. Dengan gaya orang partai, seluruh mesin harus bisa berjalan. Dengan gaya orang suci, anda dilumat hingga sumsum.

Ya, fantasi demokrasi transaksional, jelas bukan seperti demokrasi deliberatif seperti yang diceritakan Habermas. Di Indonesia, jauh lebih rumit. Modal sosial menjadi pertaruhan. Segregasi yang telah tercipta sekian lama, dengan mudah berubah menjadi luka dalam kontestasi. Bukan cuma rakyat jelata, maupun emak jelita, tapi para aktivis sendiri tiba-tiba menjadi manusia narsis melankonlis. Saya menjadi lebih besar, dan merasa paling menderita di atas sekian fenomena sosial yang menolak untuk dibaca tuntas.

Orang kadang menyindir Mr. P yang mengucapkan ‘Saya lebih aktivis daripada aktivis’. Namun, kenyataannya, kesimpulan hitam-putih semacam ini lah yang dominan di layar media sosial. Ada banyak kemarahan, ada banyak kekecewaan, ada banyak permusuhan yang tidak perlu. Ada banyak argumentasi yang juga tidak perlu untuk diungkapkan. Bukan soal benar atau salah. Tetapi, ada perasaan orang tidak mau mendengarkan orang lain bicara. Monolog dalam keramaian semacam ini semakin membuat demokrasi transaksional tidak mendapatkan pembahasan yang memadai. Yang sibuk dibicarakan adalah luka-luka yang seolah orang lain tak mampu mengerti. Dan hanya saya seorang yang mengerti.

Satu sisi para aktivis begitu tersedot terhadap momentum pilpres, di sisi lain urusan legislatif yang teramat penting ini dilewatkan. Para anggota dewan ini bukan pemain figuran, mereka ini lah nadi kebijakan publik. Yang begerak dari level kecamatan hingga ibukota negara. Perjuangan para caleg di ruang-ruang kecil menentukan apakah Indonesia dijual atau tidak. Jadi bukan hanya soal presiden. Skenario film hitam putih yang menempatkan eksekutif sebagai satu-satunya penentu adalah kegagalan analisis.

Pukulan yang diterima di kepala kawan-kawan mahasiswa di Aceh, atau pun sengketa tambang garam di Kabupaten Malaka (NTT) yang merontokan sekian hektar lahan mangrove di wilayah hutan adat tentu bukan soal siapa presidennya. Tetapi mengapa di era “yang katanya demokrasi” ini para anggota DPR yang seharusnya membela kepentingan orang banyak, malah hanya diam, dan membiarkan para mahasiswa dan tetua adat dirampok oleh nalar investasi tanpa belas kasihan. Kenapa mereka yang membela “R” (Rakyat), berubah menjadi “r” (rampok)?

Dari Aceh hingga Papua perampokan ini terjadi, dan tidak mungkin level pertaruhan oligarki hanya ditempatkan di level kepala negara. Level pertarungan harus ditempatkan mulai dari level kecamatan.

Bergerak di level Indonesia pun, tidak bisa bermain parokial. Orang Bali urus orang Bali, orang Aceh urus orang Aceh. Orang Papua urus orang Papua. Orang Minang urus Orang Minang. Itu tahun sebelum 1928. Dalam wilayah Indonesia sesulit apa pun elemen kritis harus mampu menemukan pengertian sehingga tidak saling bunuh dalam pasar demokrasi terkini. Orang Indonesia 2019, sibuka meletakkan luka di wilayah parokial. Luka orang Aceh, luka orang Minang, luka orang Papua, luka orang Bali, luka orang Timor, dan luka orang Indonesia malah tidak ada.

Marah dan takut adalah reaksi awal. Jika anda tergolong orang yang mengerti persoalan maka marah atau takut tidak menjadi bagian dari laku hidup sehari-hari. Maksud saya marah yang sifatnya personal. Kalau marah untuk para garong, itu harus. Aneh jika tidak marah. Tetapi marah karena tidak dimengerti oleh sesama aktivis lain ini lah yang paling soal.

Soal identitas agama, yang dianggap menjadi sumbu kemarahan. Itu lebih soal ketakutan. Semua orang takut terhadap dunia yang berubah. Soal dapur yang tidak berasap. Soal ‘si dia yang asing’ yang menguasai rumah sendiri. Soal para pembaca huruf yang lupa membaca realitas dengan mata terbuka, hanya dengan kemarahan, apalagi menari di atas luka-luka kawan sendiri. Sudah lah, anda bukan aktivis, kalau hanya mengerti luka sendiri. Jika kawan sendiri tidak dimengerti, apalagi konsep rakyat. Jika budi saja tidak ada, tidak ada guna bicara soal siapa yang lebih suci.

NB: tulisan ini saya persembahkan untuk para sahabat yang menjadi caleg. Selamat berjuang Sahabat!