Home » Articles posted by indosasters

Author Archives: indosasters

Rocky Gerung, Tito dan Regime Jokowi

biblefiction2

Edited from me.me/i/a-z-holy-bible-fiction-holy-holt-put-it-where-307182

Oleh: Dominggus Elcid Li*

Korps kepolisian RI di bawah Tito memanggil Rocky Gerung untuk meminta keterangan terkait pernyataan Rocky yang berbunyi ‘kitab suci itu fiksi’. Ya, entah, apa yang ada di benak Tito dan kalian?

Sebagai aktivis politik berlatar pendidikan filsafat Rocky sedang bermain dengan nalar. Ucapannya mungkin dianggap ekstrim, tetapi jika membandingkan dengan ucapan Rodrigo Duterte, ucapan Rocky belum seberapa. Rocky berbicara dari panggung pemilihan presiden yang memilukan, sedangkan Duterte berbicara dari posisi kursi presiden. Rocky dalam posisi menentang kekuasaan, dan Duterte dalam posisi memainkan kekuasaan. Duterte memicu kemarahan para pemimpin Katholik karena menyebut ‘God is stupid’.

Ide tentang tubuh politik (body politics)-nya Jokowi yang dikritik Rocky Gerung dalam orasi-nya terbukti saat ini. Jokowi sebagai seorang manusia adalah manusia yang sangat sederhana dan baik, tetapi Jokowi sebagai rezim politik tidak mampu membedakan wilayah kritis yang bisa dibahas dengan menggunakan hukum postif atau tidak.

Saya berpandangan bahwa Tito sebagai komandan polisi dalam kasus Rocky Gerung sedang bermain api yang tidak perlu, ranah kritis tidak perlu dijawab dengan surat panggilan. Apa tidak ada intelektual kaliber dari kubu Jokowi yang bisa menyampaikan tanggapan secara elegan, bahkan berdebat dengan Rocky, sehingga elemen koersif negara harus dipakai untuk berhadapan dengan Rocky?

Kenapa Tito main api? Pertama, negara kita bukan negara theokrasi. Meskipun kita hidup dalam budaya politik Jawa yang lebih mementingkan populasi (cacah) daripada luas wilayah, memang ada kelompok mayoritas beragama Islam yang hidup di pulau-pulau tertentu. Pertanyannya, dalam kasus kitab suci ini kelompok Islam mana yang tersinggung? Jika Gus Dur masih hidup, apakah Gus Dur akan tersinggung? Ataukah ia lebih cerdas dari Jokowi untuk berbicara berhadapan dengan Gerung? Involusi nalar semacam ini tidak bisa ditutupi.

Kedua, Tito sebagai pemimpin sebuah institusi seharusnya paham bahwa ia harus menjaga jarak dari ‘politik kekuasaan’. Apa buktinya? Dalam kasus Rocky kaum beragama di kubu mana yang tersinggung?

Ketiga, dalam logika oposisi biner, artinya ‘jika bukan A maka B’, strategi komunikasi politik yang diterapkan oleh kubu Jokowi menelan semua yang busuk dari kubu Prabowo. Entah naif, atau sekedar kesalahan yang sengaja dibuat, terasa bahwa para pendukung Jokowi sedang mengambil alih posisi Alumni 212 yang pernah dikritik.

Mengapa demikian? Ketika Rocky berbicara di masjid, pendukung Jokowi malah berujar ‘kenapa ada orang kafir bicara di masjid’. Sebagai bahan debat kusir di media sosial bisa saja menggiring agar Rocky diadili oleh para pendukung 212, tetapi implikasi yang sedang dibentuk bertentangan dengan konstitusi republik.

Pemilihan presiden, manusia yang konon dipilih dari 200-an juta manusia di kepulauan ini, untuk mengurus nasib bangsa umurnya cuma sekian hari, keberlanjutan republik lebih dari itu. Jangan hanya permainan kekuasaan, lantas rumah yang bernama republik itu dianggap tiada. Dalam kacamatan Republiken, alumni 212 dan Amien Rais keliru dalam aksi politik, dan apa yang dibuat Tito sebagai Kapolri dalam kasus Rocky juga sama kelirunya.

Keempat, polisi bisa punya waktu untuk menangani kasus politik kekuasaan, tetapi terhadap sekian kasus perdagangan orang di neraka kemiskinan di rumah saya di Nusa Tenggara Timur tidak ditangani, malah korps polisi mengurusi sesuatu yang abstrak–kecuali anda turunkan dalam kacamata iman.

Hal-hal yang jelas dimata tidak ditangani. Mulai dari polisi yang tidak bikin di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan malah jadi pejabat di Polda metro Jaya, dalam kasus perbudakan orang NTT di Medan (Lihat video di youtube ‘Kabar Dari Medan’), hingga Presiden yang gagal menegakkan rule of law untuk korban perbudakan, padahal dokumen perbudakan sudah diserahkan ke tangan tuan Jokowi (dan saya serahkan sendiri).

Lalu sampai di sini, apakah kita yang kecewa dengan petugas partai lantas menganggap ‘Republik itu fiksi’? Ataukah kami yang tinggal di neraka kemiskinan ini ikut menganggap ‘Tuhan telah mati’, dan kitab suci sekedar ekstasi manusia pemalas?

Kelima, sebagai penulis, saya terganggu. Ketika polisi yang biasa menilang orang, atau meneliti tentang perkara pembunuhan ikut-ikutan menyidik kesalahan pilot di cockpit saya bertanya, apakah cukup kemampuan polisi untuk menyidik kesalahan para pilot (selain yang terkait tes urin narkoba)? Lalu polisi mau masuk dalam mengadili premis-premis filsafat ketuhanan? Apakah anda sehat?

Tidak semua orang beragama punya kitab suci. Agama alam (natural religion, sebutan orang asing) di tempat kami, dalam tradisi nenek moyang di pedalaman Timor tidak punya kitab suci. Tetapi ‘Uis Neno’ itu diyakini ada. Kitab-kitab asing muncul sekian abad silam. Apakah kalian juga akan masuk dalam lorong waktu dan memeriksa proses kelahiran agama-agama abrahamik yang sangat narsistik ini–setiap bersembayang harus diperlihatkan dan diketahui dunia? Dan setiap pertikaian harus dibawa ke taraf hidup-mati?

Republik punya kitab sendiri, dan saya anggap suci. Namanya konstitusi. Aturan dasar itu mengatur tata hidup kita bersama. Jika alumni 212 lebih mementingkan cacah (baca: mayoritas populasi) dalam berpolitik, dan Jokowi juga demikian (Jokowi juga orang Jawa), maka alat negara yang namanya polisi tidak boleh keliru. Polisi seharusnya menjadi garda republik, dan tidak bermain dalam politik kekuasaan. Struktur republik harus dijaga.

Republik Indonesia bukan fiksi, karena Republik bukan fiksi maka prinsip egaliter wajib dijalankan. Kritik terhadap Tito atau pun Jokowi atau siapa pun harus dijamin. Karena dalam Republik yang sakral itu konstitusi, ada aturan dasar yang mengatur posisi atau cara duduk (sila) dalam hidup publik. Jika sekali mengganti dasar negara, kita tidak pernah mungkin kembali.

Dalam Pemilu lalu saya pilih Jokowi. Sampai mati saya tidak akan pilih Prabowo. Tetapi saya menghargai kawan-kawan yang memilih dan bekerja untuk Prabowo.

Kita wajib menggeleng terhadap kekuasaan, jika keliru. Saya setuju dengan Rocky di bagian ini. Soal kitab suci, pernyatannya bukan untuk dibantah, apalagi diperiksa polisi. Wilayah hukum positif tidak akan mampu memeriksa klaim filsafat (yang sifatnya abstrak). Di bagian ini saya rindu Gus Dur, bukan Jokowi.

Bagi saya kekeliruan reformasi dimulai saat Gus Dur dikudeta. Ketika ke lubang buaya beberapa minggu lalu, di museum baju-baju piyama yang dipakai terakhir para jendral Angkatan Darat dipampang di sana. Gus Dur ketika keluar hanya menggunakan piyama. Baju tidur. Gus Dur tidak pernah diperhamba oleh kekuasaan, walaupun pendukungnya tidak ikhlas membiarkan Gus Dur dikudeta. “Kekuasaan tidak perlu dipertahankan mati-matian…” Hal yang sama ditunjukkan oleh Bung Karno, mati dalam tahanan rumah meskipun sekian angkatan masih berdiri di belakangnya.

Baik Bung Karno dan Gus Dur tidak pernah diperhamba oleh kekuasaan. Kader PDIP dan PKB harusnya lebih tahu dari saya. Kita tidak boleh keblinger…

*Warga Negara Republik Indonesia

 

Perlengkapan Diri untuk Relawan dan Pekerja Kemanusiaan

Analisa awal situasi pasca gempa-tsunami Sulawesi Tengah 2018 menunjukkan dampak yang luar biasa, termasuk besarnya jumlah korban jiwa, terganggunya infrastruktur, dan kerusakan berat pada bangunan, termasuk perumahan.

Di sisi lain, listrik padam, PDAM tidak berfungsi, SPBU tidak beroperasi, pasokan air minum terganggu, serta tempat tinggal terbatas.

Oleh karena itu, para relawan dan pekerja kemanusiaan perlu menyiapkan kondisi fisik dan mental yang prima untuk menghadapi operasi penanganan darurat bencana pasca gempa-tsunami. Serta, memiliki perbekalan yang cukup agar bisa optimal bekerja.

Dokumen yang perlu dibawa:

☐Kartu Identitas (KTP dan/ atau SIM)
☐Surat tugas
☐Surat keterangan dari dokter (apabila memiliki penyakit kronis, misalnya hipertensi, diabetes, dll)
☐Asuransi kesehatan
☐Kacamata cadangan
☐Uang tunai yang cukup selama masa penugasan
☐Buku dan alat tulis
☐Peta wilayah
☐Daftar nomor telepon penting (Posko, tim di lapangan, dll)
☐Kartu Imunisasi (rekomendasi: tetanus, hepatitis A & B, typhoid, polio)

Peralatan penting untuk dibawa:

☐ Tas ransel
☐ Map plastik tahan air (untuk menyimpan dokumen-dokumen penting)
☐ Baju ganti yang cukup (sesuai dengan kondisi cuaca, disarankan lengan panjang)
☐ Sepatu boot tinggi ber-sol tebal
☐ Topi atau pelindung kepala
☐ Kacamata hitam (anti UV) dan kacamata cadangan
☐ Obat-obatan pribadi (termasuk alat penjernih air)
☐ Losion tabir surya
☐ Penangkal nyamuk/ serangga (wilayah terdampak endemik malaria)
☐ Peralatan mandi dan handuk
☐ Perlengkapan hujan (jas hujan atau jaket)
☐ Perlengkapan pertolongan pertama (untuk perorangan)
☐ Pisau multi-fungsi
☐ Sarung tangan karet
☐ Tissue basah
☐ Hand Sanitizer
☐ Masker N95
☐ Tenda
☐ Handphone, power bank, dan charger
☐ SIM Card dari berbagai jaringan yang sudah diisi dengan pulsa
☐ Senter tahan air dan batere cadangan

Peralatan yang sebaiknya dibawa:

☐ Tas cadangan
☐ Kantong tidur
☐ Handphone cadangan untuk SIM Card lain
☐ Laptop dan charger
☐ USB Memory stick
☐ Alat dokumentasi (kamera atau perekam video)
☐ Kabel sambungan
☐ Radio VHF (Handy Talkie)
☐ GPS

Disusun oleh:
Avianto Amri
Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia
08552106610

Praktik Konstruksi Developer Lokal di Sikka

Foto di bawah adalah ini adalah contoh bagaimana sebuah developer di Sikka membangun rumah. Untuk memahami makna dari foto ini, anda perlu menanyakan ini pada ahli struktur rumah. Tidak heran bilamana gempa datang, kualitas rumah seperti ini dapat runtuh dengan mudah.

DSC05695a

Document JAL – Suatu tempat di Kota Maumere [Di ambil September 2018]

DSC05697

Foto oleh JAL – Kualitas pengecoran di sebuah tempat yang dibangun oleh developer lokal di Sikka.

Transboundary Water Risk Governance Research of Talau – Loes Riverbasin: Call for PhD Applicant

 

Talau

Talau River [To the left is Timor Leste; to the right is West Timor, Indonesia]

PhD research at Charles Darwin University, Australia – [for potential PhD students from ADS/Endeavour/LPDP/BUDI]  [An Insights from CDU-Undana-UNTL Workshop on Timor Leste and Indonesia Transboundary Watershed Management]

Contact:  Dr. Jonatan A. Lassa [jonatan.lassa@cdu.edu.au] 

[Note Contact me if you are interested!]

Background: A note from the Field

“Twenty five years ago, we used this irrigation channel. But it is now too high for the water to come in. So a few years ago the government of Timor Leste built this new channel.” Said Jose (not a real name) a gentlemen who have been living in Bobonaro since his childhood. Mr Jose is about in his +40s but looks older than his age and he has been witnessing changes in the river flow. The difference of ground elevation between the old and new primary irrigation channel is about +2m [See Picture taken at the bottom].[1]

Standing from the Timor Leste side, we saw the other side of the river – a village in Lamaknen, Indonesia – where we could see gabion structure built to either stabilise the slope or to protect the irrigation channel protection. The two countries with shared border and culture but each would have different solutions to water problems.

Our visit was part of sense making experience of the real world problem – part of the international workshop on Food Security and Integrated Watershed Management at the shared border of Indonesia and Democratic Republic of Timor-Leste Cross-border held in Atambua 25-27 April, 2018.

The field visit allowed us to think about how we link climatic change and risk, water management, food security, droughts and resilience together in the context of the story above? But everybody might agree that to solve water use problem in transboundary settings such as Loes-Talau river basins, it took three countries to sit and talk for sustainable solution. At least 60 people attended the workshops – they come from national ministries, provincial agencies, and universities from Indonesia, Timor Leste and Australia. Disciplinary background of the participants also varies (+20 disciplinary backgrounds).

Interestingly, the workshop, as the first step towards developing a cross-border watershed research and implementation framework – aimed at the following outcomes:

  • Demonstrate political consensus for and begin formal development of a long-term collaborative research and implementation program addressing food security, livelihood and prioritized integrated watershed management issues in the Talau – Loes watershed
  • Identify and agree on core research and knowledge gaps
  • Identify a short-list of prioritized applied research and implementation tasks, and synergies with pro­spective research and funding partners

 Potential PhD Project

The insights from the sense making exercise were beyond natural science interests (e.g. mapping river budget, mapping sediment transports, forest and vegetation covers or flood /drought hazard mappings). The field visit arrangement for one of the groups required diplomatic solution. The result was fantastic as our groups were allowed to cross-border without strict immigration procedures and controls.

One potential agenda can be from interdisciplinary social science (linking political science, International Relation, disaster studies, anthropology and development studies) with a focus on the following topics:

  • Literature review – what types of questions being asked in the previous studies? Systematic review of published work on existing transboundary water governance in other settings: from Central Asia, Mekong River Commission, and Nile River (Ethiopia and Egypt) could be also useful.
  • Potential institutional and governance scenario in the future: What kind of institutional architecture is needed to solve the transboundary water problems (e.g. Dore et. al. 2012) ? [Baseline studies needed: understanding comparative institutional landscape and arrangement between TL/Indonesia on food-water and risk governance. This includes understanding decision making and policy landscape in TL/Indonesia.
  • What are the national interest of Indonesia and Timor Leste in the Transboundary arrangement of Loes-Talau? (e.g. Hirsch et. al. 2006).
  • Understanding conflict and cooperation in transboundary river of Talau – Loes (e.g. Zeitoun and Mirumachi 2008 and Zeitoun et. al. 2011).
  • A historical institutionalism approach to understanding water use in Talau Loes during past and present and the future (e.g. before 1975, during 1975-1999, today and the future)

 

Transdisciplinary vision: Do we need different way of doing research?

There are many problems in the world that could not be solved using single disciplinary lenses. In today’s rising complexity and interdependency of the world, projects on social and policy change are no longer a simple endeavor. Water problem and food insecurity have becoming interdisciplinary problem as their solution required interdisciplinary understanding of realities. The Nicolescu’s 1996 Manifesto of Transdisciplinarity called for ‘‘New Vision of the World’’ with three pillars of transdisciplinarity: complexity, multiple levels of reality or multidimensionality and the logic of the included middle (Klein 2004).

The workshop in Atambua set the stage where policy makers, practitioners and academics can suggests future research questions. There have been productive exchanges between different communities of practice as well as academic. The workshop satisfies the transdisciplinary research criteria because different academic disciplines working jointly with different stakeholders including government officials and NGO practitioners to solve a real-world problem (Klein et. al. 2001).

Conclusion and update!

We need at least one PhD to work on one of the issue above. I am welcoming ADS/Endeavour/LPDP/BUDI applicants who might be interested in the project.

Hopefully we can get one for this.

Reference

Dore, J., Lebel, L. and Molle, F. 2012. A framework for analysing transboundary water governance complexes, illustrated in the Mekong Region. Journal of Hydrology 466–467:23-36.

Hirsch, P Jensen, KM Boer, BW Carrard, NR Fitzgerald, SA Lyster, R. 2006.  National Interests and  Transboundary Water Governance  in the Mekong. Australian Mekong Resource Centre, School of Geosciences, U. of Sydney in collaboration with Danida. http://hdl.handle.net/10453/37620

Klein, J.T., Grossenbacher-Mansuy, W., Häberli, R., Bill, A., Scholz, R.W., and Welti, M.: 2001, Transdisciplinarity: Joint Problem Solving among Science. An Effective Way for Managing Complexity, Birkhäuser Verlag, Basel, 332pp.

Klein, J.T.: 2004, Prospects for transdisciplinarity, Futures 36, 515–526.

Paisley, RK. and Henshaw, TW. 2013. Transboundary governance of the Nile River Basin: Past, present and future. Environmental Development 7:59-71.

Zeitoun, M. and Mirumachi, N. 2008. Transboundary water interaction I: reconsidering conflict and cooperation. International Environmental  Agreements. 8:297–316

Zeitoun, M., Mirumachi, N., and Warner,J.  2008 Transboundary water interaction II: the influence of ‘soft’power. International Environmental Agreements. 11(2):159-178.

 

Annex 1. The International Workshop in Atambua

The workshop held by Con­sortium for Sustainable Dryland Agriculture in Atambua on 25-27 April was funded by DFAT Australia via Charles Darwin University.

The dryland consortium was historically initiated by UNDANA-CDU-UNTL with initial funds generously supported by the Indone­sian Ministry of Research, Technology and Higher Education, Universitas Nusa Cendana (UNDANA), Kupang, East Nusa Tenggara Province, established a Con­sortium for Sustainable Dryland Agriculture on behalf of other regional Indo­nesian (Universitas Mataram of West Nusa Tenggara Province, and Universitas Halu Oleo of South East Sulawesi), Universidade Nacional Timor Lorosae of Dili, Democratic Republic of Timor-Leste (DRTL), and Charles Darwin University of Darwin, Australia.

One of the rational of the consortium is to address challenges such as climatic risks that impact food and water security in Timor-Leste, eastern Indonesia, and northern Australia as they all share geographic borders and many issues in common, including major economic and social challenges associated with living in a seasonally arid climate.  Location of Field visit on 26 April 2016 in Tonabibie, Bobonaro, Timor Leste

Detail contacts:

Jonatan Lassa, Ph.D.
Senior Lecturer & Unit Coordinator DEM511, DEM513 & DEM514

Humanitarian, Emergency and Disaster Management Studies
College of Indigenous Futures, Arts and Society
CHARLES DARWIN UNIVERSITY
Building: Yellow 1.2.58, Casuarina Campus 
Darwin, Northern Territory 0909, AUSTRALIA

+61 8 8946 6756| M. +61 466 880 630 | F. +61 8 8946 6712
E mail: 
jonatan.lassa@cdu.edu.au  |  Web: www.cdu.edu.au 

Links to list of publication and cv:
www.indosasters.org 
orcid.org/0000-0002-8432-842X 

 

[1] Based on Google maps, the location of the irrigation channel is slightly on Indonesia side. This is also proven by the constructed benchmark by both GoI and GoTL. Dynamic nature of many transboundary rivers in Timor Island make it difficult to have a fixed boundary from year to year.

Pilkada NTT dan Politik Mamalia

Kepemimpinan Mamalia - Gajah

Gajah di Amboseli national park dengan latar Gunung Kilimanjaro [Credit: Dr. Stacey Sauchuk]

Jonatan A. Lassa*

NTT krisis kepemimpinan publik! Begitu banyak pejabat, begitu sedikit pemimpin. Energi kita habis membahas ritus-ritus politik berbiaya mahal. Kepejabatan dianggap lebih penting dari kepemimpinan.

Beberapa intelektual Republik maupun NTT bertanya: mengapa skala ekonomi Pilkada NTT yang menyentuh Rp. 0.5 triliun (Rp. 500an milyar) hanya sekedar menghasilkan pejabat publik tanpa kepemimpinan publik soal yang memadai?

Sebagai misal, publik Kota Kupang mengeluh dan bertanya: mengapa untuk mengatasi pipa bocor di tengah kota saja membutuhkan waktu berbulan-bulan?

Dalam diskusi Forum Academia NTT beberapa hari yang lalu soal apakah daerah kepulauan ini perlu mendapat status khusus, ada perdebatan soal masalah kelembagaan di Indonesia yang di tuduh sebagai akar masalah langkanya ketersediaan pemimpin publik. Tiga hal yang menjadi alasan yakni pertama soal sistim kepartaian yang masih sangat terpusat yang tidak mampu merekrut orang yang tepat kecuali berduit dalam kontestasi Pilkada.

Ke dua soal fakta arsitektur kekuasaan di propinsi yang sangat terbatas sehingga seorang gubernur sering tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah di kabupaten kota. Ketiga, soal aransement kekuasaan vertikal pusat dan daerah yang tidak sinkron. Misalkan dalam hal perdaganan manusia: daerah tidak memiliki pegangan akibat ketiadaan skema kelembagaan yang jelas yang perlu diciptakan dari pusat. Tentu, tidak semua urusan mendesak di daerah harus menunggu Pusat bergerak.

Walau tiga hal di atas  ada benarnya saya kira menunggu terjadinya kesempurnaan arsitektur kelembagaan di atas membutuhkan waktu dan mungkin tidak pernah tercipta dalam waktu dekat. Memperbaiki kelembagaan di atas tidak mungkin terjadi dalam waktu dekat dan tidak mungkin diselesaikan dari daerah.

Yang paling urgen adalah memperbaiki karakter kepemimpinan di daerah sebagai jalan yang lebih penting di ambil dalam konteks saat ini. Konteks kepulauan dengan karakter yang kompleks seperti NTT, kepemimpinan yang kita cari perlu memiliki empat kualitas berikut.

Pertama, sense of purpose. Pemimpin harus memberikan arah atau tujuan. Ke mana kita mau melangkah sebagai bangsa, sebagai komunitas, sebagai orang-orang kepulauan. Arah lebih penting dari kegiatan. Hari ini kita punya pejabat-pejabat yang punya banyak kegiatan-kegiatan yang padat. Tetapi di tiap akhir tahun, kita bingung, dari mana kita datang dan mau ke mana kita pergi? Apakah kemiskinan dan ketidak-amanan manusia NTT berkurang?

Kedua, sense of servanthood. Seorang pemimpin adalah pelayan. Slogan ini tidak cukup. Pemimpin yang sejati mesti menjadi seorang pelayan publik, yang terus menerus terobsesi dengan menghadirkan kesejateraan pada keluarga-keluarga yang belum mendapatkannya. Pemimpin harus terus mencari fakta-fakta kemiskinan untuk di sejarahkan secepatnya di sini, di NTT, hari ini. Ia selalu gelisah ketika rakyatnya tidak berkecukupan. Ia memaki dirinya ketika ada rakyatnya yang bertahun-tahun tidak memiliki akses pada pendidikan dasar maupun pelayanan dasar baik listrik maupun air. Tidak sulit memahami soal ini.

Seorang pemimpin dengan sense of servanthood, akan merasa terganggu manakala ia dikelilingi para conformist, yakni kerumunan orang-orang di sekitarnya yang bermain drama dengan mencium tangan dan atau pura-pura tunduk menyembahnya dengan puji-pujian palsu yang menyenangkan telinganya. Seorang megalomaniac tidak mungkin menjadi pemimpin yang melayani.

Ketiga, sense of solidarity. Politik kita bukan hanya beroperasi dalam sekat-sekat primordial, namun justru memberkuat struktur-struktur primordial. Primordialisme adalah bentuk politik mamalia yang paling dasar. Konon, kata Bung Pius Rengka, primordialisme ini sengaja dipelihara secara sistimatis demi keuntungan politik. Pemimpin yang solider dan merangkul semua yang berbeda. Bila anda mau menjadi pemimpin, anda wajib solider dengan mereka yang marginal dan kalah. Merangkul bukan dengan uang; Tetapi dengan secara sadar meruntuhkan sekat-sekat pemisah. Manakala rakyatnya ditelan aparat, ia tidak diam. Manakala rakyatnya ditelan pasar, ia tidak tidur apalagi menyangkal.

Satu dekade silam, tepatnya suatu senja, seorang teman mengalami krisis karena pesawatnya bermasalah dan kerenanya tidak bisa terbang kembali ke tanah air. Ini di Liberia, negara yang masih labil. Kru penerbangan tidak memberikan arah yang jelas tentang ‘what next’; Orang-orang pada bingung apakah harus menunggu di bandara yang sudah hampir tutup, atau harus ke kota? Tidak ada panduan. Situasi makin malam. Secara tidak sadar, para penumbang membentuk kelompok dan bisa ditebak: menurut warna kulit. Yang putih bersatu, yang coklat – Asia bersatu; Yang gelap/Afrika bersatu. Jangan salah, teman saya ini sangat progresif dan menjujung perbedaan.

Situasi krisis  membuat orang terjebak dalam grouping yang khas mamalia. Bisa kita lihat dari kambing / sapi sejenis yang bergerombol menurut bau-nya masing-masing.

Tetapi Pilkada bukan sebuah situasi krisis. Sebuah pesta. Dalam ajang mencari pejabat yang memakan 500 milyar Rupiah, kita melihat parade marketing politik yang intinya memberikan insentif bagi menguatnya primordialisme. Kapitalisme politik lokal hanya membuat manusia menjadi mamal. Tidak lebih. Hanya manusia yang benar-benar manusia yang mampu meruntuhkan primordialisme.

Keempat, sense of crisis. NTT mengalami krisis dalam banyak hal. Salah satunya adalah krisis human trafficking(perdagangan orang). Tetapi pemimpin tertinggi tidak merasa demikian. Penguasa di singasana kekuasaan berjarak terlalu jauh dari realitas krisis yang ada. Dan karenanya, pemimpin yang menyangkal realitas tak layak diingat. Tetapi calon-calon pengganti-nya diam.

 

Paradigma dan Kemampuan Bertanya

Untuk melihat luasnya paradigma seorang pemimpin anda bisa mengajukan tiga pertanyaan diagnostik berikut: Pertama, apa yang ia katakan. Seorang pemimpin harus mampu mengartikulasikan pemahamannya akan masalah-masalah di masyarakat; Ia harus jelas dalam mengkomunikasikan visi-nya tentang apa yang harus terjadi untuk menghentikan kemiskinan dan kerentanan rakyatnya atas berbagai tekanan dan ancaman. Apa yang ia katakan pertama dan yang terakhir patut anda catat. Seberapa sering dan konsisten pesannya di tiap forum layak anda catat.

Kedua, anda perlu mencermati apa yang tidak pernah dikatakannya. Anda bisa daftarkan sejumlah hal yang perlu diselesaikan di berbagai tingkatan komunitas yang anda ketahui dan membandingkan dengan apa yang selalu hilang dari pidato-pidato (calon) pemimpin anda. Apakah ia memikirkan soal ketimpangan ekonomi? Apakah ia memikirkan bagaimana anak-anak dari kampung dapat mengenyam pendidikan tinggi melampaui kampungnya sendiri? Apakah ia membangun jembatan di daerah-daerah diluar kampungnya? Ataukah ia hanya mampu punya visi jembatan melintasi pulau di kampung halamannya?

Ketiga, anda perlu mencermati apa yang tidak berani dikatakannya. Bila berbagai isu yang terang benderang seperti human trafficking, apakah ia konsisten memikirkan soal menyelesaikan akar masalah kemiskinan dan human trafficking? Atau kandidat tertentu terkesan takut bicara? Apakah mereka berteman dengan para traffickers.

Yang tidak kalah penting adalah bagaimana kemampuan mengajukan pertanyaan seorang gubernur/pejabat anda? Tidak semua pertanyaan memiliki nilai strategis. Ada pertanyaan yang lebih penting di ajukan ketimbang yang lain. Contoh: apakah seorang pemimpin cenderung menanyakan pertanyaan terkait akar masalah dan bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan hak-hak dasar terkait pangan dan hal pencatatan sipil? Atau mereka hanya lebih tertarik bertanya soal siapa dan apa aktivitas rutin formal dan kegiatan-kegiatan seremonial yang berlangsung?

Tingkat kemampuan mengajukan pertanyaan menunjukan derajat kualitas seorang pemimpin.

 

Visi Collective Leaderships

Gubernur dan pemerintah propinsi memiliki keterbatasan jelajah terkait pemenuhan cita-cita Republik untuk membangun manusia Indonesia yang lebih utuh. Keterbatasan tatakelolah kepemerintahan oleh gubernur ini dimengerti dengan baik oleh para bupati maupun Pemerintah Pusat. Karenanya seorang gubernur hanya bisa berhasil bila ada kepemimpinan kolektif ditingkat operasional implementasi program-program pemerintah propinsi.

Di era desentralisasi ini, memimpin tidak bisa dengan model command and control. Model ini pernah cocok pada dunia militer dan jalanan era dulu. Hari ini anda harus paham soal bagaimana menggunakan kekuasaan secara efektif karena betapa terbatas kekuasaan itu. Mengapa ada propinsi berkinerja baik? Mengapa beberapa walikota dan gubernur mampu melakukan perubahan tetapi tidak di daerah kita?

NTT sebagai sebuah propinsi kepulauan mensyaratkan pemimpin yang mampu bertindak sebagai team player. Apakah ketika anda menjabat sebagai gubernur, apakah anda cukup proactive membuat jadwal untuk bertemu secara personal ke 22 bupati/walikota untuk secara sistimatis membangun benchmark pembangunan NTT secara bersama.

Membangun kepercayaan dengan kabupaten adalah hal penting. Menjadikan daerah sebagai rekan kerja tidak kalah penting. Hal-hal kecil seperti rajin mengunjungi kabupaten dan membangun kepercayaan dari tiap pemimpin di kabupaten kota akan membuat perbedaan yang besar.

Secara aktif mengundang bupati/walikota makan pagi bersama secara kolektif maupun empat mata perlu didisain secara reguler. Secara aktif dan bersama memetakan daerah-daerah rentan kemiskinan, desa-desa tertinggal dan secara bersama memikirkan persoalan-persoalan dan mengidentifikasikan nilai tambah propinsi merupakan skill yang memungkinkan keberhasilan.

 

Pengambilan keputusan dan kemampuan eksekusi

Kapabilitas pengambilan keputusan gubernur biasanya bermanifestasi dalam dua bentuk sederhana. Kemampuan mengambil keputusan dan kemampuan eksekusi agenda.

Tentang pengambilan keputusan, kita memerlukan pemimpin yang mampu risk taking (mengambil risiko). Apakah calon pemimpin anda memiliki karakter risk taking? Bagaimana ia mendemonstrasikan hal ini di masa lalu? Apakah ia cukup visioner? Mengapa ia mampu mengeluarkan kocek pribadi yang besar untuk Pilkada dengan risiko kalah tetapi tidak mampu mengeluarkan kocek untuk sekolah-sekolah yang sekarat jauh sebelum hingar bingar Piljada (pemilihan pejabat daerah)?

Apakah calon pejabat / pejabat kita memiliki kemampuan eksekusi? Bagaimana kita memprediksi si A atau si B memiliki kemampuan tersebut? Ada begitu banyak perencanaan dari tingkat desa hingga propinsi, tetapi berapa banyak rencana yang terealisasi? Mengapa begitu banyak agenda perbaikan hidup rakyat berjalan ditempat?

 

Pilkada Tanpa Politik

Mungkin yang lebih tepat bisa digambarkan situasi hari ini adalah kontestasi Piljada (pemilihan pejabat daerah) dan bukan Pilkada (pemilihan pemimpin daerah).

Politik modern sejatinya adalah sebuah mekanisme kelembagaan yang secara formal ataupun informal bekerja untuk memproduksi/reproduksi kesejahteraan rakyat. Tidak lebih tidak kurang. Sumber energi penggeraknya sejatinya dan utamanya adalah visi dan gagasan dan bukan uang.

Tentang Indonesia hari ini, kita melihat segerombolan anak-anak yang terjebak dalam tubuh orang dewasa. Entah halal atau tidak, anak-anak ini memiliki sumber daya uang yang besar untuk menggerakan tim besar untuk mengajak masyarakat memilih mereka jadi pejabat publik. Mirip gula, anak-anak ini dikerubuti para semut yang datang menyembah.

Politik anak-anak ini cukup unik. Pilkada tanpa politik berarti politik tanpa politik. Karena alat gerak bukan lagi gagasan dan visi tentang masa depan yang lebih baik. Hanya sekedar lipstick atau dekorasi Piljada. Ketika uang jadi panglima Piljada maka harapan untuk NTT yang ‘istimewa’ adalah utopia yang tak berdaya. Kita sekedar menjalankan sisi mamalia ketimbang manusia. Dan ketika ke-mamalia-an (baca kebinatangan) yang berkuasa maka politik sudah mati.

Krisis kepemimpinan ini tidak hanya terjadi di sektor pemerintahan (baik yang terpilih maupun terseleksi). Di sektor masyarakat sipil (OMS), krisis juga makin menjadi. Runtuhnya sistim pendanaan masyarakat sipil membuat para pemimpin OMS ‘terpenjara’ di bawah ketiak politisi berduit. Intelektual publikpun cenderung tertarik ke dalam pusaran politik untuk berbagai alasan terutama “merubah dari dalam”. Menariknya, perubahan seolah makin sulit terlihat.

Bagaimanapun, krisis kepemimpinan ini harus dihentikan. Ya, anda harus memulainya dari diri anda. Hari ini. Tidak bisa ditunda!

***

Documented Floods in Toineke From 1940s – 2016

Lassa, J. Boli, Y., Nakmofa, Y., Ofong, A., Fanggidae, S. and Leonis, H. 2018. Twenty years of community-based disaster risk reduction experience from a dryland village in Indonesia. Journal of Disaster Studies (JAMBA) Vol xx Issue xx, page xx-xx

Supplemental Table Documented Floods in Toineke From 1940s – 2016.

Flood Timelines Type of event Remarks

[impacts]

1948 Floods Flood inundation – 1 m height – Population was still small
1950 Floods No food problem –population was small
1967 Floods No food problem
13 Dec 1968 Floods Big floods but livestock not affected
1982 Floods Harvest failures as crops damages and swept by flood waters [PRA PMPB 2001]. First road construction and forest logging started in 1982.
1989 Floods Crops damaged and houses flooded [PRA PMPB 2001]. 1989 marked the end of the forest logging as deforestation heavily destroy Aisio Forest.
1999 Floods Secondary hazards such as diarrhoea and cholera occurred [PRA PMPB 2001]
2000 [16 May] Flash floods Some houses collapsed; Almost all houses inundated. Secondary hazards such as diarrhoea and cholera occurred caused 22 death, mostly children [PMPB emergency assessment]
2001 Water inundation Houses inundated, lost crops and livestock
2002 Water inundation Houses inundated, lost crops and livestock
2003 [13 April] Floods Houses were inundated; 150 families evacuated to Aisio Forest, bringing their small livestock.
2004 Floods and water inundation Houses inundated, lost crops and livestock
2008 Floods Houses inundated, damaged crops
31 Dec 2011 Floods 274 households were affected: Houses inundated, damaged crops
2012 [Feb-March] Floods inundation Books in school were swept away
2012 [10-11 Mar] Flood inundation Floods 2 people death. Most houses affected and some damaged [Source: Suara Pembaruan 2012; Tusalakh 2012]
2013 [28 Feb] Floods Houses and crops inundated [Tempo 2013]
2013 [20 June] Floods Houses partially inundated, damaged crops SM and Online Media;

Books in school were swept away; People were evacuated to safe zones [Pos Kupang 2013]

2013 [23 November] Floods “One day rain and Toineke is flooded” Samadara 2013
2016 [28 Feb] Floods Widespread inundation in houses; No car could pass the village temporarily [Nenohai 2016; Boimau 2016; Pos Kupang 2016b]
2016 [12 May] Floods Flood is back and many houses inundated [Pos Kupang 201a]
2016 [26-28 May] Floods Many houses inundated [Pos Kupang 2016]

Source: PMPB 2002, 2007, internal trip reports from Pikul Foundation during 2002-2004, Alamahani and Pelokilla 2010, various media and social media reports.

 

Selamat Jalan Yulius Nakmofa – Aktivis PRBBK Indonesia

Yulius Nakmofa [Sumber Gambar: Dr Merry Kolimon]

Yulius Nakmofa [Sumber Gambar: Dr Merry Kolimon]

Bersama Yulius Nakmofa dan Alex Ofong, kami berangkat ke Palu suatu waktu di pertengahan tahun 2003. Perjalanan ini bagian pertama dari serial training community-based disaster management [ #CBDRR #PRBBK ] yang disponsori Yayasan Pikul dan PMPB Kupang di Indonesia Timur termasuk Kalimantan dan Sulawesi. Di Palu, kami di fasilitasi rekan-rekan LPS-HAM Palu.

Tapi ada yang mengganjal di hati Yus Nakmofa. Katanya: “mati katong, Palu ini sarang aktivis LSM yang kemampuan fasilitasinya di atas rata-rata. Karmana katong (bagaimana kita) bisa tunjukan kalau katong (kita) bisa fasilitasi secara partisipatif?” Salah satu pentolan aktivis Palu yang dikenal Yus dan kaliber dalam proses-proses fasilitasi komunitas dan LSM adalah Chalid Muhamad (mantan direktur eksekutif JATAMNAS dan WALHI), yang juga pendiri Yayasan Pikul dan mengambil peran ketua Board Yayasan Pikul era paska reformasi. Yus dan Alex sering melihat kualitas fasilitasi Chalid dari jarak dekat. Kualitas Chalid menjadi semacam terror bagi aktivis-aktivis yunior.

Sebenarnya ada hal tak terlihat yang lebih menghantui Yus. Bagi Yus, aktivis-aktivis Palu lebih kritis secara ideologis. Sedangkan di NTT, saat itu, mungkin lebih pragmatis. Tentu kita ingat bagaimana para aktivis dari suatu kota mencoba mengirimkan celana dalam sebagai simbol kritik pada aktivis kampus NTT yang tak mampu berdemo secara memadai di tahun 1998. Reputasi aktivis mahasiswa Kota Kupang tentu lebih tercoreng lagi dengan demo sektarian yang berujung pada konflik sektarian tahun 1998. Di arena aktivis LSM NTT pun memang sangat sedikit yang terbiasa dengan narasi-narasi kritis a la kiri yang biasanya menginspirasi perlawanan terhadap ketidakadilan social dan watak predator negara. Bukan karena tidak mampu secara textual. Secara textual, hitung saja mantan-mantan seminari yang belajar filsafat dari Seminari level SMP hingga perguruan tinggi yang membanjiri sektor LSM. Ini soal jejak langkah aktivis yang bertransformasi dari LSM generasi pertama (model Sinterklas) ke generasi ketiga (model advokasi kritis). Pasifikasi melalui text kitab suci menjadi pelengkap kegagapan aktivis daerah kering ini.

Kembali ke Yulius Nakmofa, tanpa bicara kiri atau kanan, ia adalah salah satu aktivis tipe pekerja. Orientasi ke bawah, ke komunitas, di jalaninya secara konsisten selama 25 tahun. Dalam dua puluh tahun terakhir, dia salah satu yang paling konsisten di dalam gerakan membangun ketahanan komunitas-komunitas marginal terhadap bencana. Ia juga menjadi guru dengan melatih aktivis-aktivis dan rekan-rekan Pemda mulai dari NTT hingga Aceh, Sulawesi, NTB dan sebagainya.

Memulai karirnya sebagai fasilitator IDT (Inpres Desa Tertinggal), program pengentasan kemiskinan Orde Baru yang dirancang 1992 dan on road sejak 1994. Yulius pernah tinggal 3 tahun di Besikama dan beberapa desa dan menyaksikan bagaimana investasi-investasi pembangunan sering hancur karena banjir. Yus memang jenaka sehingga anda mungkin saja gagal focus pada pengetahuannya yang dalam tetapi sering kurang artikulatif dan dibungkus dalam humor-humor, mati ketawa ala Jus Nakmofa.

Tiga hal yang belum saya selesaikan dengan Yus: 1 memberikan kado artikel jurnal internasional yang kami tulis bersama (sudah diterima dengan status revisi); 2 menuliskan biografinya dan 3, bertemu muka di Natal 2017 ini untuk menyelesaikan perang dingin dengannya dalam 7 tahun ini. Karena orientasi ke komunitas dan lapangan, PMPB Kupang memang kemudian punya visi yang tidak ekspansif dalam skala yang lebih luas. Visi Yus adalah menjadikan aktivis-aktivis PMPB Kupang menjadi pekerja lapangan. Sedangkan visi saya adalah melatih staf-staf PMPB dan mendorong mereka belajar setinggi mungkin untuk menjadi tangguh yang bisa kerja di mana saja di planet ini. Karena tidak seperti yang dikonstruksi aktivis-aktivis di pusat kekuasaan dan pusaran uang bencana di tanah Jawa. Rekan-rekan di PMPB Kupang (sebelumnya FKPB) sejak tahun 1998/1999 sudah ikut kursus community-based disaster management di Bangkok dan Manila.

Kembali ke cerita pelatihan di Palu. Di akhir training, para peserta memberikan nilai A++ kepada kami bertiga. Saya termasuk yang optimis. Sebagai gelandang, saya percaya pada kekuatan Yus dalam pendekatan partisipatf dan mampu membuat suasana kelas rilex. Di desa-desa yang pernah kami datangi bersama baik di Timor, Alor maupun Flores, Yus mampu menunjukan pada yunior-yuniornya bahwa dengan sumber daya terbatas, batu kayu dan daun, proses fasilitasi tetapi bisa lancar bahkan powerful dalam menfasilitasi pemahaman soal risiko, soal bencana, soal penghidupan. Gesture-nya di lapangan begitu halus dan alamiah. Ilustrasi-ilustrasi dan humornya membuat pengetahuan teknis lebih gampang dikunyah peserta. Menggabungkan kekuatan Alex Ofong, jebolan filsafat Ledalero terbaik di angkatannya membuat hidup lebih baik. Saya selalu berharap kami bertiga bisa tetap menjadi pelatih dalam tim yang sama. Ibarat Trio Barcelona  (Neymar Messi Suarez) atau Real Madrid (Ronaldo Bale Benzema). Sayang, itu menjadi kesempatan yang pertama dan terakhir kami bertiga berada dalam tim kepelatihan yang sama.

Bro Yus, kamu pergi terlalu cepat. Selamat Jalan. Tenang dalam keabadian. Nama dan jasamu tetap dikenang!

***

Catatan: PRBBK = Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas