Indosasters

Home » Articles posted by indosasters

Author Archives: indosasters

Book Launch Perempuan (Tidak) Biasa di Sumba Era 1965-1998 oleh Martha Hebi

Book Talks and Launching:

“Perempuan (Tidak) Biasa di Sumba: Era 1965-1998”

Karya Martha Hebi (Aktivis Perempuan Sumba)

Hari/tanggal: Selasa, 11 Agustus 2020

Jam               : 18.30 WIB (Jakarta) atau 19.30 WITA (Kupang)

Lokasi          : Facebook dan Youtube Forum Academia NTT

Pembicara:

  1. Ita Fatia Nadia (Peneliti dan Penulis Sejarah Perempuan)
  2. Diah Irawaty (Pendiri LETSS Talk; Kandidat PhD Socio-Cultural Anthropology di State University of New York (SUNY) Binghamton, NY)
  3. Meylani Yo PhD (Dosen UMN)

Moderator: Dr. Jonatan Lassa (Moderator Forum Academia NTT)

Forum Academia NTT is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Book Launch Perempuan (Tidak) Biasa di Sumba, Era 1965-1998 oleh Martha Hebi
Time: Aug 11, 2020 06:30 PM Jakarta

Join Zoom Meeting: https://bit.ly/3fHpzkj
Meeting ID: 873 1831 5213
Passcode: PSumba2020

Cornelis Lay: Interaksi Membentuk Karakter [Obituari]

Tulisan tentang Cornelis Lay ini sengaja tidak diubah dari bentuk aslinya 22 tahun silam. Tahun 1998. Waktu itu ia diwawancarai sebagai salah seorang role model kami, para mahasiswa di Jogja. Jadi kumpulan narasi mereka sengaja menjadi bahan belajar kami. Sengaja mereka yang terpilih berasal intelektual, aktivis, seniman, penulis, pendidik, dan filsuf untuk diabadikan dalam buku yang bertajuk Belajar Untuk Hidup. Bukan sekedar belajar untuk dapat gelar. Buku ini diterbitkan secara eksklusif untuk para mahasiswa baru tahun 1998 sebagai ‘Buku Suci Ospek’. Buku ini sendiri juga menjadi salah satu artefak sejarah, beberapa orang yang ditulis sudah meninggal, dan ada penulisnya pun yang sudah meninggal.

Pada tahun-tahun itu, tahun 1990an, salah satu kantong gerakan mahasiswa di Jogja juga muncul dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dan Unit Penerbitan Mahasiswa PASTI juga menjadi salah satu simpul gerakan. Tulisan ini hasil wawancara salah seorang mahasiswa yang kebetulan sekota asalnya, dari Kupang yang waktu menjadi Pemred PASTI, Elcid Li.

(Ya, Bu Ne’I demikian panggilan kami sesama anak daerah dari Kupang biasanya keras mendidik. Ia hanya berpesan, cari jalan sendiri, dan bikin jaringan sendiri. Pesannya adalah petuah dan dikerjakan hingga hari ini. Selamat jalan Bu Ne’i! Kakak dan tetua Perkuray (Persaudaraan Kupang Raya)) Selamat bertemu dengan Mas Riswanda Imawan, salah seorang Rajawali yang pergi jauh lebih awal.) Banyak cita-cita 98 yang masih menjadi PR bersama.)

Cornelis Lay: Interaksi Membentuk Karakter

Conny, demikian ia biasa dipanggil. Lahir di Kupang, Nusa tenggara timur. Setelah lulus SMA Negeri 1 Kupang,  ia akhirnya terdampar di Jurusan Ilmu Pemerintahan  Fisipol UGM (S1) 1980- 1987. Memperoleh gelar master di International Development Studies di St. Mary’s University Canada (S2)1989-1991. Sekarang menjadi staf pengajar Fisipol UGM dan penulis, dan pengamat politik.

Anak daerah

Seperti banyak orang dari daerah saya pengen sekali bisa sekolah di Jawa tetapi informasi dan pengetahuan tentang sekolah dan segala macam mengenai Yogya sangat minim. Satu-satunya yang saya ketahui adalah di Yogya ada Universitas Gadjah Mada.

Memang waktu itu saya belum tahu betul berapa besar dan betapa berpengaruhnya Universitas ini dalam jajaran perguruan tinggi negeri. Setelah sampai di Yogya kok nama Gajah Mada ternyata cukup besar banyak diperhitungkan orang. Itu saya ketahui kemudian. Dalam masa persiapan sekolah SMA di Kupang tidak banyak informasi saya peroleh. Pada tes pertama saya nggak lolos di Gajah Mada ya karena saat saya datang, tes sudah ditutup.

Saya kemudian memutuskan untuk ikut tes di Universitas Airlangga karena tingkat kompetisi yang begitu tinggi sementara kualifikasi pendidikan dari daerah apalagi di NTT sangat rendah akhirnya saya tidak lolos tes pertama. Itu sungguh mengecewakan, setelah itu memang ada banyak pilihan di perguruan tinggi swasta tapi standarnya sangat tinggi. Bagi rata-rata orang daerah itu merupakan beban ekonomi yang sangat besar, jadi karena hasrat untuk sekolah besar sekali, ya sudahlah tunggu agar bisa masuk ke UGM saja. waktu itu kan biaya kuliah Sangat murah, Cuma Rp. 15.000,00 per semester. Sambil menunggu, saya mengikuti bimbingan tes. Tes lagi, akhirnya bisa juga lulus di UGM.

Awal-awal kuliah, seperti juga banyak anak daerah yang merasa besar di daerahnya sendiri, lingkup pergaulannya tebatas. Ketertarikannya mahasiswa dari Kupang pada lembaga atau organisasi mahasiswa, sangat minim. Tapi, secara bertahap kami mulai bisa melihat. Ternyata ada banyak organisasi, banyak orang terlibat aktif. Akhirnya, saya masuk; beraktivitas, belajar dan berorganisasi.

Saya bersyukur bisa cepat belajar, cepat melihat banyak persoalan. Ya, mulai ada kompetesi yang sangat sehat dan kuat, terutama di kalangan aktivis. Ini untuk membuktikan, bawa akivitas di kampus bukan kompensasi melarikan diri dari kemampuan. Saya merasa kombinasi aktivitas-aktivitas kemahasiswaan—sekaligus intensitas diskusi di antara kawan-kawan dan kelompok-kelompok—sangat luar biasa pada zaman itu. Memang, secara pribadi saya mengalami kesulitan uang yang luar biasa ketika kuliah. Namun saya akhirnya harus berusaha sendiri menemukan solusinya.

Ndesa, Survive

Yang menarik, Yogya waktu itu masih sangat ndesa. Bentuk-bentuk kehidupan, seperti yang sekarang terkenal di stasiun, dan macam-macam lainnya, tidak menjadi ganjalan. Itu sudah menjadi gejala umum. Namun, itu bukan penyelesaian atau model dari mahasiswa ataupun anak-anak SMA zaman itu.

Awal tahun 80-an, semua hal memang sangat sulit di Yogya. Sampai tahun 1982, belum ada bus kota. Saya naik Colt. Kalau ke kampus, numpuk jadi satu dengan segala macam barang. Juga, seperti biasanya, mahasiswa yang susah itu yang dari daerah-daerah. Makanya kalau makan, misalnya makan tempe; makan tiga bilang satu, makan empat bilang dua. Semua gejala itu normal terjadi. Sementara pergaulan lintas etnik, lintas agama mulai berlangsung baik. Kami berusaha bersama memecahkan berbagai masalah, terutama ekonomi. Lalu, saya temukan salah satu cara agar bisa survive.Yang saya lakukan, ialah mulai menulis, mengirim ke koran dan sebagainya. Tulisan-tulisan itu mulai ada yang dimuat. Tetapi karena waktu itu, saya tidak begitu percaya diri. Saya pakai nama samaran ‘Conny’. Mungkin banyak orang sampai saat ini lebih tau ‘Conny’. Nama itu dipakai dalam begitu banyak tulisan sampai pertengahan tahun 80-an. Begitu awalnya.

Saya bertahan hidup dengan nama itu dan terus menulis. Meski ada juga kiriman dari kakak, orang tua, sekian bulan sekali dengan jumlah yang sangat kecil. Bagi saya, yang luar biasa adalah perluasan wawasan saya, lewat keterlibatan dalam berbagai organisasi, intensitas membaca dan sebagainya. Terus terang di Kupang saya tdak pernah baca Koran. Nggak tahu tokoh-tokoh itu dan seterusnya. Dari aktivitas itu, tumbuh motivasi melakukan hal-hal di luar sekedar kuliah. Saya kira itu ‘perjalanan umum’.

Lewat Interaksi

Ada hal lain yang ingin saya garis bawahi. Setelah melewati perjalanan kuliah, saya sadar. Ternyata pembentukan jaringan, hubungan sosial di antar berbagai kelompok masyarakat. Lewat interaksi kegiatan-kegiatan intern kampus maupun antar kampus, cukup memainkan peran yang sangat besar dalam menggembleng kita. Membentuk karakter, visi, bahkan moralitas kita. Semua itu menopang karir selanjutnya. Saya merasa, kalau tidak mempunyai relasi sosial yang luas di kalangan kawan-kawan mahasiswa di zaman kuliah, sangat sulit mmbayangkan saya akan bisa dengan gampang muncul di mana-mana.

Saya tekankan, kapasitas individual seseorang tanpa kemampuan membangun relasi sosial yang baik, hampir mustahil dia bisa tumbuh dan berkembang secara baik. Kapasitas untuk mengembangkan relasi sosial itu sangat ditentukan oleh hasrat beberapa hal ada dari kita lebih mengkonsumsi banyak waktu. Kadang-kadang ada kuliah terbengkelai. Tetapi pasca kuliah, kita bisa mengejar ketertinggalan jauh lebih cepat dari orang yang sekedar kuliah.

Kepedulian terhadap banyak hal muncul secara naluriah. Ketika masiih di daerah dan hidup susah, menjadi terkonsep setelah mengalami pengalaman hidup bersama kawan-kawan organisasi. Apa sih, kenapa kita peduli orang susah, orang miskin? Kenapa harus berjuang untuk keadilan? Semua itu menemukan bentuknya secara konseptual. Justru setelah berinteraksi dengan banyak kelompok, banyak orang.

Yang lebih penting adalah proses moderasi atau pengurangan ekstrimitas kelompok yang bersifat tertutup. Seperti, merasa suku, daerah, agama sendiri yang lebih besar, lebih baik—mengalami penurunan secara bertahap. Akhirnya, mencapai suatu fase di mana kita melihat bahwa semua orang, etnik, agama, sama penting. Semuanya sejajar. Kalau ada dialog, itu bisa dikerjakan dengan baik. Tapi harus dipahami betul. Untuk keterlibatan awal dalam aktivitas organisasi, seseorang harus bersedia menjadi pengikut, mengikuti aturan main. Kadang-kadang, dalam hubungan social itu, yang ada bukan aturan organisasi. Tapi aturan-aturan sosial yang muncul. Ya, kalau beli rokok, ya beli rokok. Kalau harus di belakang, ya di belakang. Ini proses kaderisasi, proses pematangan. Luar biasa! Proses ini akhirnya membentuk kita untuk siap, menerima, mau menjadi pemimpin atau pengikut dan seterusnya.

Persahabatan, Lingkungan

Hal lain, saya kira penting juga. Misalnya, kita dapat menemukan bentuk-bentuk persahabatan yang lebih tulus, yang benar dan lebih baik. Bahkan, kalau kita bisa menjaganya, kita nggak bisa mengkhianatinya setiap saat. Saya kira, hal-hal semacam ini tidak bisa, tidak akan pernah kita dapatkan dari kuliah-kuliah, atau dari diktat-diktat.

Bagi saya, soal komitmen, loyalitas pada idealisme, atau pemihakan pada masyarakat, lebih merupakan post-pembentukan-watak yang distimulasi oleh lingkungan kita, bukan hasil dari bacaan-bacaan kita. Hal-hal seperti ini sebenarnya, ikut menentukan perkembangan kita. Bahkan,kalau secara ‘konyol’ ya, karir kita juga akan sangat banyak ditentukan oleh alam seperti ini.

Yang lain saya kira, motif-motif ekonomi yang rendah dalam relasi sosial kita dalam organisasi, zaman itu. Persaingan di antara organisasi memang sangat kuat. Tetapi motif-motif ekonomi, misalnya, masuk organisasi untuk dapat uang, ikut berpengaruh. Kadang-kadang, sengketa relasi sosial dalam organisasi dimulai dari hal seperti itu. Nah, segala proses dalam pengalaman seperti itu bisa menolong kita sehingga tidak kaget.  Banyak mahasiswa ke kampus hanya untuk kuliah. Dari ruang kuliah, langsung ke kamar belajar. Begitu terus. Lalu, ikut ujian dan selesai kuliah. Tapi, ketika berhadapan dengan realitas konkret, dia kaget. Bisa saja karena kaget, kemudian dia mengikuti arus kegilaan yang muncul tiba-tiba. Atau, dia frustasi karena kenyataannya begitu berbeda. Tidak seperti zaman dia kuliah, kalaau kita berada dalam lingkaran organisasi, dalam berbagai bentuk diskusi dan aktivitas, akan menolong kita untuk mengenal banyak sekali realitas di masyarakat. Hal itu mungkin terjadi karena kita memiliki kesempatan pengendapan, bukan mimpi! Mungkin, saya termasuk orang yang beruntung. Bisa melewati —dalam arti sesungguhnya—sesuatu yang belum atau tidak pernah terbayangkan ketika masih di Kupang. Dapat anda bayangkan jika sampai tahun 1979 baru ada dua SMA Negeri di seluruh NTT. Satu di Alor dan satunya lagi di Kupang. Saya dulu hidup di lingkungan yang sangat terbatas sekolahnya, gurunya pun hidup di lingkungan yang sangat terbatas sekali, apalagi fasilitasnya. Tetapi akhirnya saya bisa memasuki sebuah dunia pergaulan yang jauh lebih besar dari sekedar dunia Universitas. Saya bertemu dengan sekian banyak orang, mulai dari ujung Aceh sampai ujung Irian. Bisa berdiskusi, beraktivitas. Saya kira, Itu merupakan pengalaman luar biasa untuk mengenal Indonesia lebih baik.

Soal studi

Studi setiap orang harus punya prinsip. Tak ada alasan untuk gagal dalam studi. Tidak ada alasan untuk menjadi nomor 2, nomor 3 atau nomor 4. Saya kira setiap mahasiswa siapapun juga harus punya keyakinan diri. Sekaligus punya motivasi. Bohong menjadi yang terbaik itu merupakan pilihan yang- tidak bisa tidak- harus dipenuhi. Memang untuk itu akan melibatkan banyak hal.

Zaman saya kuliah dulu ada taruhan. Misalnya kalau seorang kawan dapat nilai A, ya di traktir sate. Ada kompetisi yang sangat sehat. Jelas itu mendorong kita untuk banyak membaca, untuk sungguh-sungguh belajar. Lantas apakah pekerjaan kawan- kawan cuma belajar? Belajar ya belajar, tapi ada saja aktivitas umumnya, orang-orang muda pada zaman itu. Secara normal ya dilakukan. Bisa jadi main billiard sampai pagi, nonton film, pergi jalan-jalan atau ke luar kota. Semua kegiatan tetap berjalan normal. Ada waktunya sesuai kebutuhan.

Ada satu yang harus disadari dan tidak pernah bisa berubah. Pertama, tujuan kita adalah studi. Kedua kita memang perlu bergerak dalam kerangka ideal itu. Namun kita juga harus bisa membangun relasi sosial dan mulai belajar berorganisasi. Bagi saya itu sedikit banyak, tetapi menjadi persoalan dari setiap kehidupan kita sebagai mahasiswa. Kapan dan dimanapun anda berada.**

Tambang NTT dan Dunia Persilatan Antar Fundamentalisme?

Selasa, 7 Juni 2011 02:22

Oleh  Jonatan Lassa (Anggota Forum Academia NTT, Indonesia Research Fellow (Post-doctoral) di Ash Center, Harvard Kennedy School, Harvard University)

DALAM hal tambang, mana yang Anda pilih: ekonomi atau lingkungan? Bila Anda adalah pekerja LSM lingkungan, kemungkinan Anda memilih ekologi. Bila Anda penganut paham fundamentalisme ekologis, maka lingkungan adalah harga mati, insentif sebesar atau sekecil apa pun dari sumberdaya alam tidaklah penting.

Kelompok ini kemudian mendekati akar rumput untuk ‘disadarkan’ untuk ‘bertobat’ menuju jalan benar menebus kerusakan alam. Kelompok ini (selanjutnya Kelompok Pertama) dalam bentuk ekstrim disebut dengan nama eco fascism atau juga deep ecology. Dalam perdebatan tambang, tipikal kelompok ini adalah secara tegas menolak tambang secara total dan jarang parsial.

Sebaliknya, bila Anda adalah pemerintah daerah atau bupati dan perusahaan swasta, maka besar kemungkinan Anda memilih ekonomi.

Bila Anda penganut fundamentalisme pasar, maka gampang ditebak, Anda memilih ekonomi ketimbang lingkungan hidup, dengan harga apa pun, meski itu berarti penyingkiran hak-hak rakyat setempat pada tanah, air dan udara yang sehat. Bisa dipahami karena Anda berjarak (liveout)  dari risiko-risiko yang ditimbulkan. Kelompok ini mendekati aktor-aktor lokal termasuk akar rumput dengan argu-mentasi insentif ekonomi. Bila perlu, tokoh adat, toko agama dan preman lokalpun disuap untuk mendukung. Kelompok pro-ekonomi kemudian dilabel dalam perdebatan-perdebatan saat ini di media-media lokal sebagai pro neo-liberalisme.

Sebagaimana fundamentalisme agama dikritik karena hanya menggunakan teks tunggal dalam memahami semesta dan realitas kompleks, begitu pula fundamentalisme lingkungan maupun fundamentalisme pasar. Dialog-dialog pun tersendat. Di koran-koran kita ha-nya melihat binary thinking (0 atau 1), hitam atau putih. Mati atau hidup. Lingkungan atau ekonomi. Ekonomi atau lingkungan. Tidak ada ‘ekonomi lingkungan’ maupun ‘lingkungan ekonomi’.

Menurut penulis, kedua kelompok ini kelompok malas pikir karena logikanya terjebak pada pendekatan OAFAC (one approach fit all context – atau satu pendekatan untuk semua konteks). Satu doktrin advokasi lingkungan ataupun ekonomi dipakai untuk semua konteks. Flores sama dengan Timor, Timor sama dengan Australia, Australia sama dengan Kalimantan. 1000000 konteks, satu kitab.

Data-data statistik pun jadi penghias sekadar membangun legitimasi ‘kitab suci’ masing-masing – ini dikenal dengan nama ‘politik perang data’. Maka bagi fundamentalist pasar, semua sumber daya alam bisa diuangkan. Fundamentalist ekologi, istilah sumber daya alam pun adalah sebuah kesalahan karena alam janganlah dilihat sebagai uang dan jangan diganggu sama sekali.

Di NTT, perang antara dua kelompok ini pada suatu masa tentu dimenangi oleh pihak kedua (kapitalis) dan dalam masa yang lain di konteks tertentu pihak pertama (pro-ekologi). Karena pihak kedua adalah kaum marginal dengan tipikal sebagai berikut: kalau bukan kelompok akar rumput yang ‘diberdayakan’ (oleh LSM), maka mereka adalah kelompok kelas menengah, berpendidikan tinggi, berbasis di kota dan memiliki jaringan ide, ideologis dan juga finansial (yang tentunya terbatas) dan karena-nya sering dilihat sebagai kelompok pengganggu penguasa, sehingga media menjadi tumpuan untuk memberitakan peristiwa-peristiwa ‘unjuk rasa’.

Perlu ditegaskan bahwa keduanya datang dari alasan-alasan ‘demi kebaikan umat manusia’ –  mirip argumentasi fundamentalisme agama ‘untuk keselamatan manusia.’ 1000000 bencana, 1 penjelasan: ‘karena Tuhan menghukum’ atau ‘karena salah dan dosa manusia’ (pendekatan ala mengutuk korban atau kepemimpinan) – tentu ter-gantung jenis fundamentalisme yang dianut.

Apakah ada jalan tengah? Ada. Tetapi jalan tengah dicurigai para fundamentalists (ekonomi maupun ekologis) sebagai kaum kompromistis, kalau bukan penakut alias pengecut!

Pendekatan jalan tengah bicara soal 1000000 konteks 1000000 kitab, karena tiap konteks berbeda. Bagi jalan tengah, manusia tidak harus melihat semuanya dalam kaca mata pasar. Sebaliknya juga, manusia tidak harus melihat semuanya dalam kaca mata ekologis radikal karena toh radical ecologist pun konsumen tambang, jujur ataupun tidak. Radikalist pasar pun hidup bergantung pada kesehatan ekologis, jujur atau pun tidak. Manusia adalah makhluk ekonomi sekaligus manusia hanya bisa mempertahankan masa depannya dengan lingkungan yang sehat. 

Kecurigaan ini dipahami karena penggunaan teks tunggal dalam fundamentalisme agama, yang lainnya setara dengan kekafiran. Media yang mencoba memuat keduanya sering diprotes dan dicap ‘sudah dibeli’ salah satu pihak. Dalam studi kebijakan lingkungan (yang penulis anut), ada jalan ketiga yang memilih keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan.

Dalam dunia yang saling bergantung (secara lingkungan maupun ekonomi), orang butuh uang untuk hidup dan tidak mungkin hidup tanpa lingkungan hidup yang sehat.

Tetapi jalan ketiga pun tidak tunggal. Selalu ada varian dan mungkin berat sebelah – bahkan pengkianatan pada salah satu kubu. Dalam studi lingkungan, ada ilmu ekonomi lingkungan (environmental economics) yang mencoba membuat valuasi ekonomi atas alam-lingkungan dan keputusan untuk eksploitasi didasarkan pada rasionalitas cost-benefit analisis.

Pendekatan ekonomi lingkungan dikritik karena berat sebelah ke ekonomi – kemudian dengan melahirkan generasi baru seperti economi ekologis (ecological economics) yang mencoba mereformasi environmental economics dengan memberi-kan bobot yang lebih pada ekologis. Tetapi dasar korup, akademisi yang pro ecological economicspun bisa dibeli, kalau tidak bisa diteror.

Argumentasinya adalah karena lingkungan ekologis merepresentasikan kepentingan manusia – karenanya keberlanjutan (sustainabilitas) lingkungan ekologis adalah keberlanjutan manusia. Sebaliknya disadari bahwa makhluk manusia membutuhkan ekonomi, sehingga argumentasi ekonomi adalah soal kepentingan manusia. Keduanya datang dari ‘maksud baik’ dengan pendekatan berbeda, dan tentu memiliki keuntungan dan risikonya masing-masing.

Kembali ke tambang di NTT. Bagaimana menjembatani dua kubu fundamentalisme pasar dan lingkungan? Risiko bagi cara berpikir binary adalah mereka serta merta menolak kebijaksanaan jalan tengah yang datang dari refleksi-refleksi  lintas ilmu, lintas generasi dan lintas budaya ekonomi dan lintas budaya ekologis, lintas isme, lintas pengalaman. NTT membutuhkan munculnya gerakan-gerakan ‘jalan ketiga’ dari pihak-pihak moderat lingkungan – moderat pasar.

Alasannya, hanya kalangan moderasi dan modesti  yang mampu membuat dialog-dialog yang setara dan egaliter dan peduli dengan detail kehidupan yang terlalu kompleks untuk direduksi dalam logika binary. Kaum moderat pun diharapkan ‘menyelamatkan’ para mahasiswa dari cengkraman fundamentalisme pasar maupun fundamentalisme ekologis yang anti dialog – dan tentunya yang tidak diharapkan adalah gerakan anti pengetahuan yang berbasis empiris. Toh, apa artinya empirik (baca: data dan informasi bila hanya berakhir melayani penguasa lalim?)

Para pemda, belajarlah mendengar gerakan-gerakan anti tambang. Yang perlu Anda tahu, sebagian gerakan advokasi tambang bukan datang dari mahasiswa-mahasiswa maupun aktivis-aktivis yang kompensasi kegagalan akademis mereka (ataupun hasil indoktrinasi kitab ekofasis tunggal – walaupun ada dan tidak sedikit tentunya), tetapi datang dari profesional dan intelektual yang studi tambang secara bertanggung jawab.

Suara anti tambang tidak harus direduksikan pada anti ekonomi, tetapi itu bisa memiliki banyak makna. Salah satunya pro-ekonomi dalam kaca mata jangka panjang, di masa yang akan datang. Salah satunya adalah bermakna simbol tentang pentingnya masa depan rakyatmu berbasis ekologi yang sehat dan merupakan tugas Anda untuk secara kreatif mencari solusi ekonomi dengan cara lain (sektor lain yang potensial).

Mungkin, kreativitas anggaran APBD dan reformasi birokrasi untuk pelayanan hak-hak dasar lebih urgen dari eksploitasi alam terutama di tengah konteks di mana sumber daya manusia yang terbatas di SKPD-SKPBD (seperti Badan Lingkungan Hidup Daerah dan seterusnya) maupun kelangkaan tenaga ahli yang menjamin kualitas (perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi) lingkungan di pemda-pemda dan institusi AMDAL yang cenderung korup.

Pemerintah daerah perlu menerapkan stick and stick (sanksi dan insentif) bagi para pelaku pertambangan. Institusi agama yang memiliki kapasitas intelektual dan social capital perlu membebaskan diri dari ekonomi pasar maupun eco-fasis karena tanpa menjadi fasilitator yang tidak berat sebelah, Anda tidak mungkin secara jujur bisa menyelesaikan masalah Anda: menerima manfaat tambang melalui umat dan ‘persembahan’ investor sambil berpura-pura pro lingkungan.

Bagi para mahasiswa yang berpikir soal kesempatan kerja, NTT membu-tuhkan lahirnya LSM-LSM yang moderat, yang walaupun kemudian disebut ‘banci’ dan ‘kompromistis’, tetapi di tangan kaum moderatlah NTT bisa mendengar secara imbang terkait kepentingan ekonomi dan lingkungan. Pro-kontra ini akan selalu terjadi hingga ratusan tahun ke depan. Kesadaran akar rumput pun perlu dibangun secara imbang tanpa terjebak pada isme-isme yang bersaing menjajah mental mereka.
Universitas adalah tempat di mana ‘revolusi-revolusi’ sosial harusnya dipersiapkan.

Menyelesaikan masalah tambang yang bersifat multidimensi, universitas-universitas perlu secara serius meresponi bukan sekadar dengan respon konvensional (sekadar memproduksi alumnus-alumnus yang terjebak dalam dua fundamentalisme  di atas?) tetapi dengan proaktif mengintegra-sikan elemen-elemen yang memberdayakan mahasiswa seperti: kesadaran tentang naiknya permintaan raw material (termasuk mineral tambang) terutama dari negara-negara raksasa ekonomi seperti China, dan Jepang (terutama  pasca tsunami 2011) dan implikasi pada ekologi lokal di NTT.

Masalah lingkungan bisa didekati dengan belasan ilmu dan bukan urusan excavator saja didukung rumus-rumus eksplorasi geologis tetapi juga diperlukan ilmu ekonomi politik lingkungan, sosiologi-antropologi lingkungan, psikologi sosial lingkungan, budaya lingkungan, sejarah lingkungan, geografi sosial, teknik lingungan, kebijakan publik lingkungan, kesehatan lingkungan dan lain sebagainya.

Pertanyaannya adalah apa yang universitas-universitas pelajari dari pro-kontra pertambangan? Haruskah menunggu peneliti-peneliti dari luar negeri ataukah secara proaktif membangun tradisi akademik yang terus gelisah dan mau berkontribusi bagi perdebatan pro-kontra ekonomi versus lingkungan pertambangan? Bagaimana posisi Anda bapak-bapak (dan ibu?) rektor?


Tulisan ini bukan memihak fundamentalisme yang lain seperti fundamentalisme sains. Opini ini bersifat membagikan kesadaran kritis bagi para mahasiswa dan calon mahasiswa, silahkan adik-adik lihat kata-kata kunci di atas dan dipelajari secara kritis dan diputuskan sesuai ‘isme’ masing-masing. Indonesia membutuhkan munculnya gerakan-gerakan baru yang bernafsu membangun dialog, mencari solusi jamak (bukan tunggal). *


Artikel ini telah tayang di pos-kupang.com dengan judul Tambang NTT dan Dunia Persilatan Antar Fundamentalisme?, https://kupang.tribunnews.com/2011/06/07/tambang-ntt-dan-dunia–persilatan-antar-fundamentalisme?page=3.

Call for Paper – Calling for Change in Disaster Studies

Calling for Change in Disaster StudiesCall for Papers for Special Issue of Disaster Prevention and Management

There is a surge in the academic responses to the global rise of risks and disasters, indicated by the worldwide increase in peer-reviewed journals and grey literature over the last two decades. While this is a good sign of progress, it is time to ask whose voice gets heard and who are left behind in the field of knowledge production. We observed that the hegemony of Western scholarship dominates the production of disaster risk reduction, prevention and management knowledge and solutions. While we observe changing trends, we believe that global disaster and risk scholarship lacks representation from most of the ‘at-risk’ and ‘disaster hotspots’ and most vulnerable places, including low and medium income countries.

Recently, a collective of disaster and risk scholars developed a manifesto which calls for inclusive disaster and risk research. This call for papers is part of the imperative of this manifesto titled “Power, Prestige & Forgotten Values: A Disaster Studies Manifesto”. The manifesto aims to create an alternative future where local epistemologies and indigenous accounts of disasters and risks can have an adequate shared space in disaster studies. This special issue, therefore, extends a call for papers that promote knowledge plurality by valuing local ontologies and epistemologies, whenever appropriate, to decolonise disaster studies and move beyond the “well” established western approaches, sources, concepts, methodologies, values and languages that are predominantly outsiders to the disaster and risk hotspots.

The aim of this special issue is to challenge the disaster and risk research status-quo and pave the way for a new thinking beyond the established paradigms, hoping for a change in thinking around disaster and risk education curriculum and pedagogies.

We, therefore, call for submissions from researchers and practitioners from around the world seeking to challenge the status quo of disaster and risk research. We strongly encourage researchers from the most at-risk countries and disaster and risk hotspots. We also encourage equitable collaborations between local and non-local researchers. We encourage both theoretical and empirical transdisciplinary contributions.

This special edition calls for papers that share the spirit of the above-mentioned manifesto. The typical questions to be answered can be: how to decolonise disaster and disaster risk studies research and move beyond the current established sources, concepts, methodologies and languages that dominate disaster and risk research? How to create a research ethos that promotes higher representation from vulnerable and marginal research communities? How to create a system of incentives that can be respectful, reciprocal and create genuine relationships between “local” and “external” researchers in disaster studies? How to transform our methods and our allocation of resources to suit the ethos of the manifesto? How to engage non-traditional knowledge creators as part of transdisciplinary research?

It also encourages submissions of all kinds, from short opinion pieces and commentaries to full research papers addressing some pertinent questions in the field of disaster studies.

Possible themes

  1. Decolonising disaster research
  2. Disaster research alternatives
  3. Disaster research ethics
  4. Disaster epistemologies
  5. Disaster research and local epistemologies
  6. Issues of cultural sovereignty in disaster research
  7. Gender/Feminist perspective to disaster studies
  8. Subaltern disaster studies
  9. Transdisciplinary disaster risk research

Please submit your abstract of 500-700 words using this Google Form. You can also send your abstract to insideoutdpm@gmail.com

Deadline for abstract submission: September 30th, 2020.

The abstracts will be reviewed by the guest editors of this special issue. Authors of selected abstracts will be notified by 25 October 2020. The deadline for submission of full papers is 26 February 2021. Individual papers will be published online as EarlyCite shortly after being accepted. The special issue will be published in January 2022.

Guest Editors

Calling for Change in Disaster Studies

Call for Papers for Special Issue of Disaster Prevention and Management

There is a surge in the academic responses to the global rise of risks and disasters, indicated by the worldwide increase in peer-reviewed journals and grey literature over the last two decades. While this is a good sign of progress, it is time to ask whose voice gets heard and who are left behind in the field of knowledge production. We observed that the hegemony of Western scholarship dominates the production of disaster risk reduction, prevention and management knowledge and solutions. While we observe changing trends, we believe that global disaster and risk scholarship lacks representation from most of the ‘at-risk’ and ‘disaster hotspots’ and most vulnerable places, including low and medium income countries.

Recently, a collective of disaster and risk scholars developed a manifesto which calls for inclusive disaster and risk research. This call for papers is part of the imperative of this manifesto titled “Power, Prestige & Forgotten Values: A Disaster Studies Manifesto”. The manifesto aims to create an alternative future where local epistemologies and indigenous accounts of disasters and risks can have an adequate shared space in disaster studies. This special issue, therefore, extends a call for papers that promote knowledge plurality by valuing local ontologies and epistemologies, whenever appropriate, to decolonise disaster studies and move beyond the “well” established western approaches, sources, concepts, methodologies, values and languages that are predominantly outsiders to the disaster and risk hotspots.

The aim of this special issue is to challenge the disaster and risk research status-quo and pave the way for a new thinking beyond the established paradigms, hoping for a change in thinking around disaster and risk education curriculum and pedagogies.

We, therefore, call for submissions from researchers and practitioners from around the world seeking to challenge the status quo of disaster and risk research. We strongly encourage researchers from the most at-risk countries and disaster and risk hotspots. We also encourage equitable collaborations between local and non-local researchers. We encourage both theoretical and empirical transdisciplinary contributions.

This special edition calls for papers that share the spirit of the above-mentioned manifesto. The typical questions to be answered can be: how to decolonise disaster and disaster risk studies research and move beyond the current established sources, concepts, methodologies and languages that dominate disaster and risk research? How to create a research ethos that promotes higher representation from vulnerable and marginal research communities? How to create a system of incentives that can be respectful, reciprocal and create genuine relationships between “local” and “external” researchers in disaster studies? How to transform our methods and our allocation of resources to suit the ethos of the manifesto? How to engage non-traditional knowledge creators as part of transdisciplinary research?

It also encourages submissions of all kinds, from short opinion pieces and commentaries to full research papers addressing some pertinent questions in the field of disaster studies.

Possible themes

  1. Decolonising disaster research
  2. Disaster research alternatives
  3. Disaster research ethics
  4. Disaster epistemologies
  5. Disaster research and local epistemologies
  6. Issues of cultural sovereignty in disaster research
  7. Gender/Feminist perspective to disaster studies
  8. Subaltern disaster studies
  9. Transdisciplinary disaster risk research

Please submit your abstract of 500-700 words using this Google Form. You can also send your abstract to insideoutdpm@gmail.com

Deadline for abstract submission: September 30th, 2020.

The abstracts will be reviewed by the guest editors of this special issue. Authors of selected abstracts will be notified by 25 October 2020. The deadline for submission of full papers is 26 February 2021. Individual papers will be published online as EarlyCite shortly after being accepted. The special issue will be published in January 2022.

Guest Editors

Punam Yadav

Victor Marchezini

Dewald Van Niekerk

Jonatan A. Lassa

Journal Editors

JC Gaillard, The University of Auckland

Emmanuel Raju, University of Copenhagen

Manusia Tuna Budi dan Pandemi: Kematian Kolektif Prosedural

Oleh: Dominggus Elcid Li

Birokrasi negara adalah salah satu pilar utama yang menjamin keberlangsungan negara. Hidup matinya negara, atau mundurnya sebuah negara terbaca jelas melalui kondisi mental para birokratnya, maupun kemampuan sistem yang dibangun untuk menjawab kebutuhan warga negara dalam sekian dimensi, dan diuji terutama pada saat krisis. Birokrasi yang tidak menjawab kebutuhan di saat pandemi adalah birokrasi yang gagal, dan tidak bisa dipertahankan modelnya.

Jika menyebut birokrat maupun birokrasi sebagai sistem tata organisasi, tidak berarti ini hanya menyasar pilar eksekutif atau pemerintahan. Birokrasi dalam tulisan ini dimengerti dalam kategori yang lebih luas, sebab unsur birokrasi melingkupi sekian organisasi maupun institusi dari pemerintah, aparat keamanan, aparat peradilan (polisi, hakim, jaksa), aparat keagamaan, aparat kepartaian, hingga aparat pendidikan.

Dalam model maupun diksi ‘aparat’ yang diadopsi sikap mentalnya dalam sekian organisasi, manusia dianggap tidak mewakili diri sendiri, tetapi menjalankan alur rasional organisasi, atau sisi normatif sebuah organisasi. Untuk menjamin pelaksanaannya lantas sekian aturan berlapis dibuat, dan mekanisme pengawasan diadakan. Setelah itu sekian ritual dalam tata organisasi dibuat agar orang mempunyai ritual harian, mingguan, hingga tahunan.

Agar semakin sungguh-sungguh dan terarah, kepala sekian organisasi dianggap pemberi haluan tertinggi, dan menjadi nahkoda utama. Kepada mereka kehormatan diberi, dan sekian jenis hormat diciptakan sebagai tanda loyalitas. Posisi ini merupakan sejenis surga di Bumi, yang sering dianggap sebagai indikator keberhasilan dalam keluarga, klan, kelompok keagamaan, dan alumni sekolahan. Mereka ini sering dipuja, dan dirayakan dalam pertemuan kelompok. Setidaknya ini wajah masyarakat Indonesia hingga tahun 2020.

Kematian Kolektif Prosedural
Lalu apa artinya, jika manusia-manusia dingin, rigid, dan sistematis yang menjalankan tugas negara atau tugas publik atau tugas komunitas malah sesuai dengan prosedur lengkap semakin terpisah dengan realitas anggotanya? Bagaimana jika semakin hari sindrom narsistik atau mencintai diri secara berlebihan atau pemujaan terhadap ritual-ritual organisasi melebihi kemampuan kolektif mereka untuk merasakan kenyataan sederhana? Seperti kematian di samping kiri anak manusia yang tidak butuh SK (Surat Keputusan) agar orang bisa mengerti bahwa hilangnya nafas adalah momen suci yang amat dihormati oleh siapa pun.

Hal ini dapat dapat dijadikan pertanyaan mendasar dan sederhana untuk sekian jenis aparat untuk melihat sejauhmana organisasi mereka masih berhaluan kemanusiaan, atau telah berubah menjadi sesuatu yang lain, yang berbeda dari harapan awal.

Seandainya, hal sederhana tetang kematian itu tidak dimengerti oleh sekian manusia yang setia menjalankan prosedur dan aktif membaca teks, atau untaian tulisan—yang sebagian diperlakukan sebagai tanda suci simbol pengorbanan tertinggi bahkan keilahian, kepada siapa Bunda hendak berkeluh kesah? Atau kepada siapa dewata, nabi, maupun juru selamat harus menitipkan pesan kehidupan? Atau kematian yang diabaikan? Atau penderitaan yang tenggelam dalam belantara kota?

Atau para penanam benih di kulit Bumi yang menatap tanah-tanah retak tanda kurang air, karena tumbuhan enam minggu yang disebut padi sedang meranggas dan tak ada yang datang dan bertanya kepada mereka. Misalnya dengan bertanya, “Hai Kisanak, apa yang bisa kuperbuat untuk meringankan bebanmu, agar tidurmu boleh sedikit panjang dan tak mimpi buruk, agar harapan hidupmu bisa lebih panjang dan bisa kami indekskan dengan baik dalam statistika negara?”

Kematian diam-diam tak banyak dibicarakan. Sebaliknya orang senang di depan umum, dikenal sebagai dermawan, pemberi terbanyak. Tak peduli asal pemberian darimana. Tak peduli ia berlaku tidak adil. Tidak peduli ia mencuri. Tidak peduli atas nama jabatannya, ia yang seharusnya melindungi mereka yang lemah, hanya memamerkan kenikmatan sendiri, yang tak mampu dikecap sesamanya yang hanya bisa menangis diam-diam.

Mungkin mereka sedang menghayati kalimat-kalimat ini, “Saya sudah bisa menikmati apa yang dulu tak pernah bisa kukecap, sehingga hari-hari ini wajar lah jika saya mempertontonkan kepada khalayak bahwa saya juga sudah bisa menjadi bagian dari leisure class….kelas yang bersenang-senang, tidak lagi berpikir besok makan apa, tetapi sudah bisa merencanakan besok minum dimana….”

Lalu dengan pin di dada, atau kartu nama, semakin bertambah kegagahan mereka. Seolah-olah ingin menyatakan bahwa harapan seluruh nenek moyang, maupun cita-cita masa kecil sudah mereka rengkuh dalam seragam yang mereka pakai. Dalam acara-acara keluarga, komunitas, maupun kumpul-kumpul tidak ada alasan mereka dengan lantang bersuara, “Sudah tidak usah pikir, semua saya yang tanggung.” Kebanggaan itu tidak hanya dirasakan oleh ia yang bersuara, tetapi mereka yang duduk satu meja bersama. Lalu ia berujar penuh penghayatan, “Ini semua bukan usaha saya sendiri, tetapi berkat Tuhan Allah Yang Maha Kuasa.” Seolah menyatakan bahwa atas nama Restu Sang Khalik lah ia bisa mengadakan dan memberikan uang. Kebaikan cenderung ‘di-tunaikan’. Meskipun, dalam banyak hal, ia menganggap Sang Khalik yang Maha Tahu itu tidak perlu tahu apa yang ia perbuat. “Yang penting, ada yang diberikan, soal darimana mengapa harus diurus?”

Entah ini karena ia anggap Yang Kuasa bisa ditipu, atau Ia boleh mengganti rupa diri kapan pun sesuai dibutuhkan, agar di etalase publik ia tak dipermalukan, karena kasak-kusuk bukan lah kenyataan yang diperhitungkan, tetapi hanya prosedur yang berhasil dikunci rapat-rapat dan diri menghilang dalam labirin birokrasi, dan budi tak lagi dikenal.

Mencuri secara prosedural dan sistematis
Sekian jilid pembaruan dalam organisasi sering dibuat agar sebagai kawanan jangan lah orang dibuat malu secara bersama-sama. Maka dibuat lah evaluasi rutin. Dibuat lah pertanggunjawaban periodik. Diadakan lah pertemuan berkala. Tetapi, jika sekian jenis ritus ini tidak mampu membuat orang untuk ‘tersentuh’ atas kematian yang sederhana, apakah masih penting sekian prosedur yang masih dibuat? Apakah mungkin ada energi kreatif yang muncul tanpa ada spiritualitas?

Dalam tatanan dasar kebanyakan orang tidak mampu mencapai dan membedakan antara ritus dan spiritualitas. Sekian prosedur bagian dari menjaga ritus, sedangkan spiritualitas adalah kemampuan menjaga agar benih kehidupan tetap tumbuh. Di sini di negeri yang hipokrisi dipelihara, fundamentalisme agama berkembang subur di berbagai rumah ibadah sambil mengejar materi dunia dan meniadakan yang berbeda sebagai tumbal, sebab hanya ritus yang dikejar.

Dalam gelombang masyarakat, ada sekian jenis organisasi, ada sekian kepala, ada sekian prosedur, ada sekian pertemuan, dan ada sekian ketiadaan. Setelah rangkaian pertemuan diadakan, dan sekian uang dihabiskan, dan sekian waktu dilewatkan, tetap saja kematian sederhana tidak dimengerti.

Sebaliknya intrik menjadi budaya bersama dan dikembangkan terus menerus. Skenario dibuat, dan buih ludah dihabiskan tanda bicara panjang, bahwa sebagai sekelompok kawanan, mereka harus menang. Entah menang untuk apa itu juga tidak penting. Yang dimengerti hanya, politik itu soal kalah atau menang. Bahwa sekian pihak yang terlibat dalam tikai sedang menuju kehancuran itu juga tidak mereka perhitungkan. Bahwa ada rakyat banyak yang teramat menderita akibat pencurian kolektif sistemtatis dan terstruktur yang mereka jalankan juga bukan lah persoalan yang perlu dibesar-besarkan, sebab yang lain juga sedang melakukan pencurian jika ada kesempatan, agar mereka punya chip yang cukup untuk berjudi dalam tahap pemilihan berantai.

Hal yang paling mengerikan adalah manusia-manusia yang disanjung di depan umum, diberikan kursi terbaik dalam pertemuan bersama adalah para pencuri. Lebih buruk lagi semua yang disebut penikmat duniawi hingga laskar akhirat yang tak henti menyebut nama Yang Maha Kuasa, juga bersama-sama diam dan mengatupkan tanda takzim terhadap para pencuri. “Mereka adalah pejabat yang terhormat…sebelum bisa dibuktikan di depan hukum, mereka tetap harus dikenakan asaz praduga tak bersalah, karena tidak bisa dibuktikan apa yang sebut bisa disebut fitnah,” kata Si Kancil pencuri ketimun.

Hal yang paling tragis adalah dengan kemampuan manipulasi sempurna. Sistem yang adil dibuat lumpuh. Kawanan gerombolan tuna budi ini lah yang mengendalikan rantai sekian organisasi. Pengaruh mereka teramat luas. Bahkan mampu mendiamkan orang yang paling saleh sekali pun. Dengan sekian aparat di tangan mereka, kebenaran bisa diciptakan. Fitnah bisa disiapkan. Dengan modal duit hasil jarahan, informasi bisa dipesan. Disebarkan dengan luas, dan dianggap bukan hoax, karena itu diucapkan oleh seorang pejabat, meskipun ia adalah pencuri. Hal yang paling absurd dari orang sekolahan sekarang adalah semakin mereka tinggi bersekolah, tetapi tidak mampu menyatakan bahwa ‘sesuatu itu benar atau salah’. Mereka mudah sekali ketakutan, dan tunduk, meniadakan akal budi.

Hari-hari ini, organisasi-organisasi di era pasar bebas di-isi oleh kawanan pencuri, garong, perampok, atau disebut sebagai koruptor. Mereka merajalela hingga segala sendi. Mulai dari ruang yang paling hitam, hingga mendekati bahkan mampu memanipulasi mereka yang menjaga ritual kesucian. Hari-hari ini para pencuri merajalela mencuri di depan mata, tidak bertanggungjawab mengelola organisasi bersama. Hari-hari ini semua yang harusnya menjadi tiang keadilan malah bisa dibeli sekilo dua ribu, seperti telur busuk.

Hari-hari ini mereka yang dipercayakan bicara untuk warga hanya peduli dengan kedudukan mereka. Hari-hari ini mereka terlalu takut untuk miskin, jika berani menyuarakan kebenaran, apalagi menyatakan ketidakadilan. Hari-hari ini, di tengah pandemi yang meluas para pejabat sekian organisasi hanya sibuk urus makan sendiri. Hari-hari ini adalah hari yang kelam sebab mereka bicara Panca Sila tetapi tidak mengerti apa yang diucapkan. Hari-hari ini perang saudara hendak dicari atas nama kesucian yang tidak lagi dipunyai. Hari-hari ini kita adalah Bangsa yang kalah karena tak mampu melawan para pencuri yang berkuasa. Hari-hari ini di tengah pandemi dan kesusahan yang begitu meluas, orang mencuri tanpa rasa malu. Hari-hari ini adalah hari kematian negara yang adil dan beradab.

Lalu sebelum pulang, ia bertanya, “Maaf Tuhan, fee saya berapa untuk biaya pengadaan plastik pembungkus jenasah?” tanya seorang pejabat yang terhormat kepada pedagang yang maha kuasa. Surga di Bumi bagi mereka yang percaya dan takluk pada kuasa ‘U’. Di negeri ini tak jarang mereka yang paling tampak di barisan terdepan di rumah ibadat, juga pencuri nomor satu. Di negeri ini pencuri besar dimaafkan, pencuri kecil dihukum berat.

Ya, minggu ini mereka sudah mulai sembayang normal. Para pencuri tersenyum mesra: semua bisa diatur. Sudah lama mereka tak bertemu. Semoga Covid-19 tidak ikut bertamu, sebab tiada alat untuk mencegah bahkan memantau jika menyebar cepat, karena sebagian dana rakyat sudah dihabiskan sesuai dengan prosedur meskipun keliru.

Di negeri ini ketika jalan keluar dari pandemi ditutup oleh gigantisme para pencuri, yang muncul hanya lah insting saling memangsa. Kemungkinan kematian massal semacam itu yang tidak disadari, seperti yang lalu. Sehingga mencari jalan keluar bersama tidak pernah menjadi opsi yang dicari dan diperjuangkan. Gotong royong tidak juga dikenal, karena semua biasa saling memangsa. Diantara itu kemungkinan kematian kolektif prosedural dan massal ada di depan mata. Konon itu soal perasaan yang tidak lagi sama–antara kepala birokrat dan yang di bawah. Tanda-tanda kematian ini perlu lekas dibaca.

Kupang, 3 Juli 2020
_ *Anggota Forum Academia NTT_

Teka Teki Silang Pengelolaan COVID-19

Oleh: Dominggus Elcid Li

Hobi mengisi TTS alias Teka-Teki Silang itu banyak manfaatnya, terlebih di era Covid-19. Jika anda adalah penggemar kolom Teka-Teki Silang atau Sudoku di koran atau buku kecil setengah lembar HVS untuk mengasah otak agar tak cepat lupa, atau sekedar ingin membunuh sepi diantara waktu yang enggan diberi makna agar tak terlalu melankolis, maka mungkin anda adalah calon pemimpin yang lama tersembunyi. Ya, mungkin juga kota itu city-state, bisa juga satu negara dengan banyak kota—dengan sekian desanya. Tapi, itu ya hanya jika anda memang mau, sebab tidak banyak lagi penggemar Teka-Teki Silang atau Sudoku yang mau menjadi ‘pejabat publik’. (Bagi yang belum pernah main Sudoku, kalau Teka-Teki Silang itu adalah deretan menurun mendatar kata-kata, Sudoku itu deretan angka-angka.)

Lalu apa urusannya Teka-Teki Silang dan atau Sudoku dengan Covid-19? Ya, untuk menyelesaikan Teka-Teki Covid-19, hal utama yang perlu diperhatikan adalah anda tidak berpikir untuk satu kata saja. Misalnya kata itu ‘ekonomi’ atau ‘kesehatan’. Katakan bahwa kata ‘ekonomi’ adalah jawaban mendatar, dan kesehatan adalah jawaban menurun dengan titik pertemuan pada huruf ‘k’. Lalu kemudian disambung dengan kata ‘pertanian’ atau ‘perdagangan’, atau bahkan ‘pariwisata’ di pojok bawah sebelah kanan mendatar. Permainan ini membantu orang menulis benar dengan berpikir tentang banyak hal, misalnya mencegah agar PAD (Pendapat Asli Daerah) tidak hilang total, tidak mungkin dilakukan tanpa langkah pencegahan maupun penanganan Covid-19 yang tuntas dan segera. Bermain TTS mengajak kita belajar mengoreksi atas nama keterkaitan.

Mungkin anda langsung menjawab, ‘Wah, ternyata mudah menjadi pemimpin publik!’ Besok saya mau jadi presiden, atau walikota, atau mungkin mau jadi Bu Kades dulu sebagai ajang latihan. Tapi ya sabar dulu, bukan itu saja. Bayangkan jika Teka-Teki Silang itu kita ganti jadi Sudoku. Anda yang pernah menjadi juara matematika tingkat kecamatan mungkin langsung berteriak ‘Ah, gampang!’ Persoalannya agak sedikit lebih rumit karena dalam Teka-Teki Covid-19, baik Teka-Teki maupun Sudoku ada dalam satu kolom yang sama, dan beberapa kata belum ditemukan, dan beberapa angka itu sifatnya tak terhingga alias infinite…

Tapi kita jangan masuk ke sana dulu, agar tidak disebut penggemar Novel Utopia. Cukup di bagian dua kata pertama di atas. Ekonomi mendatar. Kesehatan Menurun. Dengan titik pertemuan pada huruf ‘K’. Agar ekonomi bisa bergerak, kesehatan juga harus disentuh. Dan agar kesehatan bisa bergerak, ada kata ‘Teknologi’ yang bertemu dengan huruf ‘T’ pada Kesehatan.

Sayangnya para pejabat publik kita bukan lah penggemar Teka-Teki Silang apalagi Sudoku. Mereka lebih terbiasa hanya menggunakan ‘satu kata’. Kata itu entah ‘ekonomi’, ‘untung’, ‘rugi’, ‘pailit’, ‘bangkrut’. Karena tidak biasa main Teka-Teki, mereka tidak terbiasa menjawab serentak, bahwa antara ekonomi dan kesehatan itu bukan lah pilihan tunggal, tetapi dijawab dalam satu hela nafas. Salah menjawab, hanya membawa kematian.

Kecenderungan terbiasa menjawab ‘kata tunggal’ sebagai jawaban, memang tidak pas untuk main Teka-Teki Silang Covid-19. Sebab ketika yang dipikir hanya satu kata awal, dan tidak ada sangkut pautnya dengan kata-kata berikut, kolom-kolom Teka-Teki Silang Covid-19 itu tentu kosong, atau tidak terisi.

Berhadapan dengan Teka-Teki Silang Kehidupan yang sulit ada kecenderungan orang segera meninggalkan permainan, atau bahkan melemparkan buku Teka-Teki ke dalam tong sampah sambil berseru, “Ini permainan buang-buang waktu, dan orang sudah mati.”

Ya, persoalannya kematian bagi setiap manusia itu pasti. Tetapi kematian banyak orang dalam rentang waktu yang agak sama katakan lah bagi ‘sebuah bangsa’ amat terkait dengan keputusan dan kerelaan para pemimpinnya untuk main Teka-Teki Silang dengan baik. Tidak hanya berpikir soal satu kata. Tidak hanya berpikir untuk diri sendiri.

Sehingga untuk bisa bermain, harus agak dewasa. Tidak boleh cemberut, lalu berkata “Saya ingin jadi virus untuk lawan Corona!” Ya, mungkin bisa, dalam bentuk ‘vaksin’, jika anda seorang peneliti biomolekuler yang nongkrong di Eijkman, atau kantor sejenis ini. Bisa juga anda mungkin menjawab ‘Saya ingin mencoba mendekati kematian, berikan saya virus corona, saya ingin kenalan dengannya.’ Tapi itu kan masih soal ‘Saya’. Bukan soal virus. Dalam Teka-Teki Covid-19, konsep bahwa saya penting, itu agak tidak penting. Sebab tanpa mengenali secara spesifik spike protein S1, protein permukaan pada virus SarCov2—bagian yang pertama berikatan dengan sel inang sebelum infeksi terjadi, tidak mungkin ada vaksin. Di sisi ini upaya untuk mencoba mengerti asal muasal virus corona bisa berkembang tidak terkendali tanpa mampu dikontrol oleh elemen lain, menjadi renungan tersendiri. Seharusnya riset inti semacam ini dibiayai negara, tetapi ketika negara dikuasai gerombolan perompak-pedagang, isinya kita cuma jadi distributor alat kesehatan bin toekang catoet, meskipun kaum ini sering disebut sebagai yang moelia pedjabat.

Di level industrialis, sudah lama sekian juta ‘saya’ ini merasa menguasai Planet Bumi ini, dan menganggap yang lain ada dalam kendali tangan Si Saya. Upaya melihat kembali rumah bersama dimulai di Eropa lewat renungan Laudato Si yang menjadi bagian percakapan di ruang dalam. Bahkan Si Charles, mantan suami Putri Diana, juga mengulang hal yang sama dalam World Economic Forum di awal bulan ini, ini saatnya memikirkan ulang ekonomi yang berkelanjutan. Tambang mangan dan semen, jelas bukan ya!

Karena Teka-Teki Covid-19 ini luas halamannya tidak sebesar kolom Teka-Teki Silang di Surat Kabar Minggu, tetapi ukurannya sebesar gabungan halaman muka-belakang Surat Kabar Harian, untuk mengisinya butuh kerjasama dengan banyak orang.

Masalahnya ada dua. Pertama, sudah lama kita terbiasa menjawab satu kata, bukan Teka-Teki Silang (mendatar-menurun). Kedua, sudah lama kita berpikir sendiri-sendiri dan bekerja sendirian pula sehingga untuk mengisi Teka-Teki sebesar dua kali halaman koran tidak mudah. Bagaimana mendengar jawaban 30 kawan lain? Atau 5 kawan terdekat yang ada dalam formasi elemen radikal bebas, dan bukan sekedar satuan setengah lusin kurang yang identik? Bahkan di titik ekstrim setengah lusin kurang identic ini ada dalam tawanan imajinasi jenis kelompok yang tersesat secara kolektif, hanya membawa kehancuran pada hidup bersama.

Sebenarnya itu bukan lah hal sulit, jika mau belajar bermain Teka-Teki, dan mau belajar bermain bersama-sama mengisi kolom-kolom Teka-Teki Silang.

Lho kok bermain? Ya, untuk melupakan sejenak ‘ancaman kematian karena salah mengisi kolom’, hal yang paling mudah dibayangkan adalah menganggap ini sekedar sebuah permainan. Kita hanya lah anak-anak yang sedang belajar. Agar beban itu sedikit ringan, dan kita bisa hela nafas seirama lagu zaman kita masih anak-anak, dan menjadi pusat perhatian seisi rumah.

Setiap orang pasti pernah menjadi anak-anak. Tetapi tidak setiap orang pernah mengalami rumah yang penuh tawa. Tidak semua orang beruntung. Makanya ‘Negara’ hadir untuk membantu keluarga, maupun anak-anak yang tidak diberi kesempatan itu.

Lalu ketika negara hanya menempatkan manusia sekedar kawanan (herd), yang dekat sekali dengan konsep ke-hewan-an, dan bukan ke-manusia-an, apakah itu masih disebut Negara? Supir angkot sebuah kota, atau sebuah negara mungkin menjawab ‘Kita tidak punya pilihan’.

Persoalannya, tidak semua pilihan itu terbuka, jika sejak awal ‘logika teka-teki silang’ tidak dipakai. Karena antara satu kata, atau angka sangat terkait dengan kedudukan kata dan angka yang lain pula. Untuk melihatnya butuh seribu mata pemain Teka-Teki.

Nah, rumitnya jika yang diajak untuk bermain bukan pemain Teka-Teki Silang, tetapi mereka yang diajak untuk menemani ‘bermain’ adalah pedagang setengah tukang catut. Baru tiba di kolom pertanyaan kedua, mereka sudah beramai-ramai mengajak, ‘Bagaimana kalau kita jual saja kolom Teka-Teki Silang ini, dapat berapa duit?’

Ini jelas jadi soal. Sebab meskipun anda tahu jawaban Teka-Teki, tetapi dalam mengatur kehidupan umum, ada Pemilu (Pemilihan Umum). Tapi kan, sejak lama Pemilu itu dijual bukan? Bahkan biasanya biar menambah unsur ‘kesegeraan’ yang membuat Pemilu itu serasa penting banget, biasanya ditambah unsur ‘hidup-mati’. Ya, agama. Sehingga makin hari yang terpilih orangnya makin lucu-lucu. Bahkan jika terlalu lucu, bikin kepala pening, sehingga perlu diganti sesering mungkin seperti pampers.

Lalu bagaimana?

Agar bisa bermain dengan baik kita perlu menerima logika Teka-Teki Silang maupun Sudoku. Berikutnya, karena butuh seribu mata anak-anak bahagia yang dipakai untuk menjawab maka perlu ada sistem (bersama). Sayangnya, sistem ini tidak mungkin dibangun, jika hanya dimulai dan diakhiri dengan kata ‘saya’. Karena kita sudah tahu, itu pasti salah. Apalagi jika dimulai dari kelompok yang suka mencuri, dan memanipulasi.

Saya dalam pengertian pejabat publik hanya berarti jika mampu menerjemahkan kehendak umum (general will) itu kata Si Rosseau. Saya mungkin mempunyai kekuatan untuk mengambil keputusan kolektif jika ada dukungan maupun publik berkenan menjatuhkan hukuman untuk yang melanggar, dan diberikan hukuman kata Si Weber dengan konsepnya soal ‘legitimasi’ satu abad kemudian setelah Rosseau.

Lalu, apa hukumannya untuk yang masih menganggap ‘Negara adalah Saya’? Konsep ini diperkenalkan oleh Raja Louis XIV tahun 1655 sebagai _L’etat, c’est moi_. Konsep ini lah yang dilawan Rosseau, yang menjadi salah satu kontributor ide dalam Revolusi Perancis (1789-1799). Pertanyaan di atas, dengan dijawab dengan kesadaran warga, yang menggantikan bangunan monarki absolut lewat revolusi. Embrio Republik pun hadir dengan munculnya Deklarasi Hak Manusia dan Warga Negara (Declaration des droits de l’homme et du citoyen). Itu kalau orang niat bernegara seperti orang-orang di negerinya Macron, yang terampil sekali menggunakan media, dan menjadi pemikir di garda republik. Sedang di sini, berpolitik masih seperti orang piknik, tidak ada pikirannya.

Jika hari-hari ini, di tahun 2020 formasi Negara yang berbentuk republik yang dihantam krisis virus, berbalik arah untuk menegakan prinsip kehewanan, maka telah cukup jauh virus berhasil menggoyahkan pikiran moderen tentang (warga) negara. Bahkan sebagian masuk kembali ke dalam konsep ruang sakral pencipta, dalam wawasan manusia yang terbatas, atau malah sekedar atas nama hubungan darah (primordial). Tetapi, sebagian besar yang muncul di era krisis ini adalah kombinasi antara kedua hal ini, ditambah dengan nalar pedagang setengah tukang catut, yang tidak ada nalarnya. Sebab nasib sekian juta warga disederhanakan seperi mereka sedang bermain lempar koin, ‘untung’ atau ‘rugi’.

Sedangkan posisi sekarang membutuhkan kebersamaan untuk menyelesaikan Teka-Teki sebesar dua kali halaman koran. Di era Revolusi Perancis, makhluk bernama virus belum lagi dikenal. Dalam dunia virologi, virus pertama, Tobacco Mosaic Virus disumbangkan oleh Ivanovsky di tahun 1892 dan Beijerinck tahun 1898. Sedangkan kata virus sendiri mulai dipakai sejak tahun 1728, untuk menyebutkan agen yang menyebabkan penyakit menular. Sedangkan sebagai sebuah konsep modern baru muncul di era Ivanovsky-Beijerink.

Kata sebagai konsep, dan angka sebagai indikator waktu sedikit membantu kita untuk berjalan, dan melihat tanda rambu bahaya, seperti panduan pertanyaan mendatar dan menurun dalam Teka-Teki Silang agar tidak keliru menjawab. Sebagai warga negara sebuah republik kita mempunyai hak untuk menolak keputusan yang keliru, maupun di saat yang bersamaan bekerjasama untuk menjaga warga negara yang lain tidak dibiarkan mati. Sebab membiarkan kematian warga negara adalah anti tesis dari konsep republik maupun warga negara. Persaudaraan (Fraternite) dan Persamaan (Egalite) adalah salah dua dari tiga konsep kunci republik. Dalam kedua konsep ini dimengerti bahwa ‘mereka yang mati adalah saya’, atau dalam Bahasa Dawan, bahasa daerah terbesar yang dipakai di Timor Barat, ungkapannya menjadi ‘Hit auk bian’, atau anda adalah bagian dari tubuh kita. Ini lah konsep dasar tubuh politik republik.

Sebelum lupa, di era krisis akibat pandemi, sebelum mengisi jawaban atas pertanyaan TTS No.2, pertanyaan No.1 perlu dilengkapi yang isinya soal kesehatan harus di-isi dengan benar, agar kita tidak hanya menunda kekalahan, atau masuk dalam krisis panjang tanpa ujung. Di sisi ini bakti terhadap publik menjadi syarat bergerak. Tanpa kecintaan pada manusia yang paling lemah, politik hanya kegiatan yang tidak ada artinya. Sekedar sirkus kawanan hewan, dan kumpulan para predator buas.

Di titik ini ketika konsep warga negara kosong dan diabaikan, partai-partai politik terasa semakin hari semakin menjadi ancaman untuk kehidupan rakyat. Trend berburu rente sampai mati jadi kebiasaan kolektif. Berhadapan dengan fenomena ini rakyat perlu belajar bergerak bersama, mengisi teka-teki silang sendiri, tetap gembira, dan memastikan agar Covid-19 tidak menggerus daya kritis.

*Sosiolog, peneliti di IRGSC, Anggota Forum Academia NTT

Thesis on Rote Since 1900

This is a work in progress. So stay tuned!

COLLECTIE TROPENMUSEUM Een portret van een Roti man met zijn vrouwen in vol ornaat

Haning, Jermi 2019. The Applicability of Customary Fisheries Management Principles for Managing Large-Scale Marine Areas: Rote Island, Indonesia. PhD Dissertation, Massey University, Manawatu, New Zealand.

Klaas, Dua Kudushana Singgih Yejezkial 2019. Assessing the sustainability of groundwater resources in a tropical karstic island (Rote Island, Indonesia) – PhD, Thesis, Swinburne University of Technology.

Listya, A. R. 2018. The Conceptualization and Sustainability of Rotenese Gong Music, Thesis, Doctor of Philosophy, University of Otago.

Balukh, Jermy 2018. A grammar of Dhao, a minority Austronesian language of Eastern Indonesia. PhD Diss. University of Leiden.

Pellu, Lintje H. 2008. A domain united, a domain divided : an ethnographic study of social relations and social change among the people of Landu, East Rote, Eastern Indonesia. PhD Diss. Anthropology, Australian National University.

Mahirta 2006. Human occupation on Rote and Sawu Islands, Nusa Tenggara Timur. PhD Diss. Australian National University [See Mahirta 2009. Prehistoric human occupation on Rote and Sawu Islands, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Oxford : Archaeopress, 2009.]

Basile, Christopher 2003. Tradition and change in Rotinese sasandu-accompanied song. PhD Thesis – Monash University.

Noach-Patty, Maria Agustina 1995. Gender, development and social change in Rote, eastern Indonesia. PhD Diss. University of Hull.

Fox. James J 1968. The Rotinese: A study of the social organisation of an eastern Indonesian people. PhD Diss. University of Oxford.

Muller Irmgard 1967. Die primären Textiltechniken auf Sumba, Rote und Timor. Doctoral thesis, Universität Basel.

Lihat juga: 200 Tahun Perkembangan Penduduk Rote Ndao dan Sabu Raijua

The Art of Evaluation in the Pandemic: Adaptation and Adjustment?

Jonatan A. Lassa

Abstract: Evaluation should be about meaning making exercise. In the middle of COVID-19 pandemic, it is timely to reflect on what are the most valuable (or important) questions for evaluation industry today? Should they be about “How to questions” such as: How to conduct project/ program evaluation in the middle of pandemics? How to scientifically perform a project/program evaluation in the middle of a crisis characterised by VUCA (vulnerability, uncertainty, complexity and ambiguity)? Or, how evaluation industry cope with COVID-19? Long interruptions and delays in evaluation services might bring some existential challenges to the industry. In trying to deal with these questions, I will briefly discuss the history of evaluations science in the last 50 years while briefly outlines a framework for evaluation in the middle of the pandemic.

Disclaimer: Penulis menggunakan Evaluasi (huruf kapital) yang bermakna kata benda – yakni Evaluasi sebagai sebuah disipilin ilmu atau dimulainya kalimat. Sedangkan evaluasi (huruf kecil) bermakna kata kerja sebuah proses penilaian kinerja, capaian atau perubahan sosial. Disampaikan dalam “CIRCLE Indonesia will conduct Webinar with topic Evaluation Approaches in the Context of COVID-19 Pandemic.”

Introduction – Evaluation Science: The field turns > 50?

Usia evaluation science sebagai sebuah disiplin atau sub-disiplin ilmu sosial, belum lama. Setidaknya, pendekatan ilmiah/akademis/ilmu dalam evaluasi baru berusia 50 tahun. Minimal ada tiga gelombang studi evaluasi dengan proxy diterbitkannya jurnal-jurnal ilmiah terkait evaluasi. Gelombang pertama adalah periode paruh akhir 1970an-1980an. Gelombang ke dua adalah 1990-hingga era awal 2000an. Gelombang ke tiga adalah di mulai dekade ke dua abad 21.

Gelombang pertama di tandai oleh lahirnya berbagai scientific journal di Amerika Utara seperti Studies in Educational Evaluation yang terbit tahun 1975 (yang awalnya berfokus pada namun tidak terbatas evaluasi kurikulum dan proyek pembelaran) dan Evaluation and Program Planning yang dalam terbitan pertamanya (1978) lebih jelas dalam posisi filosofis dan reflektif (Lihat Evaluation: Manifestations of a new field). Lahir juga New Direction for Program Evaluation di 1978 memberi posisi yang lebih tegas bahwa Evaluasi  Era ini bisa dikatakan di dominasi atau tepatnya dipimpin oleh American Evaluation Association yang membidani lahirnya Evaluation Review tahun 1977, Evaluation and the Health Professions tahun 1978, dan American Journal of Evaluation tahun 1981. Praktik di Amerika Serikat di kemudian ikuti oleh jurnal Canadian Journal of Program Evaluation oleh Canadian Evaluation Society di tahun 1986. (Lihat Tabel 1).

Yang patut di pahami adalah era ini di juga tandai dengan masifnya distribusi kegagalan mesin birokrasi pemerintah di seluruh penjuru dunia (baik di yang mendorong lahirnya gerakan-gerakan governance (governing beyond government dengan kesadaran baru atas pentingnya bisnis dan organisasi non-government) (Lihat Lassa 2011). Efek gerakan ini termasuk dorongan lahirnya good governance dan akuntibilitas pemerintah baik di negara maju maupun negara-negara miskin dan berkembang. Alasan utama meningkatnya praktik evaluasi di era 1970an di rekam oleh Flaherty &  Morell 1978 dengan empat observasi: pertama, tuntutan akuntibiltas; kedua, meningkatnya ketertarikan limuan social atas relevansi evaluasi; ketiga, sedikitnya sumber pengetahuan dari ilmu social tradisional; dan berkembangnya metode-metode yang berguna bagi penelitian-penelitian aplikasi.

Gelombang ke dua di tandai paska 1990an-2000an awal, sebuah periode di mana praktik-praktik evaluasi dan akuntibilitas mulai di adopsi secara global di luar Amerika Serikat baik dalam konteks pembangunan domestic maupun bantuan-bantuan kemanusian dan pembangunan luar negeri maupun kerangka-kerangka pembangunan internasional seperti Millennium Development Goals Tahun (2000). Hal ini di tandai dengan lahirnya Evaluation – the international journal of theory, practice and policy yang dipelopori European Evaluation Society di Tahun 1995; Evaluation Journal of Australasia oleh Australian Evaluation Society tahun 2001. Terbitnya Zeitschrift für Evaluation di Jerman tahun 2002. Journal of MultiDisciplinary Evaluation yang di terbitkan pertama kali oleh Simon Fraser University di Kanada tahun 2004.

Name of Evaluation JournalsFocusFirst EditionH-Index / and Q IndexPublishers
Studies in Educational EvaluationGeneral- multidisciplinary197533 [Q2]Elsevier
Evaluation Review  General- multidisciplinary197750 [Q1]American Evaluation Association via SAGE
Evaluation and Program PlanningDevelopment Studies and Planning197854 [Q2]Elsevier Ltd.
New Directions for EvaluationGeneral- multidisciplinary197835 [Q3]Wiley-Blackwell
Evaluation and the Health ProfessionsNursing and Health197849 [Q2]American Evaluation Association via SAGE
American Journal of EvaluationGeneral- multidisciplinary198148 [Q1]American Evaluation Association [via  SAGE]
Performance Evaluation  General- multidisciplinary198159 – Q1Elsevier Ltd.
Canadian Journal of Program EvaluationGeneral- multidisciplinary198613 [Q3]Canadian Evaluation Society
Research Evaluation  General- multidisciplinary199141 [Q1]Oxford University Press
Evaluation – the international journal of theory, practice and policy  General- multidisciplinary 199544 [Q1]European Evaluation Society via SAGE
Journal of Evaluation in Clinical PracticeNursing and Health199565 [Q2]Blackwell
Evaluation Journal of AustralasiaGeneral- multidisciplinary2001N/AAustralasian Evaluation Society [Sage]
Zeitschrift für EvaluationGeneral- multidisciplinary20026 [Q4]zfev.de
Journal of MultiDisciplinary EvaluationGeneral- multidisciplinary2004N/Asfu.ca/
Journal of Development EffectivenessDevelopment Studies and Planning201118 [Q1]Taylor and Francis
International Journal of Assessment and Evaluation  General- multidisciplinary 20132 [Q4]Common Ground Research Networks
African Journal of EvaluationGeneral- multidisciplinary 20133 [Q2]African Evaluation Association via AOSIS

Sumber: Penulis

Gelombang ketiga ditandai dengan gerakan global soal evidence-based policy – – terutama di Global South karena dukungan industry bantuan internasional, termasuk gairah yang besar dari donor-donor untuk memperkuat sektor think tank atau aliran NGO yang berfokus pada pengetahuan di periode ini. Lahirnya African Journal of Evaluation oleh African Evaluation Association (di tahun 2013). Walaupun aksi kolektif asosiasi evaluasi (Voluntary Organization for Professional Evaluation) dari berbagai negara kemudian membentuk secara formal International Organization for Cooperation in Evaluation di tahun 2003, namun secara signifikan baru terlihat dampaknya secara global setelah dekade ke dua. Hal ini juga bisa di lihat dalam konteks berkembangnya InDEC yang dimulai sejak 2007/2008 dan berkembang menjadi sebuah organisasi asosiasi formal di tahun 2012.

Belum jelas apakah akan lahir jurnal-jurnal baru terkait visi pemenuhan capaian Sustainable Development Goals dan Paris Accord, atau tidak dan apakah cukup perkembangan terkait data-science dan big-data untuk evaluasi program akan cukup dengan outlet studi evaluasi yang telah ada saat ini.

Mengapa di mulai dari Sejarah?

Mengapa untuk menjawab bagaimana adaptasi Evaluation Industry dalam COVID-19 harus gali sejarah Evaluasi? Referensi epidemic terdekat adalah krisis SARS 2003, H1N1 2009 ataupun MERS 2012. Tetapi karena skalanya tidak sama, maka bayangan yang bisa dipakai adalah Spanish Flu 1918-20. Sayangnya, ilmu evaluasi belum setua sejarah pandemik di Bumi.

Karena itu tiga alasan utama mengapa sejarah di atas penting dalam menjawab pertanyaan dalam konteks Indoensia. Pertama, perlu ditekankan bahwa ilmu evaluasi walau makin matang sebagai sebuah disliplin/profesi, tetap masih bersifat baru. Kedua, kita tidak punya dokumentasi yang cukup – misalkan bagaimana proses evaluasi program/proyek yang serupa krisis COVID-19 saat ini. Dari penggalian sepintas, melalu berbagai Teknik penggunaan kata kunci, sulit di dapatkan pengetahuan yang memadai terkait bagaimana melakukan adaptasi dalam proses evaluasi di era pandemic.

Ketiga, seperti ilmu kebencanaan yang saya geluti (termasuk soal bagaimana evaluasi dalam konteks bencana dan bencana dalam teropong ilmu evaluasi) yang masih belum tua (misalkan, jurnal bencana pertama kali pun terbit 1977 – lihat Disaster), dan dalam konteks Indonesia, ilmu evaluasi secara scientific belum lama terbentuk.  Dalam konteks community development evaluation (dalam disiplin development studies) di Indonesia, proses terbentuknya komunitas lebih di dorong oleh communities of practice ketimbang sebuah visi akademis.  Sebuah proses yang kontras dengan komunitas Ilmu Pendidikan di Indonesia di mana mulai bermunculan jurnal-jurnal evaluasi di era gelombang ketiga ini seperti Jurnal Evaluasi Pendidikan (JEP) oleh Universitas Negeri Jakarta tahun 2011 dan Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan oleh Universitas Negeri Yogyakarta yang di mulai 2008.

Di Indonesia, Evaluasi di luar komunitas ilmu Pendidikan, misalkan studi pembangunan, ekonomi, perencanaan dan sebagainya, belum ada panduan yang jelas soal arah evaluation science khas Indonesia. Praktisi Evaluasi cenderung dihasilkan dari ‘learning by doing’ atau ‘on the job training’ dan ada kecenderungan ketergantungan pada dogma dan text-book Lembaga-lembaga donor. Karenanya, dalam konteks inovasi (khususnya process innovation maupun product innovation (dalam konteks evaluation tools dsb) kita cenderung masih berjalan di tempat.


Lalu Bagaimana Evaluasi di Era Pandemic?

Lockdown membuat traveling untuk field evaluation menjadi tidak mungkin. Bukan hanya industry Evaluasi yang terkena imbas. Hampir semua kegiatan penelitian di berbagai universitas di duniapun terhambat karena mobilitas adalah bagian penting dalam proses-proses kegiatan evaluasi dan penelitian.

Lalu bagaimana kita melakukan evaluasi di Era Pandemic dalam konteks di Indonesia? Saya berpendapat bahwa jawabannya mesti digali dan ditemukan oleh kita sendiri. Sejauh ini tidak ada pengetahuan mendominasi soal bagaimana melakukan evaluasi di era COVID-19. Untuk beberapa alasan. Pertama, hampir semua komunitas evaluasi internasional, sebagai misal, Australian Evaluation Society juga masih mendokumentasi pengalaman evaluasi di era pandemic ini.[1] Dan tidak banyak yang bisa di baca dari European Evaluation Society ataupun American Evaluation Association. Kedua, peer-reviewed literature terkait evaluasi lebih banyak terkait sisi medis dari COVID-19.

Hal ini berarti kita harus melakukan beberapa pilihan realistis yang coba saya rangkum untuk di diskusikan dalam Webinar hari ini. Pendekatan di bawah ini

Pertama, dan yang paling utama adalah memastikan prinsip dan etika evaluasi itu sendiri, baik ada atau tidaknya badai Pandemik, bahwa keselamatan semua pihak baik evaluator, client/staff dan responden (seperti penerima bantuan  – dalam konteks community development project; maupun stakeholder terkait termasuk pemerintah dan pihak terkait lainnya). Dalam konteks di mana pilihan hanya memungkinkan dilakuakan secara remote evaluation, kita perlu bertanya apakah memang kegiatan evaluasi yang anda lalukan adalah sebuah keharusan (dalam segala alasannya termasuk menolong industri evaluasi tetap bisa hidup). Hal ini termasuk di dalamnya focus pada mental health semua pihak; maupun akses pada bandwith dan teknologi (mobile phones) dan quality of engagements.

Kedua, terkait point pertama di atas, adalah renegosiasi dengan clients terkait scope dan pendekatan penelitian dengan target dan potensi  modifikasi aktiviitas. Hal ini tergantung pada status project evaluation anda, apakah sudah atau belum diikat formal agreement.

Tiga, Pentingnya pendekatan experimental and explorative sambil bertanya: What is possible? Tidak ada salahnya berimajinasi dan mencoba memberikan panduan terkait pendeketan-pendekatan exploratif yang sesuai konteks dan keinginan/kemauan users/clients maupun soal realistisnya akses pada stakeholder program/project dalam konteks remote evaluation atau digital-based evaluation.

Empat, adaptasi metodologis [To be explored/explained in details when time is available].

  • The traditional methods: Desk research methods, Content analysis; Discourse analysis
  • Phone interviews; and precautionary approach to face to face with solid risk reduction measures.
  • Emerging methods: live interviews (Skype, Zoom, Google Meeting etc.); Social media data collection (WA survey tool; Online survey; Facebook); Big-data approach to evaluation; Webinar videos as data; Online FGDs; The use of Kobo and others.
  • Secondary data analysis from both projects and external data. Like research, evaluation is about meaning making. Banyak Lembaga yang sudah memiliki sistim Monev dengan proses rekaman aktivitas monitoring yang rutin dan kaya; Kebanyakan dari rekaman-rekaman ini akan tersimpan dalam hard drive mereka untuk selama-lamanya tanpa bisa di konversi menjadi pengetahuan. Sedangkan data hanya bisa bermakna bila pemahaman atas teori dan konsep tentang (namun tidak terbatas pada) social change sebagai agenda utama proyek-proyek pembangunan sosial dan kemanusiaan. Bila dibarengi dengan penguasaan teknologi seperti Teknik coding yang berbasis aplikasi seperti NVivo atau Atlas.ti atau MAXQDA termasuk yang Open Source / free seperti RDQA.
  • Dalam hal ini industry evaluasi juga wajib adaptive terhadap perkembagan teknologi dan implikasi metodologis.
  • Bila evaluasinya terkait COVID-19 non-medis, maka pilihannya bisa dengan real-time evaluation dengan penggunaan berbagai emerging methods di atas.

Lima, terima kenyataan bahwa tidak semua evaluasi mesti dilakukankarena hidup lebih penting dari kegiatan-kegiatan yang bisa di tunda.

Reference

Anderson, S.B. 1978. Editor’s notes: The expanding role of program evaluation. New Directions for Program Evaluation, https://doi.org/10.1002/ev.1195

Flaherty, E.W., and Morell, J.A. 1978. Evaluation: Manifestations of a new field. Evaluation and Program Planning 1(1): 1-10

Lassa, JA. 2011. Institutional Vulnerability and Governance of Disaster Risk Reduction: Macro, Meso and Micro Scale Assessment. PhD Thesis – University of Bonn.


[1] Lihat AES’s COVID-19 update (16/04/2020)  

New Normal, Sindrom 72 M, dan Bahasa Rejim

Oleh: Dominggus Elcid Li*

Ketika rakyat berharap ada langkah terobosan yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi krisis yang mulai terasa dalam menghadapi pandemi Covid-19, hal pertama yang diberikan oleh pemerintah adalah memberikan jargon baru: New Normal. Kondisi ini khas sekali terjadi di Indonesia dalam sekian puluh tahun.

Ketika berhadapan dengan krisis perang dingin dan ketidakmampuan elit duduk bersama memecahkan persoalan bangsa, hal pertama yang dipikirkan Soeharto dan kawan-kawan adalah bikin kata baru: Orde Baru. Bahwa isinya kadaluwarsa atau tidak, itu tidak penting. (Ya, bukan cuma itu dibikin juga bahasa gaya baru: EYD. Bahwa itu sempurna menurut siapa, kita juga diam. Bahwa itu adalah bagian dari ‘politik bahasa rezim’, kita juga terlalu penurut untuk kritis.)

Hal serupa kembali terjadi ketika Indonesia dihantam badai krisis finansial, penyakit tua, dan berhadapan dengan marahnya anak muda, maka elit pengrajin kata-kata menghasilkan kata baru: reformasi. Jika orang bertanya apanya yang ‘direformasi’? Maka semua ramai-ramai mulai bersuara menyerupai tawon. Suaranya ribut dan bulat.

Kurang lebih 20 tahun kemudian, kata ‘reformasi’ jarang mau dipakai ulang dalam perbincangan lagi. Orang tahu bahwa kata-kata ini tidak berarti apa-apa. Kata ini lebih menyerupai penanda perampokan besar-besaran yang dilakukan secara legal untuk sesuatu yang seharusnya dijaga. Tapi, sudah lah, orang juga sudah merasa lebih baik dengan menyatakan ekspresi dengan ‘kata baru’.

Apakah kita belajar dari kelakuan yang sama setiap berhadapan dengan krisis? Pandemi yang menghantam Indonesia dan membuka selubung ketidakmampuan sistem maupun struktur untuk berhadapan dengan model perang baru di era bio security, hanya dijawab dengan kata-kata baru: “New Normal”. (Para oposisi karbitan juga tidak lebih kritis, mereka datang dengan jargon baru: Presiden Baru. Embrio akademisi juga sama, cuma jadi bebek. Aktivis bagaimana? Ya hanya bisa halusinasi ‘orde baru kembali’.)

Jadi jawaban atas pertanyaan di paragraf di atas adalah: tidak. Kita tidak belajar. Ketika ‘elit teknologi’ dunia bergerak berpindah menamai 2019-nCoV menjadi SARS-CoV-2, hal terbaik yang bisa dilakukan di Indonesia malah menyediakan pabrik kata-kata, menyediakan dana sebesar 72 Milyar rupiah untuk buzzer.

Kecenderungan orang Indonesia untuk berhalusinasi dalam dunia virtual memang mengkhawatirkan. Jika kaum setengah melek, sibuk nonton video konspirasi kelas youtubers, maka untuk kaum hawa maupun kaum adam yang senang melodrama, era pandemi disuguhi dengan ‘drama korea’. Sedangkan pemerintahnya, tetap tidak belajar. ‘Sindrom 72 M’ ini kembali dalam wajah lain ‘New Normal’.

Tetapi bukankah sekarang ini rakyat kita sudah sangat menderita sehingga pemulihan ekonomi harus dilakukan segera? Jujur saya bingung dengan pertanyaan ini. Di satu sisi kondisi rakyat begitu sulit, ada yang sudah mulai mengurangi frekuensi makan. Ada lagi yang telah mengirimkan anak-istri pulang kampung, dan bertarung sendiri di kota. Tetapi, fakta yang menyatakan pemerintah bekerja terbaik memikirkan mereka yang paling lemah itu juga menjauh.

Di level pemerintah kota, hal utama yang paling dikhawatirkan adalah PAD (Pendapatan Asli Daerah) berkurang drastis. Ini yang membuat alokasi dana Covid-19 yang diteriakan oleh pemerintah dari sekian level sejak Maret, seperti sedang ‘break dance’ leher patah. Jumlahnya besar, tapi tidak terasa, dan tidak tampak. Lalu muncul lah ide, semakin cepat ‘memasuki’ era ‘New Normal’ semakin PAD bisa diselamatkan, semakin ekonomi bisa bergerak. Ini juga halusinasi.

Setelah Jakarta, Surabaya berhadapan dengan kesalahan logika yang sama. Sejak kapan rokok menjadi industri esensial?
Cluster rokok mengubah peta Surabaya, menjadi merah kehitam-hitaman. Lebih buruk lagi koordinasi di level pemerintah provinsi dan kota juga tidak padu. Jika di Surabaya yang satu pulau saja demikan, bisa dibayangkan untuk kondisi koordinasi untuk kepulauan NTT.

Di NTT, para birokratnya mirip robot koin. Ketika koin masuk, ke kepala maka robot kucing pun bergerak maju, mundur dengan kata ‘New normal, new normal, new normal…’ Selanjutnya kita sudah paham, Sindrom 72 M berjalan cepat. Kali ini para pemimpinnya mulai bergerak membentuk panitia di setiap skala, lalu satu sama lain rajin google dan copy-paste bikin protokol.

Tapi, bukankah orang butuh panduan? Iya panduan jelas harus seperti pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak fisik. Masalahnya, kita yang ‘bangsa Indonesia’ 267,7 lebih juta ini apakah hanya mampu menghasilkan protokol, dan tidak mampu menghasilkan lompatan untuk keluar dari krisis akibat pandemi ini?

“Kamu ngomongnya jangan muter!”

‘Bukan muter atau taputar (dalam Bahasa Kupang), tetapi pakai pikiran, kepala dipakai, naluri hidup dipakai.’

Virus ini varian terbaru yang dikenal di dunia mikrobiologi. Tetapi, berapa banyak kaum ilmuwan mikrobiologi, para dokter patologi klinis, pakar biomolekuler, epedemiolog yang diajak duduk, dibuatkan tim khusus, diberikan dana cukup, dan biarkan mereka memberikan rekomendasi? Yang ada, mereka yang punya mata ilmu untuk melihat ini, hanya dijadikan bawahan kaum kapitalis birokrat. Ya, dipakai jika dibutuhkan untuk jadi figuran, tetapi tidak dipakai untuk membantu untuk memahami persoalan ini dengan sebaik mungkin, dan diajak membuat lompatan jalan keluar.

Tiga bulan awal pandemi, terhitung sejak awal Maret, para pejabat benar-benar ‘diospek’ untuk menjadi pelayan rakyat (Cilvil Servant). Yang paling lelah adalah mereka yang bekerja di sektor kesehatan dan keamanan. Ini lah dua elemen esensial, selain logistik, yang mulai ada di titik jenuh. Kelelahan mereka adalah hal terbaik dari kemanusiaan dan patriotisme yang menolak untuk takluk.

Lantas bagaiamana di level elit? Apakah mereka itu mikir? Apakah mereka itu berbuat yang terbaik? Berapa lama kalkulasi mereka kita ada dalam situasi Perang Covid-19?

“Coba ulang pertanyaan terakhir Tong, ‘perang’ katamu, yang benar itu ini dianggap libur panjang, pikirannya ya libur.”
Ya, sudah Tong saya tahu kamu kecewa, dan alasanmu juga valid. Bagaimana mungkin berhadapan dengan Perang Covid-19, kalian maju tanpa komando dan koordinasi? Bahkan anggaran Covid-19, tidak mengenal prioritas kedaruratan? Orang di Tiongkok bikin rumah sakit dalam seminggu, di sini nyaris tiga bulan proposal pool test atau test massal dengan menggunakan qPCR baru sampai pada tahap ‘terdengar’.

Kemarin siang (4 Juni 2020) di RRI (Radio Republik Indonesia) siaran pusat saya mendengar Presiden Jokowi menargetkan 10 ribu tes, dan akan menargetkan 20 ribu tes. Bahkan kata wartawan RRI ’10 ribu tes itu walaupun pernah mencapai target, masih berjalan naik turun, kadang mencapai, kadang tidak’.

Dalam hati saya menangis. Presidenku, kenapa dirimu tidak didampingi oleh pemikir terbaik? Dan kau dipermalukan sedemikian rupa. Bangsa kita dipermalukan sedemikian dalam. Mengapa kalian biarkan simbol negara kita dijadikan lelucon?

Dengan satu mesin qPCR, dengan menggunakan 1 regen, anda bisa melakukan test swab massal. Tinggal pilih angka yang harus disesuaikan rentangnya 30, 40, 50, 100. Artinya apa? Jika dengan menggunakan mesin qPCR kita sedang bermain di level kelipatan. Artinya 10 ribu tadi dikali 30, dikali, 40, dan dikali 50, bahkan 100. Kuncinya PCR “yang diadakan” bukan hanya PCR klinis, yang hanya bisa periksa otomatis 1 swab=1 regen. Tetapi gunakan qPCR, biarkan tangan-tangan laboran para ahli biomolekuler terlibat bisa mengerjakan apa yang mereka biasa mereka kerjakan.

Artinya jika para ahli biomolekuler dilibatkan maka 10 ribu tadi bisa mencapai angka 100.000 dalam kecepatan yang sama seperti saat ini. Artinya dalam sepuluh hari kita bisa tes 1 juta orang. Artinya apa? Artinya New Normal itu itu bukan cuma di level jargon Pak! Kita bisa lebih cepat lagi jika menggunakan air ludah untuk tes, dan lebih murah.

Lalu PCR klinis yang sudah ada dibuang? Tidak juga, tetap dipakai, tetapi dilengkapi qPCR agar PCR tidak hanya dipakai sebagai alat uji klinis—seperti yang sudah ada, tetapi alat surveillance! (Argumentasi ini saya rekam dari seorang sahabat, seorang ahli biomolekuler yang berjibaku mencari jalan keluar dalam rimba birokrasi)

Lalu orang mengeluh, ekonomi kita harus maju, rakyat harus makan. Tetapi PR tidak dikerjakan. Bukankah yang sedang kalian lakukan ini adalah pembiaran? Bagaimana mungkin ‘New Normal’ dikampanyekan dengan harga 1,5 juta hingga 2,5 juta rupiah per 1 swab. Atau dengan 260 ribu per rapid tes yang berlaku hanya tiga hari? Mengapa jalan lain yang lebih murah dan massal tidak dikerjakan? Tes swab bisa turun ke level 30 ribu, bahkan 15 ribu, jika dilakukan massal. Selain lebih presisi, lebih murah. Pembatasan sekaligus pembukaan ruang terbatas akan mungkin dilakukan dengan lebih percaya diri.

Sadar atau tidak sadar dalam ‘perang biologi’ terkini qPCR adalah radar. Menolak untuk menggunakan radar, artinya membiarkan musuh masuk dan mengobrak-abrik tanpa ampun. Bahkan jika saat ini jika para pejabat masih menganggap situasi kita hanya sekedar ‘liburan panjang’, maka sesungguhnya kita sedang terlena dengan sekian kemungkinan jika perang itu berlangsung bertahun-tahun. Sejarah Spanish Flu, tidak perlu diuraikan di sini, buku PDF-nya bisa dibaca, jangan hanya di-share.

Jadi sosialisasi ‘New Normal’, tanpa lompatan teknologi tidak lebih dari mengulangi kesalahan yang sama. Rakyat sekedar tumbal, tanpa para elit berpikir dalam level terbaik untuk menjaga keselamatan bersama. Pun, menegasikan New Normal, tanpa mengerti akar persoalan juga tidak membawa kita kemana-mana.

Keselamatan dalam terminologi warga negara, selalu dimulai dari titik terlemah. Logika universal basic income, juga mulai dari ide dasar ini. New Normal bukan lah hukuman untuk rakyat jika para pemimpin sudah menghitung dampaknya untuk mereka yang paling lemah. Hanya dengan tanggungjawab ini lah anda layak disebut pemimpin, dan bukan robot kucing.

Sayup-sayup terdengar suara elektronik “New normal, new normal, new normal….”

Semoga itu bukan panggilan kematian.

*Anggota Forum Academia NTT

‘Perampokan’ Akademik di Indonesia: Mitos atau Kenyataan?

Source: mimiandeunice.com from http://www.csun.edu/undergraduate-studies/academic-first-year-experiences/promoting-academic-honesty-resources-workshop

‘Perampokan’ Akademik di Indonesia: Mitos atau Kenyataan?

Jonatan A. Lassa[1]

Disclaimer: Artikel ini merupakan hasil observasi dan refleksi panjang tetapi bukan merupakan penelitian yang sistimatis. Karenanya hipotesis di bawah perlu di kritisi dan/atau dilanjutkan oleh penelitian yang lebih sistimatis. Terminologi “Perampokan Akademik” ini kami pinjam dari Dr Izak Lattu di UKSW.

Saran Kutipan: Lassa, JA. 2020. ‘Perampokan’ Akademik di Indonesia: Mitos atau Kenyataan?. Disampaikan dalam Webinar “Menghindari Perampokan Akademik: Etika Publikasi Ilmiah di Perguruan Tinggi” Oleh Pusat Studi Agama Pluralisme dan Demokrasi & Pusat Kajian Kelembagaan, UKSW Salatiga 3 Juni 2020.

Pendahuluan: Definisi

‘Perampokan akademik’ di sini di maknai sebagai sebuah demontrasi kekuasaan yang eksploitatif dari pengajar-peneliti universitas dengan dua fenomena utama: Pertama, tesis/disertasi mahasiswa Strata 1 dan Strata 2 diambil oleh dosen pembimbing dengan atau tanpa persetujuan / sepengatahuan mahasiswa bersangkutan lalu di kirimkan ke jurnal ilmiah maupun konferensi, dengan atau tidak sama sekali menempatkan mahasiswa sebagai penulis artikel/kertas akademik.

Fenomena kedua, demonstrasi ekspolitasi yang dilakukan oleh mereka yang berposisi lebih senior baik umur maupun posisi (seperti ketua jurusan, dekan atau bahkan rektor sekalipun) dengan modus operandi di mana tanpa kontribusi intelektual (yang memadai), baik di level jasa editorial juga proof reading maupun kepakaran, mengambil hasil karya para sub-ordinatnya dan mengklaim sebagai karyanya dengan menempatkannya sebagai penulis pertama dengan mengirimkannya kepada penerbit atau editor jurnal ilmiah. Fenomena ke dua ini termasuk eksploitasi pembimbing doktoral dalam mengambil draft disertasi mahasiswa Strata 3 lalu mengirimkannya ke journal dengan menempatkan dirinya sebagai penulis pertama tanpa sumbangan yang berarti.

Empat Hypotesis Akar Masalah ‘Perampokan Akademik’

Sedikitnya terdapat empat hypothesis mendasar yang menjelaskan maraknya ‘perampokan’ akademik di Indonesia. Hipothesis 1, dalam konteks kompetisi perguruan tinggi dunia termasuk di Indonesia, para pengajar perguruan tinggi berhadapan dengan tuntutan publikasi tanpa tiga sumberdaya utama yang: waktu penelitian, dana penelitian dan kualitas ekosistim penelitian yang memadai termasuk sumber bacaan yang kurang, sistim perpustakaan yang kurang mendukung dan sistim meritokrasi penelitian yang juga senyap kalau tidak mau dibilang masih hilang/dihilangkan.

Implikasi dari hypothesis 1 ini kemudian bertabrakan dengan kebijakan Lembaga perguruan tinggi dalam menetapkan syarat publikasi tesis Strata 2. Sesuatu yang seharusnya tidak perlu. Dalam pengalaman penulis, di beberapa negara Dunia Pertama, tesis Strata 2 tidak dipaksakan untuk dipublikasikan ke jurnal ilmiah. Dalam konteks Indonesia, karena desakan kompetisi, berbagai perguruan tinggi kemudian menjadikan hal ini sebagai kebijakan formal di mana syarat kelulusan universitas program Strata 2 diwajibkan untuk mempublikasikan tesis-tesis strata 2 di jurnal-jurnal tanpa akreditasi sekalipun. Di banyak universitas di Australia maupun Jerman di mana penulis pernah berinteraksi, tidak ada kewajiban publikasi bagi semua strata. Dan sebagai pengajar Strata 2 di sebuah universitas di Australia, pengalaman menunjukan bahwa dari 10 tesis mungkin hanya 1-2 tesis yang bisa di modifikasi untuk menembus jurnal-jurnal Q1 ataupun Q2. Itupun, karyanya (isi dan editorial) harus diadaptasi dengan standard yang tinggi dan tanpa bantuan editing pembimbing, sangat sulit bisa diterima di jurnal berkualitas. Secara umum, berdasarkan pengalaman interaksi dengan peneliti senior lainnya baik di Singapure, Australia maupun Amerika Serikat, tesis Strata 2 yang bersifat coursework program seperti di Indonesia (yang tidak berbasis 100% full time higher degree research program), tidak diharapkan sama sekali menjadi obsesi penelitian universitas.

Hypothesis 2, buah jangka panjang akibat dari kebijakan recruitment dosen atau pengajar tanpa pertimbangan meritokrasi yang kokoh. Misalkan, yang kita lihat di Indonesia Timur dalam beberapa tahun terakhir, kampus-kampus rutin merekrut dosen-dosen baru yang tanpa portofolio penelitian dan kumpulan karya tulis di level yang memadai. Sedangkan di lain pihak, beberapa rekan-rekan (Strata 3) yang memiliki portofolio penelitian yang memadai dari berbagai perguruan tinggi bereputasi di Eropah mapun Amerika Serikat yang balik kampung kerap ditolak dengan dalil ‘tidak ada posisi’[2] atau kalau pun ada posisi, dengan mudah dikatakan ‘gagal administrasi online’.[3]

Di Banda Aceh, kritik atas recruitment yang tidak berbasis merit ini berujung pemasungan kritik dan pemenjaraan akademisi.[4]

Di lain pihak, makin banyaknya alumnus Strata 2 dan 3 luar negeri yang pulang kampung dengan Investasi LPDP dan beasiswa lainnya tidak di barengi dengan sikap proaktif Pendidikan tinggi lokal dalam mencari talents segar. Alumnus-alumnus ini kemudian sering menemui jalan buntu masuk ke universitas di daerah, terutama universitas negeri.

Kombinasi dari hypothesis 1 dan 2 di atas berujung merosotnya daya berpikir kritis. Dampaknya kemudian skripi Strata 1 pun dianggap sebagai sebuah karya layak tayang di level journal ilmiah. Dalam pandangan pribadi, saya berpendapat bahwa sejati dan umumnya skripsi level Strata 1 bukanlah sebuah karya ilmiah yang lazim dikenal sebagai proses produksi pengetahuan baru. Beban menghasilkan pengetahuan baru tidak layak dipikul oleh mahasiswa Strata 1.

Walau selalu saja muncul para talents dan calon ilmuan masa depan dari proses ini, Skripsi Strata 1 adalah sebuah karya dari proses magang atau latihan menulis-meneliti tahap dasar – sebuah proses sangat awal dari rangkaian proses melahirkan intelektual dan ilmuan bagi penduduk bumi. Pendapat ini tidak berlebihan. Dalam tradisi berpikir yang lain termasuk di Australia, Strata 3 pun merupakan sebuah proses yang bisa dianggap sebagai proses ‘magang’ meneliti dan menulis (Scott 1998).

Tentu, seperti yang sudah kami utarakan, selalu saja ada talents yang menulis skipsi S1 atau tesis S2 dengan sangat baik dan mungkin saja layak tayang ke journal ilmiah. Tetapi kebijakan publik terkait publikasi tidak bisa didasarkan pada kasus outliers. Perlu flexibilitas sehingga yang berkualitas bisa diakomodasi tetapi tidak bisa memaksakan publikasi karya tesis strata 2 apalagi strata 1 secara mengkambing-buta.

Hypothesis 3, tradisi ekpolitasi akibat ketimpangan relasi kuasa di universitas. Di satu pihak ada pembimbing (supervisor) sebagai yang ‘berkuasa’ meluluskan atau menggagalkan/menunda kelulusan mahasiswa. Di pihak lain ada mahasiswa yang berada dalam posisi rentan karena berada dalam persimpangan jalan kehidupan di mana banyak ketidakpastian hidup yang harus di jalani; Dan masa depan yang harus digapai apapun taruhannya termasuk kompromi dengan keadaan eksploitasi.

Eksploitasi sistemik sering menyatu dalam budaya akademik yang direproduksi dalam konteks kelembagaan universitas yang tidak memiliki sistim kontrol dan akuntibilitas. Tentu ini bukan monopoli Pendidikan tinggi di Indonesia. Sebagai misal, mahasiswa doktoral di Tiongkokpun memiliki sikap ‘nrimo’ manakala pembimbing level doctoral mengambil karyanya dan mengirimkan ke jurnal tanpa ijin dan tanpa memasukan nama yang bersangkutan – setidaknya satu dua dekade lalu. (Trompenaars 1993 in Ingleby and Chung 2009).

Hypothesis 4, ketidadaan visi penelitian sebagai proses produksi makna. Ketiadaan visi penelitian sebagai ‘meaning making’ ini kemudian mereduksi penelitian dalam pabrikasi kata-kata yang terstruktur tanpa kejelasan manfaat bagi masyarakat manusia. Tujuan penelitian sejatinya adalah membuat dampak. Entah dampak intelektual/akademik, maupun sosial, ekologi, budaya maupun ekonomi politik. Tanpa visi terkait kontribusi pengetahuan baru, pembaharuan ekologis atau tujuan sosial ekonomi politik, karya penelitian bukan sekedar proses manufaktur kata-kata.

Karenanya maraknya publikasi skripsi mahasiswa Strata 1 oleh dosen tidak bisa sekedar dibaca hanya sebagai indikasi degradasi etis/moral para pelaku. Fenomena ini harus di baca sebagai indikasi rendahnya mutu pengajar / pembimbing dalam memahami dua hal: pertama, pemahaman soal soal karya penelitian akademik itu sendiri dan visi pedagogi strata 1; kedua, pemahaman soal celah pengetahuan atau gap literature bidang disipilin yang diampuh. Tanpa kontribusi pengetahuan baru yang didasarkan pada pemahaman sistimatis soal knowledge gap atau research gap,  sebuah karya akademik hanyalah proses buang waktu.

Urutan Penulis Dalam Artikel: Pertanyaan Refleksi!

Tulisan ini terinspirasi atau tepatnya dipicu oleh status Facebook rekan Dr Izak Lattu dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga beberapa waktu lalu. Berikut statusnya “Beberapa sahabat yang lulus dari sebuah kampus, sebut saja nama kampus itu bunga, bercerita tentang perampokan akademik yang dilakukan para dosen kampus itu. Dosen meminta mahasiswa menulis artikel ilmiah untuk dikirim ke jurnal berindeks scopus sebagai syarat lulus S2 dan S3. Dosen kemudian meminta nama dosen ditulis sebagai penulis artikel PERTAMA. Mahasiswa yang bekerja dengan ide dan usaha sendiri malah berada pada urutan belakang. Teman saya tadi, namanya ditulis pada urutan ke-4. Teman saya yang lain pada urutan ke-2. Padahal sepenuhnya ide dan usaha mereka. Dosen hanya numpang nama, tetapi meminta menjadi penulis pertama. Mahasiswa dalam relasi kekuasaan di kampus tidak mampu menolak penodongan ini. Menurut teman-teman saya, kampus yang saya sebut bunga tadi memang menganggap ini hal biasa. Dosen di kampus ini malah menjadikan penelitian dan publikasi mahasiswa tadi jalan menuju Guru Besar. Miris ketika perampokan akademik telah menjadi hegemoni.”

Keluhan Dr Lattu di atas bisa dipahami dalam konteks yang lebih luas. Salah satu lokus penelitian Pendidikan tinggi dalam konteks berkembangnya atau menjamurnya program-program Srata 2 dan 3 secara global berimplikasi pada meningkatnya kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan secara relational antara para pembimbing dan yang dibimbing. Parker-Jenkins (2016) mengajukan pertanyaan-pertanyaan kunci terkait, relasi yang bagaimana yang paling tepat dan mutual bagi semua pihak? Sejauh mana relasi akademik ini perlu dipikirkan ulang? Apakah perlu ada batas demarkasi yang jelas terkait peran, harapan dan garis demarkasi yang jelas yang perlu dibuat? Dan apakah ada praktik-praktik baik yang bisa kita bagikan demi masa depan penelitian universitas yang lebih manusiawi? 

Secara praktis, isu soal urutan penulisan di artikel ilmiah ini perlu dilihat secara sehat dari berbagai sudut pandang. Dan fenomena ini tidak bisa di reduksi dalam sebuah pendekatan yang berdimensi tunggal, alias satu cara pandang. Dalam sudut pandang penulis, hal ini tentu tidak bisa sekedar direduksi menjadi sebuah peristiwa perampokan akademik sebagaimana dibahas di atas.

Sebelum mengklaim dosen anda seorang ‘perampok’, mahasiswapun maupun pembaca perlu melihat konteks dengan refleksi yang lebih kritis. Misalkan, mahasiswa juga perlu bertanya: apakah tesisnya bagian dari proyek yang proposal besarnya ditulis oleh dosen pembimbing dan merupakan agenda riset jangka panjang si pembimbing dan mahasiswa membantu menambahkan satu-dua puzzle pengetahuan? Apakah data dan survey penelitian merupakan bagian dari investasi pembimbing penelitian? Sejauh mana peran dan sumbangsih si pembimbing? Apakah bersifat eksistensial di mana tanpanya anda tidak mungkin memproduksikan karya tesis yang anda miliki saat ini?

Apakah penelitian anda merupakan bagian dari proyek yang TORnya maupun idenya, kerangka analisis, teori, bahkan data dan hipotesis termasuk ongkos riset katakanlah cost laboratoriumnya juga di tanggung proyek yang di inisiasi dosen pembimbing anda? Bila ya, perlu ada kejelasan terkait orisinalitas ide dari skripsi/tesis/disertasi dari pihak yang terlibat – terutama ketika di konversi ke artikel untuk jurnal akademik.

Dalam konteks riset-riset laboratorium di berbagai negara di Eropah, katakanlah Jerman, kerja-kerja laboratorium adalah kerja tim. Tradisi urutan penulis di Jermanpun sangat bergantung pada konteks. Tetapi lazimnya professor pemimpin riset sering menempatkan Namanya di bagian akhir daftar panjang penulis tetapi tetap dengan status corresponding author. Tradisi ini jelas berbeda dalam konteks di Asia misalkan Singapura, China, India di mana professor pemilik proyek dan lab cenderung memilih menjadi nama pertama walau mungkin saja draft artikelnya lebih banyak ditulis oleh mahasiswa doktoral ataupun post-doctoral.

Pengalaman penulis sendiri dalam beberapa proyek riset post-doctoral di Singapura, sebagai misal, ada beberapa kasus di mana proyek paper-nya didraft oleh penulis tetapi karena paper-paper ini merupakan bagian dari kerja besar dan jangka panjang dari penanggung jawab proyek penelitian termasuk jasa besar pemimpin proyek dalam menulis proposal demi penggalangan dana penelitian maka urutan penulis menjadi keputusan etis si pemilik proyek. Dalam hal ini, tidak masalah si supervisor menjadi penulis pertama.

Mencari pertanyaan penelitian tidak mudah dan juga tidak murah. Tidak mudah juga untuk mencari dana penelitian. Untuk tiba pada pertanyaan yang bernilai tinggi sebagai sebuah hasil dari proses refleksi dan identifikasi celah pengetahuan, dibutuhkan kapasitas intelektual dan pengalaman penelitian dan pemahaman atas peta ilmu pengetahuan. Tugas ini jarang sekali bisa dipikul oleh mahasiswa yang masih awam penelitian.

Dalam hal ini, persepsi dan klaim mahasiswa atau sub-ordinate tentang perampokan akademik perlu didudukan secara lebih imbang. Manakala mahasiswanya datang dengan pikiran yang kosong dan kemudian di bimbing untuk meneliti beberapa potongan puzzle dan masalah yang diperkenalkan, pertanyaan yang perlu diajukan adalah apakah ini hakikatnya sebuah ‘magang’ yang berpotensi membuahkan tesis? Yang pasti ada kontribusi si mahasiswanya, namun orisinalitas pertanyaan penelitian seharusnya dibicarakan secara serius sejak awal.

Penutup

Sayangnya, penelitian dan fokus terkait ketidak jururan akademik sering difokuskan pada soal contek/menyontek mahasiswa (McCabe et. al. 2001) dan jarang kita bicarakan soal kejujuran akademik di tingkat pengajar/peneliti/pembimbing (Gray and Jordan 2012) maupun di tingkat si mahasiswanya. Masalah ‘perampokan’ akademik di atas tidak bisa sekedar dipahami dalam konteks operasional relasi pembimbing-bimbingan tetapi mesti ditelaah dalam konteks sistim Pendidikan secara luas.

Yang pasti, masalah integritas akademik ini akan makin banyak seiring berkembangnya program-program pendidikan yang menuntut penelitian di Tanah Air (Mitchell and Carrol 2008)

Bagaimana dengan rekan-rekan pengajar di Indonesia dalam mengatasi masalah ini?

Reference

Gray, P.W. and Jordan, S.R. 2012.Supervisors and Academic Integrity: Supervisors as Exemplars and Mentors. Journal of Academic Ethics 10:299–311.

Ingleby, R. and Chung, M., 2009. Cultural Issues in Commencing the Supervision of Chinese Research Students [online]. Australian Universities’ Review, The, Vol. 51, No. 2, 2009: 42-48.

McCabe, D., Trevino, L.K., & Butterfield K.D. 2001. Cheating in Academic Institutions: A Decade of Research. Ethics & Behavior, 11(3): 219-232.

Mitchell, T., and Carrol, J. 2008. Academic and research misconduct in the PhD: Issues for students and supervisors. Nurse Education Today 28(2):218-226

Parker-Jenkins, M. 2016. Mind the gap: developing the roles, expectations and boundaries in the doctoral supervisor–supervisee relationship. Studies in Higher Education 43(1):57-71.

Scott, M., 1998. The PhD as an apprenticeship in writing. In Proceeding: Quality in Postgraduate Research: Managing the new agenda held in Adelaide 23-24 April 1998.


[1] Anggota Forum Academia NTT, Pengajar Senior di Charles Darwin University, Australia.

[2] Pengalaman terbaru, seorang alumnus postdoctoral dan doctoral dari Washington State University di tolak dengan secara tidak langsung dengan alasan ‘tidak ada posisi’ di sebuah universitas di Indonesia Timur. Demi kenyamanan semua pihak, Namanya tidak kami sebutkan.

[3] Pengalaman tahun 2013 di sebuah propinsi di Indonesia Timur.

[4] Manakala kemampuan debat para birokrat bergelar doktor di universitas memindahkan ruang debat akademis yang organik ke ruang pengadilan, di situ kita melihat matinya intelektual kampus. Fenomena ini fenomena yang perlu dicermati secara serius karena bisa saja merupakan puncak gunung es dari kematian kolektif intelektualisme di kampus-kampus kita. Lihat Laporan Jakarta Post 09 Maret 2020 – https://www.thejakartapost.com/news/2019/09/03/ite-law-victims-group-urges-aceh-police-to-stop-investigation-against-lecturer.html